VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

VOInews.id- Pemerintah Rusia pada Selasa mengatakan bahwa peluang untuk memperpanjang kesepakatan biji-bijian Laut Hitam semakin tipis dan meski pembicaraan terus dilakukan, hasilnya nihil. Kremlin--sebutan bagi pemerintah Rusia--telah berulang kali mengisyaratkan akan mengakhiri kesepakatan tersebut pada 18 Mei jika tuntutan mereka tentang pelonggaran pembatasan ekspor hasil pertaniannya tidak dipenuhi. Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan kepada wartawan pada Selasa bahwa bagian dari kesepakatan tentang kepentingan Rusia tidak dipenuhi, tetapi dialog terus berlanjut.

"Posisi Rusia sudah jelas, kesepakatan tersebut diperpanjang selama dua bulan. Ketentuan mengenai sektor pertanian Rusia dalam kesepakatan itu tidak dipenuhi," katanya. Peskov juga mengatakan dirinya tidak dapat menjelaskan format, waktu dan tempat negosiasi dilanjutkan setelah seorang sumber di Ukraina mengatakan kepada Reuters bahwa pihak-pihak yang terkait dengan kesepakatan itu akan bertemu pada Rabu. "Komunikasi terus dilakukan, tetapi sejauh ini belum membuahkan hasil," katanya.

Selain permintaan mengenai ekspor hasil pertanian, Rusia juga mengatakan pihaknya menginginkan bank pertanian yang dikelola negara, Rosselkhozbank, dihubungkan kembali dengan sistem pembayaran global SWIFT. Moskow juga meminta agar pipa amonia Togliatti-Odessa dioperasikan kembali. Sementara itu, negara-negara Barat mengatakan sanksi mereka terhadap Moskow tidak secara spesifik menargetkan sektor pertanian Rusia. Namun, Moskow mengatakan ekspor pertaniannya telah terdampak oleh pembatasan bank serta sanksi-sanksi lain di bidang logistik dan asuransi. Kesepakatan Laut Hitam ditandatangani PBB, Turki, Rusia, dan Ukraina di Istanbul, Turki, pada 22 Juli 2022.

Perjanjian itu menciptakan prosedur untuk melanjutkan ekspor biji-bijian dari pelabuhan-pelabuhan Ukraina di Laut Hitam dengan aman guna mengatasi krisis pangan global. Ekspor hasil pertanian Ukraina dan Rusia sempat terhenti akibat perang antar kedua negara sejak Februari 2022. Inisiatif itu diperpanjang selama 120 hari pada November 2022, dan diperpanjang lagi selama 60 hari pada Maret 2023.

Sumber: Reuters

VOInews.id- Kremlin, sebutan pemerintah Rusia, pada Selasa mengatakan bahwa keterlibatan Jerman dalam konflik Ukraina makin meningkat setiap harinya. Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan bahwa Berlin tidak dapat memastikan jika senjata yang dipasok ke Ukraina tidak akan digunakan untuk menyerang wilayah Rusia.

Menurut Peskov, senjata-senjata yang dipasok Jerman telah digunakan di wilayah Donbas, yang diklaim sebagai wilayah Rusia, tetapi ditentang oleh Ukraina dan Barat. Kanselir Jerman Olaf Scholz pada Senin mengatakan bahwa Jerman, seperti negara-negara anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) lainnya, tak mengizinkan Ukraina menggunakan senjata yang dikirim Jerman untuk menyerang wilayah Rusia. Namun, Peskov mengatakan kepada wartawan bahwa Jerman tidak dapat memastikan itu.

"Pertama, Jerman tidak punya cara untuk memastikan itu. Kedua, senjata-senjata yang dipasok Jerman ke rezim Kiev telah menyerang teritori Rusia karena Donbas adalah wilayah Rusia," ujar dia. Dia mengatakan keterlibatan langsung dan tidak langsung Jerman dalam konflik Ukraina makin meningkat.

Oleh karena itu, dia meminta Kanselir Jerman untuk bertindak. Dua wilayah di Ukraina timur yang secara kolektif dikenal sebagai Donbas telah menjadi pusat pertempuran antara Ukraina dan Rusia sejak 2014. Rusia secara sepihak menganeksasi Donbas pada tahun lalu bersama dengan dua wilayah Ukraina lainnya, tetapi tidak sepenuhnya mengendalikan wilayah-wilayah tersebut.

Sumber: Reuters

VOInews.id- Anggota DPR RI Mochamad Hasbi Asyidiki Jayabaya menyatakan Rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak (RUU KIA) yang masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2023 untuk melindungi perempuan dan anak dari kasus kekerasan seksual, pencabulan hingga pelecehan.

