VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

VOInews.id- Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menerbitkan peraturan presiden (Perpres) terkait pembentukan entitas tunggal dengan anggota dari lintas kementerian dan lembaga untuk pengelolaan kawasan pariwisata Borobudur.“Presiden juga berikan arahan untuk siapkan segera Perpres yang akan menentukan single destination management organization, atau entitas tunggal untuk pengelolaan kawasan pariwisata Borobudur,” kata Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno dalam konferensi pers setelah rapat terbatas di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

Sandi berharap dengan adanya entitas tunggal yang beranggotakan pejabat lintas sektor itu, pengembangan kawasan Borobudur sebagai destinasi super prioritas akan segera selesai pada September 2024.Dengan begitu, dia juga berharap, kawasan pariwisata Borobudur dapat membantu pencapaian target kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) yakni 8,5 juta wisman pada 2023 dan 14 juta wisman pada 2024.“Dan khusus untuk Borobudur dengan kondisi 42 persen masyarakat ASEAN beragama Budha, ini bisa menjadi destinasi wisata spiritual yang bisa menampung lebih dari kunjungan 20 juta wisman dengan interkoneksi melalui infrastruktur yang dibangun,” ujar Sandi.

Pemerintah telah membangun sejumlah infrastruktur untuk melengkapi sarana dan prasarana kawasan pariwisata Borobudur, di antaranya, Yogyakarta International Airport, akses jalan tol, jalur kereta api, dan juga balai ekonomi desa (Balkondes) serta desa wisata.

Pengembangan kawasan pariwisata juga ditujukan untuk menciptakan sebanyak 4,4 juta lapangan kerja baru di 2024.Secara terpisah, Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan Perpres yang akan diterbitkan Presiden Jokowi, akan membuat pengelolaan kawasan pariwisata Borobudur menjadi satu atap antara Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dan Kementerian BUMN.

Kemudian akan dibentuk pula dewan pengawas yang beranggotakan, di antaranya, Kementerian Keuangan dan Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi.“Tapi TWC (PT Taman Wisata Candi Borobudur) sebagai pengelola, sehingga bagaimana TWC bisa menyeimbangkan untuk kepentingan tentu, heritage atau konservasi, kan kita tahu Borobudur terus menurun, lalu juga untuk spiritual keagamaan seperti saat peringatan Hari Waisak kemarin, untuk pariwisata sendiri, dan tentu untuk pendidikan. Jadi hal ini luar biasa dan nanti akan da renovasi menyeluruh di Borobudur sehingga ada kesinambungan,” kata Erick.

antara

VOInews.id- Bangladesh pada Senin memastikan akan membawa kembali pengungsi Rohingya jika mereka tidak merasa nyaman setelah dipulangkan ke negara bagian Rakhine atau jika proyek percobaan untuk memulangkan mereka ke Myanmar gagal. Para pengungsi Rohingya ini akan kembali secara sukarela, kata Menteri Muda Luar Negeri Bangladesh Shahriar Alam kepada wartawan di ibukota Dhaka. "Ini adalah proses percobaan, tidak ada pemulangan besar-besaran.

Pengungsi Rohingya akan dikirim ke Rakhine untuk mengamati situasi. Jika mereka tidak merasa nyaman, ada kesempatan membawa mereka kembali. Dengan demikian, kami pikir tidak ada perdebatan yang menentang proyek itu," ujar dia.

Pernyataan Alam merupakan yang terbaru dari otoritas Bangladesh yang bertujuan mengatasi kekhawatiran global dan seruan untuk menangguhkan proyek percobaan itu, yang dilaksanakan bersama antara pemerintah Bangladesh dan Myanmar dengan perantara China.

Pengungsi Rohingya di kamp Bangladesh telah menunjukkan kekhawatiran atas pemulangan itu dan mengeluhkan tidak ada perubahan dalam kehidupan mereka setelah dipulangkan ke Rakhine tanpa hak kewarganegaraan. Bangladesh dan Myanmar mendorong untuk meluncurkan proyek repatriasi itu dengan memulangkan sekitar 1.100 pengungsi. Hampir 1,2 juta Rohingya tinggal di Bangladesh, dan sebagian besar dari mereka melarikan diri dari penumpasan militer brutal di Rakhine pada Agustus 2017.

Saat sebagian besar pengungsi masih bertahan di kamp penuh sesak di distrik selatan Cox's Bazar, sekitar tiga ribu lainnya telah pindah ke pulau Bhasan Char sejak akhir 2020. Baca juga: Tim Rohingya kunjungi Myanmar untuk kemungkinan repatriasi Alam mengatakan pernyataannya sebagai tanggapan atas penolakan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) terhadap proyek itu. Ia menambahkan bahwa proses dari proyek itu sedang berjalan untuk melibatkan PBB.

Dia mencatat bahwa meskipun belum ada kesepakatan bahwa Rohingya akan dipulangkan dengan sertifikat dari Badan Urusan Pengungsi PBB (UNHCR), “mereka telah diberitahu tentang upaya kami” untuk pemulangan. Ia juga memprotes pernyataan oleh Pelapor Khusus PBB Tom Andrews mengenai situasi hak asasi manusia di Myanmar. Alam mengatakan Andrews mengunjungi Cox's Bazar beberapa waktu lalu dan memberikan pernyataan mengenai proyek percobaan itu, tetapi hal yang ia katakan dan bahasa yang ia gunakan “meremehkan dan tidak menghargai upaya kami (Bangladesh)".

"Kami akan melaporkan masalah ini ke PBB," ujar Alam. Andrews pada Kamis mengatakan bahwa Bangladesh harus segera menunda proyek percobaan pemulangan pengungsi Rohingya ke Myanmar, di mana mereka menghadapi risiko serius yang mengancam nyawa dan kebebasan mereka.

