VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

VOInews.id- Ketua MPR Bambang Soesatyo meminta Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pertanian (Kementan), untuk memetakan kebutuhan kedelai di Indonesia agar berupaya meningkatkan produksi kedelai. "Untuk memenuhi kebutuhan kedelai masyarakat, terutama dalam kebutuhan untuk produksi tahu dan tempe," kata Bamsoet, sapaan akrab Bambang Soesatyo, dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa. Bamsoet menyampaikan hal itu ketika menanggapi tingginya impor kedelai Indonesia sepanjang tahun 2022.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tercatat besaran impor kedelai Indonesia sepanjang tahun 2022 mencapai 2,32 juta ton atau senilai 1,63 miliar dolar Amerika Serikat. Oleh karena itu, penting bagi Bamsoet agar Kementan mengklasifikasikan wilayah yang berpotensi memiliki lahan dan situasi yang memadai untuk menanam kedelai, serta berupaya untuk menambah kapasitas produksi kedelai. Selain itu, dia juga mendorong Kementan untuk melakukan upaya agar petani kedelai memiliki tingkat kesejahteraan dan pendapatan yang baik.

Dikarenakan, tutur Bamsoet, diinformasikan keuntungan per hektar di tingkat petani kedelai masih lebih kecil dibandingkan dengan jagung ataupun padi. "Petani kedelai pada akhirnya lebih memprioritaskan lahannya untuk menanam jagung dan padi karena memiliki nilai keuntungan yang lebih besar," kata Bamsoet.

Ia meminta kepada Kementan untuk memberikan pendampingan dan bibit unggul kedelai kepada petani agar petani bisa menanam kedelai dengan kualitas yang baik dan kuantitas yang banyak. "Indonesia dapat mengurangi ketergantungan impor kedelai," ucapnya. Selain itu, Bamsoet juga menyoroti pentingnya penyusunan kebijakan yang berkaitan dengan kedelai, baik untuk peningkatan produksi, lahan tanam, maupun pembatasan impor kedelai.

Ia berharap kebijakan yang tepat dapat mendorong peningkatan suplai kedelai tanpa bergantung pada kedelai impor. Oleh karena itu, dia meminta Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan untuk menyusun kebijakan yang tepat sasaran guna mendorong peningkatan produksi kedelai dalam negeri.

antara

VOInews.id- Thailand pada Senin mengadakan pembicaraan dengan militer Myanmar adalah dalam upaya melibatkan kembali junta dalam berbagai pertemuan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) karena dialog seperti ini diperlukan demi melindungi wilayah perbatasan Thailand dengan Myanmar.

Para pemimpin junta Myanmar selama ini dikecualikan dalam berbagai pertemuan tingkat tinggi ASEAN sejak menggulingkan pemerintahan terpilih dalam kudeta Februari 2021 dan melakukan kekerasan terhadap para penentang kudeta. Menurut undangan yang dilihat Reuters dan dibenarkan sejumlah sumber, pemerintah Thailand yang juga disokong militer, mengundang para menteri luar negeri ASEAN, termasuk menteri luar negeri yang ditunjuk oleh junta Myanmar, guna bertemu untuk membahas usulan agar ASEAN "sepenuhnya melibatkan kembali Myanmar dalam pertemuan tingkat pemimpin".

Langkah ini dikritik sejumlah kalangan karena dianggap merusak sikap bersatu ASEAN dalam menangani krisis di Myanmar. Namun Perdana Menteri Thailand Prayuth Chan-ocha menilai pembicaraan semacam ini diperlukan guna melindungi Thailand yang memiliki perbatasan panjang dengan Myanmar. "Kami lebih menderita dibandingkan dengan yang lain karena Thailand memiliki lebih dari 3.000 km perbatasan darat dan perbatasan laut (dengan Myanmar)," kata Prayuth kepada wartawan.

"Itulah alasannya pembicaraan ini diperlukan. Ini bukan soal memihak." Baca juga: Indonesia kritik pertemuan Thailand dengan junta Myanmar Menteri Luar Negeri Thailand Don Pramudwinai sebelumnya mengungkapkan bahwa krisis Myanmar menyebabkan banyak pengungsi Myanmar melintasi Thailand, selain telah menghantam perdagangan. "Kami bisa katakan Thailand adalah satu-satunya negara ASEAN yang ingin masalah ini segera berakhir," kata dia kepada radio Thai PBS. Dia menilai negara-negara ASEAN lainnya "seharusnya berterima kasih kepada kami karena melakukan hal yang justru mendukung tujuan utama mereka".

Menteri luar negeri yang ditunjuk junta Myanmar, Than Swe, dijadwalkan mengikuti pembicaraan itu, kata dua sumber yang mengetahui pertemuan itu kepada Reuters. Akan tetapi, sejumlah anggota ASEAN menolak hadir karena menentang pertemuan itu, sementara negara ASEAN lainnya mengirimkan pejabat bukan level atas. Indonesia yang menjadi ketua ASEAN tahun ini, tidak akan menghadiri pembicaraan tersebut. Indonesia telah berbulan-bulan berusaha melibatkan para pemangku kepentingan penting dalam konflik Myanmar dalam upaya memulai proses perdamaian.

