VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

VOInews.id-Presiden Joko Widodo tidak mengadakan gelar griya pada Lebaran 2023 dan mempersilakan para pejabat negara untuk berkumpul dengan keluarga besarnya.

"Ini kita kan sudah tiga tahun tidak buka puasa bersama, tidak open house. Saya memberikan keleluasaan untuk semuanya bisa berjumpa dengan keluarga besarnya, bisa berjumpa dengan sahabat-sahabatnya, tetangga-tetangganya," kata Jokowi di Depok, Jawa Barat, Kamis.

Presiden Jokowi dan Ibu Negara Iriana terakhir kali melakukan gelar griya pada Idul Fitri 1440 Hijriah atau Lebaran 2019 di Istana Negara, Jakarta.

Saat itu, kegiatan silaturahmi dengan masyarakat dan pejabat negara dimulai sejak pagi hingga siang. Namun, acara serupa tak lagi dilakukan sejak pandemi COVID-19 melanda pada 2020.

antara

VOInews.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI berencana merevisi Peraturan KPU (PKPU) Nomor 33 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Pemilu).

"Untuk peraturan KPU tentang kampanye di Pemilu Tahun 2024, kemungkinan tidak akan diganti baru, tetapi rencananya dilakukan sejumlah revisi," ujar anggota KPU RI August Mellaz dalam diskusi media bertajuk "Urgensi Pengaturan Kampanye di Media Sosial dan Literasi Digital pada Pemilu 2024" di Media Center KPU RI, Jakarta, Kamis.

Mellaz menambahkan sejumlah hal yang akan diatur dalam revisi PKPU tersebut, di antaranya, iklan kampanye dan peraturan kampanye di media sosial.

"Yang jelas (yang diatur dalam direvisi), iklan kampanye di media sosial. Tentu, ini kan konteksnya selalu dibiayai oleh calon peserta pemilu. Lalu, peraturan kampanye peserta pemilu," ujar dia.

Berikutnya, tambah dia, KPU juga berencana mengatur definisi media sosial dalam revisi PKPU tersebut.

antara

VOInews.id

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) membagikan bantuan kepada masyarakat dan para pedagang, sekaligus meninjau harga kebutuhan pokok, di Pasar Tugu Palsigunung, Cimanggis, Depok, Jawa Barat, Kamis.

Berdasarkan siaran pers Sekretariat Presiden diterima di Jakarta,  salah seorang pedagang di Pasar Tugu, Kurnaesih, mengaku sangat senang mendapatkan bantuan dari Presiden Jokowi. Ia akan menggunakan bantuan tersebut untuk menambah barang dagangannya.

"Alhamdulillah dapat amplop ‘THR’. Insyaa allah buat nambah dagangan. Bapak terima kasih banyak ya buat ‘THR’-nya, semoga berkah ya," kata Kurnaesih.

Selain Kurnaesih, pedagang cabai bernama Kinan, juga turut mendapatkan bantuan dari Presiden Jokowi. Ia mengaku akan menggunakan bantuan tersebut untuk keperluan hari raya dan pulang ke kampung halamannya.

"(Untuk) mudik ke Pandeglang," kata Kinan.

Riko, yang juga pedagang di Pasar Tugu, mengatakan akan menggunakan bantuan dari Presiden untuk berbagi dengan para karyawannya. Dia pun menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Jokowi.

antara

VOInews.id- Misi PBB di Afghanistan (UNAMA) mengeluarkan tinjauan terhadap operasinya dan meminta semua staf Afghanistan untuk tidak datang bekerja setidaknya sampai Mei mendatang. Keputusan itu disampaikan UNAMA melalui sebuah pernyataan pada Selasa, setelah pemerintahan Taliban melarang staf perempuan mereka untuk bekerja. PBB pekan lalu mengatakan bahwa Taliban, yang mengambil alih kekuasaan pada 2021, telah menyampaikan bahwa perempuan Afghanistan tidak akan diizinkan bekerja untuk organisasi dunia tersebut.

Pejabat Taliban belum mengomentari perintah tersebut. "Melalui larangan ini, otoritas de facto Taliban berusaha memaksa PBB untuk membuat pilihan yang mengkhawatirkan antara tetap memberikan dukungan bagi rakyat Afghanistan, dengan berpegang teguh pada norma dan prinsip yang harus kita junjung tinggi," kata UNAMA.

Menurut PBB, penerapan perintah tersebut akan menyebabkan organisasi dunia itu dapat melanggar aturan dalam piagamnya. UNAMA telah meminta sekitar 3.000 staf, perempuan dan laki-laki, untuk tetap berada di rumah sampai 5 Mei seraya pihaknya melakukan "konsultasi yang diperlukan", melakukan penyesuaian yang diperlukan untuk operasi mereka, serta mempercepat rencana darurat.

Pembatasan terhadap pekerja perempuan PBB, yang diterapkan setelah larangan terhadap sebagian besar pekerja perempuan LSM pada Desember, menuai kecaman keras internasional. Sejumlah pejabat mengaku khawatir para donor akan menarik dukungan program bantuan kemanusiaan untuk Afghanistan, padahal program itu merupakan yang terbesar di dunia.

Mereka juga menyatakan bahwa menerapkan sejumlah program dan menjangkau kalangan perempuan di negara konservatif tanpa adanya pekerja perempuan, merupakan hal yang mustahil dilakukan.

Kelompok Taliban telah memberlakukan sederet pembatasan akses perempuan ke pekerjaan, pendidikan dan kehidupan masyarakat. Pejabat Taliban mengaku telah menghormati hak-hak perempuan sesuai dengan penafsiran mereka yang ketat terhadap hukum Islam. Sumber: Reuters