VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

Utusan Khusus (Utsus) Presiden RI, Dr. N. Hassan Wirajuda, telah melakukan pertemuan dengan Presiden dan Wakil Presiden Seychelles (5/3). Menteri Luar Negeri RI 2001-2009 tersebut juga telah diterima oleh Menteri Keuangan, Perdagangan, dan Perencanaan Ekonomi, Menteri Investasi, Industri, dan Pengembangan Kewirausahawan serta Secretary of State for Foreign Affairs. 

Utsus Presiden RI dan Presiden Seychelles membahas sejumlah isu yang menjadi perhatian Indonesia dan Seychelles dalam upaya peningkatan hubungan bilateral. Dalam pertemuan di State House tersebut, isu yang mengemuka di antaranya kerja sama ekonomi, infrastruktur, dan pelatihan capacity building. 

Presiden Seychelles mengapresiasi kedekatan antara Indonesia dan Seychelles yang sudah terjalin baik selama ini dalam konteks bilateral maupun dalam berbagai forum internasional. 

Senada dengan itu, Wakil Presiden Seychelles menggarisbawahi potensi kerja sama di bidang perdagangan, perikanan, pemberantasan narkoba dan rehabilitasi pengguna narkoba serta pembangunan infrastruktur. Pertemuan juga membahas penguatan kerja sama dalam konteks IORA. 

Dalam pertemuan terpisah, Menteri Keuangan, Perdagangan, dan Perencanaan Ekonomi dan Menteri Investasi, Industri dan Pengembangan Kewirausahaan menekankan pada potensi kerja sama bagi pelaku UMKM meningat sebagian besar bisnis di Seychelles merupakan UMKM. Sementara itu, Secretary of State for Foreign Affairs berharap kedua negara dapat memperkuat dan memperluas kerja sama termasuk di bidang penerbangan dan sumber daya mineral. 

Terkait pencalonan Indonesia sebagai Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB 2019-2020, Pemerintah Seychelles menilai kedekatan Indonesia dan Seychelles akan membawa dampak positif bagi peluang Indonesia. (Kemlu)

Mengamankan akses melalui negosiasi kemanusiaan merupakan salah satu hal yang terpenting dalam upaya bersama mengurangi penderitaan masyarakat terdampak krisis kemanusiaan," ujar Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Retno L. P. Marsudi, dalam Konferensi Regional Akses dan Negosiasi Kemanusiaan di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (8/3). Sejalan dengan momentum Hari Perempuan Internasional yang diperingati setiap tanggal 8 Maret, Menlu Retno menegaskan pentingnya perlindungan terhadap perempuan dalam situasi krisis. Krisis kemanusiaan seringkali memberikan dampak paling besar bagi perempuan, untuk itu perlindungan perempuan dalam krisis, terutama konflik, harus menjadi salah satu prioritas upaya penyelenggaraan bantuan kemanusiaan. Selain itu, perlu dikedepankan aspek pemberdayaan perempuan dalam mendukung upaya penanganan dan pencarian solusi terhadap krisis kemanusiaan.

Menlu Retno menekankan pentingnya forum mengangkat isu perlindungan keamanan aktor-aktor kemanusiaan di wilayah terdampak krisis. Hal ini dipandang penting, antara lain, untuk memastikan terselenggaranya bantuan kemanusiaan yang tepat sasaran, serta memastikan keselamatan aktor penyelenggara bantuan kemanusiaan yang seringkali menghadapi ancaman.

Ada lima hal yang harus dikedepankan dalam menyampaikan bantuan kemanusiaan menurut Menlu Retno. Pertama, kecepatan pembukaan akses bagi penyaluran bantuan kemanusiaan. Kedua, fleksibilitas aktor kemanusiaan dalam penyaluran bantuan kemanusiaan. Ketiga, penghormatan dan implementasi prinsip-prinsip kemanusiaan. Selanjutnya, penghormatan terhadap kedaulatan negara dan masyarakat terkena dampak. Dan terakhir, pelibatan elemen masyarakat, baik di tingkat internasional maupun masyarakat terkena dampak, dalam upaya penyelenggaraan bantuan kemanusiaan.

