VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

KBRI Damaskus kembali merepatriasi sebanyak 17 (tujuh belas) orang WNI/TKI ke Indonesia via Beirut-Lebanon dengan didampingi seorang staf KBRI Damaskus pada Kamis, 18 Juli 2019. Sebanyak 17 TKI tersebut telah berhasil diperjuangkan dan diselesaikan segala permasalahan hak-haknya. Dalam rombongan tersebut, terdapat 8 (delapan) orang TKI yang tiba di Suriah setelah kebijakan moratorium tahun 2011. 

Hingga saat ini, masih terdapat puluhan orang TKI yang masih dalam proses penanganan permasalahannya dan diperjuangkan hak-haknya di rumah singgah sementara (shelter) KBRI Damaskus.

Duta Besar RI untuk Suriah, Wajid Fauzi, ketika melepas keberangkatan para repatrian tersebut, menyampaikan bahwa KBRI telah dan akan terus melakukan upaya maksimal dalam memberikan pelayanan dan perlindungan terhadap WNI yang berada di Suriah meskipun di tengah berbagai keterbatasan yang ada dan situasi konflik yang masih melanda Suriah. Duta Besar juga menitipkan salam untuk keluarga di Indonesia dan meminta para TKI untuk mengambil pelajaran dari apa yang dialami di Suriah. 

Sejak September 2011, Pemerintah RI telah melakukan moratorium pengiriman tenaga kerja ke Timur Tengah. Demi pertimbangan kemanusiaan, KBRI Damaskus mengharapkan para pengirim TKI menghentikan pengiriman ke Suriah karena situasi masih rawan sehingga upaya perlindungan menghadapi banyak kendala. Disamping itu pengiriman yang dilakukan secara ilegal atau setelah kebijakan moratorium adalah pelanggaran terhadap pasal 2 UU RI No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO, serta pasal 82 UU No. 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. (Kemlu)

Sebagai komitmen Pemerintah Indonesia untuk mendukung pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Pacific Islands Forum (PIF) ke-50, Kementerian Luar Negeri bekerjasama dengan Mabes Kepolisian Indonesia memberikan bantuan pelatihan kepolisian International Training on Public Order Management for Tuvalu yang diselenggarakan di Funafuti, Tuvalu pada tanggal 22 – 24 Juli 2019.  ​

Pelatihan ini dibuka tanggal 22 Juli 2019 oleh wakil dari Direktorat Kerja Sama Teknik, Kementerian Luar Negeri dan dihadiri oleh wakil-wakil dari Kepolisian Tuvalu, Kementerian Luar Negeri Tuvalu, Kementerian Luar Negeri RI dan tim Kepolisian RI serta 40 peserta pelatihan. 

Pada sambutan pembukaannya, Wakil dari Direktorat Kerja Sama Teknik menyampaikan bahwa pelatihan kepolisian ini merupakan salah satu komitmen bantuan Indonesia kepada Tuvalu dalam kerangka Selatan-Selatan. Diharapkan agar pelatihan ini dapat meningkatkan hubungan persahabatan Indonesia – Tuvalu serta membuka peluang kerjasama di bidang lainnya. 

Sementara wakil dari Komisi Kepolisian Tuvalu menyampaikan apresiasinya atas pemberian pelatihan kepada Kepolisian Nasional Tuvalu tersebut yang dianggap sebagai wujud persahabatan dan solidaritas yang ditunjukkan Indonesia secara nyata untuk membantu Tuvalu menyukseskan penyelenggaraan KTT PIF ke-50. Pelaksanaan pelatihan tersebut dipandang tepat waktu dalam menjawab kebutuhan Tuvalu sebagai tuan rumah KTT PIF 2019.

Pelatihan International Training on Public Order Management for Tuvalu ini diselenggarakan Direktorat Kerja Sama Teknik Kemlu bekerja sama dengan Divisi Hubinter Mabes Polri dan KBRI di Suva-Fiji. Pelatihan tersebut diikuti sekitar 40 personil Kepolisian Tuvalu. Selama pelatihan, personil kepolisian Tuvalu akan memperoleh materi pengamanan dalam menghadapi massa, antara lain; Basic Police Techniques (Position and Distances, Body Searching, Handcuffing), self-defence, arrest methods, barricades, attack on units, vehicle tactics, dan breaking contacts. Untuk keperluan pelatihan tersebut, Indonesia mengirimkan 4 (empat) perwira Kepolisian RI untuk memberikan materi terkait `pelatihan dimaksud.

