VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

(voinews.id)- Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres mengatakan bahwa demokrasi mengalami kemunduran dan perlu dibela serta diperkuat. Hal tersebut dikatakan oleh Guterres saat memberikan pesan melalui rekaman video di pembukaan Bali Democracy Forum ke-15 di Nusa Dua, Bali, Kamis. “Pada masa di mana ada gejolak, ketegangan, dan kekacauan, perpecahan kian melebar dan orang-orang tersakiti. Demokrasi mengalami kemunduran dan sipil menyempit.

Kita berkewajiban untuk bertindak. Kita harus membela dan memperkuat demokrasi,” kata Guterres. Ia juga menyoroti pentingnya mempromosikan aturan hukum dan sifat universal dari semua jenis hak dasar manusia, termasuk dari segi ekonomi, sosial, politik, sipil, dan kebudayaan.

“Kita harus memegang teguh prinsip demokratis terkait inklusivitas dan dialog, yang menjadi tumpuan dari kontrak sosial yang diperbaharui dan kunci dari perdamaian yang bertahan lama, stabilitas, dan pembangunan berkelanjutan,” paparnya. Dalam pesan tersebut, dia juga menyerukan bahwa ketimpangan dan ketidakadilan di berbagai lini perlu ditangani.

“Solidaritas global diperlukan untuk memastikan bahwa semua orang, di manapun, dapat memiliki sumber-sumber dan dukungan yang diperlukan untuk berinvestasi terhadap masyarakat dan masa depan mereka,” tambah Guterres. Lebih lanjut, ia pun menyampaikan apresiasi terhadap Pemerintah Indonesia atas penyelenggaraan Bali Democracy Forum.

Event Bali Democracy Forum yang ke-15 berlangsung di Nusa Dua, Bali pada Kamis, dengan dihadiri oleh 323 peserta dari 112 negara dan lima organisasi internasional, dan 52 di antaranya hadir secara virtual. BDF 2022 mengambil tema ‘Democracy in a Changing World: Leadership and Solidarity’, yang dianggap relevan dengan situasi dunia yang tengah menghadapi berbagai tantangan.

antara

(voinews.id)- Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi mengatakan bahwa demokrasi akan menjadi hal yang dapat membantu Indonesia dalam menghadapi tantangan pada tahun 2023 mendatang. Hal itu disampaikan Retno dalam konferensi pers yang digelar usai ia membuka pertemuan Bali Democracy Forum (BDF) yang ke-15 di Nusa Dua, Bali, Kamis.

“Dengan demokrasi kebebasan berekspresi, menyampaikan aspirasi, juga dijamin dan ruang dialog serta pembuatan keputusan yang efektif juga dimungkinkan, karena adanya ‘check and balances’,” ujar Retno. Dia mengutip data dari Asian Development Bank, di mana proyeksi pertumbuhan ekonomi untuk tahun ini telah dipangkas dari 5,2 persen menjadi 4,3 persen, sementara untuk tahun depan dari 5,3 menjadi 4,9 persen pada tahun 2023.

Retno menyebut hal tersebut menjadi tantangan yang cukup besar untuk tahun 2023. Dalam pidato kuncinya saat membuka BDF 2022, dia memaparkan bahwa di tengah situasi yang sulit, situasi ekonomi Indonesia di kwartal III relatif baik yakni di angka 5,72 persen dan di tahun 2023 proyeksinya tumbuh sebesar 5 persen.

“Namun demikian, sekali lagi, ini bukan menjadikan kita kemudian menjadi terlena. Kita tetap harus ‘alert’ karena kita paham bahwa dampak pandemi masih dirasakan oleh rakyat,” tambahnya. Mengutip data dari BPS, dia mengatakan bahwa sebanyak 4,15 juta pekerja produktif pun masih terdampak oleh pandemi, sehingga prinsip solidaritas sangat penting dalam mendorong pemulihan yang inklusif. Dalam pemulihan ekonomi, tak boleh ada pihak manapun yang tertinggal.

Pemerintah Indonesia pun berupaya untuk menjangkau warga yang paling terdampak oleh pandemi serta memperkuat program perlindungan sosial. “Dan meskipun tidak mudah, namun demokrasi telah membantu kita mengatasi pandemi secara lebih baik,” kata Retno.

