VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

VOInews.id-Sekretaris Jenderal (Sekjen) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres pada Senin (12/6) menyatakan dukungannya untuk membentuk badan pengawas kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) yang mirip dengan Badan Energi Atom Internasional (International Atomic Energy Agency/IAEA).

"Saya berniat membentuk badan penasihat tingkat tinggi untuk kecerdasan buatan guna mempersiapkan dengan serius berbagai jenis inisiatif yang dapat kami ambil ... Saya mendukung gagasan bahwa kita dapat memiliki badan kecerdasan buatan, yang menurut saya terinspirasi dari Badan Energi Atom Internasional saat ini," kata pejabat tertinggi PBB itu dalam sebuah konferensi pers di kantor pusat PBB di New York City.

Guterres menekankan perlunya mengatasi kerusakan signifikan yang disebabkan oleh berbagai platform digital yang dipenuhi dengan informasi yang keliru di samping kekhawatiran atas kemajuan kecerdasan buatan, mengusulkan kode etik internasional sebagai solusinya. Meski mengakui bahwa berbagai peringatan mengenai AI telah "memekakkan telinga", Guterres menegaskan bahwa peringatan tersebut tidak boleh mengalihkan perhatian dari kerusakan saat ini yang ditimbulkan oleh teknologi digital. "Peringatan tersebut tidak boleh mengalihkan perhatian kita dari kerusakan yang telah ditimbulkan teknologi digital terhadap dunia kita," ungkapnya.

Guterres menyoroti kerusakan global yang parah yang disebabkan oleh proliferasi kebencian dan kebohongan di ruang digital, dengan menuturkan bahwa "proliferasi kebencian dan kebohongan di ruang digital saat ini menyebabkan kerusakan global yang parah." Lebih lanjut Guterres menggarisbawahi bahwa "hal ini memicu konflik, kematian, dan kehancuran saat ini. Ini mengancam demokrasi dan hak asasi manusia saat ini.

" Ke depannya, Guterres mengungkap bahwa Kode Etik PBB untuk integritas informasi di platform digital sedang dikembangkan sebagai persiapan untuk "KTT Masa Depan" (Summit of the Future) PBB yang dijadwalkan berlangsung tahun depan. Guterres mengajukan beberapa proposal, termasuk menyerukan komitmen dari pemerintah, perusahaan teknologi, dan pemangku kepentingan lainnya untuk tidak menggunakan, mendukung, atau memperkuat disinformasi serta ujaran kebencian untuk tujuan apa pun; penerapan kebijakan dan sumber daya secara konsisten oleh platform digital di seluruh dunia, menyingkirkan standar ganda yang mengizinkan berkembangnya ujaran kebencian dan disinformasi di beberapa bahasa dan negara; komitmen dari platform-platform digital untuk memastikan bahwa semua produk mempertimbangkan keamanan, privasi, dan transparansi.

"Para pengiklan, yang sangat terlibat dalam monetisasi dan penyebaran konten yang merusak, harus bertanggung jawab atas dampak pengeluaran mereka," ujar Guterres. Lebih lanjut Sekjen PBB menekankan bahwa "disinformasi dan kebencian tidak boleh menghasilkan paparan maksimal dan keuntungan besar."

antara

VOInews.id- Bentrok kekerasan antara militer Sudan dan milisi Pasukan Dukungan Cepat (RSF) kembali terjadi di ibu kota Sudan, Khartoum, pada Selasa, kata sejumlah saksi mata. Mereka mengaku mendengar suara tembakan artileri dan senjata berat serta ringan di Kota Bahri di selatan ibu kota.

Pesawat militer juga terlihat mengudara di atas kota tersebut. "Pesawat militer membidik pasukan RSF yang berada di jalan-jalan dan di lingkungan perumahan," kata seorang saksi mata kepada kantor berita Anadolu. Belum ada pernyataan dari kedua pihak yang bertikai mengenai bentrokan tersebut. Pertempuran antara dua kelompok berseteru itu kembali terjadi Senin setelah gencatan senjata 24 jam yang dimediasi Amerika Serikat dan Arab Saudi berakhir.

Menurut tim medis, sekitar 1.000 orang tewas dan ribuan orang lainnya terluka dalam bentrok antara militer dan RSF yang terjadi sejak April. Kesepakatan gencatan senjata sebelumnya kerap dilanggar. Kedua pihak saling menuding melakukan pelanggaran.

Perbedaan pendapat antara pihak-pihak bertikai mengenai integrasi RSF ke dalam militer kian meruncing dalam beberapa bulan belakangan. Integrasi menjadi syarat utama dalam kesepakatan transisi Sudan dengan kelompok-kelompok politik.

Sudan tidak memiliki pemerintahan yang fungsional sejak 2021 setelah militer membubarkan pemerintahan peralihan Perdana Menteri Abdalla Hamdok dan menyatakan keadaan darurat. Langkah militer itu dikecam kekuatan-kekuatan politik di negara itu yang menyebut langkah itu sebagai "kudeta".

