VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

VOInews.id- Pemerintah menyelamatkan 542 warga negara Indonesia (WNI) pada tahap pertama evakuasi dari Sudan, yang dilanda konflik militer sejak 15 April lalu. “Sebanyak 542 WNI sedang dalam perjalanan dari Port Sudan menuju Jeddah, Arab Saudi,” kata Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kementerian Luar Negeri Judha Nugraha melalui pesan singkatnya, Selasa.

Ia mengemukakan, Jeddah akan menjadi tempat singgah para WNI yang dievakuasi dari Sudan sebelum mereka diterbangkan ke Tanah Air. Jumlah WNI yang dievakuasi pada tahap pertama diketahui bertambah dari 538 orang, menurut angka yang diumumkan Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi pada Senin (24/4), menjadi 542 orang.

Judha menjelaskan bahwa tambahan angka tersebut adalah mahasiswa Indonesia yang bergabung dengan tim KBRI Khartoum dan WNI evakuasi lainnya di Port Sudan melalui jalur lain. “Sementara itu evakuasi tahap kedua sedang dilaksanakan dari Khartoum ke Port Sudan,” ujar dia.

Penyelamatan WNI dari Sudan disebut Menlu Retno tidak mudah, karena dilakukan di tengah pertempuran yang masih terus berlangsung antara militer Sudan (SAF) dan paramiliter Pasukan Dukungan Cepat (RSF). Mengingat situasi di lapangan yang sangat cepat berubah dan adanya pembatasan bahan bakar bagi kendaraan pengangkut para warga negara asing yang dievakuasi, maka Indonesia tidak bisa mengevakuasi seluruh WNI dalam sekali jalan.

Dalam evakuasi tahap kedua, pemerintah berencana mengevakuasi 298 WNI, meskipun mungkin jumlahnya akan bertambah setelah Menlu RI mengimbau WNI lainnya untuk segera melapor diri ke KBRI untuk juga dievakuasi dari Sudan. Berdasarkan data KBRI Khartoum, tercatat 1.209 WNI yang tinggal di Sudan. Sebagian besar dari mereka adalah pelajar dan mahasiswa yang berdomisili di Ibu Kota Khartoum. Keberadaan dan keselamatan para WNI di Sudan menjadi perhatian karena Khartoum dan wilayah sekitarnya adalah titik utama pertempuran mematikan antara SAF dan RSF.

VOInews.id- Pemerintah mencatat adanya penurunan angka kejadian kecelakaan selama harus mudik 2023, jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Menko PMK Muhadjir Effendy berharap agar penyelenggaraan yang lancar juga dapat terjadi di arus balik 2023. (Aria Cindyara/Rio Feisal/Denno Ramdha Asmara/Farah Khadija)

VOInews.id- Deputi Bidang Protokol, Pers dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin menjelaskan imbauan Presiden Joko Widodo tentang memperpanjang cuti lebaran tetap harus diajukan Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai prosedur di instansi masing-masing. "Dalam imbauan nya Presiden menyebutkan: 'bahwa yang teknis nya dapat diatur oleh instansi/perusahaan masing-masing, seperti bentuk cuti tambahan atau bentuk cuti lainnya'.

Jadi bisa perpanjang cuti, WFH dari kampung halaman (WFA/work from anywhere), atau bisa izin atasan," ujar Bey dalam keterangan tertulis kepada wartawan di Jakarta, Selasa. Bey mengatakan sebagaimana disampaikan Presiden, imbauan perpanjangan cuti lebaran berlaku bagi ASN, TNI/Polri, dan pegawai swasta dan tetap harus berkoordinasi dengan atasan atau bagian SDM di instansi masing-masing.

"Prosedur izin, cuti, WFH, maupun WFA tetap harus dijalankan. Sejak pandemi kan kita terbiasa dengan WFH, bagaimana absen secara online, bekerja berdasarkan kinerja, dan sebagainya. Tapi kalau berada di Jakarta, ya masuk, enggak perlu perpanjang cuti," tuturnya.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Presiden Jokowi mengimbau Aparatur Sipil Negara, TNI/Polri maupun pegawai swasta yang melakukan mudik ke kampung halaman untuk menghindari puncak arus balik yang diperkirakan terjadi tanggal 24 dan 25 April.

2023, guna mencegah penumpukan kendaraan. Presiden mengimbau ASN, TNI/Polri dan pegawai swasta menunda perjalanan kembali ke kota setelah tanggal 26 April 2023, dengan memperpanjang cuti lebaran.

antara

VOInews.id- Para wakil negara-negara Uni Eropa akan membahas larangan impor makanan dan gandum Ukraina yang diberlakukan Polandia dan Hungaria, kata penjabat senior Uni Eropa pada Senin. Pejabat Eropa yang meminta namanya tak disebutkan itu menyebutkan bahwa harga dan permintaan global yang rendah menyebabkan stok yang melimpah itu hanya disimpan, bukan dijual.

Kelebihan stok menjadi masalah politik bagi Partai Hukum dan Keadila (PiS) Polandia selama tahun politik seperti sekarang. "Kamu meminta Polandia dan Hungaria memberikan penjelasan, dan bakal akan tanggapan dari Komisi Eropa," kata pejabat itu.

Masalah ini sudah diangkat dalam pertemuan para pemimpin Uni Eropa, termasuk Slovakia dan Rumania. "Ada satu masalah, dan kami harap Komisi Eropa mengajukan proposal soal ini. Kita lihat apa yang bisa kita lakukan dalam pekan-pekan dan bulan-bulan ke depan." Menteri pertanian Ukraina mengatakan pemerintahnya ingin membuka kembali transit makanan dan gandum via Polandia sebagai langkah pertama dalam perbincangan di Warsawa.

antara