VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

Dalam kunjungan kerjanya ke Jawa Timur, Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo menyempatkan datang ke Pondok Pesantren Mambaus Sholihin, Gresik, pada Kamis, 8 Maret 2018. Kunjungannya tersebut dalam rangka silaturahmi dan menyampaikan apa yang telah dikerjakan oleh pemerintah.

Tiba pondok pesantren tersebut, Presiden disambut Pondok Pesantren Mambaus Sholihin KH. Masbuchin Faqih.

"Ya ini kan memang rutin sudah kita lakukan setiap kita ke daerah pasti ke satu sampai tiga pondok. Saya kira penting sekali menjelaskan apa yang sudah dikerjakan oleh pemerintah dan apa yang akan dilakukan," ujarnya.

Selain itu, dalam kesempatan ini Presiden Joko Widodo meminta masukan-masukan dari para ulama. Menurutnya masukan dari para ulama itu sangat penting untuk jalannya pemerintahan.

"Kita juga minta masukan kepada ulama mana yang perlu diperbaiki, mana yang perlu dikerjakan yang lebih besar lagi. Masukan-masukan seperti itu saya kira sangat penting sekali apabila kita masuk ke pondok-pondok," lanjutnya.

Selepas silaturahmi, sejumlah jurnalis sempat menanyakan kepada Presiden apakah pertemuan tersebut membicarakan soal calon wakil presiden untuknya di 2019. Kepala Negara pun menjawab bahwa kunjungannya ini tidak ada kaitannya dengan politik.

"Ya itu tadi, tidak ada urusannya dengan politik. Ditanya saja ke Pak Kiai," katanya. (Setkab)

Awali kunjungan kerja ke Lebanon, Menlu RI disambut jajar kehormatan Angkatan Laut Kontingen Garuda di KRI Usman Harun di Port of Beirut (25/2). Kepada 100 personel angkatan laut kontingen Garuda yang memperkuat pasukan maritim UNIFIL, Menlu RI menyampaikan rasa bangga dan penghargaan atas kontribusi dan professionalitas angkatan laut Indonesia dalam berkontribusi kepada perdamaian dunia.

“Saya sampaikan apresiasi kepada pasukan perdamaian Garuda yang menjadi kebanggaan Bangsa Indonesia,” demikian tegas Menlu RI kepada personel angkatan laut kontigen Garuda di Port Beirut, Lebanon.

Indonesia memiliki sejarah panjang dalam berkontribusi bagi perdamaian dunia. Kontingen Garuda, telah berkontribusi menjaga perdamaian di Sinai sejak tahun 1957 atau hanya 1 dekade setelah Kemerdekaan Indonesia. Pengiriman kontingen Garuda mengirimkan pesan kepada dunia mengenai komitmen Indonesia terhadap perdamaian dunia  yang berksinambungan dan bukan one off. Karena kontribusi yang berkesinambungan dan rekam jejak inilah Indonesia mengajukan diri untuk menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB untuk periode 2019-2020.

“Dunia akan dapat melihat rekam jejak komitmen Dan kontribusi Indonesia untuk perdamaian dunia. We care about world peace, we care about humanitarian issue,” tutur Menlu Retno.

Kontingen Garuda saat ini telah menjadi tulang punggung operasi maritim UNIFIL. Dari 15 negara yang ikut dalam operasi maritim UNIFIL, hanya Indonesia bersama 5 negara lainnya yang berkontribusi kapal dan pasukan. Dalam kaitan ini, pada kesempatan bertemu dengan pasukan angkatan laut Indonesia, Menlu RI mengingatkan kembali pentingnya pasukan Indonesia untuk terus menunjung tinggi profesionalitas, kinerja, disiplin, dedikasi, dan menjaga reputasi Indonesia dan TNI di UNIFIL.

“Saya mengingatkan agar pasukan Angkatan Laut di Kontingen Garuda, untuk selalu menjaga nama baik Indonesia dengan selalu mematuhi hukum dan menghormati budaya setempat, serta menjaga sikap dan perilaku setiap berinteraksi dengan masyarakat setempat,” tegas Menlu Retno.

