VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

VOInews.id- Pemerintah Malaysia menyiapkan Narasi Ekonomi Madani yang fokus kepada langkah-langkah reformasi dan restrukturisasi ekonomi guna menjawab tantangan struktur perekonomian negara, kata Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Kepada wartawan di Putrajaya, Senin, dia mengatakan pemerintah akan meluncurkan Narasi Ekonomi Madani pada Agustus 2023 dan untuk sementara beberapa kebijakan mendesak yang harus dilaksanakan akan berlanjut.

Dia mengatakan reformasi ekonomi yang akan diputuskan dalam pertemuan Dewan Aksi Ekonomi Nasional mendatang bertujuan memastikan ekonomi bernilai tinggi yang berkelanjutan, meningkatkan cakupan jaminan sosial melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat dan reformasi pasar tenaga kerja agar dapat menaikkan upah pekerja secara berkala.

Beberapa langkah sudah dilakukan sebelumnya dalam hal tarif listrik yang menurut dia, disambut baik meski isu tersebut berusaha dimainkan oleh kalangan tertentu. Dalam kajian yang dipaparkan penasihat keuangan, setidaknya 40 persen subsidi dinikmati golongan kaya.

Tarif listrik naik hanya untuk perusahaan besar dan kelompok rumah tangga peringkat atas, sehingga tidak langsung membebani masyarakat, kata Anwar dalam pernyataan secara daring. Ini berbeda dengan pemerintahan terdahulu yang menaikkan tarif listrik bagi semua masyarakat. “Ini harus dipahami.

Artinya prinsip ini akan dipakai ketika kita mengatakan reorganisasi atau rasionalisasi subsidi,” ujar dia. Ia mengatakan seperti yang juga dilakukan untuk Tabung Haji, maka kebijakan subsidi listrik akan menggunakan prinsip yang sama. Pemerintah Malaysia meniadakan subsidi bagi golongan T20 dengan pendapatan per bulan di atas 10.971 ringgit Malaysia (Rp35,3 juta) untuk naik haji.

Subsidi hanya diberikan kepada golongan B40 dengan pendapatan bulanan di bawah 4.850 ringgit Malaysia (Rp15,6 juta) dan M40 dengan pendapatan antara 4.851 hingga 10.970 ringgit (Rp15,6 juta hingga Rp35,3 juta) yang pertama kali menunaikan haji.

antara

VOInews.id- Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kementerian/lembaga (K/L) tidak membangun aplikasi digital baru karena sudah ada sistem yang terintegrasi dan memiliki interoperabilitas dalam arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE).

“Sekali lagi sistem pemerintahan berbasis elektronik ini bukan membangun aplikasi baru. Bapak Presiden memberikan arahan tidak boleh lagi membangun aplikasi-aplikasi baru,” kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas setelah rapat yang dipimpin Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Senin. Saat ini, kata Azwar, sudah terdapat 27 ribu aplikasi sehingga bisa menyulitkan masyarakat jika harus membuat akun secara satu per satu di aplikasi.

“Dengan SPBE ini diinteroprabilitaskan. Interoprabiilitas SPBE inilah sebelumnya Bapak Presiden telah menandatangani perpres,” ujarnya. Menuruut Azwar, Jokowi telah menandatangani arsitektur SPBE nasional dan sistem tersebut akan terus disesuaikan dengan mengadopsi konsep digital public infrastucture (DPI).

antara

VOInews.id- Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un bersumpah akan "berjabatan tangan" dengan Presiden Rusia Vladimir Putin dan meningkatkan kerja sama strategis guna mencapai tujuan bersama, menurut media pemerintah Korut KCNA, Senin.

Kim berjanji akan meningkatkan kerja sama dengan Rusia dalam upaya membangun negara yang kuat. Janji tersebut disampaikan Kim dalam sebuah pesan kepada Putin pada Hari Nasional Rusia yang diperingati pada 12 Juni.

Pemimpin Korea Utara itu juga menyampaikan bahwa dia membela keputusan Putin untuk menginvasi Ukraina dan menunjukkan "dukungan penuh dan solidaritas." "Keadilan pasti menang dan rakyat Rusia akan terus menambah kejayaan mereka dalam sejarah kemenangan," kata Kim dalam pesan yang dipublikasikan KCNA.

Kim juga menyerukan "kerja sama strategis yang lebih erat" dengan Moskow, "berjabatan erat dengan presiden Rusia, sebagaimana yang diinginkan bersama oleh rakyat dari kedua negara guna memenuhi tujuan besar membangun negara yang kuat," tambahnya. Korea Utara telah berusaha untuk menjalin hubungan yang lebih dekat dengan Rusia, mendukung Moskow setelah menginvasi Ukraina tahun lalu, serta menyalahkan "kebijakan hegemonik" dan "keangkuhan" Amerika Serikat dan Barat.

Sumber: Reuters

VOInews.id- Andrea Tenenti, juru bicara Pasukan Sementara Perserikatan Bangsa-Bangsa di Lebanon (United Nations Interim Forces in Lebanon/UNIFIL), pada Jumat (9/6) mendesak Lebanon dan Israel untuk menahan diri di tengah eskalasi ketegangan di perbatasan.

"Kami mendesak para pihak untuk menggunakan mekanisme koordinasi kami secara efektif demi mencegah kesalahpahaman dan pelanggaran serta membantu menjaga stabilitas di kawasan," kata Tenenti seperti dikutip National News Agency, kantor berita resmi milik pemerintah Lebanon. "Pasukan penjaga perdamaian UNIFIL berada di lapangan untuk memastikan keberlanjutan penghentian agresi, menjaga ketenangan, dan membantu mengurangi ketegangan," imbuhnya.

Sebelumnya pada hari yang sama, tentara Israel menggunakan gas air mata untuk menyerang warga Lebanon di dua desa perbatasan, yakni Kfarchouba dan al-Arqoub, yang sedang berdemonstrasi menentang pekerjaan buldoser Israel di tanah mereka, lapor situs berita Elnashra Tentara Lebanon kemudian mengerahkan pasukannya untuk mendukung protes tersebut, sedangkan UNIFIL mengirimkan bala bantuan.

antara