VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

VOInews.id- Kremlin, sebutan untuk Pemerintah Rusia, pada Senin mengatakan mereka mengetahui dengan "sangat baik" bahwa Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) dan Amerika Serikat (AS) menyediakan intelijen ke Ukraina, tetapi itu bukan alasan untuk memutuskan hubungan diplomatik dengan mereka menyusul serangan di jembatan yang menghubungkan Rusia dan Krimea. "Pada saat-saat yang paling genting, kami membutuhkan saluran untuk dialog," kata juru bicara Kremlin Dmitry Peskov kepada wartawan.

Peskov ditanya tentang komentar juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova yang tanpa memberikan bukti menuding Ukraina melancarkan serangan semalam di jembatan dengan keterlibatan Inggris dan AS.

"Kami tahu betul seberapa jauh koordinasi antara rezim Kiev, Washington, sejumlah negara Eropa dan NATO," kata Peskov. "Kami tahu betul berapa banyak informasi yang datang dari NATO dan Washington ke Kiev secara permanen. Oleh karena itu, kami tidak berilusi dalam hal ini.

" Namun, pertanyaan wartawan tentang kemungkinan untuk memutuskan hubungan diplomatik dengan Barat "tidak sepenuhnya benar" karena kebutuhan untuk mempertahankan saluran dialog terbuka, katanya.

Sumber: Reuters

VOInews.id- Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy menyebutkan bahwa kesepakatan Laut Hitam soal pengiriman biji-bijian harus diteruskan dan bahkan bisa berlangsung tanpa partisipasi Rusia. Pernyataan itu ia keluarkan setelah Moskow mundur dari kesepakatan tersebut.

"Prakarsa Biji-bijian Laut Hitam bisa dan harus terus beroperasi --kalau tanpa Rusia, ya tanpa Rusia," ujarnya, menegaskan. Dalam pidato harian yang biasa ia sampaikan pada malam hari, Zelenskyy menekankan bahwa Ukraina merupakan sumber pangan bagi 400 juta orang.

"Afrika punya hak untuk terjaga kestabilannya, demikian pula dengan Asia," katanya. Rusia  menghentikan partisipasinya dalam perjanjian itu, yang telah berjalan selama satu tahun dan mencakup izin bagi Ukraina untuk mengekspor biji-bijian melalui jalur pelayaran di Laut Hitam.

antara

VOInews.id- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menugaskan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) yang baru dilantik, Budi Arie Setiadi, untuk menuntaskan proyek pembangunan menara Base Transceiver System (BTS) sesuai rencana pemerintah, meskipun aparat penegak hukum sedang mengusut kasus dugaan korupsi dalam proyek itu.

“Saya ingin yang pertama d Kementerian Komunikasi dan Informatika, penyelesaian BTS diutamakan, penyelesaian hukum silakan berjalan, kita hormati, tetapi penyelesaian BTS juga harus berjalan,” kata Presiden Jokowi setelah Pelantikan Menteri, Wakil Menteri, dan Anggota Wantimpres Sisa Masa Jabatan 2019-2024 di Istana Negara, Jakarta, Senin.

Jokowi mengatakan pembangunan BTS di seluruh daerah, terutama di daerah terdepan, tertinggal dan terluar (3T) sangat penting untuk memberikan pelayanan akses komunikasi dan digitalisasi kepada masyarakat. Karena itu, dia meminta proyek BTS tersebut jangan sampai terbengkalai.

“Jangan sampai sudah peristiwa hukum, BTS terbengkalai, ini yang saya tidak mau, tugas beratnya disitu,” kata Jokowi. Selain tugas melanjutkan proyek BTS, Presiden juga memerintahkan Budi Arie untuk membawa Indonesia agar tidak tertinggal dengan perubahan dunia yang begitu cepat di bidang teknologi dan informatika. Karena itu, Jokowi juga melantik Nezar Patria sebagai Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika untuk membantu Budi Arie. Nezar sebelumnya dikenal sebagai wartawan dan kemudian menjadi direksi BUMN.

“Agar yang berkaitan dengan kedaulatan data, yang berkaitan dengan artificial intelligence (AI), berkaitan dengan frekuensi, dengan satelit, semuanya bisa dirampungkan dan dituntaskan, dan juga, akan kita bantu lagi dengan (membentuk) Satgas, yang memang waktunya sangat mepet sekali,” kata Jokowi.

Menurut Jokowi, waktu yang dimiliki Menkominfo dan Wamenkominfo baru tidak banyak untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan strategis. Budi Arie dan Nezar, serta seluruh jajaran Kemenkominfo, hanya memiliki waktu kurang dari 1,5 tahun sebelum masa Kabinet Indonesia Maju 2019-2024 selesai. Karena itu Jokowi juga akan membentuk Satuan Tugas di bidang komunikasi dan informatika. “(Soal satgas) akan dibicarakan dengan Pak Menteri dengan Pak Wamen karena ini bukan persoalan mudah,” kata Jokowi.

antara

VOInews.id- Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) tidak boleh menjadi ajang persaingan dan proxy negara mana pun. “Kami di ASEAN berkomitmen untuk terus memperkuat persatuan dan soliditas serta memperkokoh sentralitas ASEAN dalam menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan,” kata Jokowi ketika melakukan kunjungan resmi ke Pertemuan ke-56 Menlu ASEAN (AMM) di Jakarta, Jumat.

Selain menekankan pentingnya semua pihak menghormati hukum internasional, Jokowi mengharapkan kerja sama dan dukungan dari semua anggota ASEAN serta mitra-mitra untuk memanfaatkan potensi besar Asia Tenggara sebagai pusat pertumbuhan—sesuai tema keketuaan Indonesia di ASEAN tahun ini. Kawasan Asia Tenggara disebutnya memiliki potensi berupa besarnya populasi usia produktif serta kekayaan alam yang melimpah.

“Kami negara-negara ASEAN, negara yang sedang berkembang, butuh pengertian, butuh kearifan, dan juga butuh dukungan baik dari negara-negara maju dan negara-negara sahabat untuk meninggalkan pendekatan zero-sum dan mengambil pendekatan saling menguntungkan,” kata Jokowi. Lebih lanjut dia berharap kehadiran seluruh anggota ASEAN dan mitra-mitra dalam pertemuan tersebut akan mampu mencari penyelesaian atas berbagai masalah kawasan dan dunia, bukan justru memperuncing persoalan.

“Ada sebuah pepatah di Indonesia yaitu, menang tanpa ngasorake, yang artinya kita dapat menjadi pemenang tanpa merendahkan yang lain, tanpa mengalahkan yang lain. Untuk itu, saya mengajak marilah kita menjadi pemenang yang terhormat, menang tanpa ngasorake,” tutur Jokowi.

antara