VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

VOInews.id- Presiden Vladimir Putin mengatakan bahwa Rusia telah mengirimkan set senjata nuklir taktis pertama ke sekutu tetangganya Belarus, sebuah langkah yang tampaknya akan meningkatkan ketegangan lebih jauh dengan Barat atas perang di Ukraina. Hal tersebut menandai pertama kalinya Rusia menurunkan senjata nuklir di luar perbatasan sejak mereka melepaskan diri dari bekas republik Uni Soviet saat keruntuhannya pada 1991.

Dalam pernyataan di forum ekonomi internasional di St. Petersburg, Putin mengatakan bahwa "hulu ledak nuklir telah dikirimkan ke wilayah Belarus" dan "ini adalah pengiriman pertama." "Kami akan menyelesaikan pekerjaan ini pada akhir tahun," tambah dia, sambil menegaskan bahwa keputusan mengirimkan senjata nuklir taktis, yang dirancang untuk serangan terbatas di medan perang, merupakan langkah pencegahan. Belarus saling berbatasan dengan negara-negara NATO, termasuk Polandia, dan telah membantu Rusia dalam agresi militernya meski tidak ikut serta langsung dalam penyerangan.

antara

VOInews.id- Presiden RI Joko Widodo mengungkapkan penanganan pandemi COVID-19 sebagai pekerjaan terberat dalam masa pemerintahannya yang sudah berlangsung sejak 2014. Presiden menyampaikan hal itu saat menghadiri peringatan satu dekade simpatisan Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara JP) di Kota Bogor, Jawa Barat, Minggu, di mana ia menyebut pemerintah sempat dihadapkan pada tanda tanya besar perihal sampai kapan pandemi COVID-19 akan berakhir dan harus diselesaikan harus diselesaikan dengan cara apa. "Dalam hampir 10 tahun ini kita bekerja, memang yang paling berat menghadapi COVID-19.

Betul-betul kita enggak tahu berakhirnya kapan, diselesaikan dengan cara apa, dan sangat kuatnya ini sampai berapa bulan berapa tahun, enggak tahu," kata Jokowi. Menurut Presiden hal serupa juga dihadapi oleh pemimpin negara-negara besar lainnya, mengingat nyaris semua negara kala itu tidak memiliki pengalaman dalam menanggulangi pandemi.

Oleh karena itu, Presiden bersyukur Indonesia yang sempat mengalami kepanikan karena sulitnya mendapatkan masker di awal-awal pandemi mampu melewati situasi termasuk dengan menyuntikkan sedikitnya 452 juta dosis vaksin COVID-19 ke masyarakat. Angka tersebut, lanjut Jokowi, oleh sebagian kalangan bisa dianggap tidak mungkin dilakukan ketika awal-awal pandemi COVID-19 terjadi. "Inilah negara kita kalau sudah memiliki kemauan semua bekerja bisa diselesaikan," katanya.

Jokowi menambahkan capaian vaksinasi tersebut dibarengi dengan temuan hasil pemeriksaan yang menunjukkan sekira 98 persen penduduk Indonesia sudah memiliki antibodi COVID-19.

antara

VOInews.id- Dimulainya gencatan senjata 72 jam yang bertujuan untuk menenangkan konflik antara faksi-faksi militer Sudan mampu meredam bentrokan di Khartoum pada Minggu pagi setelah pertempuran serangan udara semalaman, kata penduduk setempat. Konflik antara tentara Sudan dan Pasukan Pendukung Cepat (RSF) telah berjalan selama dua bulan.

Keduanya sepakat untuk menahan diri dari serangan dan mencari keuntungan militer selama periode gencatan senjata, yang dimulai pukul 6 pagi waktu setempat. Gencatan senjata juga memungkinkan pengiriman bantuan bagi warga terdampak, ujar mediator Arab Saudi dan Amerika Serikat.

Beberapa gencatan senjata sebelumnya gagal menghentikan pertempuran. Perebutan kekuasaan antara kedua belah pihak telah mengubah ibu kota menjadi zona perang yang dilanda penjarahan, memicu ledakan pertempuran di wilayah lain, dan memicu peningkatan tajam kekerasan di Darfur, Sudan barat.

Beberapa jam sebelum masa gencatan senjata dimulai, para saksi melaporkan bentrokan dan serangan udara di beberapa wilayah Khartoum dan Omdurman, salah satu dari dua kota yang berdampingan yang membentuk ibu kota yang lebih luas di pertemuan Sungai Nil.

"Situasi di Khartoum tenang, dibandingkan tadi malam dengan adanya serangan udara. Itu adalah hal yang menakutkan," kata seorang warga, Salaheldin Ahmed sambil mengungkapkan bahwa gencatan senjata ini bisa menjadi awal untuk mengakhiri konflik. "Kami lelah. Sudah cukup perang, kematian, dan penjarahan," sambungnya.

