Akbar

Akbar

15
June

 

VOInews.id- Seorang akademisi mengecam rencana Jepang untuk membuang air limbah radioaktif dari Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) Fukushima Daiichi yang rusak ke Samudra Pasifik. "Kontaminasi tersebut akan memengaruhi wilayah-wilayah Perjanjian Zona Bebas Nuklir Pasifik Selatan, juga ketika (air) itu pada akhirnya mengalir ke sana," tutur Kalinga Seneviratne, dosen tamu di Universitas Pasifik Selatan, di Suva, Fiji.

Selain itu, lanjutnya, ikan yang terkontaminasi dapat ditangkap di dalam wilayah-wilayah perjanjian tersebut karena stok ikan melakukan migrasi.

Seneviratne mengatakan perjanjian multilateral di antara negara-negara di Pasifik Selatan melarang pengujian, produksi, serta penempatan alat peledak nuklir dan pembuangan limbah nuklir di dalam zona tersebut.

Namun, Jepang mencoba menggunakan berbagai argumen teknis untuk menyatakan hal sebaliknya. "Jepang harus menghindari tindakan yang akan menyebabkan laut tercemar limbah nuklir," tambah Seneviratne. Dia menambahkan bahwa Jepang mengeklaim akan mendorong tatanan berbasis aturan.

"Apabila Jepang ingin melindungi tatanan berbasis aturan, maka mereka harus mematuhi prinsip-prinsip aturan tersebut dan menghormati harapan masyarakat di Pasifik yang berpendapat bahwa perjanjian itu ada untuk menghentikan terjadinya hal seperti ini," jelasnya.

Meskipun terus mendapatkan penentangan dari para pakar, kelompok sipil, dan organisasi perikanan setempat; Jepang tetap bergerak cepat untuk membuang air yang terkontaminasi itu ke laut sehingga memicu protes dari negara-negara tetangga dan masyarakat di Kepulauan Pasifik.

Menurut Forum Kepulauan Pasifik (PIF), berbagai pertanyaan tentang proses dan data yang berkaitan dengan usulan pembuangan air limbah nuklir olahan ke Samudra Pasifik oleh Jepang terus menjadi fokus utama dalam pertemuan yang digelar pada 9 Juni lalu.

Pertemuan itu membahas tentang Air Limbah Fukushima dan diikuti oleh pakar-pakar ilmiah independen PIF serta Badan Energi Atom Internasional (IAEA). Para pakar PIF menyatakan bahwa kurangnya penelitian Tokyo Electric Power Company terkait pelepasan air, yang terkontaminasi nuklir dari PLTN Fukushima Daiichi dan hubungannya dengan spesies laut bagi negara-negara Forum Pasifik, membuat mereka tidak dapat menyampaikan keputusan yang tepat kepada anggota-anggota PIF tentang kesenjangan prioritas seputar dampak terhadap ekosistem dan ketahanan pangan.

Menurut lembaga penyiaran nasional Jepang NHK, Tokyo Electric Power Company selaku operator PLTN Fukushima Daiichi mulai menguji coba peralatan untuk membuang air yang terkontaminasi nuklir ke Samudra Pasifik pada Senin (12/6) pagi waktu setempat. Proses uji coba terhadap fasilitas pembuangan tersebut diperkirakan akan berlangsung selama sekitar dua pekan.

 

 

 

antara

15
June

 

VOInews.id- Menteri Luar Negeri AS Anthony Blinken dijadwalkan terbang ke Tiongkok pada 16 Juni mendatang dalam upaya membuka jalur komunikasi antara Washington dan Beijing yang sempat terputus akibat ketegangan yang terjadi dalam beberapa bulan ini.

Selama berada di Beijing, Blinken akan bertemu dengan sejumlah pejabat senior Tiongkok. Di sana, dia akan membahas pentingnya menjaga jalur komunikasi agar tetap terbuka untuk mengelola hubungan AS dan Tiongkok secara bertanggung jawab agar terhindar dari konflik, menurut keterangan Deplu AS dalam situs webnya. Dia juga akan membahas masalah-masalah bilateral yang menjadi perhatian AS, isu-isu global dan regional, serta peluang kerja sama yang berkaitan dengan berbagai tantangan lintas negara.

Pernyataan itu muncul beberapa jam setelah Blinken melakukan panggilan telepon dengan Penasihat Negara Tiongkok sekaligus Menteri Luar Negeri Qin Gang pada Selasa malam waktu setempat. Blinken juga akan terbang ke London untuk menghadiri Konferensi Pemulihan Ukraina.

Selama di London, dia akan memobilisasi dukungan internasional dari sektor publik dan swasta untuk membantu Ukraina pulih dari serangan brutal dan berkelanjutan Rusia. Selama di sana, Blinken juga akan bertemu dengan para mitra dari Inggris, Ukraina, serta mitra dan sekutu lainnya.

