VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

(voinews.id)Sekretaris Jenderal (Sekjen) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres melihat adanya ujian yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap multilateralisme pada Sidang Majelis Umum PBB mendatang.

"Sidang mendatang akan terus menguji sistem multilateral seperti belum pernah terjadi sebelumnya. Dan itu akan terus menguji kohesi dan kepercayaan di kalangan negara-negara anggota," katanya dalam rapat pleno penutupan Sidang Majelis Umum ke-76.

Acara tahunan Sidang Majelis Umum PBB ke-77 dijadwalkan dibuka pada Selasa (13/9). "Jalan ke depan akan menantang dan tidak dapat diprediksi. Tetapi dengan menggunakan instrumen pertukaran kita, yaitu diplomasi, negosiasi, dan kompromi, kita dapat terus mendukung masyarakat dan komunitas di seluruh dunia.

Kita dapat membuka jalan menuju masa depan yang lebih baik dan lebih damai bagi semua orang. Dan kita dapat memperbarui kepercayaan pada PBB dan sistem multilateral, yang masih menjadi harapan terbaik umat manusia," ujar sang sekjen.

Guterres menyampaikan terima kasih kepada Abdulla Shahid dari Maladewa, yang menjabat sebagai presiden Sidang Majelis Umum PBB ke-76, atas visi dan kepemimpinannya. "Dengan keterampilan yang luar biasa, dia memimpin majelis ini selama masa-masa yang belum pernah terjadi sebelumnya ini, membawa visi baru untuk isu-isu seperti kesetaraan gender, aksi iklim, dan perspektif unik negara-negara pulau kecil," tutur Guterres.

Guterres juga menyoroti konflik-konflik keji yang membahayakan jutaan nyawa manusia, memperdalam jurang kemiskinan dan ketidaksetaraan yang terus menghambat pemulihan dan pembangunan, sistem keuangan global yang merosot secara moral yang mendera negara-negara berkembang dan menghalangi jalan mereka menuju pemulihan berkelanjutan, serta darurat iklim yang secara harfiah sedang "membakar planet kita."

Sidang Majelis Umum PBB ke-76 diwarnai dengan serangkaian tantangan yang semakin dalam, di antaranya kenaikan harga-harga, menurunnya daya beli, meningkatnya kerawanan pangan, dan bayang-bayang resesi global yang semakin besar, pandemi global yang sulit dikalahkan, dan munculnya kedaruratan kesehatan lain dalam wabah cacar monyet, serta gelombang panas, badai, banjir, dan bencana alam mematikan lainnya.

antara

(voinews.id)- Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyebut pemerintah pusat akan memberikan insentif berupa dana senilai Rp10 miliar bagi pemerintah daerah (pemda) yang dapat mengendalikan inflasi.

"Kita akan melihat kemungkinan memberikan sekitar Rp10 miliar bagi masing-masing daerah yang mampu bisa menurunkan (inflasi), top 10 paling rendah, top 10 di provinsi, kabupaten, dan kota," kata Menkeu Sri Mulyani di lingkungan istana kepresidenan Jakarta, Selasa.

Presiden Jokowi memerintahkan para kepala daerah menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk menahan laju inflasi akibat penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM).

Caranya adalah dengan menggunakan 2 persen dari Dana Transfer Umum (DTU) artinya Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) untuk penanggulangan dampak inflasi karena kenaikan harga BBM. "Kita menggunakan Dana Insentif Daerah (DID), dimana kita gunakan insentif untuk daerah yang bisa tangani inflasinya.

Nanti kita akan gunakan data BPS dan kemampuan untuk menstabilkan harga. Dari seluruh daerah kan BPS tiap bulan mengeluarkan inflasi di daerah masing-masing.

