VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

VOinews.id- Rusia pada Selasa membuka layanan visa elektronik (e-visa) sehingga memudahkan warga 55 negara mengunjungi Rusia. Proses aplikasi visa tersebut bisa memakan waktu empat hari. Warga asing bisa mengajukan permohonan melalui situs visa elektronik atau aplikasi mobile.

Visa elektronik ini membuat warga asing dari 55 negara bisa memasuki wilayah Rusia satu kali dan boleh tinggal sebagai tamu, wisatawan, atau peserta acara ilmu pengetahuan, budaya, sosial-politik, ekonomi, dan olahraga. Visa tersebut berlaku selama 60 hari. Selama masa itu, warga asing dari 55 negara boleh memasuki Rusia dan tinggal paling lama 16 hari.

Visa seperti itu berlaku bagi mereka yang memasuki Rusia dengan menggunakan transportasi udara, darat, dan perairan. Pejalan kaki bisa memasuki wilayah negara itu jika masuk melalui 92 titik perbatasan yang dilengkapi dengan sarana verifikasi visa elektronik.

Sumber: Anadolu

VOInews.id- Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto optimistis Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) mempunyai kekuatan untuk merawat perdamaian di kawasan. Prabowo menjelaskan keyakinan itu ada karena negara-negara yang tergabung dalam ASEAN-Plus mempunyai kepentingan yang sama untuk menjaga kawasan tetap stabil dan tidak berlarut-larut dalam konflik. "Saya yakin dan optimistis kekuatan ASEAN dapat menciptakan perdamaian.

Kunci dari kemakmuran suatu bangsa adalah kerja sama dan kemampuan dalam memelihara perdamaian," kata Prabowo saat menerima delegasi pejabat senior Kementerian Pertahanan Negara-Negara ASEAN (ADSOM) dan negara-negara mitra (ADSOM-Plus) di Kantor Kementerian Pertahanan RI, Jakarta.

Selain pejabat senior pertahanan dari 10 negara ASEAN, dalam pertemuan itu juga ada perwakilan dari delapan negara mitra, yaitu Australia, Amerika Serikat, China, India, Jepang, Selandia Baru, Korea Selatan, dan Rusia. Kunjungan para delegasi menemui Menhan RI merupakan rangkaian kegiatan para pejabat pertahanan itu selama pertemuan ADSOM dan ADSOM-Plus di Jakarta. Hasil pertemuan para pejabat senior itu yang nantinya dibahas kembali dan disepakati saat pertemuan tingkat menteri pertahanan ASEAN, yaitu ADMM Ke-17 dan ADMM-Plus Ke-10 di Jakarta pada November 2023.

"Saya sangat mengapresiasi kehadiran dan dukungan Anda untuk kegiatan ini. ADSOM dan ADSOM-Plus diadakan untuk mempersiapkan ADMM Ke-17 dan ADMM-Plus Ke-10 yang telah dijadwalkan," kata Prabowo kepada para delegasi. Pertemuan tingkat menteri sektor pertahanan ASEAN dan ASEAN-Plus itu bakal dibuka dan dipimpin langsung oleh Menhan RI mengingat Indonesia pada tahun ini memegang keketuaan ASEAN.

Rangkaian pertemuan ADSOM dan ADSOM-Plus berlangsung di Jakarta, Rabu, dipimpin Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan RI Marsekal Madya TNI Donny Ermawan Taufanto. "Saya sangat senang dan merasa terhormat untuk memimpin kegiatan ADSOM tahun ini.

Sejalan dengan peran Indonesia sebagai Ketua Pertemuan Menteri Pertahanan ASEAN 2023 dengan tema 'Perdamaian, Kemakmuran dan Keamanan'. Saya ingin menegaskan kembali komitmen Indonesia untuk mendorong perdamaian, dan keamanan di kawasan dan sekitarnya. Tema ini juga mencerminkan komitmen bersama kami untuk mendorong stabilitas dan kesejahteraan di seluruh kawasan," kata Donny Dia menjelaskan pertemuan itu menunjukkan ASEAN mendukung kerja sama yang disepakati dalam pertemuan ASEAN Defence Senior Officials’ Meeting Working Group (ADSOM WG).

"Saya optimistis dengan bekerja sama dan menempatkan persatuan ASEAN sebagai prioritas utama, kita dapat mengesampingkan perbedaan dengan tetap menjaga kepentingan nasional masing-masing negara. Dengan demikian, kita akan lebih siap menghadapi tantangan ke depan," katanya.

antara

VOinews.id- Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB)  mengingatkan situasi keamanan yang buruk di Afrika Barat akibat kudeta yang terjadi di Niger pekan lalu. "Krisis yang berlangsung, jika tidak diatasi akan memperburuk situasi keamanan di wilayah itu," kata Leonardo Santos Simao, kepala Kantor PBB untuk Afrika Barat dan Sahel.

