VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

VOinews.id- Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) memastikan pihaknya akan menjalankan pembangunan yang memiliki komitmen aksi iklim di tingkat kota. "Konsep pembangunan Ibu Kota Nusantara berfokus untuk menjadikannya kota hutan yang pintar dan berkelanjutan dan ini merupakan konsep yang pertama di dunia. Jadi, dari sekitar 256.000 hektare area IKN, 65 persennya akan ditransformasikan menjadi hutan tropis," ujar Kepala OIKN Bambang Susantono dalam keterangannya di Jakarta, Selasa. Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara juga sejalan dengan target-target global, antara lain dengan berperan aktif dalam mengatasi perubahan iklim.

IKN akan menjadi kota pertama di Indonesia yang memiliki locally determined contribution (LDC) atau komitmen aksi iklim di tingkat kota. "LDC ini selanjutnya akan berkontribusi pada Nationally Determined Contribution Indonesia dalam memenuhi target iklim di Paris Agreement. Transformasi menuju kota hutan berkelanjutan ini juga ditargetkan akan menjadikan IKN sebagai kota netral karbon pertama di Indonesia di 2045," kata Bambang.

Dalam beberapa tahun terakhir, keberlanjutan mendapat sorotan dunia termasuk Indonesia. Isu-isu dan tantangan yang paling mendesak utamanya terkait perubahan iklim ekstrem, risiko punahnya keanekaragaman hayati, kesenjangan sosial dan gender, serta tantangan keberagaman dan inklusivitas, yang menjadi masalah kritis bagi organisasi, pemerintah, dan individu. Berbagai institusi pun berupaya mengatasi tantangan ini dan berusaha menciptakan masa depan yang lebih berkelanjutan bagi generasi mendatang.

Sementara itu, Tenaga Ahli Komunikasi Otorita IKN Troy Pantouw mengatakan bahwa Kota Nusantara yang sedang dalam taraf pembangunan ini mengundang berbagai pemangku kepentingan untuk berkolaborasi memberikan kontribusi yang terbaik bagi Kota Nusantara.

Selain itu juga bersama-sama menuju visi Indonesia Emas 2045 yang memiliki empat dimensi yaitu pengembangan sumber daya manusia dan teknologi terkini, pengembangan ekonomi yang berkelanjutan, pemerataan hasil-hasil pembangunan serta memperkuat ketahanan nasional dan tata kelola. Undangan ini juga berlaku bagi para pengamat dan praktisi komunikasi untuk bersama-sama membangun Kota Nusantara menjadi kota layak huni yang nyaman, manusiawi, memperhatikan aspek harmonis antara manusia dan alam, kota yang memadukan unsur teknologi dan ramah lingkungan yang sejalan dengan peradaban baru yang akan terwujud di kota Nusantara yaitu kota yang dicintai dan bahkan meningkatkan indeks kebahagiaan orang yang tinggal di Kota Nusantara.

antara

VOInews.id- Menteri Keuangan (Menkeu) RI Sri Mulyani Indrawati menyampaikan pembangunan infrastruktur merupakan komponen penting bagi negara berkembang, seperti Indonesia, untuk mampu keluar dari middle income trap alias jebakan kelas menengah. Oleh karenanya, Pemerintah Indonesia berupaya mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan melalui berbagai macam strategi.

"Strategi tersebut yaitu melalui hadirnya Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) untuk mendukung pemerintah daerah meningkatkan infrastruktur publik," ujar Sri Mulyani dalam Side Event on G20 Infrastructure Investors Dialogue di India, seperti dikutip dari keterangan resmi di Jakarta.

Dengan peningkatan infrastruktur publik oleh pemerintah daerah, ekonomi daerah akan bertumbuh, menciptakan lapangan kerja, serta menurunkan ketimpangan sosial. Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menambahkan, strategi lainnya yakni dengan pemberian akses dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mendapatkan pembiayaan infrastruktur daerah melalui pinjaman lunak (soft loan) BUMN.

Program ini berperan penting mendukung pertumbuhan ekonomi di masa pandemi melalui pembiayaan publik-swasta, hingga akses ke pasar modal melalui obligasi dan sukuk daerah. Selain itu, demi memperkuat komitmen Indonesia, Sri Mulyani menyebutkan strategi pembangunan infrastruktur berkelanjutan Indonesia juga dicanangkan pada Presidensi G20 Indonesia tahun lalu, dengan pemerintah telah memperkenalkan ESG Framework for Infrastructure Financing, yang menghasilkan umpan balik dan dukungan positif dari banyak mitra pembangunan.

Menkeu berharap para anggota G20 bisa berbagi dan belajar bersama membangun masa depan yang inklusif, tangguh, dan berkelanjutan dalam forum Side Event on G20 Infrastructure Investors Dialogue yang merupakan rangkaian acara 3rd G20 FMCBG-FCBD Meeting.

antara

VOInews.id- Wakil Presiden Ma’ruf Amin menekankan pengutamaan orang asli Papua (OAP) dalam memberikan kesempatan kerja di Tanah Papua merupakan kebijakan afirmasi dari Pemerintah Pusat. "Untuk mengutamakan OAP, itu sudah menjadi kebijakan afirmasi Pemerintah Pusat.

Oleh karena itu, beberapa kebijakan itu memang diberikan, diutamakan, diprioritaskan, bahkan semacam syaratnya pun dipermudah, jadi ada standar khusus lah untuk orang Papua, untuk pegawai," tutur Wapres di sela kegiatan di Sorong, Papua Barat Daya.

