VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

VOInews.id- PT Pertamina (Persero) resmi mengantongi perizinan daerah terbatas terlarang (DTT) sebagai upaya menjamin keandalan suplai energi melalui peningkatan produksi dan distribusi energi kepada masyarakat di seluruh Tanah Air.

"Pertamina melalui subholding terkait berkomitmen terus meningkatkan keandalan, keamanan, dan keselamatan untuk semua instalasi dan peralatan energi milik Pertamina," ujar Corporate Secretary Pertamina Brahmantya S Poerwadi dalam keterangannya di Jakarta.

Menurut dia, pada 2023, Pertamina melakukan percepatan penetapan DTT untuk 520 fasilitas di wilayah kerja perairan, yang terdiri atas 331 subsea pipeline, 177 platform, dan 26 conventional bouy mooring CBM. Program percepatan perizinan DTT Pertamina itu meliputi tiga zona, yaitu barat 10 lokasi, tengah 9 lokasi, dan timur 6 lokasi.

Brahmantya mengatakan penetapan DTT juga sejalan dengan ketentuan penerbitan persetujuan layak operasi (PLO), yang menjadi syarat penerbitan izin usaha migas bagi seluruh Subholding Pertamina pascaterlaksananya transformasi holding-subholding Pertamina.

"Hingga akhir 2021, masih terdapat cukup banyak wilayah operasi Pertamina Group yang membutuhkan penetapan DTT dari Ditjen Migas. Pertamina diberikan deadline oleh Kementerian ESDM untuk menyelesaikan izin usaha migas pascatransformasi holding-subholding hingga akhir 2023," katanya saat rapat penutupan perizinan DTT di Nusa Dua, Bali, Jumat (28/7/2023). Brahmatya menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak, yang selama enam bulan terakhir, telah terbit penetapan DTT untuk 520 peralatan dalam instalasi Pertamina Group.

"Program percepatan dapat terealisasi dengan baik hingga seluruh instalasi yang menjadi target mendapatkan penetapan DTT, dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu sesuai dengan target yang ditetapkan bersama antara Kementerian ESDM, Kementerian Perhubungan, dan Pusat Hidro-Oseanografi TNI Angkatan Laut RI," lanjutnya. Dengan telah ditetapkannya DTT di wilayah kerja Pertamina, selanjutnya Pertamina akan berproses dalam percepatan penerbitan izin usaha migas yaitu pengurusan PLO.

Saat rapat penutupan perizinan DTT tersebut, Wakil Komandan Pusat Hidro-Oseanografi TNI Angkatan Laut Laksamana Muda TNI Budi Purwanto mengapresiasi Pertamina dalam memverifikasi DTT. "Instalasi migas di laut merupakan salah satu fitur penting yang harus dipetakan secara akurat dan digambarkan secara tepat di dalam peta laut Indonesia agar menjadi perhatian bagi kapal-kapal dari seluruh dunia yang bernavigasi di perairan Indonesia," ujarnya.

Hal tersebut, lanjutnya, juga menjadi komitmen Pushidrosal untuk terus memperbarui informasi peta laut yang ada untuk memastikan ketelitian objek-objek seperti pipa bawah laut, platform, dan DTT terkait tergambar dengan benar di peta laut sesuai standar internasional. Direktur Kenavigasian Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Budi Mantoro mengatakan tujuan verifikasi DTT tersebut untuk keamanan dan keselamatan navigasi laut.

"Ini yang harus diperhatikan bahwa nantinya pemetaan yang sudah dilakukan akan dijadikan acuan para nakhoda. Jadi, tujuannya adalah untuk safety di perairan," ujarnya. Sementara, Direktur Teknik dan Lingkungan Migas Kementerian ESDM Mirza Mahendra mengatakan kegiatan dalam memverifikasi DTT adalah upaya nyata Pertamina untuk memenuhi regulasi yang berlaku untuk fasilitas migas di perairan. "Setiap kementerian memiliki regulasi dan aturan dasar yang sudah disahkan dan tentunya harus dijalankan.

Tinggal kita semua yang ada di sini bagaimana untuk menjalankan, salah satunya dengan kolaboratif," katanya. Menurutnya, Pertamina sebagai perusahaan migas milik negara telah menunjukkan bukti komitmennya untuk menjamin kebutuhan energi masyarakat. Percepatan penetapan DTT menjadi bukti Pertamina mampu menjadi pilar ketahanan energi nasional. "Kami mengapresiasi Pertamina dalam menyelesaikan verifikasi DTT, yang tadinya ditargetkan selesai Oktober, kini lebih cepat, pada Juli 2023 sudah selesai. Ini adalah kerja keras kita bersama untuk kepentingan bangsa Indonesia," kata Mirza.

antara

VOInews.id- Temu Inklusi Nasional Ke-5 yang digelar di kawasan Pondok Pesantren Salafiyah Safi’iyah Sukorejo, Situbondo Jawa Timur, memamerkan seratus produk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) penyandang disabilitas.

"Ada seratusan produk UMKM disabilitas yang dipamerkan dalam Temu Inklusi Nasional Ke-5 ini. Meskipun ada 55 stan tapi produknya ada seratusan jenis," kata Koordinator Panitia Temu Inklusi Nasional Ke-5 Situbondo Luluk Ariyantiny di Situbondo, Minggu. Menurut Luluk, produk UMKM disabilitas berasal dari berbagai daerah di Indonesia, di antaranya Daerah Istimewa Yogyakarta, Nangroe Aceh Darussalam, Makassar, Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur, Sumatera Utara, serta pelaku UMKM dari Situbondo.