Berdasarkan permintaan Pemerintah Lebanon, PBB membentuk Maritime Task Force UNIFIL sesuai dengan resolusi Dewan Keamanan PBB 1701 tahun 2006. Partisipasi angkatan laut Kontingen Garuda di Maritime Task Force UNIFIL dimulai sejak tahun 2009 berlokasi di Markas Besar UNIFIL di Naqoura dan di Port of Beirut. Adapun mandat dan tugas dari pasukan maritim UNIFIL adalah, untuk membantu angkatan laut Lebanon dalam mengawasi peraitan dan garis pantai Lebanon, mencegah masuknya senjata dan barang ilegal melalui perairan Lebanon, serta melatih kemandirian anggota angkatan laut Lebanon.

Pasukan UNIFIL dibentuk PBB pada tahun 1978 untuk mendukung pelaksanaan mandat resolusi Dewan Keamanan PBB 425 dan 426 yang meminta Israel menarik mundur pasukannya dari Lebanon Selatan. Sejak tahun 2006 dengan mandat resolusi Dewan Keamanan PBB 1701 tahun 2006, terjadi peningkatan jumlah personil pasukan perdamaian PBB, termasuk dengan keikut sertaan kontigen Garuda dari Indonesia. Saat ini Indonesia merupakan kontributor pasukan terbesar pada UNIFIL dengan jumlah total 1.290 personil di berbagai lokasi termasuk 100 personil angkatan laut Indonesia di Maritime Task Force UNIFIL. Pagelaran pasukan kontingen Garuda di Lebanon juga merupakan pagelaran pasukan Indonesia terbesar di luar negeri. (Kemlu)

Direktorat Timur Tengah, Kementerian Luar Negeri, bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Lampung telah menyelenggarakan kegiatan “Familiarization Trip for Ambassadors of Middle East and North African Countries" berupa kunjungan Duta Besar negara-negara Timur Tengah dan Afrika Utara ke Provinsi Lampung, pada 5-7 Maret 2018. 

Dalam Familiarization Trip ini diikuti oleh Duta Besar Maroko, Duta Besar Lebanon, Wakil Duta Besar Yaman, Wakil Duta Besar Saudi Arabia, Wakil Duta Besar Kuwait, di Jakarta. Sementara dari Kementerian Luar Negeri RI diwakili oleh Direktur Timur Tengah dan Duta Besar Nurul Aulia.

Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung yang mewakili Gubernur Provinsi Lampung, bersama jajaran pejabat di lingkungan Provinsi Lampung menerima para Duta Besar dan Wakil Duta Besar di Pendopo Provinsi. Paparan mengenai latar belakang serta peluang investasi, ekonomi dan pariwisata Lampung diperlihatkan agar para Duta Besar dan Wakil Duta Besar mengenal besarnya potensi provinsi yang dijuluki 'treasure of Sumatera' itu.

“Kami mengajak para Duta Besar dan Wakil Duta Besar untuk meningkatkan kerja sama di sektor-sektor strategis provinsi Lampung" ucap Plt. Sekda Provinsi Lampung usai menutup paparannya.

Potensi ekonomi, investasi dan pariwisata yang dimiliki oleh provinsi Lampung memang tidak bisa dipandang sebelah mata. Dengan penduduk berjumlah 8,3 juta jiwa, menjadikan Lampung sebagai provinsi dengan tenaga produktif terbesar kedua di pulau Sumatera. 

Produk pertanian, baik dalam skala nasional dan internasional, antara lain Lampung sebagai sentra padi dengan produksi sebesar 4,3 juta ton, menjadikan provinsi ini sebagai lumbung pangan nasional. Selain itu, Lampung merupakan penghasil ubi kayu terbesar di Indonesia, serta menyumbang 26% produksi kopi robusta nasional. Hasil pertanian dan perkebunan lain yang menjadi andalan provinsi Lampung adalah kakao, lada, jagung, sawit, pisang dan nanas. 