"Hal itu juga akan berdampak negatif kepada pembangunan dan kehidupan masyarakat di negara yang 4,3 juta penduduknya membutuhkan bantuan kemanusiaan." "Niger dan lainnya tidak membutuhkan kudeta," kata dia. Simao mengatakan PBB tidak terlibat dalam negosiasi sejauh ini, namun mendukung penuh segala upaya mengembalikan tatanan demokrasi di negara itu.

Sekelompok tentara yang menyebut diri Dewan Nasional untuk Pengamanan Negara menahan Presiden Mohamed Bazoum pekan lalu. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengungkapkan keprihatinan atas penangkapan sejumlah anggota pemerintah, kata wakil juru bicara Farhan Haq.

antara

VOinews.id- Pemerintah Indonesia menetapkan ekonomi hijau sebagai salah prioritas dalam kerja sama dengan Korea Selatan di masa depan. “Indonesia mempunyai target untuk mengembangkan ekonomi hijau, sehingga pertumbuhan ekonomi kita bisa tetap memperhatikan kelestarian lingkungan—dan bagaimana Korea bisa berkontribusi dalam proses tersebut,” kata Deputi Direktur Asia Timur Kementerian Luar Negeri RI Vahd Nabyl A Mulachela dalam lokakarya mengenai hubungan Indonesia-Korea di Jakarta,

Dalam diskusi yang diselenggarakan Korea Foundation dan Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) itu, dia memaparkan tiga tantangan utama yang ingin ditangani melalui kerja sama di bidang ekonomi hijau yaitu soal perubahan iklim, meningkatnya polusi, dan hilangnya keanekaragaman hayati.

Ia mencatat bahwa Indonesia dan Korsel bersama-sama mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) terutama yang terkait dengan ekonomi hijau. Kedua negara juga telah berupaya memperluas kerja sama melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) tentang investasi hijau yang ditandatangani kementerian/lembaga terkait ketika kunjungan Presiden RI Joko Widodo ke Korsel tahun lalu. “Pada dasarnya kerja sama ini bertujuan untuk menangani masalah lingkungan melalui mitigasi dan adaptasi,” kata Nabyl.

Korsel disebutnya terus gencar menawarkan kerja sama untuk memitigasi emisi karbon, dengan menjalin MoU tentang perdagangan karbon. Namun, ujar dia, saat ini Indonesia perlu merampungkan aturan di dalam negeri mengenai perdagangan karbon sebelum bisa bergabung dalam jaringan perdagangan karbon global. “Perubahan iklim adalah salah satu aspek yang Korsel ingin kerja samakan dengan negara lain, termasuk dengan Indonesia sebagai mitra prioritas,” tutur Nabyl.

Sementara itu, dosen Ilmu Politik dan Hubungan Internasional dari Korea University Profesor Jae Hyeok Shin menilai pengembangan ekosistem kendaraan listrik (EV) menjadi sektor paling menonjol dalam kerja sama Indonesia-Korsel. Dalam hal ini, dia merujuk pada investasi yang ditanamkan oleh perusahaan otomotif Korsel, Hyundai Motor Group dan LG Energy Solution, untuk membangun pabrik produksi baterai EV dengan total investasi 1,1 miliar dolar AS (sekitar Rp16,7 triliun).

Pembangunan pabrik direncanakan selesai pada 2023, dan pada semester pertama 2024 akan memproduksi baterai untuk mobil listrik Hyundai dan Kia. “Mereka akan membantu Indonesia memproduksi dan menjual mobil listrik di dalam negeri, dalam skala besar,” kata Shin. Pemerintah Korsel juga mendukung upaya Indonesia dalam mengembangkan infrastruktur EV, dengan hibah 15 juta dolar AS (sekitar Rp227,8 miliar) kepada Pemerintah Indonesia untuk pelaksanaan proyek tersebut.

Ketika mengunjungi Indonesia pada Mei lalu, Wakil Menteri Pertama Perdagangan, Industri, dan Energi Korsel Jang Young-jin bahkan mengatakan bahwa kerja sama dalam industri EV adalah “kunci dalam industri masa depan” kedua negara. Ia meyakini Indonesia akan menjadi pusat EV di kawasan Asia dengan investasi yang dilakukan oleh perusahaan otomotif dan baterai yang memimpin pasar Korsel.

antara