VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

VOInews.id- Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) meminta bantuan pihak berwenang India untuk membantu dalam penyelidikan sumber sirup batuk terkontaminasi yang dikaitkan dengan kematian anak di Kamerun. Badan PBB tersebut mengeluarkan peringatan tentang sirup dengan merek Naturcold, yang dijual di Kamerun dan dikaitkan dengan kematian setidaknya enam anak, menurut pihak berwenang Kamerun. Sirup itu memiliki kandungan tinggi diethylene glycol yang beracun, menurut WHO.

Produsen Naturcold dalam kemasannya adalah Fraken International (Inggris) namun Pemerintah Inggris mengatakan kepada WHO bahwa perusahaan itu tidak ada. WHO menyurati Pemerintah India setelah peringatan dikeluarkan pada Rabu, meminta bantuan untuk mencari tahu apakah ada perusahaan India yang terlibat, juru bicara WHO mengatakan kepada Reuters.

Negara-negara lain juga telah dihubungi oleh WHO, tambahnya. Peringatan terkait Naturcold adalah peringatan terbaru dari beberapa peringatan sejenis yang dikeluarkan dalam bulan-bulan terakhir tentang sirup batuk terkontaminasi yang dijual di seluruh dunia. Pada 2022, obat tersebut dikaitkan dengan tewasnya lebih dari 300 anak di Gambia, Uzbekistan dan Indonesia.

Peringatan lain yang diterbitkan awal tahun ini juga menyebut obat yang terkontaminasi itu ditemukan di Kepulauan Marshalls dan Mikronesia, namun tidak ada kematian dilaporkan di kedua negara tersebut. WHO mengatakan ancaman kesehatan ini masih tetap berlangsung.

Seluruh sirup itu dibuat oleh pabrik yang berbeda, meski tiga dari empat insiden disebabkan oleh obat batuk buatan India. Sedangkan kematian di Indonesia dikaitkan dengan sirup yang dibuat oleh perusahaan lokal.

WHO mengatakan pola insiden ini berarti bahwa kerja sama dengan India adalah prioritas utama untuk semakin mendalami insiden di Kamerun. Sebelumnya disebutkan bahwa penyelidikan mengenai insiden sirup batuk itu dan jaringan suplai terhalang oleh kurangnya informasi yang disediakan pemerintah dan perusahaan obat India. Sementara itu, pejabat pemerintah di Kamerun dan India hingga saat ini belum memberikan keterangan.

Sumber: Reuters

VOinews.id-Presiden Joko Widodo (kanan) menyerahkan bantuan usaha kepada pedagang di pasar tradisional, Kabupaten Kepahiang, Bengkulu.

Presiden selain meninjau kondisi pasar, juga menyerahkan Bantuan Langsung Tunai (BLT), Bantuan Usaha UMKM, dan Bantuan Sosial (Bansos) kepada pedagang dan masyarakat sekitar.

Presiden Jokowi direncanakan akan melakukan kunjungan kerja selama 3 hari di Bengkulu hingga Jumat, 19-21 Juli 2023. Presiden Joko Widodo dan Ibu Iriana tiba di Provinsi Bengkulu pada Rabu 19 Juli 2023.

ANTARA FOTO/Muhammad Izfaldi/Spt.

VOInews.id- Otoritas Rusia memberi waktu 90 hari bagi Sekretariat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk menormalisasi ekspor produk pertaniannya. Moskow merilis persyaratan itu guna menanggapi pernyataan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres tentang keputusan Rusia untuk menangguhkan partisipasinya dalam kesepakatan biji-bijian Laut Hitam. Rusia merujuk pada Paragraf 6 Memorandum yang menyebut bahwa perjanjian itu akan berlaku selama tiga tahun, dan jika salah satu pihak yaitu Rusia atau PBB berniat untuk menghentikan implementasinya, ia harus memberi waktu tiga tahun sebelumnya.

"Dengan demikian, Sekretariat PBB masih memiliki waktu 90 hari penuh untuk melanjutkan pekerjaannya dalam normalisasi ekspor produk pertanian Rusia,” kata Kementerian Luar Negeri Rusia dalam sebuah pernyataan pada Selasa (18/7). Kemlu Rusia merujuk pada pernyataan Guterres yang berencana memulihkan akses ke sistem SWIFT untuk anak perusahaan atau struktur afiliasi Bank Pertanian Rusia (Rosselkhozbank).

Larangan SWIFT terhadap beberapa bank Rusia adalah salah satu sanksi tahun 2022 terhadap Rusia yang diberlakukan oleh Uni Eropa dan negara barat lainnya, yang ditujukan untuk melemahkan ekonomi negara tersebut untuk mengakhiri invasinya ke Ukraina dengan menghalangi akses Rusia ke sistem pemrosesan transaksi keuangan SWIFT.

Lebih lanjut dikatakan bahwa Rusia melihat tidak ada alternatif untuk menghubungkan kembali Rosselkhozbank ke SWIFT, baik melalui saluran marjinal dengan JPMorgan, maupun dalam platform teoretis dengan Citi dan Afreximbank, maupun dengan opsi cabang dan anak perusahaan. Kremlin, sebutan untuk Pemerintah Rusia, mengumumkan pada Senin (17/7) bahwa Rusia telah menangguhkan partisipasinya dalam kesepakatan biji-bijian Laut Hitam, dengan mengatakan bagian Rusia dari perjanjian itu tidak dilaksanakan.

Perjanjian tersebut, yang ditandatangani oleh Rusia, Ukraina, PBB, dan Turki tahun lalu, ditujukan untuk melanjutkan kembali ekspor biji-bijian dari tiga pelabuhan Ukraina di Laut Hitam. Kegiatan ekspor biji-bijian Ukraina sempat terhenti akibat perang Rusia-Ukraina yang dimulai pada Februari 2022.

Rusia kemudian menuduh Guterres telah menutup mata terhadap serangan teroris dan sabotase oleh Ukraina. “Dengan kedok koridor kemanusiaan dan pengiriman yang dikerahkan sebagai bagian dari Prakarsa Laut Hitam, rezim Zelenskyy terus-menerus mencoba menyerang sasaran sipil dan militer Rusia," kata Kemlu Rusia.

"Ini, nyatanya, melanggar roh dan surat perjanjian yang mengatur keamanan transportasi biji-bijian dan produk makanan dari pelabuhan-pelabuhan Ukraina," kata Rusia, melanjutkan. Sedikitnya dua orang tewas dan seorang anak terluka parah dalam ledakan yang terjadi Senin pagi di Jembatan Kerch, yang menghubungkan Rusia ke Semenanjung Krimea, yang dianeksasi secara ilegal oleh Moskow pada 2014. Presiden Rusia Vladimir Putin menuduh Ukraina berada di balik serangan itu, sementara para pejabat Ukraina tidak membenarkan atau membantah bertanggung jawab.

Sumber: Anadolu