Dubes Nurul Aulia yang mewakili Kemlu dalam acara di Pendopo Provinsi menyatakan bahwa kegiatan Familiarization Trip ini merupakan jembatan untuk mengenalkan berbagai potensi di Indonesia sekaligus mendorong perdagangan antar dua kawasan, “setelah Lombok, kali ini kami ingin mengenalkan provinsi Lampung, karena melihat sekali itu lebih baik dibanding mendengar seribu kali" ungkap Dubes Nurul Aulia.

Sementara Dubes Maroko untuk Indonesia, Y.M. Ouadia Benabdellah, mewakili para Duta Besar dan Wakil Duta Besar yang hadir di Lampung menyampaikan apresiasinya karena telah disambut secara hangat di Lampung. 

“Setelah mendengar langsung potensi yang dimiliki Lampung, saya yakin bahwa para Duta Besar dan Wakil Duta Besar di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara akan memiliki kesempatan untuk mengembangkan peluang kerja sama sesuai dengan fokus masing-masing negara" ucap Duta Besar Benabdellah.

Pada kegiatan field trip yang berlangsung pada 6 Maret 2018, para Duta Besar berkesempatan mengunjungi ke PT. Keong Nusantara Abadi (Wong Coco), Bumi Sari, Natar Lampung Selatan, dan mendengarkan paparan proses produksi produk Wong Coco dari pihak manajemen PT. Keong Nusantara Abadi (Wong Coco). Selanjutnya para Duta Besar juga mengunjungi ke PT. Great Giant Pineapple Plantation, Terbanggi Besar, Kab. Lampung Tengah serta mengunjungi PT. Nestle Indonesia (NESCAFE), Panjang, Kotamadya Bandar Lampung. 

Selain itu, para Duta Besar dan Wakil Duta Besar Negara-Negara Timur Tengah dan Afrika Utara juga berkesempatan untuk bersilaturahim ke Pondok Pesantren Minhadlul Ulum, Tegineneng, Kab. Lampung Selatan. Kedatangan rombongan disambut dengan hangat oleh para pengurus dan santri pondok pesantren yang telah berdiri sejak tahun 1999 tersebut.

Di Pesantren Minhadlul Ulum, Direktur Timur Tengah Kemlu RI, Sunarko, menyampaikan bahwa “kerja sama antara Indonesia dan kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara tidak hanya berupa kerja sama government to government dan business to business saja, namun juga people to people"

Menutup rangkaian Familiarization Trip di Lampung, para Duta Besar dan Wakil Duta Besar negara-negara Timur Tengah dan Afrika Utara yang hadir merasa terkesan dengan keindahan alam serta potensi ekonomi dan investasi yang dimiliki Lampung. Mereka merasa positif untuk mendorong Pemerintah di masing-masing negara untuk meningkatkan kehadirannya di Provinsi Lampung melalui kerja sama investasi, perdagangan dan pariwisata. (Kemlu)

Merujuk pada keberhasilan Indonesia dalam memperoleh akses vaksin H5N1 pada tahun 2008, Indonesia memiliki potensi strategis untuk menjadi pemimpin dalam mengubah sistem kesehatan global yang lebih adil dan setara," kata Dr. Makarim Wibisono, mantan Wakil Tetap RI untuk Markas Besar PBB Jenewa pada kegiatan Focus Group Discussion “Strategi Diplomasi Kesehatan Indonesia dalam Konteks Global" yang diadakan oleh Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Multilateral Kementerian Luar Negeri di Depok, (6/3).​

Kegiatan FGD ini merupakan bagian dari rangkaian proses penyusunan rekomendasi kebijakan yang dapat menjadi guideline bagi Kementerian Luar Negeri dan pemangku kepentingan lainnya untuk menjalankan diplomasi kesehatan. Selain Dr. Makarim, pembicara-pembicara lainnya pada kegiatan ini adalah M. Rahman Rustam (Dirut Bio Farma), Prof. Dr. dr. Adik Wibowo (pengajar FKM UI, mantan country director WHO untuk Nepal dan Myanmar), dan Dr. Syarifah Liza Munira (pengajar FE UI). Kegiatan dihadiri lebih dari 90 peserta, yang terdiri dari mahasiswa, pelaku kesehatan, pejabat pemerintah, dan kalangan masyarakat.