Mewakili ICRC, Direktur Operasi Komite Internasional Palang Merah, Boris Michel dalam sambutan pembukanya menyampaikan bahwa akses bagi penyaluran bantuan kemanusiaan seringkali menghadapi tantangan, baik akibat kondisi di lingkungan krisis ataupun aktor-aktor berkepentingan di lingkungan krisis, terutama dalam situasi konflik. Dalam hal ini, peran aktor kemanusiaan untuk melaksanakan negosiasi menjadi elemen penting dalam mendukung dan melindungi penyelenggaraan bantuan kemanusiaan dan perlindungan.

Regional Conference on Humanitarian Access and Negotiation in Asia merupakan konferensi multi-stakeholders yang diselenggarakan Perwakilan Komite Internasional Palang Merah di Indonesia, bekerja sama dengan Humanitarian Forum Indonesia (HFI), Centre of Competence on Humanitarian Negotiation, dan Universitas Paramadina. Tujuan penyelenggaraan adalah sebagai sarana dialog bagi aktor-aktor kemanusiaan dalam membahas tantangan dan pengalaman terbaik (best practices) terkait akses bagi bantuan kemanusiaan.  Pertemuan dilaksanakan dengan menghadirkan lebih dari seratus perwakilan pemerintah, aparatur negara, dan praktisi serta penggiat kemanusiaan di negara-negara di Kawasan Asia.(Kemlu)

Indonesia sekarang ini semakin mendapat pengakuan dan kepercayaan internasional terhadap reformasi-reformasi ekonomi yang telah dilakukan. Hal tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat membuka acara Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) di Tangerang, Banten, Rabu (7/3).

“Pertama kalinya dalam 20 tahun Indonesia kembali meraih peringkat rating investment grade atau layak investasi dari tiga lembaga pemeringkat internasional. Ini sebuah kepercayaan, sama seperti kita membangun sebuah usaha, kepercayaan itu nomor satu,” tutur Presiden seraya menyebutkan bahwa pemeringkatan tersebut berasal dari Moody’s, Fitch Rating, dan Standard & Poor’s.

Lebih lanjut, Presiden menyampaikan bahwa saat disurvei oleh Bank Dunia mengenai indeks kemudahan berusaha (Ease of Doing Business), pada tahun 2014, Indonesia berada pada peringkat 120 dan sekarang ini meloncat di peringkat 72 atau naik 48 posisi.

Posisi tersebut, menurut Presiden, masih harus diperbaiki pada tahun ini di bawah 50 dan hal tersebut telah disampaikan kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

“Ini juga sebuah perkembangan yang sangat historis yang sering kita lupa atau kita tidak tahu yaitu bahwa Indonesia sekarang ini masuk ke dalam kelompok yang sangat istimewa yaitu trillion dolar club. Negara-negara yang punya ekonomi dengan nilai 1 triliun dolar per tahun,” papar Kepala Negara.

Hanya ada 16 negara di dunia, lanjut Kepala Negara, yang memiliki Gross Domestic Product (GDP) atau Produk Domestik Bruto mencapai 1 triliun US dolar per tahun.

“Ini yang sering kita lupa, sering saya sampaikan kepada menteri maupun kepada duta besar, jangan sampai kita sudah masuk ke dalam 16 besar, itu kita masih minta bantuan atau mendapatkan bantuan bantuan dari negara lain,” tambah Presiden seraya menyampaikan bahwa sudah saatnya sekarang Indonesia ini justru membantu negara-negara lain.

Turut hadir dalam acara tersebut diantaranya Ketua DPR Bambang Soesatyo, Ketua DPD Oesman Sapta, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Seskab Pramono Anung, Mendag Enggartiasto Lukita, Mendikbud Muhadjir Effendy, Gubernur Banten Wahidin Halim, dan Ketua HIPMI Bahlil Lahadilia. (Setkab)

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menargetkan Jalan Tol Trans Jawa dari Jakarta hingga Surabaya bisa digunakan untuk mudik Lebaran tahun 2018, dengan sebagian ruas sudah operasional dan sebagian dapat dilewati dengan status fungsional.