Gencatan senjata sebelumnya yang ditengahi oleh Arab Saudi dan Amerika Serikat pada pembicaraan di Jeddah telah membuka pintu pengiriman beberapa bantuan kemanusiaan karena pertempuran yang mereda, namun kedua belah pihak berulang kali melanggar perjanjian tersebut.

Konflik berawal dari perselisihan tentang rencana transisi ke pemilu di bawah pemerintahan sipil yang telah berjalan empat tahun setelah otokrat Omar al-Bashir digulingkan selama pemberontakan rakyat. Konflik telah meningkat sejak awal Juni. Jerman, Qatar, Arab Saudi, Mesir dan PBB akan menjadi tuan rumah konferensi donatur di Jenewa yang bertujuan untuk menarik janji pendanaan untuk bantuan kemanusiaan di Sudan.

PBB mengatakan separuh dari 49 juta populasi di Sudan membutuhkan bantuan kemanusiaan sekitar tiga miliar dolar AS (Rp44 triliun) hingga akhir tahun. PBB juga meminta hampir 500 juta dolar AS (Rp7 triliun) untuk bantuan krisis pengungsi yang disebabkan oleh konflik. Lebih dari 500.000 orang telah mengungsi ke negara-negara tetangga Sudan dan hampir 1,7 juta orang mengungsi di dalam negeri.

Sumber: Reuters

VOInews.id- Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Maritim) RI Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan negara-negara berkembang berhak untuk tumbuh menjadi negara maju. Luhut menjelaskan pesan itu harus disuarakan oleh negara-negara berkembang termasuk Indonesia terutama saat menghadapi berbagai tekanan dari blok-blok dagang yang dikuasai oleh negara-negara maju. “Kami tidak menentang negara-negara maju, tetapi negara-negara berkembang punya hak untuk menjadi negara berpendapatan tinggi.

Itu pesan penting yang harus disuarakan,” kata Luhut saat memberikan pidato pada Jakarta Geopolitical Forum Ke-7 2023 di Jakarta, Rabu. Dia menjelaskan negara-negara berkembang banyak yang memiliki sumber daya alam mineral melimpah. Dengan demikian, hilirisasi sumber daya alam pun menjadi salah satu cara bagi negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, untuk meningkatkan pendapatan sekaligus pertumbuhan ekonominya demi “naik kelas” dari negara berpendapatan menengah (middle-income country) ke negara berpendapatan tinggi (high-income country) atau negara maju. “Indonesia banyak mendapatkan manfaat dari hilirisasi industri dengan memanfaatkan satu item (mineral) yaitu nickel ore (bijih nikel).

Dari nickel ore (menjadi bahan) untuk membuat baterai, kemudian dari iron steel jika diurai lagi ke bawah ada banyak yang dapat diolah, dan itu membuka banyak pekerjaan, mencetak banyak usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), dan menciptakan banyak hal,” kata Menko Marves RI.

Oleh karena itu, dia mempertanyakan keputusan dari Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) yang menentang kebijakan Indonesia melarang ekspor bahan-bahan mentahnya, termasuk nickel ore, ke luar negeri.

“Mengapa kami tidak diperbolehkan untuk mengolah sendiri mineral-mineral kami? Mengapa kami harus mengekspor itu? Mengapa WTO memaksa kami mengekspor mineral kami?” kata Luhut. Dalam pidatonya, Luhut pun mengingatkan negara-negara berkembang, terutama anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN), untuk memperkuat kerja sama demi menghadapi tekanan-tekanan tersebut.

“Selama kita (negara-negara di kawasan) bekerja sama, kita dapat berkolaborasi antarsesama anggota ASEAN. Ada banyak hal yang dapat kita lakukan di kawasan ini,” kata Luhut. Indonesia resmi melarang ekspor bijih nikel sejak 2 Januari 2020 sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Terkait kebijakan itu, Indonesia digugat oleh Uni Eropa ke WTO.

Badan Penyelesaian Sengketa WTO pada Oktober 2022 mengabulkan gugatan Uni Eropa dan memutuskan Indonesia melanggar aturan-aturan dagang WTO. Presiden RI Joko Widodo sebulan setelah WTO mengabulkan gugatan EU menyampaikan Indonesia mengajukan banding. Jokowi menegaskan Indonesia tak akan menyetop kebijakan hilirisasi terhadap nikel dan kekayaan alam lainnya. Bahkan, setelah larangan ekspor bahan mentah nikel yang diterapkan sejak 2020, Pemerintah lanjut melarang ekspor bahan mentah bauksit.

"Setelah itu, bahan-bahan yang lainnya, termasuk urusan yang kecil-kecil, termasuk kopi. Usahakan jangan sampai diekspor dalam bentuk bahan mentah," kata Presiden Jokowi saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Investasi di Jakarta, tahun lalu (30/11).

antara