Dalam sambutan pembukanya, Kepala Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Multilateral Kementerian Luar Negeri menyampaikan bahwa isu kesehatan global tidak hanya berkutat pada isu penyakit menular, tetapi juga pada angka kematian ibu dan anak di tingkat global yang masih jauh dari target Sustainable Development Goals dan penyakit tidak menular yang mengancam kesehatan global juga semakin menyita perhatian. Pada tahun 2015, WHO mencatat 40 juta orang meninggal di seluruh dunia karena penyakit tidak menular.

Dubes Makarim juga menyampaikan bahwa Indonesia harus terus menegaskan bahwa virus adalah bagian dari kedaulatan, sehingga sharing benefit dari penelitian dan produksi virus adalah hak yang harus dinikmati negara berkembang. Untuk memperjuangkan hal itu, diplomasi kesehatan harus dilaksanakan beyond traditional diplomacy. Diplomasi kesehatan harus melibatkan berbagai aktor dalam negeri untuk terlibat dalam diplomasi, mengingat banyaknya isu-isu yang bersifat teknis dan ilmiah yang perlu diselaraskan dengan diplomasi.

Prof. Adik Wibowo menjelaskan bahwa multidrugs resistance menjadi masalah yang makin mengemuka, tetapi komunitas internasional tidak siap menghadapi hal itu dan masih terlalu fokus pada isu-isu umum. Prof Adik Wibowo menyarankan perlunya Indonesia memelopori kolaborasi internasional untuk bersama-sama dengan negara lain meningkatkan kapasitas kesiapan nasional dalam menghadapi pandemik. Dalam hal ini, isu kesehatan perlu diintegrasikan dengan sistem pertahanan nasional, sehingga sinergi antara instansi pemerintah pusat, daerah, TNI, dan Polri perlu lebih diintensifkan.

Peran strategis Indonesia sebenarnya telah terlihat dari kontribusi Bio Farma yang saat ini menjadi penyuplai 2/3 vaksin polio global. Dirut Biofarma menjelaskan bahwa hambatan dalam pengembangan teknologi vaksin yang berkaitan dengan pembatasan hak paten tetap harus menjadi fokus diplomasi kesehatan Indonesia. Apalagi, memang produksi vaksin dunia masih didominasi oleh perusahaan multinasional dari negara maju, sebagaimana dijelaskan oleh Dr. Syarifah Liza Munira. 

Namun demikian, Indonesia perlu menjajaki hal baru, misalnya promosi diplomasi ekonomi di bidang kesehatan. Bio Farma saat ini telah menjadi center of excellence dalam produksi vaksin bagi negara-negara anggota Organisasi Konferensi Islam (OKI). Dalam hal ini, anggota OKI dan negara-negara berkembang dapat menjadi pasar potensial produksi vaksin Indonesia. Dr. Syarifah menggarisbawahi bahwa Indonesia memiliki pengalaman untuk menjadi pemasok vaksin global. Akan tetapi, untuk mempromosikan produk vaksin Indonesia pada pasar global, Indonesia perlu mendorong keberlanjutan produksi, yang perlu direncanakan secara komprehensif oleh berbagai pemangku kepentingan.

Dalam tanya jawab, peserta di antaranya menjelaskan mengenai peran non-state actors yang selama ini telah terjalin melalui Indonesia One Health University Network (INDOHUN) serta perlunya kerja sama antara pemerintah dan non-state actors dalam mengatasi masalah kesehatan nasional maupun global. Dalam diskusi, peserta dan pembicara sepakat mengenai perlunya memperbanyak jumlah WNI yang bekerja di lembaga-lembaga internasional di bidang kesehatan, baik dalam kerangka PBB (WHO) maupun NGO internasional. 

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Multilateral Kemenlu selanjutnya masih akan menyelenggarakan beberapa diskusi pada bulan April – Juli dan diharapkah dapat menghasilkan sebuah rekomendasi kebijakan yang konkrit, feasible dan actionable tentang diplomasi kesehatan pada bulan Agustus 2018. (Kemlu)