Pelatihan kepolisian ini merupakan bentuk komitmen bantuan teknik Pemerintah Indonesia dalam kerangka Kerja Sama Selatan-Selatan untuk negara-negara di kawasan Pasifik, khususnya bagi negara Tuvalu. Sebagai Mitra Dialog PIF, Indonesia mendukung secara penuh suksesnya pelaksanaan KTT PIF dibawah keketuaan Tuvalu. (Kemlu)

Presiden Joko Widodo dan Presiden Republik Argentina Mauricio Macri mengadakan pertemuan bilateral bersama delegasi dari masing-masing negara. Pertemuan tersebut digelar di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Rabu, 26 Juni 2019. Pertemuan bilateral tersebut digelar dalam rangkaian kunjungan kenegaraan Presiden Mauricio Macri dengan Madame Juliana Awada ke Indonesia. Dalam pertemuan bilateral tersebut, kedua negara membahas berbagai hal, utamanya peningkatan kerja sama di dua bidang, yaitu kerjasama perdagangan dan investasi, serta kerjasama people to people contact.

"Argentina merupakan mitra perdagangan terbesar kedua Indonesia di Amerika Selatan. Tadi kami telah membahas peningkatan kerja sama ekonomi, khususnya di bidang perdagangan, pertanian, dan industri strategis. Kami membahas berbagai upaya menyeimbangkan perdagangan kedua negara termasuk melalui counter trade," ujar Presiden Jokowi dalam pernyataan pers bersama.

Dalam pertemuan tersebut, Presiden Jokowi juga menawarkan berbagai produk barang dan jasa yang dimiliki industri strategis Indonesia. PT Dirgantara Indonesia (DI) menawarkan pesawat, PT GMF menawarkan kerja sama dalam jasa pemeliharaan pesawat, dan PT INKA menawarkan produk lokomotif dan gerbong yang berstandar internasional.

"Presiden Macri selanjutnya akan berdiskusi dengan pimpinan PT. DI dan PT. INKA sore hari ini mendapatkan gambaran yang lebih jelas," lanjutnya.

Selain itu, Presiden Jokowi juga menyampaikan perlu dibukanya komoditas-komoditas pertanian Indonesia yang bisa masuk ke Argentina, baik itu berupa salak, manggis, nanas dan yang lain-lainnya. Untuk itu, Presiden Jokowi mendorong langkah-langkah untuk mendekatkan pengusaha Indonesia, di antaranya dengan mengundang partisipasi pengusaha Argentina pada Trade Expo Indonesia.

"Indonesia juga terus mendorong peningkatan kerja sama perdagangan dengan MERCOSUR, blok dagang terbesar di Kawasan Amerika Selatan yang beranggotakan Argentina, Brasil, Paraguay dan Uruguay," paparnya.

Sementara itu, untuk meningkatkan kerja sama di bidang pendidikan, perdagangan dan investasi, pada hari ini di tempat yang terpisah, telah ditandatangani nota kesepahaman (MoU) kerja sama di bidang pendidikan, kemudian Joint Ministerial Statement on the Establishment of the Working Group on Trade and Investment.

Sebagai sesama negara agraris, Presiden Jokowi juga melihat potensi kerja sama di bidang pertanian. Presiden Jokowi menyambut baik kerja sama pengembangan sistem teknologi pertanian sebagai implementasi dari Rencana Aksi Kerja Sama Pertanian antara Argentina dan Indonesia.

Presiden Macri mengaku sangat senang dengan sambutan hangat dari Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo dalam kunjungan pertamanya ke Indonesia ini. Ia pun menyambut baik berbagai kerja sama yang dilakukan Indonesia dan Argentina dan menilai potensinya sangat besar.

"Saya di sini untuk menegaskan bahwa ada potensi yang sangat besar dalam hubungan Indonesia dan Argentina dan kita ingin mengembangkannya, memperdalamnya dalam hubungan perdagangan dan budaya. Ini adalah kemajuan yang sangat penting dan ini harus dua arah," ujar Presiden Macri.

Di bidang people-to-people contact, Presiden Jokowi mengangkat isu kebijakan visa yang dinilai menyulitkan bagi warga negara Indonesia.

Menanggapi hal ini, Presiden Macri berjanji akan segera memperbaiki sistem visa supaya arus orang Indonesia dan Argentina yang saling mengunjungi bisa semakin meningkat.

"Karena ini adalah dua negara yang sangat indah dan penuh dengan budaya," tuturnya. Sekretariat Presiden