Tidak hanya produk makanan, minuman, fesyen ataupun karya seni budaya yang dipamerkan, lanjut dia, tapi juga pelayanan kesehatan dan konsultasi serta informasi, juga disediakan dalam pameran inklusi yang akan berlangsung selama tiga hari, dimulai pada Senin, 31 Juli 2023.

"Pameran ini tidak hanya produk yang dipamerkan tapi ada konseling dan layanan konsultasi. Dan pameran ini juga sebagai media informasi dan komunikasi," ujar Luluk. Dia menambahkan pameran produk UMKM disabilitas dalam rangkaian kegiatan Temu Inklusi Nasional Ke-5 ini, peserta berasal dari 16 provinsi di Indonesia dan juga penyandang disabilitas tingkat desa dan kelurahan di Kabupaten Situbondo. "Peserta pameran terdiri dari kaum difabel dan non-difabel. Penjaga pameran akan mengenakan baju adat dari 16 provinsi," kata Luluk.

Temu Inklusi Nasional Ke-5 di Situbondo, ini berlangsung selama tiga hari, yakni 31 Juli sampai 2 Agustus 2023. Dalam kegiatan digelar seminar selama dua hari, yakni Senin 31 Juli dan Selasa, 1 Agustus 2023. Seminar Inklusi ini diselaraskan dengan tema Temu Inklusi Nasional yakni "Berdaya Dalam Keberagaman Menuju Indonesia Inklusif 2030".

Temu Inklusi Nasional adalah kegiatan yang rutin dilaksanakan setiap dua tahun sekali yang mempertemukan berbagai pihak penggiat isu disabilitas. Temu Inklusi Nasional Ke-Ke-5 ini akan dihadiri oleh Presiden Joko Widodo pada Selasa, 1 Agustus 2023.

Antara

VOInews.id- Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan bahwa prospek Ukraina untuk bergabung ke dalam Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) adalah "ancaman mendasar" bagi keamanan Rusia. Saat berbicara dengan para pemimpin Afrika di St. Petersburg, Putin mengatakan kemajuan infrastruktur militer aliansi itu "tidak dapat diterima." Putin juga menekankan pada nasib negara-negara yang dilanda konflik, termasuk Irak, Libya, dan Suriah, yang menurutnya telah dinyatakan sebagai lawan oleh negara-negara anggota NATO.

"selama bertahun-tahun, (Barat) telah mempersiapkan perang hibrida dengan negara kita, melakukan segala upaya untuk mengubah Ukraina menjadi alat untuk mengacaukan fondasi keamanan Federasi Rusia, merusak posisi Rusia di dunia dan merusak kenegaraan kita," katanya. Putin mengatakan perkembangan militer Ukraina mencapai puncaknya pada 2014 ketika negara-negara Barat mendukung kudeta bersenjata dan berdarah di Ukraina yang inkonstitusional. Saat itu, mantan presiden Ukraina Viktor Yanukovych, yang pro-Rusia, digulingkan rakyat karena keputusannya menolak bergabung dengan pakta perdagangan Uni Eropa.

"(Barat) mengabaikan semua norma hukum internasional dan secara langsung, secara terbuka mengatakan bahwa mereka mensponsori kudeta ini, bahkan menyebut jumlah uang yang mereka habiskan untuk itu," kata Putin. Putin juga kembali mengingatkan tentang Deklarasi Kemerdekaan Ukraina, yang mencakup klausul tentang status negara tersebut sebagai negara netral. "Dalam deklarasi itu, tertulis bahwa Ukraina adalah negara netral, dan ini sangat penting bagi kami," tegasnya.

Sumber: Anadolu

VOInews.id- Uni Eropa tidak akan mengakui pemerintahan yang mengambil alih kekuasaan dalam kudeta di Niger pekan ini, kata Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Josep Borrell. Borrell mengingatkan bahwa Presiden terpilih Mohamed Bazoum tetap satu-satunya presiden Niger yang sah.

"Dia harus dibebaskan tanpa syarat dan tanpa ada penundaan," kata dia. Borrell memperingatkan bahwa pembekuan konstitusi dan pembubaran lembaga-lembaga demokrasi di Niger akan melemahkan negara itu dan rakyatnya. "Uni Eropa menegaskan lagi seruan tegasnya bahwa tatanan konstitusional harus dipulihkan secara penuh, menyeluruh, dan tanpa ada penundaan," sambung Borrell.

Uni Eropa juga siap mendukung keputusan Komunitas Ekonomi Negara-Negara Afrika Barat (ECOWAS), mitra-mitranya di Afrika, damn mitra internasional, dalam masalah di Niger. "Dalam hal ini, selain penghentian segera dukungan anggaran, semua langkah kerja sama dalam bidang keamanan ditangguhkan tanpa batas waktu dan akan langsung efektif," ujar Borrell.

Awal pekan ini, sekelompok tentara Niger yang menamakan diri Dewan Nasional untuk Perlindungan Negara mengumumkan kudeta lewat televisi, tak lama setelah menahan Bazoum di kediamannya. Mereka beralasan situasi keamanan memburuk dan pemerintahan yang buruk. Bazoum terpilih pada 2021 dalam transisi kekuasaan demokratis pertama Niger sejak memperoleh kemerdekaan dari Prancis pada 1960.

antara