Nanti kita beri insentif yang bisa mengendalikan dan untuk pemda yang inflasinya lebih rendah dari level nasional," ungkap Sri Mulyani. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sendiri sudah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun 2022, yang mewajibkan pemda untuk menyalurkan 2 persen dari Dana Transfer Umum (DTU) untuk bantuan sosial.

antara

(voinews.id)- Menteri Sosial Tri Rismaharini menegaskan Kementerian Sosial terus melakukan pembaruan data penerima bantuan sosial (bansos) agar segala jenis bansos, termasuk Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak (BLT BBM ) tepat sasaran.

"Agar bansos itu tepat salur, tepat sasaran, yang kami lakukan adalah perbaikan data itu sendiri," kata Mensos Risma dalam keterangan tertulis diterima di Jakarta, Selasa.

Mensos Risma menghadiri undangan dialog terbuka yang diadakan Kelompok Cipayung Plus bertema Kenaikan Harga BBM Kepentingan Siapa? Masalah atau Solusi? di Menteng Jakarta Pusat.

Dialog terbuka itu diawali dengan pemaparan pandangan dari sebelas mahasiswa selaku ketua umum masing-masing organisasi, yang menyampaikan pandangan mereka terhadap kenaikan harga BBM dan penerima BLT-nya.

Pandangan itu lantas ditanggapi oleh tiga penanggap yang diundang, salah satunya Mensos Risma. Mensos mengatakan saat ini, pihaknya bersama jajarannya melakukan pemutakhiran data setiap bulan. Setiap bulan, Mensos membuat surat keterangan (SK) baru untuk memastikan data tetap update karena pergerakan data itu dinamis.

Selain rutin melakukan pemutakhiran data, lanjutnya, penerima BLT ini juga diusulkan dan didata oleh daerah masing-masing.

Hal ini sesuai dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin yang menyebutkan bahwa seorang fakir miskin yang belum terdata dapat secara aktif mendaftarkan diri kepada lurah/kepala desa.

Begitu pun, kepala keluarga yang telah terdaftar sebagai fakir miskin wajib melaporkan setiap perubahan data anggota keluarganya kepada lurah/kepala desa, sehingga lurah/kepala desa dapat menyampaikan pendaftaran/perubahan sebagaimana dimaksud kepada bupati/wali kota melalui camat.

Dengan demikian, Mensos mengharapkan bisa menekan angka tidak tepat sasaran penerima BLT lantaran layak tidaknya target ditentukan sendiri oleh daerah yang bersangkutan. “Kalau daerah mengatakan mereka tidak mampu ya diusulkan saja. Tapi, kalau mereka dianggap mampu, ya harus didrop,” ucapnya.

Menurutnya, pemutakhiran data setiap bulan dan usulan penerima BLT oleh daerah ini berkontribusi pada padannya Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) milik Kemensos dengan data kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil).

antara

(voinews.id)- Amerika Serikat melaporkan kematian kedua akibat cacar monyet yang menimpa seorang penduduk Los Angeles. Departemen Kesehatan Publik Los Angeles mengatakan pihaknya dan Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC) telah memastikan bahwa kematian itu akibat cacar monyet.

"Penduduk itu menderita kelainan imun yang parah dan telah dirawat di rumah sakit," kata departemen itu lewat pernyataan. Kasus tersebut menjadi kematian kedua yang diketahui di AS setelah bulan lalu Negara Bagian Texas melaporkan kematian pertama akibat cacar monyet.

Korban di negara bagian itu juga mengidap kelainan imun. Kasus di Texas masih diselidiki untuk melihat pengaruh cacar monyet dalam kematian tersebut.

Cacar monyet jarang menyebabkan kondisi fatal, tetapi orang-orang dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah berpeluang lebih tinggi terkena penyakit serius atau meninggal, kata otoritas kesehatan.

Siapa pun bisa tertular cacar monyet, yang menyebar melalui kontak dekat dengan orang yang terinfeksi. Hampir semua kasus cacar monyet di AS, yang mencapai lebih dari 21.985 orang, menimpa kalangan gay, biseksual, dan pria yang berhubungan seks dengan pria, menurut CDC.

Sumber: Reuters