Berdasarkan surat yang dilihat Reuters dan dibenarkan seorang sumber, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengungkapkan ASEAN "tidak mencapai konsensus dalam melibatkan kembali atau membangun pendekatan baru terhadap masalah Myanmar". Menteri luar negeri Malaysia juga menolak menghadiri pembicaraan di Thailand itu, kata Kementerian Luar Negeri Malaysia seraya menegaskan ASEAN harus menunjukkan persatuan dalam mendukung upaya Indonesia.

Dalam konferensi pers bersama Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Anthony Blinken di Washington pekan lalu, Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan menandaskan "terlalu dini untuk melibatkan lagi junta" dalam pertemuan tingkat tinggi. Namun demikian tak diketahui pasti apakah Singapura akan mengutus pejabatnya dalam pertemuan di Thailand itu, sedangkan Menteri Luar Negeri Kamboja Prak Sokhonn menyatakan akan mengutus wakilnya ke Thailand.

Sementara itu, Parlemen ASEAN untuk Hak Asasi Manusia menyebut pembicaraan di Thailand tersebut "pengkhianatan terhadap rakyat Myanmar dan penghinaan terhadap persatuan ASEAN". Pada hari yang sama, pemerintah Indonesia mengkritik pertemuan di Thailand itu. “Kalau satu negara melakukan inisiatif ya silakan saja, itu hak negara itu. Tetapi kalau bicara dalam konteks ASEAN, kita punya aturan main yang harus diperhatikan,” kata Staf Khusus Menlu RI untuk Diplomasi Kawasan Ngurah Swajaya dalam konferensi pers di Jakarta.

antara

VOInews.id- Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas tiba di Arab Saudi untuk mengecek persiapan persiapan Armuzna saat puncak ibadah haji 1444 H/ 2023 Masehi. Menag Yaqut mengatakan akan meninjau ke Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna) untuk melihat dan mengonsolidasikan kesiapan dari penyelenggaraan haji.

"Kesiapan seperti apa kekurangannya di mana supaya kita bisa konsolidasikan dan kita tutupilah kelemahan-kelemahan," kata dia setibanya di Bandara Internasional King Abdul Azis, Jeddah.

Selain itu, Gus Yaqut, panggilan akrab Menag itu, menghimbau jamaah calon haji Indonesia terutama lansia untuk fokus menyambut puncak haji dengan menjaga fisik. Ia meminta jamaah mengurangi ibadah-ibadah yang sifatnya sunah. "Ibadah ibadah sunah sudah dilakukan sekarang fokus pada puncak ibadah haji," kata Gus Yaqut.

Dia meminta jamaah mempersiapkan diri khususnya bagi lansia untuk persiapan puncak haji sehingga semua akan bisa berjalan baik dan lancar serta tidak akan terjadi peristiwa peristiwa yang tidak diinginkan.

Selain mengecek Armuzna, Menag juga akan bertemu dengan Menteri Haji Arab Saudi untuk menyampaikan beberapa catatan yang sebagian besar merupakan catatan positif. Ia mengatakan beberapa catatan positif yakni pelayanan penyambutan jamaah yang bagus, penambahan toilet di Arafah dan penyediaan 15 mobil golf untuk evakuasi jamaah di Mina.

Ia juga akan menghadiri Muktamar Taisyir 1444 H/2023 M yang diselenggarakan Pemerintah Arab Saudi. Muktamar yang dihadiri Menteri Agama sedunia itu akan membahas tentang fiqih ibadah haji.

antara

VOInews.id- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pada Senin meluncurkan Program Wirausaha Merdeka 2023, yang merupakan bagian dari kebijakan Kampus Merdeka. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim pada acara peluncuran program menyampaikan bahwa Program Wirausaha Merdeka 2023 merupakan lanjutan dari Program Wirausaha Merdeka yang diluncurkan tahun 2022.

"Mari kita buktikan dengan memberikan ruang yang luas agar mahasiswa dapat lebih bergerak dan berkarya di bidang kewirausahaan," katanya pada acara peluncuran Program Wirausaha Merdeka 2023 yang diikuti via daring di Jakarta. Dia menyampaikan bahwa Program Wirausaha Merdeka tahun 2022 mendapat respons positif dan pesertanya mencapai 11.405 orang dari 87 perguruan tinggi negeri dan 366 perguruan tinggi swasta.

"Maka, tahun ini kami ingin mengundang lebih banyak lagi mahasiswa untuk dapat berpartisipasi dalam kegiatan ini," kata Nadiem. Dia mengemukakan bahwa mahasiswa dituntut mempelajari multi-disiplin ilmu untuk membekali diri guna menghadapi berbagai tantangan setelah masa kuliah. Sebagai contoh, ia menyampaikan, mahasiswa Desain Komunikasi Visual bisa mempelajari ilmu tentang bisnis dan pemasaran dengan mengikuti Program Wirausaha Merdeka agar bisa membuat prototipe bisnis bidang desain yang nantinya bisa dia kembangkan.

"Dengan lulusan yang memiliki bekal, kita bantu program pemerintah menerbitkan satu juta wirausaha baru pada 2024," kata Nadiem. Program Wirausaha Merdeka memberikan kesempatan kepada para mahasiswa untuk belajar dan mengembangkan kemampuan wirausaha melalui aktivitas di luar perkuliahan. Bekerja sama dengan perguruan tinggi pelaksana program, kementerian mengembangkan pembelajaran wirausaha untuk mengasah kemampuan wirausaha, meningkatkan pengalaman wirausaha, serta memperkuat daya kerja mahasiswa.

antara