Masa peralihan Sudan yang dimulai Agustus 2019 setelah Presiden Omar Al Bashir dilengserkan, semula akan diakhiri dengan pemilu awal 2024. Baca juga: Parlemen desak Arab lebih aktif mengatasi krisis Sudan

Sumber: Anadolu

VOInews.id- Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)  mendesak junta Myanmar untuk membuka kembali akses untuk bantuan kemanusiaan ke wilayah-wilayah yang dilanda Topan Mocha. PBB menuding pihak berwenang di negara itu menghambat bantuan kemanusiaan yang penting bagi masyarakat setempat. “Kami mendesak Dewan Administrasi Negara (Myanmar) untuk mempertimbangkan lagi keputusan ini dan kembali ke persetujuan awal terhadap rencana distribusi bantuan dan transportasi,” kata juru bicara Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA), Jens Laerke, dalam pengarahan pers di Jenewa.

Sebulan setelah Mocha melanda Negara Bagian Rakhine di Myanmar, Dewan Administrasi Negara telah menangguhkan akses kemanusiaan. Keputusan itu melumpuhkan distribusi bantuan penting seperti makanan, air minum, peralatan berlindung, dan bantuan lain kepada masyarakat terdampak, kata Laerke.

Penutupan akses juga dinilai sebagai "kemunduran yang menghancurkan" terhadap lebih dari satu juta orang yang menjadi sasaran penerima bantuan di Rakhine. Laerke mengatakan bahwa sejak topan itu melanda pada 14 Mei, badan-badan bantuan telah menjangkau lebih banyak orang meski harus menggunakan otorisasi perjalanan terbatas, yang diberikan oleh junta.

Pada saat itu, hampir 110.000 orang mendapat tempat berlindung (shelter) dan bantuan lain, katanya, sedangkan bantuan makanan telah menjangkau hampir 300.000 orang di Rakhine saja. Namun, Dewan Administrasi Negara Myanmar malah mencabut keputusannya untuk membuka akses kemanusiaan, kata Laerke.

Distribusi bantuan dan transportasi bahkan telah dihentikan di Negara Bagian Chin. Penolakan akses itu "sulit untuk dipahami" dan kemungkinan dapat meningkatkan risiko kerawanan pangan dan penyakit bawaan air, kata Laerke, mengutip Kepala Perwakilan PBB dan Koordinator Kemanusiaan di Myanmar, Ramanathan Balakrishnan. Topan Mocha telah menghancurkan sebagian besar tempat penampungan sementara bagi para pengungsi di wilayah utara Myanmar. Curah hujan yang lebih tinggi diperkirakan akan terjadi dan dapat meningkatkan risiko banjir dan tanah longsor.

Sumber: Anadolu

VOInews.id- Wakil Presiden Ma’ruf Amin mendorong pembangunan Sukarno Memorial Library di dekat makam ahli hadis terkemuka, Imam Bukhari, di Uzbekistan. Hal itu disampaikannya saat melakukan kunjungan kehormatan ke Perdana Menteri Uzbekistan Abdulla Nigmatovich Aripov di Gedung Kabinet Menteri Uzbekistan di Tashkent, Uzbekistan.

“Saya juga sampaikan tadi supaya dibangun semacam Sukarno Memorial Library di tempat makam (Imam Bukhari),” kata Ma'ruf dalam keterangannya kepada wartawan, Selasa malam. Dia mengusulkan Sukarno Memorial Library dibangun di dekat makam Imam Bukhari lantaran makam ahli hadis itu ditemukan berkat jasa Sukarno di era Uni Soviet.

Kala itu Uzbekistan masih menjadi bagian dari Uni Soviet dan Bung Karno meminta pemimpin Uni Soviet Nikita Krushchev untuk mencari makam Imam Bukhari yang diyakini berada di Uni Soviet. Setelah melakukan pencarian, akhirnya makam itu ditemukan di wilayah Samarkand, yang kini merupakan salah satu kota di Uzbekistan, setelah Uni Soviet pecah. Wapres mengatakan Bung Karno juga mendorong agar makam Imam Bukhari dibangun dengan mewah sebagai tempat berziarah.

Dia berharap Sukarno Memorial Library bisa dibangun di sana untuk mengenang jasa Bung Karno sebagai pengusul pembangunan makam Imam Bukhari. “Mudah-mudahan itu bisa terlaksana,” ujarnya. Menurut Ma'ruf, pembangunan Sukarno Memorial Library itu sudah dibicarakan para menteri pariwisata kedua negara.

“Tadi saya sampaikan kepada Perdana Menteri (Abdulla) dan saya harap bisa direalisasikan. Nanti kita teruskan supaya itu dibentuk dan itu penting, sejarah dan juga kebanggaan buat kita, tapi juga kebanggaan buat mereka (Uzbekistan),” katanya. Dia menambahkan bahwa pembangunan itu dapat mempererat hubungan kedua negara yang telah terjalin sejak 65 tahun lalu.

antara