Sebelumnya, Tiongkok sempat menolak permintaan Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin untuk bertemu langsung dengan rekannya dari Tiongkok Li Shangfu selama forum keamanan tahunan di Singapura pada awal bulan ini. Beijing juga telah memutuskan saluran komunikasi antarmiliter dengan Amerika Serikat setelah Ketua DPR AS Nancy Pelosi mengunjungi Taiwan pada Agustus tahun lalu.

Selain gesekan terkait Taiwan, yang dianggap Tiongkok sebagai bagian dari wilayahnya, ketegangan lebih lanjut terjadi awal tahun ini setelah Washington mendeteksi apa yang disebutnya sebagai balon mata-mata Tiongkok yang melintasi area-area sensitif Amerika Serikat. Insiden tersebut menyebabkan penundaan mendadak atas rencana kunjungan Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken ke Beijing pada awal Februari. 

 

antara

15
June

 

VOInews.id- Kontestan America's Got Talent (AGT) 2023, Putri Ariani, menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu. “Luar biasa, bangga dan terharu, tak menyangka diapresiasi Presiden seluar-biasa ini,” kata Putri di sela pertemuan dengan Presiden.Putri juga menceritakan pengalamannya saat menjadi kontestan audisi AGT dari mendapat Golden Buzzer dari Simon Cowell, juri yang dikenal keras terhadap kontestan.

Simon juga merupakan tokoh terkemuka di industri hiburan Amerika Serikat.“Yang pasti Putri sangat bersyukur, luar biasa, gak nyangka bakal minta lagu kedua dan di situ Putri juga kedinginan sih,” ujar siswi sebuah Sekolah Menengah Kejuruan di Bantul, DI Yogyakarta itu.

Putri berharap Presiden Jokowi memberikan dukungan terus kepada dirinya. Putri ingin terus berjuang mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional.“Dan teman-teman semua bisa ikuti jejak putri,” katanya.

Adapun Golden Buzzer diberikan juri kepada Putri sebagai pertanda peserta langsung menuju ke babak selanjutnya atau akses langsung ke panggung Live Show tanpa melewati tahap audisi dan seleksi lainnyaFasilitas itu adalah cara para juri untuk memberikan pengakuan dan penghormatan khusus kepada peserta, yang dinilai penampilannya mengesankan, berbakat dan patut mendapat pujian.

 

antara

15
June

 

VOInews.id- Tiongkok bersedia untuk membantu Palestina mencapai rekonsiliasi internal dan merealisasikan pembicaraan damai dengan Israel, ujar Presiden Tiongkok Xi Jinping kepada Presiden Palestina di Beijing pada Rabu. "Solusi mendasar untuk masalah Palestina terletak pada pembentukan negara Palestina yang merdeka berdasarkan perbatasan tahun 1967 dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya," ujar Xi, seperti dikutip dari media resmi Tiongkok.

. Ucapannya tersebut merujuk pada resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tahun 1967 yang sudah lama ditolak Israel. Ia menambahkan, komunitas internasional harus meningkatkan bantuan pembangunan dan bantuan kemanusiaan kepada Palestina. Palestina hingga kini memperjuangkan wilayah Tepi Barat, Gaza, dan Yerusalem Timur, wilayah yang diduduki oleh Israel dalam perang Timur Tengah 1967. Israel telah keluar dari Gaza pada 2005 tetapi terus memperluas pemukiman di Tepi Barat dan menyebut Yerusalem sebagai ibu kota abadi yang tak terpisahkan. Pembicaraan damai yang ditengahi oleh Amerika Serikat pun telah dibekukan sejak 2014.

Perpecahan internal Palestina juga memperumit perdamaian, dengan gerakan Islamis Hamas yang memerintah Gaza secara terbuka bersumpah untuk menghancurkan Israel. Presiden Palestina Mahmoud Abbas juga menjalankan pemerintahan sendiri secara terbatas di Tepi Barat. Abbas berada di Beijing dalam kunjungan tiga hari di mana ia berharap bisa mendapat dukungan dari China untuk negaranya, setelah gagal bertemu dengan pejabat AS saat berada di New York untuk Sidang Umum PBB tahun lalu.

Tiongkok secara historis memiliki hubungan baik dengan Palestina dan sejak kunjungan terakhir Abbas pada 2017, Tiongkok secara konsisten menunjukkan kemampuannya dalam mediasi, sampai menjadi perantara kesepakatan mengejutkan antara Iran dan Arab Saudi untuk memulihkan hubungan diplomatik pada bulan Maret.

"Kami dengan tegas selalu mendukung perjuangan rakyat Palestina untuk memulihkan hak-hak nasional mereka yang sah," kata Xi kepada Abbas saat upacara penyambutan di Aula Rakyat Beijing. Xi dan Abbas juga mengumumkan mereka telah sepakat untuk menjalin kemitraan strategis dan menandatangani sejumlah dokumen bilateral, termasuk pakta kerja sama ekonomi dan teknologi. Pada Selasa (13/6), Menteri Luar Negeri Tiongkok Qin Gang menawarkan bantuan dalam bentuk "kebijaksanaan Tiongkok" untuk masalah Palestina dalam pertemuan terpisah dengan Menteri Luar Negeri Palestina Riyad al-Maliki.