VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

VOInews.id- Kementerian Luar Negeri Sudan menolak usulan Otoritas Pembangunan Antar Pemerintah (IGAD) mengerahkan penjaga perdamaian di negara itu untuk menghentikan perang yang telah berjalan tiga bulan antara militer Sudan dengan Pasukan Dukungan Cepat (RSF). Dalam sebuah pernyataan pada Selasa, kementerian mengecam upaya apapun untuk mengerahkan pasukan di Sudan, seraya memperingatkan bahwa hal itu dianggap sebagai tindakan agresi melawan negara.

"Pernyataan akhir Kuartet (IGAD) (pada KTT IGAD di Addis Ababa) diantaranya seruan konferensi Pasukan Darurat Afrika Timur (EAEF) untuk mempertimbangkan kemungkinan mengerahkan pasukan untuk melindungi warga sipil dan memastikan aliran bantuan kemanusiaan," kata kementerian Kementerian mengatakan bahwa Pemerintah Sudan memastikan bantuan kemanusiaan yang disediakan lembaga-lembaga internasional telah sampai kepada yang membutuhkan, dan pemerintah tetap bersemangat untuk meringankan penderitaan rakyatnya dan mengatasi semua kendala. "Dengan ini, Pemerintah Sudan menolak pengerahan pasukan asing apapun dan akan menganggap mereka sebagai penyerang," kata kementerian.

Pernyataan dari kementerian lebih lanjut mengecam pidato oleh Presiden Kenya William Ruto dan Perdana Menteri Ethiopia Abiy Ahmed pada KTT IGAD yang menyerukan pengerahan pasukan dan mengisi kekosongan keamanan dan kepemimpinan di Sudan akibat perang. Kementerian menyebutkan kehadiran delegasi Sudan di Addis Ababa sebelum dimulainya pertemuan dan kontak sebelumnya dengan penyelenggara menegaskan keinginan tulus Sudan untuk terlibat dalam mencari solusi krisis saat ini.

"Apa yang disebut dalam pernyataan akhir Kuartet mengenai ketidakhadiran delegasi kami sangat tidak akurat dan tidak nyata," bunyi pernyataan kementerian. Demi kredibilitas, kementerian berharap pernyataan Kuartet dapat menjelaskan bahwa tidak berpartisipasinya delegasi Pemerintah Sudan karena penolakan yang jelas terhadap kepemimpinan Presiden William Ruto di Kuartet.

Sumber: Anadolu

VOinews.id- Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengunjungi lokasi yang akan ditetapkan sebagai pusat pemerintahan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah di Kabupaten Nabire, Papua Tengah, Kamis.

"Hari ini, saya selaku ketua BP3OKP (Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua) berbahagia dapat berkunjung dan menjejakkan kaki di Nabire, Ibu Kota Provinsi Papua Tengah, utamanya di lokasi yang menjadi cikal bakal pusat pemerintahan Papua Tengah," kata Ma'ruf Amin di Nabire, Papua Tengah, Kamis.

Atas nama Pemerintah, Ma'ruf Amin berterima kasih kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Komisi II DPR RI, Pemprov Papua Tengah, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nabire, serta masyarakat adat Nabire dan pemilik lahan setempat yang telah duduk bersama untuk mewujudkan lokasi pembangunan pemerintahan baru Provinsi Papua Tengah.

VOInews.id- Dmitry Medvedev, wakil sekretaris Dewan Keamanan Rusia pimpinan Presiden Vladimir Putin, pada Selasa (11/7) menyatakan tambahan bantuan militer untuk Ukraina dari Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) memperbesar peluang meletusnya Perang Dunia Ketiga.

Mengomentari hari pertama KTT NATO di Lithuania di mana sejumlah negara menjanjikan bantuan persenjataan dan keuangan yang lebih banyak untuk Ukraina, Medvedev menyatakan bantuan NATO itu tak akan menghalangi Rusia dalam mencapai tujuan-tujuannya di Ukraina. "Barat yang sudah sepenuhnya gila tidak bisa mencari jalan lain... Faktanya ini jalan buntu. Perang Dunia Ketiga semakin dekat," tulis Medvedev dalam aplikasi Telegram. "Apa arti semua ini bagi kami? Seluruhnya sudah jelas.

Operasi militer khusus akan tetap berlanjut dengan tujuan-tujuan yang sama," kata dia. Rusia menyebut aksinya di Ukraina sebagai "operasi militer khusus," sedangkan Ukraina dan sekutu-sekutunya menyebut Rusia memulai perang tak berdasar untuk mencaplok wilayah dan mendominasi negara tetangganya. Barat menyatakan ingin membantu Ukraina memenangkan perang, dan negara-negara Barat telah memasok persenjataan dan amunisi modern dalam jumlah besar untuk Ukraina.

antara

VOinews.id- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD memotivasi para pengurus pesantren harus dapat menjadikan para santri sebagai seorang sarjana bahkan dokter. Mahfud mengatakan pemerintah mendukung kemajuan pesantren dan pendidikan Islam, salah satunya melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren. "Untuk itu, pesantren harus bisa melahirkan sarjana hukum, sarjana ekonomi, sarjana teknik, dan dokter yang hebat-hebat.

Pesantren tidak boleh melahirkan teroris. Jangan konfrontatif terhadap negara karena menganggap pemerintah bukan Islam," kata Mahfud MD menyampaikan isi pidato kuncinya dalam Halaqoh Ulama Nasional Rabithah Maahid Islamiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di Pondok Pesantren Sunan Drajat, Lamongan, sebagaimana diunggah dalam akun Instagram resminya @mohmahfudmd.

Dalam acara itu, Mahfud meminta pesantren dan para santri untuk tidak menjauh dari pemerintah karena mereka merupakan bagian dari warga negara yang harus bersama-sama memajukan bangsa. "Saya mengajak pesantren untuk tidak menjauhkan diri dari pemerintah karena pesantren dan santri adalah bagian dari pemerintah. Mari menjadi warga dari sebuah negara yang inklusif dan kosmopolit, bersatu dalam keberbedaan, dan bersama-bersama memajukan bangsa dan negara ini," katanya.

antara