VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

VOInews.id- Sekretaris Jenderal Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) Kao Kim Hourn menyoroti pentingnya upaya berbagi informasi dan data intelijen untuk memerangi kejahatan siber, terutama kejahatan dalam perdagangan manusia yang melibatkan penyalahgunaan teknologi.

"Sudah waktunya kita mulai memerangi sisi kriminal dari teknologi ini," kata Kao Kim Hourn dalam wawancara khusus dengan ANTARA di Sekretariat ASEAN, Jakarta, Kamis. Ia mengakui bahwa teknologi memiliki banyak manfaat. Namun, di sisi lain teknologi juga dapat disalahgunakan untuk memperoleh keuntungan yang melibatkan aktivitas ilegal seperti perdagangan manusia yang semakin marak terjadi di negara-negara anggota ASEAN.

Oleh karena itu, ia menilai kejahatan siber semacam itu harus diperangi melalui kerja sama yang terpadu, terutama di antara lembaga penegak hukum yang ada di negara-negara anggota ASEAN. "Itulah yang harus kita lakukan untuk bergerak maju di lembaga penegak hukum dan di seluruh negara anggota ASEAN, khususnya kepolisian nasional negara tersebut," katanya. Dalam upaya tersebut, ia menilai perlu ada upaya untuk berbagi informasi, data intelijen, berbagi pandangan dan juga pengalaman di antara negara-negara anggota untuk benar-benar memerangi kejahatan tersebut.

"Kita harus bekerja bersama untuk mengatasi isu ini secara keseluruhan karena ini melibatkan masyarakat ASEAN secara keseluruhan. Oleh karena itu, kita harus benar-benar menangani isu ini sampai akhir," katanya. Melalui upaya yang terpadu tersebut, ia yakin kejahatan siber yang melibatkan perdagangan manusia ini akan dapat diatasi.

"Tentu saja kita dapat mengatasi tantangan ini, yang selama ini dihadapi oleh negara-negara ASEAN," katanya. Sementara itu, ia juga menekankan perlunya upaya untuk fokus mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh para korban kejahatan siber, terutama korban perdagangan manusia, melalui sistem dan upaya yang tepat. "Kita harus memastikan bahwa para korban ini mendapat penanganan yang tepat," katanya.

antara

VOInews.id- Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (Mentan SYL) meminta lebih banyak unit usaha untuk membuat sertifikasi nomor kontrol veteriner atau NKV sebagai bukti tertulis yang sah pada higienesanitasi kelayakan dasar jaminan keamanan pangan asal hewan.

“NKV yang dikeluarkan ini menjadi penting karena kita tidak membiarkan penyakit hewan datang dari segala penjuru. Jadi semua unit usaha harus memiliki sertifikat itu untuk menjamin kesehatan hewan yang dikonsumsi," kata Mentan SYL pada acara Puncak Peringatan Hari Keamanan Pangan Sedunia di Auditorium Kantor Pusat Kementan, Jakarta, Kamis. Mentan SYL menuturkan peringatan Hari Keamanan Pangan Sedunia harus diperingati sebagai upaya bersama dalam menjaga pangan Indonesia dari berbagai bahaya lain yang masuk ke dalam tubuh.

“Artinya pengawasan pangan harus betul-betul didukung oleh semua pihak, termasuk juga dari pemerintah daerah," ucapnya. Menurut dia, sejauh ini Indonesia merupakan negara besar yang berhasil mengendalikan berbagai penyakit. Di antaranya penyakit mulut dan kuku atau PMK serta penyakit dan virus lainnya yang menyebar di seluruh Indonesia.

"Sekarang seluruh dunia menghadapi serangan virus dan bakteri penyakit hewan. Alhamdulillah kolaborasi kita dengan berbagai pihak cukup efektif dan berhasil mengendalikan PKM," tutur dia. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan, Nasrullah mengatakan bahwa selama ini penanganan penyakit hewan terus dilakukan secara masif melalui upaya pengawasan dan pengecekan dari hulu ke hilir. "Kami berharap keamanan pangan yang kita lakukan bersama ini dapat meningkatkan pemahaman kita terhadap pangan yang sehat dan aman.

