VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

VOInews.id- Presiden RI Joko Widodo dijadwalkan bertemu dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim dan Raja Malaysia Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah dalam rangkaian kegiatan kunjungan kerja di Negeri Jiran pada Kamis. Seturut keterangan yang diterima di Jakarta, Presiden bersama Ibu Negara Iriana Joko Widodo akan mengawali kegiatan dengan bertolak ke Seri Perdana, yang merupakan kediaman resmi PM Anwar Ibrahim.

Di Seri Perdana Presiden Jokowi dan PM Anwar Ibrahim dijadwalkan melakukan pertemuan empat mata dan menyaksikan pertukaran sejumlah nota kesepahaman (memorandum of understanding) kerja sama kedua negara. Sementara Iriana akan menghadiri jamuan minum pagi bersama Dato' Seri Wan Azizah yang digelar di Lake Putrajaya Cruise. Presiden Jokowi kemudian diajak oleh PM Anwar Ibrahim berkunjung ke Pasar Chow Kit untuk melakukan peninjauan dan minum kopi bersama.

Rangkaian pertemuan dengan PM Anwar Ibrahim diakhiri dengan jamuan santap siang bersama. Usai santap siang bersama, Presiden Jokowi dan Ibu Iriana akan kembali ke hotel tempatnya bermalam di Kuala Lumpur. Di sana, Presiden diagendakan untuk melakukan pertemuan dengan Deputi Perdana Menteri Malaysia.

Mengakhiri rangkaian kunjungan kerja di Malaysia, Presiden Jokowi dan Ibu Iriana akan melakukan pertemuan dengan Raja Malaysia Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah dan Permaisuri di Istana Negara, Malaysia.

Presiden Jokowi dan Ibu Iriana diagendakan akan bertolak kembali ke Tanah Air pada sore hari melalui Bandara Internasional Kuala Lumpur dengan menggunakan Pesawat Kepresidenan Indonesia-1.

antara

Facebook : The Voice of Indonesia

Youtube  : VoI Official

Instagram : @voi_official

Twitter       : @voiindonesia

Tik Tok       : @voi_official

VOInews.id-Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) akan membahas isu terkait perbatasan, perlindungan pekerja migran Indonesia (PMI), dan isu-isu penting lainnya dalam kunjungan kerjanya ke Malaysia 7-8 Juni 2023.“

Kunjungan saya ke Malaysia akan kita gunakan untuk menyelesaikan perundingan-perundingan penting yang sudah berjalan bertahun-tahun dan tidak selesai yaitu isu perbatasan dan isu perlindungan PMI Indonesia, dan tentunya hal-hal lain yang penting,” kata Presiden Jokowi dalam keterangan pers sebelum lepas landas dari Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu, untuk melakukan kunjungan kerja ke Singapura dan Malaysia pada 7-8 Juni 2023.

Jokowi akan bertolak ke Malaysia pada Rabu siang dari Singapura setelah menjadi pembicara pada Ecosperity Week, Singapura.Di Malaysia, Jokowi akan melakukan pertemuan dengan Perdana Menteri (PM) Anwar Ibrahim dan Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah.Kunjungan Jokowi ke Malaysia juga merupakan kunjungan balasan dari kedatangan PM Anwar Ibrahim ke Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Indonesia pada 9 Januari 2023.

Indonesia merupakan negara pertama yang dikunjungi Anwar Ibrahim setelah dirinya dilantik menjadi PM Malaysia pada November 2022.Pertemuan antara Presiden Jokowi dan PM Anwar pada Januari 2023 itu membahas banyak hal, di antarnya hilirisasi dan digitalisasi ekonomi, serta pembangunan Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur.Dalam kunjungan kerja singkat kali ini, Jokowi akan bertolak dari Malaysia dan tiba di Indonesia.

