VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan kunjungan kenegaraan ke Selandia Baru (18/3). Kunjungan ini sekaligus menandai peringatan 60 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Selandia Baru.

Presiden Jokowi akan melakukan sejumlah pertemuan, mulai dari pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri dan Gubernur Jenderal Selandia Baru, hingga bertemu dengan sejumlah CEO dalam sebuah forum bisnis.

Saat tiba di Bandara Militer Wellington, Selandia Baru, pada pukul 22.20 WS atau 16.20 WIB, Menteri Keuangan, yang juga Menteri Olahraga, Selandia Baru Grant Robertson dan Duta Besar Indonesia untuk Selandia Baru Tantowi Yahya serta Duta Besar Selandia Baru untuk Indonesia Trevor Matheson menyambut kedatangan Presiden.

Turut mendampingi Presiden dan Ibu Iriana dalam penerbangan menuju Wellington, Selandia Baru, adalah Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto, Menteri Sekreteris Negara Pratikno, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Kepala BKPM Thomas Lembong. Setkab)

Duta Besar RI untuk Tunisia, Prof. Dr. Ikrar Nusa Bhakti, melaksanakan Courtessy Call kepada Menteri Kebudayaan Tunisia, Mohamed Zine El Abidine, di kantor Kementerian Kebudayaan, Le Kasba, Tunis, Kamis (13/3). Pada kesempatan tersebut, Dubes RI Tunis mengucapkan apresiasi dan berharap kerja sama dalam bidang kebudayaan antara kedua negara dapat terus meningkat. 

Dubes RI menyampaikan bahwa KBRI Tunis senantiasa aktif untuk berpartisipasi dalam event-event budaya yang diselenggarakan di Tunisia dan juga terus berupaya mengenalkan Tunisia kepada masyarakat Indonesia dengan mendatangkan jurnalis Indonesia untuk mempromosikan beberapa destinasi pariwisata Tunisia di Indonesia.

Kunjungan ini juga dimanfaatka oleh Dubes RI untuk menyampaikan bahwa MoU bidang kebudayaan yang dimiliki oleh Tunisia dan Indonesia akan berakhir pada 9 Juni 2018. Indonesia berharap bahwa kerja sama kebudayaan kedua negara akan terus berlanjut dan meningkat pada masa yang akan datang.

Menteri Mohamed Zine El Abidine menyambut baik kedatangan Dubes RI dan mengapresiasi kerjasama yang terlah terjalin serta berharap kedua negara dapat mendorong kerja sama dalam bidang budaya agar terus meningkat. Menteri Mohamed Zine El Abidine menambahkan bahwa ada beberapa kerja sama dalam bidang kebudayaan yang dapat dikembangkan seperti penyelenggaraan Indonesian Day di City of Culture Tunis.

Menteri Kebudayaan Tunisia berkomitmen untuk memperbaharui MoU kerja sama dalam bidang kebudayaan antara Indonesia-Tunisia dan secara teknis akan dilakukan melalui korespondensi antara KBRI dengan Kementerian Kebudayaan Tunisia. (​Kemlu​)

Hadir mewakili Pemerintah Indonesia, Wakil Menteri Keuangan RI dan  Dubes RI Paris telah mengikuti pembukaan Southeast Asia Regional Program (SEARP) Ministerial  Conference di Tokyo, Jepang, pada Kamis 8 Maret 2018. Pada sesi SEARP ini, Indonesia dan Jepang menjadi Ketua Bersama (co-chair) yang memimpin pembahasan perkembangan kerja sama OECD-SEARP selama ini. 

Dalam tiga tahun terakhir, beberapa keterlibatan SEARP yang utama adalah dalam membantu negara-negara di kawasan ASEAN untuk melakukan program reformasi dalam negeri, mendorong integrasi di Kawasan, serta mendekatkan kemitraan ASEAN dengan OECD.

Pertemuan di Tokyo juga dimaksudkan untuk melakukan eksplorasi pendalaman kerjasama dengan memperhatikan dinamika perkembangan di kawasan. Dalam sambutan pembukaan oleh para co-chair, Wakil Menkeu RI, Dr. Mardiasmo, menekankan mengenai pentingnya kerjasama SEARP, baik bagi kawasan, maupun untuk Indonesia sendiri. 

Sementara co-chair Jepang, yang diwakili oleh State Minister of Foreign Affairs, Mr. Kasuyuki Nakane, menyampaikan latar belakang dan elemen kerja sama SEARP, terutama dari sisi dukungan pemerintah Jepang selama ini.

Sementara itu Deputi Sekjen OECD, Mr. Masamichi Kono, menegaskan kesiapan OECD untuk memperluas kerjasama dengan ASEAN. Deputi Sekjen OECD pun menyampaikan apresiasi kepada Indonesia dan Jepang selaku co-chair yang telah menunjukkan kepemimpinan untuk mengembangkan kerja sama dalam kerangka SEARP ke depannya. Beberapa sektor kerja sama yang akan dikembangkan diantaranya digital innovation, konektivitas, dan infrastruktur.

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) adalah forum kerja sama antara negara-negara maju yang berkantor pusat di Paris, Prancis, dan bertujuan untuk meningkatkan kondisi ekonomi dan kesejahteraan dunia. Walaupun bukan merupakan anggota OECD, Indonesia adalah salah satu negara key partner, bersama Brasil, Tiongkok, India, dan Afrika Selatan. 

Kerja sama Indonesia-OECD sejauh ini adalah dalam dialog kebijakan, perumusan kebijakan menggunakan referensi OECD, dan penyusunan  kajian kebijakan, khususnya di bidang makro ekonomi, pertanian, pendidikan, investasi, perpajakan, anti-korupsi, dan pembangunan. (Kemlu)

Sehubungan dengan penandatanganan Perjanjian antara Republik Demokratik Timor Leste dan Australia tentang Zona Maritim di Laut Timor Melalui Komisi Konsiliasi, berdasarkan mekanisme di bawah Konvensi Hukum Laut 1982, di New York pada 6 Maret 2018, Pemerintah Indonesia menyambut baik penggunaan jalan damai di bawah Konvensi Hukum Laut 1982 dalam menyelesaikan perbatasan maritim antara kedua negara.

Meskipun Indonesia bukan merupakan pihak dalam proses konsiliasi, Indonesia mengamati secara seksama proses konsiliasi dan berup​aya memastikan, dalam hal ini kedua pihak telah menyatakan, bahwa konsiliasi tidak akan berdampak pada hak-hak maritim Indonesia berdasarkan Konvensi Hukum Laut 1982.

Karena sifatnya selama ini rahasia, Pemerintah Indonesia baru akan mempelajari secara rinci Perjanjian yang ditandatangani tersebut setelah dokumen ini dibuka untuk publik.

Pemerintah mereservasi hak-haknya atas hasil konsiliasi ini yang mungkin dapat mempengaruhi hak berdaulat Indonesia berdasarkan Konvensi Hukum Laut 1982.​(Kemlu)