VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

VOInews.id- Presiden Joko Widodo memerintahkan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo untuk menggenjot produksi beras guna menjaga stok beras nasional menjelang fenomena El Nino atau musim cuaca abnormal yang diperkirakan terjadi pada kuartal III 2023. “Yang jelas Pak Mentan diminta untuk menggenjot produksi.

Jadi mumpung masih ada hujan, kemudian boleh tanam, sehingga 110 hari kemudian kita masih punya beras,” kata Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi usai rapat yang dipimpin Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa. Presiden Jokowi, kata Arief, juga memerintahkan Dirut Perum Bulog Budi Waseso untuk terus menyerap beras produksi petani. Pemerintah juga sudah mengamankan pengadaan beras dari impor sebanyak dua juta ton untuk 2023, namun baru terealisasi 500 ribu ton.

Adapun sepanjang Januari-Juli 2023, Bulog menyalurkan cadangan beras, antara lain, sekitar 639 ribu ton untuk bantuan pangan kepada 21 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan 600 ribu ton lainnya untuk melakukan stabilisasi pasokan dan harga pangan. Saat ini, cadangan beras pemerintah di Bulog berkisar di 600 ribu ton.

Selain beras, kata Arief, Presiden Jokowi juga meminta Bulog untuk menjaga ketersediaan bahan pangan lain yakni jagung, dan kedelai. Khusus jagung, Presiden memberikan perhatian agar Bulog dapat menjaga ketersediaan jagung agar stabilitas harga terjaga, khususnya harga pakan ke peternakan sehingga stok dan harga komoditas pangan lainnya, seperti telur, tidak terganggu.

“Kalau jagung lebih banyak untuk pakan, jadi food and feed ya, jadi kalau pangan buat kita itu food, kalau feed itu seperti jagung karena jagung ini akan berpengaruh kepada harga ayam dan juga harga telur,” kata dia. Dalam kesempatan yang sama, Dirut Bulog Budi Waseso menjelaskan Bulog terus menyerap produksi pangan dari dalam negeri.

Bulog juga akan segera menyerap produksi jagung dari hasil panen di Papua. “Kita sambil berjalan ya, sambil berjalan terus, serap langsung kita sampaikan,” kata Budi. Rapat yang dipimpin Presiden Jokowi pada Senin siang ini juga membahas mengenai hilirisasi produk pangan.

antara

VOInews.id- Ratusan orang berunjuk rasa di jalanan Seoul pada Sabtu saat kunjungan yang dilakukan kepala lembaga pengawas nuklir PBB, Badan Energi Atom Internasional (IAEA), ke Korea Selatan. Kunjungan direktur jenderal IAEA Rafael Grossi bertujuan untuk meredakan kekhawatiran atas rencana Jepang yang akan membuang air radioaktif yang diolah dari PLTN Fukushima yang telah dilanda tsunami.

Grossi tiba di ibu kota Korsel untuk bertemu menteri luar negeri dan pejabat utama di bidang keamanan nuklir selama kunjungan tiga harinya di negara tersebut, setelah menyelesaikan kunjungan di Jepang. Menlu Park Jin mengatakan kepada Grossi bahwa posisi Seoul konsisten, yaitu air yang terkontaminasi harus diverifikasi untuk keamanan dan diproses dengan cara yang selaras dengan aturan dan standar internasional, kata kementerian tersebut dalam sebuah pernyataan.

Park juga meminta IAEA untuk membantu memverifikasi keamanan dan meyakinkan masyarakat, lanjut pernyataan itu. Awal pekan ini, IAEA menyatakan bahwa kajian selama dua tahun menunjukkan bahwa rencana Jepang untuk pelepasan air Fukushima akan berdampak kecil kepada lingkungan.

Pemerintah Korsel menyatakan pihaknya menghargai laporan IAEA, serta mengemukakan bahwa analisis yang dilakukan pemerintah Korsel menunjukkan bahwa pelepasan itu tidak akan memiliki "dampak yang berarti" bagi kawasan perairannya. Ratusan orang termasuk anak-anak dan anggota Konfederasi Serikat Pekerja Korea turun ke jalan pada Sabtu untuk memprotes rencana pelepasan tersebut, dengan beberapa pendemo membawa spanduk dan balon biru dalam bentuk ikan paus. "Tidak masuk akal untuk berpendapat bahwa pelepasan itu baik-baik saja karena tidak membahayakan manusia.