“Kalau akhir 2018, Tol dari Jakarta sampai Surabaya sudah operasional. Tetapi untuk mudik, beberapa ruas tol masih fungsional, namun bukan darurat,” kata Basuki usai meninjau Jalan Tol Pemalang-Batang dan Batang-Semarang, Rabu (7/3) lalu.

Menurut Menteri PUPR, kondisi Jalan Tol yang fungsional akan lebih baik dari tahun lalu yang masih dalam kondisi darurat. “Kita ingat tahun lalu dalam kondisi darurat dengan jalan berdebu, sebagian lean concrete dan sebagian masih perkerasan. Tahun ini insyaallah sudah dibeton (rigid) dan untuk lapisan tanah yang lunak atau fleksibel kita lapis dengan aspal,” ujarnya.

Diakui Basuki, terdapat dua titik kritis tersambungnya Tol Trans Jawa hingga ke Surabaya untuk mudik 2018, yakni pada lokasi pembangunan Jembatan Kali Kuto sepanjang 160 meter yang berada di ruas Tol Batang-Semarang dan Jembatan Kenteng sepanjang 496 meter di ruas Tol Semarang-Solo.

“Untuk ruas Tol Batang-Semarang titik kritisnya ada di Jembatan Kali Kuto. Akhir Maret 2018, pekerjaan konstruksi di bagian bawah jembatan akan selesai. Kemudian baru kita pasang girder dan pelat baja untuk jembatan, mudah-mudahan bulan Mei 2018 sudah bisa terpasang dan sebelum mudik sudah bisa dilewati,” kata Basuki.

Dengan selesainya Jembatan Kali Kuto, lanjut Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, diharapkan pemudik dapat melalui ruas ini hingga keluar di exit Krapyak, Semarang Barat yang menjadi akhir dari ruas Batang-Semarang. Tahun lalu ruas tol ini difungsikan secara darurat hingga Gringsing, Kabupaten Kendal.

Tol lainnya yang akan beroperasi yakni dari Pejagan hingga Gandulan, Pemalang sepanjang 5,5 km akan beroperasi pada bulan Mei 2018. Ruas Pejagan-Pemalang sepanjang 37,4 km, pengusahaannya oleh PT. Pejagan Pemalang Toll Road, dengan nilai investasi Rp 7,26 Triliun. Untuk seksi 1 dan 2 telah dioperasikan hingga Brebes Timur. Sementara seksi 3 dan 4, progresnya saat ini secara keseluruhan sudah 92,45 persen.

Untuk Tol Pemalang-Batang sepanjang 39 km, saat ini progres konstruksinya mencapai 58 persen dan ditargetkan rampung akhir 2018. Pengusahaan tol ini dilakukan oleh PT. Pemalang Batang Tol Road yang sahamnya dimiliki oleh PT. Waskita Toll Road dan PT. Sumber Mitra Jaya dengan nilai investasi sebesar Rp7,49 triliun.

Pembangunan Tol Pemalang-Batang, menurut Menteri PUPR, membutuhkan teknik konstruksi khusus karena keberadaan tanah lunak yang tebal (soft soil) dengan kandungan air tinggi. Untuk itu, diputuskan konstruksi sepanjang 4,6 km menggunakan teknologi Vacuum Consolidation Method (VCM). Sementara lokasi lainnya menggunakan teknik Preloading.

“Meski membutuhkan waktu lebih lama, tetapi insyaallah akan digunakan untuk mudik secara fungsional bukan darurat. Semua badan jalan sudah jadi dan lebih aman dilalui, meskipun belum beroperasi,” ujar Menteri Basuki.

Selanjutnya untuk ruas Tol Batang-Semarang sepanjang 74,20 km, saat ini progresnya sudah mencapai 67,87 persen dan ditargetkan rampung akhir 2018. Hak konsesi tol ini dipegang oleh PT. Jasamarga Semarang Batang yang dimiliki sahamnya oleh PT. Jasamarga (Persero) Tbk. dan PT. Waskita Toll Road dengan nilai investasi sekitar Rp11 triliun. (Setkab)