Ia pun menekankan bahwa demokrasi harus menjadi sebuah sistem yang membuahkan hasil dan manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh rakyat. Event Bali Democracy Forum yang ke-15 berlangsung di Nusa Dua, Bali pada Kamis, dengan dihadiri oleh 323 peserta dari 112 negara dan lima organisasi internasional, dan 52 di antaranya hadir secara virtual. BDF 2022 mengambil tema ‘Democracy in a Changing World: Leadership and Solidarity’, yang dianggap relevan dengan situasi dunia yang tengah menghadapi berbagai tantangan.

antara

antara

(voinews.id)- Amerika Serikat mengucapkan selamat kepada pemerintah Indonesia atas keberhasilannya dalam menggelar KTT G20 tahun ini yang berlangsung di Bali pada November.

"Saya ingin mengucapkan selamat kepada pemerintah Indonesia atas tahun G20 yang bersejarah dan (berjalan) sukses," kata Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia Sung Y. Kim di Kedutaan Besar AS di Jakarta, Rabu.

Dubes mengatakan bahwa dengan pencapaian yang begitu banyak di panggung global, jelas tahun tuan rumah KTT G20 di Indonesia adalah sebuah kemenangan. Dubes turut memuji Presidensi G20 Indonesia dalam memperkuat arsitektur kesehatan global, termasuk peluncuran Dana Pandemi, yang akan menciptakan dunia yang lebih sehat dan lebih aman.

Amerika Serikat, katanya, dengan bangga menjanjikan 450 juta dolar AS (sekitar Rp7 triliun) untuk membantu menutup kesenjangan global dalam pembiayaan kesiapsiagaan menghadapi pandemi. Pada acara Kemitraan untuk Infrastruktur dan Investasi Global di Bali pada 15 November, katanya, Presiden AS Joe Biden dan Presiden Joko Widodo menunjukkan kepada dunia tentang bagaimana warga masyarakat akan pulih bersama dan pulih lebih kuat.

"Menjadi tuan rumah acara internasional besar seperti G20 selama pandemi tidaklah mudah. Semua pujian ditujukan untuk Indonesia karena telah membuat keputusan kesehatan masyarakat yang cerdas dan menghormati kebutuhan serta hak warganya sekaligus mengelola peletakan dasar yang kokoh untuk pemulihan ekonomi," katanya. Presidensi G20 Indonesia telah mengadopsi Deklarasi Pemimpin G20 Bali. Indonesia juga telah menyerahkan tongkat estafet kepada India sebagai Presidensi G20 selanjutnya.

antara

(voinews.id)-Indonesia dan Ekuador pada tahun 2023 akan menindaklanjuti sejumlah kesepakatan yang telah disepakati kedua negara. Hal itu disampaikan Duta Besar Republik Ekuador untuk Indonesia, Santiago Chávez dalam wawancara khusus bersama RRI Voice of Indonesia, Senin (5/12) di Jakarta.

Pada 27 Mei 2022, Indonesia dan Ekuador menandatangani kerja sama penanganan risiko bencana di Bali oleh Kepala BNPB RI Suharyanto dan Kepala Badan Penanganan Bencana Ekuador (SNGRE) Christian Torres.
Menurut Santiago Chávez, kerja sama bidang penanganan risiko bencana menjadi salah satu poin kerja sama yang akan ditindak lanjuti di tahun depan.

“Pada tahun 2022, kedua institusi yang bertanggung jawab atas manajemen risiko, baik di Ekuador dan Indonesia telah mencapai kesepakatan dan telah menandatangani nota kesepakatan untuk bekerja sama dalam hal manajemen risiko”
“Jadi, pada tahun 2023 mendatang, kedua negara akan mengembangkan nota kesepahaman tersebut dengan membahas poin-poin spesifik yang dapat diaplikasikan, terutama dalam hal pertukaran pengalaman, pengembangan kapasitas, penggunaan teknologi yang benar-benar dapat saling membantu satu sama lain”, jelas Santiago Chávez.

Selain penanganan bencana, Indonesia dan Ekuador juga akan menindaklanjuti kerja sama bidang penanggulangan perdagangan obat-obatan terlarang.
Santiago Chavez mengatakan, kedua negara telah menandatangani kerja sama ini pada 25 Mei 2022.
“Kami juga mengupayakan kerja sama dalam perang melawan narkoba dan jaringan transnasional yang terkait dalam bidang narkoba”, imbuhnya.
Santiago Chavez menambahkan, baik Indonesia maupun Ecuador memiliki kesamaan dalam banyak hal. Oleh karena itu menurutnya, banyak potensi kerja sama yang dapat dilakukan dan dikembangkan. (Borgias)

voinews.id