antara

VOinews.id- Seorang juru bicara (jubir) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Selasa (6/6), menyatakan bahwa pembukaan kembali kedutaan besar (kedubes) Iran di Arab Saudi bermanfaat bagi kawasan. Menjawab pertanyaan dalam sebuah konferensi pers harian mengenai apakah pembukaan kembali kedutaan besar Iran di Arab Saudi merupakan sebuah langkah positif di kawasan itu, jubir Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, Stephane Dujarric, mengatakan bahwa, "Saya rasa setiap kali dua negara, terutama dua negara yang memiliki pengaruh besar di wilayah tersebut, yakni di Teluk, terlibat dalam dialog yang terbuka dan konstruktif, maka hal itu akan sangat bermanfaat bagi kawasan tersebut."

Setelah tujuh tahun ditutup, Iran kembali membuka kedutaan besarnya di Arab Saudi pada Selasa, hampir tiga bulan setelah kedua negara itu sepakat untuk memulihkan hubungan bilateral di bawah kesepakatan yang dijembatani oleh China. Pada Maret, Arab Saudi dan Iran mencapai sebuah kesepakatan inovatif di Beijing untuk melanjutkan hubungan diplomatik serta membuka kembali kedutaan besar dan misi mereka.

antara

VOInews.id- Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy menuduh pasukan Rusia pada Selasa meledakkan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Kakhovka setelah memasang ranjau dan menegaskan bahwa Moskow harus bertanggung jawab atas aksi yang ia sebut sebagai serangan teroris itu.

Seorang juru bicara militer Ukraina mengatakan tujuan Rusia meledakkan pembangkit listrik tersebut adalah untuk mencegah pasukan Ukraina menyeberangi sungai Dnipro untuk menyerang pasukan pendudukan Rusia. Di lain sisi, pejabat Rusia memberikan laporan yang bertentangan, beberapa menyalahkan tentara Ukraina yang menembaki tempat tersebut, dan lainnya mengatakan bendungan di Dnipro telah pecah dengan sendirinya.

"Malam ini pukul 02.50 waktu setempat, teroris Rusia meledakkan struktur HPP Kakhovskaya (pembangkit listrik tenaga air)," ujar Zelenskyy setelah melakukan pertemuan darurat dengan pejabat senior. Dia mengatakan serangkaian tindakan internasional dan keamanan telah disepakati pada pertemuan itu untuk meminta pertanggungjawaban Rusia atas serangan teroris ini.

" Dalam pidato video selanjutnya yang ditunjukkan pada pertemuan puncak negara-negara Eropa dalam kelompok Bucharest Nine, Zelenskyy mengatakan Rusia telah mengakuisisi bendungan dan pembangkit listrik tenaga air selama lebih dari setahun.

"Secara fisik tidak mungkin untuk meledakkannya dari luar - dengan penembakan. Itu pasti dipasang ranjau. Itu diranjau oleh penjajah Rusia dan diledakkan oleh mereka," tambahnya. Zelenskyy yang menginginkan negaranya bergabung dengan Organisasi Politik Pertahanan Atlantik Utara (NATO), mendesak para anggota NATO di pertemuan bulan depan untuk menunjukkan "tidak akan ada kelemahan di Eropa" dan menunjukkan kepada Rusia bahwa teror bukanlah alat untuk mempengaruhi keputusan NATO.

Kementerian Luar Negeri Ukraina menyerukan pertemuan mendesak Dewan Keamanan Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) dan sanksi baru terhadap Rusia, khususnya pada industri misil dan sektor nuklirnya. Komandan pasukan gabungan Angkatan Bersenjata Ukraina Serhiy Naev mengatakan penghancuran bendungan tidak menghalangi pergerakan Ukraina di tengah tumpahan air. Di PLTA tersebut juga terdapat bendungan setinggi 30 meter dan panjang 3,2 kilometer yang dibangun pada era Uni Soviet tahun 1956 di Sungai Dnieper. Bendungan itu juga memiliki waduk seluas 18 kilometer kubik.

antara