Hewan juga hidup di lautan," kata seorang mahasiswa Kim Han bi. Grossi menyatakan kepada kantor berita Yonhap pada Sabtu bahwa tidak ada pakar dalam laporan IAEA mengenai Fukushima yang tidak sepakat dengan isi laporan tersebut.

Sebelumnya, Grossi berkomentar selama wawancara dengan Reuters sehari sebelumnya bahwa ada satu atau dua orang dalam anggota tim yang menyuarakan keprihatinan. Pada Minggu, Grossi dijadwalkan bertemu anggota oposisi Partai Demokrat Korea yang selama ini mengkritik rencana pelepasan dari Jepang tersebut. Pemerintahan Presiden Yoo Suk Yeol bersikap hati-hati dalam sikapnya terhadap rencana pelepasan air limbah dari Jepang itu, karena pihaknya sedang berupaya memperbaiki hubungan dengan Tokyo.

Namun, rencana itu telah menimbulkan kemarahan dan kekhawatiran di kalangan masyarakat Korsel, yang mendorong sejumlah warga untuk memborong garam laut. Meski Korsel menyatakan persetujuan untuk rencana tersebut, larangan terhadap produk makanan dan makanan laut dari wilayah Fukushima akan tetap berlaku.

Sumber: Reuters

VOInews.id- Badan Tenaga Atom Internasional (International Atomic Energy Agency/IAEA)  menyatakan bahwa rencana Jepang untuk membuang air limbah radioaktif pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) Fukushima yang telah diolah ke Samudra Pasifik sudah sesuai dengan standar keamanan internasional.

Namun, kekhawatiran akan radiasi masih tetap ada. Laporan akhir dari otoritas nuklir itu menyimpulkan bahwa air limbah yang telah diolah tersebut akan "memiliki dampak radiologis yang dapat diabaikan terhadap manusia dan lingkungan" setelah dibuang ke laut. "Rencana Jepang itu memicu kontroversi baik di dalam maupun luar negeri, di saat sejumlah pejabat pemerintah di China dan banyak penduduk di Korea Selatan memprotes rencana tersebut karena dianggap tidak aman," tulis surat kabar The New York Times (NYT).

Direktur Jenderal IAEA Rafael Grossi mengatakan bahwa jika Jepang melanjutkan rencana pembuangan tersebut, IAEA juga akan membuka sebuah stasiun di Fukushima untuk terus meninjau keamanan air itu "selama beberapa dekade ke depan." Tepco, perusahaan listrik yang mengoperasikan PLTN Fukushima dan kini sedang mengawal penonaktifannya, mengeklaim bahwa pengolahan air limbah tersebut telah menjadikannya aman untuk dibuang ke laut.

Namun, "para kritikus menilai pemerintah Jepang dan Tepco tidak cukup transparan tentang proses pengolahan maupun rencana pembuangan limbah tersebut," imbuh laporan NYT. Duta Besar China untuk Jepang Wu Jianghao mengatakan dalam sebuah konferensi pers pada Selasa bahwa "Jepang harus menghentikan rencana pembuangan air limbah tersebut ke laut, dan secara serius berkonsultasi dengan komunitas internasional serta mempertimbangkan respons yang ilmiah, aman, transparan dan meyakinkan."

Sejauh ini, Jepang telah membuat keputusan tanpa "konsultasi yang memadai," kata duta besar itu. Opini bahkan terbelah di publik Jepang. Dalam sebuah jajak pendapat yang dirilis oleh JNN, sebuah jaringan televisi Jepang, 45 persen responden mendukung rencana pembuangan air limbah tersebut, sedangkan 40 persen lainnya menentang, papar laporan tersebut.

antara

VOInews.id- Rusia dan Ukraina pada Kamis mengumumkan pertukaran tahanan perang yang melibatkan 45 serdadu dari setiap pihak. Kementerian pertahanan Rusia menyatakan bahwa sebanyak 45 prajurit Rusia telah dikembalikan dari tahanan Ukraina, menurut kantor berita Rusia RIA.

Di lain pihak, kepala staf kepresidenan Ukraina Andriy Yermak menyatakan 45 prajurit dan dua warga sipil telah dikembalikan ke Ukraina. Dalam unggahan di aplikasi Telegram, Yermak menyatakan bahwa sebagian dari yang dibebaskan tersebut telah bertempur di Mariupol dan pabrik besi di kota bagian selatan Azovstal, sedangkan sebagian yang lain telah bertarung di lini depan di medan tempur lainnya. "Setiap dari mereka adalah seorang pahlawan," kata Yermak.

antara