VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

VOInews.id- Anggota parlemen oposisi Korea Selatan, Wi Seong-gon, meminta Jepang mempertimbangkan kembali rencana melepaskan air radioaktif yang diolah dari PLTN Fukushima. "Jepang harus menunda rencana pelepasan air yang terkontaminasi dan mempertimbangkan alternatif lain dengan komunitas internasional," kata Wi, yang juga anggota parlemen dari Partai Demokrat, usai bertemu dengan Kepala Badan Energi Atom Internasional (IAEA) di Seoul.

Dalam pertemuan itu, Wi menyuarakan keprihatinan Korsel atas rencana Jepang untuk melepaskan air radioaktif dari pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) Fukushima. Sementara anggota Partai Demokrat lainnya, Woo Won-shik, menyatakan penyesalan atas dukungan IAEA terhadap rencana pelepasan air radioaktif meskipun masih ada kekhawatiran publik atas potensi dampak jangka panjang dari limbah tersebut terhadap manusia dan lingkungan.

Menurut dia, penilaian IAEA yang sejak awal mendukung keputusan Jepang, telah kehilangan netralitas dan objektivitas. "Sangat disesalkan bahwa (IAEA) membuat kesimpulan tanpa menyelidiki dengan benar dampak (pelepasan air) pada negara-negara tetangga," kata Woo.

antara

VOInews.id- Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan pada Senin mengatakan bahwa Uni Eropa (EU) seharusnya membuka jalan bagi masuknya Turki ke blok tersebut sebelum parlemen Turki menyetujui masuknya Swedia ke dalam aliansi militer Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO). Permohonan Turki untuk bergabung dengan EU telah dibekukan selama bertahun-tahun setelah pembahasan untuk keanggotaan tersebut diluncurkan pada 2005 pada masa jabatan pertama Erdogan sebagai perdana menteri.

Hubungan antara Ankara dan negara-negara anggota EU memburuk beberapa tahun lalu, khususnya setelah percobaan kudeta yang gagal di Turki pada 2016, tetapi sejak itu sebagian besar mulai membaik. Blok tersebut mengandalkan bantuan dari sekutu NATO mereka di Turki, khususnya untuk persoalan migrasi.

Dalam langkah perubahan yang tidak terduga, Erdogan pada Senin mengaitkan persetujuan Ankara terhadap pengajuan permohonan Swedia ke NATO dengan Turki yang ingin bergabung ke EU. "Saya menyerukan di sini kepada negara-negara yang membuat Turki harus menunggu di depan pintu Uni Eropa selama lebih dari 50 tahun," kata Erdogan menjelang keberangkatannya ke KTT NATO di Vilnius. "Pertama, hampiri dan bukakan jalan bagi Turki ke Uni Eropa dan kemudian kami akan membuka jalan untuk Swedia, sebagaimana yang kami lakukan untuk Finlandia," katanya, menambahkan bahwa dia akan mengulang seruan itu pada saat KTT. Seorang juru bicara Komisi Eropa menyatakan perluasan negara-negara NATO dan EU adalah "proses yang terpisah".

"Proses masuknya dari setiap negara kandidat adalah berdasarkan pada kepantasan dari setiap negara," kata juru bicara tersebut, menambahkan bahwa dua proses tersebut tidak dapat dikaitkan. Sekjen NATO Jens Stoltenberg ketika diminta komentar mengenai pernyataan Erdogan, menyatakan bahwa meski dirinya mendukung keanggotaan Ankara di EU, sepanjang yang dia ketahui bahwa Swedia telah memenuhi kondisi yang diperlukan untuk bergabung dengan NATO.

"Masih dimungkinkan untuk mendapatkan keputusan yang positif untuk Swedia di Vilnius," kata Stoltenberg dalam konferensi pers. Swedia dan Finlandia mengajukan permohonan keanggotaan NATO tahun lalu, seraya meninggalkan kebijakan non-blok dalam kemiliteran yang telah berlangsung selama beberapa dekade Perang Dingin sebagai respons dari invasi Rusia ke Ukraina. Saat keanggotaan NATO bagi Finlandia mendapat lampu hijau pada April, Turki dan Hongaria belum menyetujui permohonan Swedia. Stockholm berupaya untuk bergabung dalam KTT NATO berikutnya di Vilnius.

Erdogan menyatakan masuknya Swedia terhambat penerapan kesepakatan yang dicapai musim panas lalu saat KTT aliansi tersebut di Madrid, seraya menambahkan untuk tidak mengharap adanya kompromi dari Ankara. Ankara menyatakan Swedia belum berbuat cukup terhadap orang-orang yang dipandang Turki sebagai teroris, khususnya anggota dari Partai Pekerja Kurdistan (PKK) yang ilegal dan dianggap sebagai organisasi teroris oleh Turki, EU, dan AS.

Sinan Ulgen, mantan diplomat dan direktur Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Luar Negeri yang berbasis di Istanbul, menyatakan bahwa langkah Erdogan tidak akan memperkuat posisi Turki di KTT Vilnius. "Sisi positif dari langkah kejutan ini adalah Turki masih memiliki sudut pandang untuk keanggotaan EU. Namun, sukar untuk dikatakan bahwa langkah itu akan membantu kemajuan dalam pengajuan keanggotaan Turki ke EU," katanya.

antara

VOInews.id- Indonesia siap menyambut para menteri luar negeri anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) dan negara mitra dialog yang akan menghadiri rangkaian Pertemuan ke-56 Menlu ASEAN (AMM) di Jakarta pada 10-14 Juli 2023.

“(Saya) sangat siap untuk memulai pertemuan besok,” kata Menlu Retno Marsudi ketika meninjau media center AMM 2023 di Jakarta, Senin. Menlu Retno dijadwalkan membuka sesi sidang (plenary) AMM pada Selasa (11/7), yang didahului dengan pertemuan para menlu ASEAN untuk membahas Kawasan Bebas Senjata Nuklir Asia Tenggara (SEANWFZ), dan pertemuan dengan Komisi Antarpemerintah ASEAN untuk HAM (AICHR).

Sementara pada Rabu (12/7), AMM akan dilanjutkan dengan sesi pengkajian (retreat). Rangkaian pertemuan dilanjutkan pada Kamis (13/7) dengan pertemuan para menlu ASEAN dengan negara mitra dialog yakni India, Selandia Baru, Rusia, Australia, China, Jepang, Korea Selatan, Uni Eropa, Inggris, dan Kanada.

antara

VOInews.id- Kementerian Keuangan akan memberikan insentif fiskal senilai Rp3 triliun untuk daerah berprestasi. Penilaian daerah berprestasi diukur melalui pengendalian terhadap sejumlah aspek, yaitu inflasi, kemiskinan ekstrem, tingkat komponen dalam negeri (TKDN), dan investasi.

“Di semester kedua kami juga akan membayar insentif untuk daerah-daerah yang berprestasi. Ada Rp3 triliun yang akan kami berikan sebagai hadiah atas prestasi daerah,” kata Sri Mulyani dalam Rapat Kerja bersama Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI di Jakarta, Senin. Selain daerah, Kementerian Keuangan juga akan memberikan insentif fiskal kepada desa senilai Rp2 triliun.

Penilaian prestasi diukur dari perbaikan tata kelola desa. Bendahara Negara menambahkan, Kementerian Keuangan juga akan melaksanakan dana bagi hasil (DBH) sawit baru pada semester II mendatang. Adapun nilai DBH sawit yang dipersiapkan adalah sebesar Rp3,4 triliun.

antara