"Kami melihat RUU KIA itu dapat melindungi perempuan dan anak agar kehidupan mereka menjadi lebih baik," katanya dalam keterangan di Lebak, Banten, Senin. RUU KIA, kata dia, nantinya mengatur poin-poin secara mendalam tentang perempuan dan anak, baik pekerja buruh, pekerja perkantoran, dan aparatur sipil negara (ASN).

Ia mengatakan bagaimana caranya para pekerja yang berperan sebagai ibu bisa memberikan pendidikan terhadap anak agar bisa tumbuh kembang dan dewasa lebih mandiri, serta tak alami kekerasan seksual.

"Berdasarkan data antara 58 sampai 68 persen anak mengalami kekerasan seksual, pelecehan, dan pencabulan. Ironisnya, korban tidak melapor kepada aparat kepolisian setempat untuk diproses secara hukum," paparnya. Oleh karena itu, kata dia, RUU KIA sangat penting untuk melindungi perempuan dan anak agar terwujud kemandirian dan ketahanan keluarga yang harmonis sehingga tercipta ibu dan anak yang sehat dan sejahtera.

"Kami berharap RUU KIA itu menjadi UU sehingga dapat menjadi ajang membentuk keluarga harmonis dan dipastikan melahirkan anak berkualitas untuk masa depan mereka," katanya. Menurut dia, Kementerian Sosial dan Kementerian PPPA telah membuka pengaduan secara "online" agar perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan dapat melapor ke aparat kepolisian. Para korban, katanya, harus berani dan tidak takut karena kini sudah ada media sosial dan bisa menghubungi kepada pihak berwenang untuk melaporkan kasus tersebut agar bisa diproses hukum.

Saat ini, kata dia, sangat mudah untuk melaporkan jika terjadi kekerasan terhadap perempuan dan anak. "Saya sebagai anggota legislatif mendorong setiap sebulan sekali ada pertemuan silaturahim di desa agar korban kekerasan terhadap perempuan dan anak bisa melaporkan," kata Hasbi.

antara

VOInews.id-Kepala Staf Kepresidenan RI, Moeldoko mengajak media untuk menonjolkan posisi Indonesia dalam Keketuaan ASEAN dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-42 ASEAN di Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur.

"Saya berpesan, saya mohon dengan sangat positioning Indonesia di Keketuaan Indonesia ini karena media memegang peran sentral dalam sukseskan acara ini," kata Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko pada acara Media Gathering Persiapan KTT ke-42 ASEAN di Hotel Jayakarta Labuan Bajo, Manggarai Barat, Selasa malam. Terkait tema Keketuaan ASEAN tahun 2023 yakni Episentrum Pertumbuhan ASEAN, Moeldoko meminta agar media menonjolkan posisi Indonesia dalam pertumbuhan ASEAN tersebut.

Posisi Indonesia tersebut, kata Meoldoko, dapat didistribusikan dalam pemberitaan KTT ke-42 ASEAN karena media memegang peran sentral itu. Moeldoko ingin media dioptimalkan dalam pemberitaan agar penyelenggaraan kegiatan internasional di Labuan Bajo ini tidak terkesan sepi.

"Jangan ada kesan pemerintah sudah keluarkan sejumlah anggara, tapi apa hasilnya," ungkap Moeldoko. Moeldoko menginginkan peran media sungguh-sungguh melengkapi apa yang telah terjadi dalam kegiatan tersebut karena media memegang peran sentral dalam menyambungkan antara materi dan substansi KTT dengan masyarakat, baik lokal, nasional, ASEAN, dan global. "Jangan sampai, apa ini beritanya, apa itu KTT ASEAN, sepi banget," ujarnya.

Pada kesempatan itu Moeldoko mengajak para jurnalis untuk mengkomunikasikan segala persoalan dan hambatan yang terjadi selama melakukan tugas-tugas peliputan. "Kalau ada kekurangan, pasti, nanti teman teman media ada persoalan dengan tugas tugas, cukup komunikasi dengan saya dan Menkominfo," katanya.

Selain dihadiri oleh Moeldoko, Kegiatan Media Gathering Persiapan KTT ke-42 ASEAN di Labuan Bajo juga dihadiri oleh Menteri Kominfo Johnny G Plate dan Sekretaris Kemenparekraf Ni Wayan Giri Adnyani. Diskusi dalam acara itu dipandu oleh Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo, Usman Kansong.

antara