. Sebelumnya sejumlah tokoh adat yang ditemui Wapres di Sorong menyampaikan aspirasi agar pemerintah memberikan kesempatan bagi orang asli Papua untuk bisa berkiprah di tanah leluhur-nya sendiri. Menurut para tokoh adat, selama ini lapangan pekerjaan di Papua masih banyak diberikan kepada para pendatang.

antara

VOInews.id- Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengeluarkan peringatan bahwa pembangunan berkelanjutan saat ini berisiko dan mendesak semua pemerintah untuk mengintensifkan tindakan mereka sebagai tanggapan. Berbicara tentang kemajuan Agenda 2030, Sekjen PBB mengatakan "janji itu dalam bahaya.

Setengah jalan menuju tenggat waktu 2030, dunia benar-benar keluar jalur. Laporan Kemajuan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) Edisi Khusus melukiskan gambaran yang gamblang." Berpidato pada pembukaan segmen menteri dari Forum Politik Tingkat Tinggi tentang Pembangunan Berkelanjutan (HLPF) di markas besar PBB di New York, pejabat tinggi PBB mengatakan laporan tersebut menunjukkan bahwa "kemajuan pada sepenuhnya setengah dari semua target SDGs lemah dan tidak memadai. Bahwa hampir sepertiga macet atau mundur." "Emisi-emisi itu terus meningkat. Ketidaksetaraan yang menganga terus berlanjut.

Kelaparan kembali ke level 2005. Kesetaraan gender masih 300 tahun lagi. Dan dalam perjalanan kita saat ini, hampir 600 juta orang masih akan terperosok dalam kemiskinan ekstrem pada tahun 2030. Pandemi COVID-19 , krisis iklim yang berkembang, konflik yang meluas, dan konsekuensi dari invasi Rusia ke Ukraina telah menghambat kemajuan yang rapuh dan terbatas," katanya, dikutip dari Xinhua. Guterres memperingatkan bahwa dunia sudah keluar jalur jauh sebelum pergolakan ini.

"Ambisi, urgensi, dan solidaritas kurang. Begitu juga keuangan. Banyak negara menghadapi jurang keuangan. Kesenjangan pendanaan SDGs tahunan telah meningkat dari 2,5 triliun dolar AS sebelum pandemi menjadi sekitar 4,2 triliun dolar AS."

Dia mencatat bahwa janji yang dibuat untuk bantuan pembangunan resmi dan pendanaan iklim "bukan janji yang ditepati." Pemerintah-pemerintah tenggelam dalam utang, dengan negara-negara berkembang menghadapi biaya pinjaman yang sangat tinggi, dan 52 negara gagal bayar atau hampir gagal - tanpa sistem keringanan utang yang efektif, tambahnya. Guterres menyatakan kepuasannya dengan HLPF yang sedang berlangsung, mencatat bahwa dunia menyerukan aksi politik tingkat tinggi, aksi untuk mewujudkan SDGs menjadi kenyataan.

"Tanpa itu, janji 2030 terancam hilang: Menabur kekecewaan, ketidakpercayaan dan kebencian, membahayakan planet ini, mengecewakan perempuan dan anak perempuan, dan menyangkal peluang dan harapan bagi jutaan orang," katanya. Berbicara tentang tindakan di masa depan, Guterres mengatakan, "Adalah kepentingan kita semua untuk memilih jalan yang berbeda. Agenda 2030 adalah jalan itu. Ini adalah jalan untuk menjembatani perbedaan, memulihkan kepercayaan, dan membangun solidaritas. Saya mendesak setiap negara untuk membuat tahun 2023 berarti.

" Dia mendesak masyarakat internasional untuk meletakkan dasar sekarang guna upaya terkoordinasi untuk mendapatkan SDGs di jalurnya, dengan memanfaatkan KTT Sistem Pangan, KTT Ambisi Iklim, antara lain.

Sekjen PBB meminta setiap pemerintah untuk datang ke KTT SDGs dengan rencana yang jelas dan janji untuk memperkuat tindakan di negara mereka hingga tahun 2030, menambahkan bahwa komitmen dan intervensi nasional yang ambisius diperlukan untuk mengurangi kemiskinan dan ketidaksetaraan pada tahun 2027 dan 2030. Pada KTT SDGs yang sangat ditunggu-tunggu yang dijadwalkan pada September, Guterres mengatakan bahwa dunia membutuhkan KTT untuk memberi energi kembali kepada masyarakat sipil, bisnis, dan lainnya untuk mendukung tujuan tersebut -- memperkuat gerakan global untuk mewujudkannya.

"Kami membutuhkan KTT SDGs untuk mengirimkan pesan yang jelas dari para pemimpin dunia melalui deklarasi politik yang kuat," katanya. “Kita membutuhkan deklarasi politik yang memperbaharui dan merevitalisasi janji SDGs; yang membuka jalan untuk kemajuan yang lebih cepat dalam transisi kunci SDGs, dari perlindungan sosial dan pekerjaan, ke energi, pendidikan, dan lainnya,” catat Sekjen PBB. Sesuai dengan arsitektur keuangan internasional, Guterres mengatakan sistem keuangan internasional saat ini gagal.

"Itu gagal memberi negara-negara berkembang keuangan jangka panjang yang terjangkau untuk pembangunan dan aksi iklim. Dan gagal memberi negara-negara itu jaring pengaman dalam menghadapi guncangan."

"Saya telah menyerukan momen Bretton Woods yang baru. Dan mengajukan Ringkasan Kebijakan yang mengusulkan bagaimana kita dapat mendesain ulang arsitektur keuangan global sehingga beroperasi sebagai jaring pengaman global untuk semua negara dan menyediakan akses ke pembiayaan jangka panjang yang terjangkau," dia ditambahkan.

antara