Pada Mei, pejabat Bangladesh membawa 20 pengungsi Rohingya pada kunjungan kamp pemukiman kembali di negara bagian Rakhine, Myanmar untuk menilai kondisi tempat mereka kembali, yang berakhir dengan kekhawatiran delegasi Rohingya mengenai rencana itu. Sejumlah kelompok HAM internasional, termasuk Human Rights Watch, telah bergabung dengan suara yang menentang usulan repatriasi tersebut.

Kelompok HAM internasional mendesak para pemerintah negara donor dan Amerika Serikat untuk menyerukan penundaan pemulangan setiap pengungsi Rohingya hingga kondisinya siap untuk pemulangan yang aman dan berkelanjutan. Kendati banyaknya penolakan, otoritas Bangladesh sepertinya akan melakukan apapun agar rencana proyek repatriasi tersebut dapat berjalan.

Sumber: Anadolu

VOInews.id- Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) akan menyelenggarakan konferensi pada 19 Juni 2023 untuk menggalang bantuan kemanusiaan bagi Sudan. "Akan ada pertemuan tingkat tinggi untuk mendukung rencana tanggap kemanusiaan di Sudan," kata Juru Bicara PBB Stephane Dujarric kepada wartawan.

Pertemuan tersebut akan diselenggarakan bersama dengan Mesir, Jerman, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Eropa. Sudan tengah dilanda kekerasan akibat konflik antara tentara dan kelompok paramiliter Pasukan Dukungan Cepat (RSF) di negara Afrika itu.

PBB menyebut situasi kemanusiaan di Sudan sangat genting karena bahan-bahan kebutuhan yang penting untuk kelangsungan hidup masyarakat menjadi langka di pusat-pusat perkotaan yang paling terpukul akibat pertempuran. Lebih dari 13,6 juta anak sangat membutuhkan bantuan kemanusiaan untuk menyelamatkan nyawa di Sudan -- jumlah tertinggi yang pernah tercatat di negara itu di tengah pertempuran sengit, menurut badan anak-anak PBB (UNICEF).

Lebih dari 700 korban tewas, termasuk 190 anak-anak, dan 6.000 orang lainnya terluka, menurut data PBB. Selain itu, lebih dari satu juta penduduk telah mengungsi dan sedikitnya 840.000 orang mencari perlindungan di daerah pedesaan dan negara bagian lain. Sekitar 250.000 orang orang sudah angkat kaki melintasi perbatasan Sudan. Konflik itu dipicu ketidaksepakatan selama beberapa bulan terakhir di antara kedua pihak bertikai tentang integrasi RSF ke angkatan bersenjata Sudan.

Integrasi merupakan syarat utama dari perjanjian transisi Sudan dengan kelompok-kelompok politik. Sudan tidak memiliki pemerintahan yang berfungsi sejak Oktober 2021, ketika militer membubarkan pemerintahan transisi Perdana Menteri Abdalla Hamdok dan mengumumkan keadaan darurat.

Tindakan militer itu dikecam oleh kalangan kekuatan politik sebagai kudeta. Masa transisi, yang dimulai pada Agustus 2019 setelah penggulingan Presiden Omar al-Bashir, dijadwalkan berakhir dengan penyelenggaraan pemilu pada awal 2024.

Sumber: Anadolu

VOInews.id- Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan sektor keuangan menjadi indikator yang menentukan kesuksesan Visi Indonesia Emas 2045. “Indikator sukses kalau kita ingin mencapai Indonesia Emas, kita perlu banyak pembangunan dan pembangunan keuangan adalah suatu keharusan,” kata Sri Mulyani dalam sosialisasi UU P2SK oleh Kadin Indonesia di Jakarta, Selasa.

Menkeu menjelaskan sektor keuangan Indonesia harus makin likuid, maju, dan memiliki diversifikasi yang luas untuk bisa mewujudkan Indonesia Emas 2045. Sementara sejauh ini, sektor keuangan Indonesia masih didominasi oleh perbankan.

“Bukan berarti itu buruk, tapi itu tidak menggambarkan kebutuhan finansial yang semakin terdiversifikasi,” ujar Sri Mulyani. Selain itu, visi tersebut juga membutuhkan dukungan dari sejumlah aspek lain, seperti volume, diversitas instrumen keuangan, andil dari institusi pelaku usaha dan regulator, serta perlindungan konsumen. Pada sisi lain, Bendahara Negara juga melihat kecenderungan tren masyarakat kelas menengah yang masih terbatas dalam menetapkan instrumen investasi keuangan mereka.

Sisi regulasi keuangan Indonesia juga terbilang masih tertinggal. Pertimbangan-pertimbangan tersebut yang melandasi Pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Salah satu aspek yang diatur dalam UU P2SK adalah literasi keuangan yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai sektor keuangan. Menurut Menkeu, tingkat literasi perbankan di kalangan masyarakat Indonesia masih di bawah 50 persen, sementara literasi teknologi finansial atau financial technology (fintech) masih sekitar 10 persen.

Hal itu menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang belum benar-benar memahami berbagai produk di sektor keuangan. Terlebih, pandemi membuat perkembangan teknologi terakselerasi lebih cepat dan berpengaruh besar pada bidang keuangan. Untuk itu, dibutuhkan aturan yang bisa beradaptasi dengan kebutuhan zaman sekaligus mendorong Indonesia untuk mewujudkan visi emas 2045. “Jadi, indikatornya adalah kedalaman, instrumen, regulator, dan literasi dari masyarakatnya,” kata Menkeu.

antara