Jadi hari ini adalah momentum tepat untuk mempromosikan kondisi keamanan pangan yang ASUH (Aman Sehat dan Halal)," sebutnya.

antara

VOInews.id- Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyegel komoditas perikanan impor berupa ikan salem sebanyak 20 ton milik PT D di kawasan Batu Ampar, Batam, Kepulauan Riau, karena tidak sesuai peruntukan.

"Jadi ini bagian dari penegakan, kita berikan peringatan kepada ibu Ayen (pengelola, red.) karena ini ada ikan impor yang kita berikan izin memang khusus untuk para pemindang jadi tidak boleh ke pasar lokal," ujar Trenggono usai melakukan penyegelan ikan salem impor di Batam, Kamis. Dengan demikian, katanya, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah memberikan peringatan pertama kepada pelaku usaha, namun ke depan bila diketahui kembali melakukan pelanggaran, maka akan berpengaruh ke rekomendasi neraca perdagangan yang berimbas pada izin impor. Ikan salem impor yang berasal dari China ini, lanjutnya, akan melalui proses pengecekan lebih lanjut untuk menentukan penanganan selanjutnya.

Trenggono menyebut ada kebocoran distribusi ikan salem impor langsung masuk ke pasar lokal sehingga mengganggu permintaan ikan lokal asal Indonesia, seperti kembung dan ikan tangkap lainnya. Dalam kesempatan yang sama, Pengelola Keuangan PT. D, Ayen menuturkan ikan-ikan tersebut didapat dari importir Jakarta dengan iming-iming harga murah.

Ia mengaku tak tahu menahu bahwa ikan salem impor yang dijual seharga Rp20.000 per kilogram ini tak boleh langsung dijual ke konsumen. "Saya kan ditawari orang Jakarta, ya dia bilang salem. Ya kita beli karena murah," ungkapnya.

Adapun ikan salem impor hanya boleh dimanfaatkan untuk industri pemindangan. Hal ini sesuai dengan komitmen KKP berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam.

antara

VOInews.id- Presiden RI Joko Widodo menutup rangkaian agenda kunjungan kerja di Malaysia dengan menemui Raja Malaysia Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah di Istana Negara, Kuala Lumpur, Kamis sore. Presiden didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo disambut langsung oleh Yang di-Pertuan Agong dan Permaisuri Azizah Aminah Maimunah Iskandariah di Istana Negara sekira pukul 15.35 waktu setempat, demikian keterangan yang diterima di Jakarta.

Selepas berfoto bersama, Presiden Jokowi menandatangani buku tamu Istana Negara Kuala Lumpur. Selanjutnya, Presiden Jokowi dan Ibu Negara diajak untuk berfoto bersama dengan keluarga kerajaan sebelum melakukan pertemuan tertutup.

Pertemuan berlangsung sekira satu jam lamanya, sebelum Presiden Jokowi dan Ibu Negara berpamitan meninggalkan Istana Negara menuju Bandara Internasional Kuala Lumpur. Dari Bandara, Presiden Jokowi dan Ibu Negara dilepas oleh Menteri Luar Negeri Malaysia Dato Seri Diraja Zambry Abdul Kadir, Duta Besar RI untuk Malaysia Hermono, Atase Pertahanan RI di Malaysia Kolonel Kav. Guruh Prabowo Wirajati, serta Kuasa Usaha Ad Interim Malaysia untuk Indonesia Adlan Mohd Shaffieq.

Presiden bersama Ibu Negara dilaporkan telah tiba mendarat di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada Kamis malam. Kedatangan Presiden disambut oleh Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Pangdam Jaya Mayjen Mohamad Hasan, Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto, Pj. Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, Pangkoopsau Marsda TNI Bambang Gunarto, serta Danlanud Halim Perdanakusuma Marsma TNI Adrian Pangarapan Damanik.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menghabiskan sepanjang hari Kamis melakukan kunjungan kerja di Malaysia dengan beberapa agenda, termasuk melakukan kunjungan balasan kepada Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim.

Presiden Jokowi bersama PM Anwar Ibrahim melakukan pertemuan empat mata sebelum menyaksikan penandatanganan serta pertukaran dokumen sedikitnya enam nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) Indonesia-Malaysia.

Presiden Jokowi juga sempat meminta PM Anwar Ibrahim mendampinginya berkunjung ke Pasar Chow Kit di Kuala Lumpur, yang terletak di area dikenal sebagai "Little Jakarta" karena banyak WNI yang bekerja dan tinggal di sekitar sana.

antara