Akbar

Akbar

01
August

 

VOinews.id- Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta publikasi karya ilmiah yang dilakukan peneliti dan akademisi nasional dapat betul-betul dimanfaatkan oleh industri. "Tantangan ke depan adalah bagaimana memastikan publikasi karya ilmiah dapat terhubung dan bermanfaat bagi dunia industri secara berkesinambungan," kata Wapres dalam sambutannya secara virtual dari Jakarta, Selasa, pada acara International Conference on Applied Sciences Education and Technology (iConASET) 2023 yang diselenggarakan Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) Surabaya di Surabaya, Jawa Timur.

Ma'ruf Amin meminta kampus dan lembaga penelitian, khususnya UNU, mendorong dan mengoptimalkan penelitian untuk dapat bekerja sama dengan dunia industri, termasuk skema pendanaan matching fund bagi peneliti yang bekerja sama dengan industri. "Saya meminta UNU Surabaya terus berkolaborasi dan bersinergi dengan berbagai praktisi, akademisi, dan pemangku kepentingan, serta terus menjembatani para peneliti dalam publikasi penelitian yang terkoneksi dengan dunia industri," katanya.

01
August

 

VOinews.id- Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy  memperkirakan bahwa Rusia akan terus melanjutkan serangannya ke sistem energi Ukraina saat cuaca dingin kembali pada akhir tahun. Dia bertekad akan melakukan apa pun yang diperlukan untuk melindungi jaringan listrik di negaranya. Hampir 40 persen sistem energi Ukraina mengalami kerusakan dalam serangan rudal dan drone pada musim dingin lalu, yang membuat kota-kota Ukraina dilanda kegelapan dan kedinginan.

Kiev menyebut tindakan itu sebagai strategi yang disengaja oleh Rusia untuk membuat warga sipil menderita yang merupakan kejahatan perang. Moskow menyatakan serangan itu bertujuan untuk mengurangi kemampuan tempur Ukraina. Sejak cuaca panas melanda, serangan ke infrastruktur energi Ukraina telah berkurang dan digantikan serangan terhadap target lain. Namun, selama kunjungannya ke Kota Ivano-Frankivsk pada Minggu, Zelenskyy mengatakan dirinya memperkirakan serangan terhadap sistem energi akan berlanjut.

"Jelas bahwa musim gugur ini dan...pada musim dingin, musuh akan berupaya mengulangi teror terhadap industri energi Ukraina. Kami harus siap menghadapi hal ini setiap saat," kata Zelenskyy kepada para pejabat tinggi di pemerintahan, keamanan, dan kedaerahan. "Pada setiap tingkat pemerintahan dan keamanan, kami akan melakukan segala hal yang mungkin," lanjutnya.

Zelenskyy menyatakan pemerintah, pejabat keamanan dan pekerja energi bekerja melindungi sistem energi dari kerusakan fisik, sabotase atau serangan siber. Setiap kota besar dan kecil di Ukraina harus siap menghadapi kondisi darurat energi, katanya menambahkan. Perbaikan secara cepat kerap mengandalkan peralatan energi cadangan dari negara-negara Barat, yang membantu Ukraina melewati musim dingin lalu. Menteri Energi Jerman Galushchenko pekan ini mengungkapkan keyakinannya bahwa Ukraina akan dapat memenuhi kebutuhan pembangkit listriknya selama musim dingin.

 

Sumber: Reuters

01
August

 

VOinews.id- Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia memberikan sinyalemen bahwa pemerintah akan memperluas cakupan masyarakat penerima insentif motor listrik menjadi masyarakat umum dari sebelumnya kelompok masyarakat dengan berbagai kategori tertentu. "Kelihatannya untuk ke depan, akan dibuka untuk umum," kata Bahlil setelah rapat di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

Sebelum rencana perubahan syarat penerima insentif ini, pemerintah memberlakukan empat kategori atau syarat untuk mendapatkan insentif pembelian motor listrik, yakni, pertama penerima kredit usaha rakyat (KUR). Kedua, penerima bantuan upah kerja di bawah Rp3,5 juta. Ketiga, pengguna listrik di bawah 900 VA. Keempat, penerima bantuan sosial (bansos).

Bahlil mengatakan rapat di Istana Kepresidenan yang dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Senin ini, memutuskan bahwa syarat dan prosedur penyaluran insentif pembelian motor listrik untuk masyarakat akan dipangkas. Terdapat pertimbangan bahwa pemberian insentif motor listrik hanya berdasarkan KTP atau nomor induk kependudukan.

"Kita tadi pertimbangkan setiap satu KTP, satu motor listrik. Ada pertimbangan seperti itu," ujar Bahlil. Pemangkasan prosedur penyaluran insentif itu untuk memperluas cakupan masyarakat penerima insentif. Hal itu, ujar Bahlil, dibutuhkan karena realisasi penerima insentif yang ditargetkan pemerintah sebanyak 200 ribu penerima pada tahun ini, baru terealisasi tidak lebih dari satu persen saja hingga Juli 2023. "Setelah dilihat ada beberapa prosedural yang kita lihat gak clear," ujar Bahlil.

 

antara

01
August

 

VOInews.id- Wakil Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengingatkan para mahasiswa maupun pemuda untuk cermat dalam memilih calon pemimpin pada Pemilihan Umum 2024. "Itu sebabnya penting bagi rakyat Indonesia, termasuk adik-adik, untuk cermat dalam memilih pemimpin. Jangan sampai salah memilih pemimpin karena itu akan berimplikasi pada program kerja yang dijalankan oleh pemerintah yang berkuasa nantinya," kata Muzani dalam keterangan tertulis diterima di Jakarta.

. Hal itu disampaikan Muzani dalam acara sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan di Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Al Irsyadi, Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Senin. Dia mengatakan bahwa program pemerintah yang nantinya akan dijalankan adalah janji-janji yang disampaikan selama masa kampanye. "Jadi, siapa nanti yang akan terpilih maka itu yang akan jadi program kerja pemerintah, termasuk soal IKN itu bergantung dari masing-masing calon presiden," ujarnya.

Selain itu, lanjut Muzani, proses politik pada pemilu menjadi penting karena akan menentukan arah pembangunan bangsa ke depan. "Jangan sampai pada usia 100 tahun Indonesia merdeka masih ada stunting. Kita berharap itu tidak ada," tuturnya. Untuk itu, Muzani berharap pemimpin Indonesia mendatang harus betul-betul menjalankan amanat Pasal 33 UUD 1945 yang berbunyi "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat."

"(Tahun) 2024 nanti kita harus mencari pemimpin yang bisa menciptakan apa yang menjadi amanat dari Pasal 33 ini. Itu semua demi terciptanya keadilan dan kemakmuran," ucapnya. Muzani mengingatkan pula agar perbedaan pilihan politik pada pemilu tidak sampai menjadi sumbu perpecahan sebab perbedaan adalah hal yang wajar dalam iklim demokrasi.

"Meskipun kita beda pilihan jangan sampai kita terpecah. Itu sebabnya 14 Februari 2024 kita boleh beda tapi selalu bawa pesan persatuan," katanya. Terakhir, dia berbicara pentingnya pemahaman atas Empat Pilar Kebangsaan, yaitu Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika untuk terus disosialisasikan sebagai pondasi dasar dalam berbangsa dan bernegara.

 

antara