(voinews.id)Pemerintah AS telah memutuskan untuk menahan bantuan militer senilai 130 juta dolar AS (Rp1,94 triliun) bagi Mesir karena negara itu dinilai gagal memenuhi persyaratan hak asasi manusia (HAM), kata para pejabat AS, Rabu. Kelompok-kelompok HAM telah menyerukan penundaan seluruh bantuan militer ke Mesir yang diberikan sesuai persyaratan dari Kongres AS.
Mereka berdalih pelanggaran HAM, termasuk penyiksaan dan penghilangan paksa, telah meluas di Mesir selama pemerintahan Presiden Abdel Fattah Al Sisi. Seorang pejabat mengatakan tim hukum Departemen Luar Negeri AS menentukan 10 persen nilai bantuan sebagai batas maksimal yang ditahan tahun ini.Namun, bantuan senilai 75 juta dolar (Rp1,12 triliun) masih dikucurkan karena Kairo dinilai mencapai sejumlah kemajuan dalam isu tahanan politik dengan membebaskan ratusan narapidana tahun ini.
Mereka yang dibebaskan termasuk sekitar 500 tahanan politik. Kairo akan menerima 95 juta dolar (Rp1,42 triliun) lagi berdasarkan pengecualian hukum terkait kontraterorisme, keamanan perbatasan dan pendanaan non-proliferasi, kata pejabat Deplu AS.
"Pendekatan yang diambil di sini mencerminkan keprihatinan pemerintah tentang hak asasi manusia dan kebebasan fundamental di Mesir, sembari berusaha untuk tetap menjaga hubungan dan dialog yang telah dibangun selama 20 bulan terakhir," kata seorang pejabat senior Deplu kepada pers.
Seth Binder, direktur advokasi di Project on Middle East Democracy, mengatakan klaim AS, yang menyatakan bahwa Mesir telah mencapai kemajuan, bertolak belakang dengan penahanan narapidana politik yang terus terjadi.
"Meski bantuan yang ditahan memberi pesan kepada Al Sisi bahwa kegagalannya mengatasi keprihatinan AS tentang isu HAM akan berdampak pada hubungan, menyatakan kemajuan padahal tidak ada, mengacaukan pesan itu," kata Binder.
Sisi membantah ada narapidana politik di Mesir. Dia mengatakan stabilitas dan keamanan adalah hal terpenting dan pemerintahnya mendukung HAM dengan berusaha menyediakan kebutuhan dasar seperti lapangan kerja dan perumahan.
Para analis mengatakan Barat enggan mengambil tindakan serius terhadap Mesir, sekutu strategis mereka yang telah memediasi isu-isu berkepanjangan seperti konflik Arab-Israel. Mesir juga mengendalikan Terusan Suez, salah satu jalur pelayaran paling berharga di dunia.
Para pejabat AS mengatakan hubungan dengan Mesir memang rumit. Negara Arab berpenduduk paling banyak itu adalah sekutu penting dan Washington masih berkomitmen untuk membantunya memenuhi "kebutuhan pertahanan yang sah".
antara
(voinews.id)- Industri makanan dan bioteknologi asal Korea Selatan yakni PT Cheil Jedang Indonesia Site Pasuruan dan PT Cheil Jedang Indonesia Site Jombang menggunakan layanan penjualan Sertifikat Energi Terbarukan atau Renewable Energi Certificate (REC) dari PLN.
General Manager PLN Unit Induk Distribusi Jawa (UID) Jawa Timur, Lasiran melalui keterangan tertulisnya di Surabaya, Rabu, mengatakan PLN berkomitmen menghadirkan energi yang ramah lingkungan kepada pelanggan selaras dengan aspirasi transformasi green energy melalui REC.
"Melalui REC, hingga Agustus 2022 sebanyak 155.443 MWh energi terbarukan disalurkan ke berbagai pelanggan retail di Jawa Timur," kata dia.
Menurut dia, penandatanganan perjanjian jual beli REC dilakukan oleh Manager PLN UP3 Pasuruan Mochamad Abdul Basyid dengan Associate Director Administration PT Cheil Jedang Indonesia Site Pasuruan, Imam Nachrowi untuk potensi pembelian REC sebanyak 110.490 unit atau setara 110.490 MWh.
Sementara, Director Administration PT Cheil Jedang Indonesia Site Jombang, Beny Effendi dan Manager PLN UP3 Mojokerto, Puguh Prijandoko menandatangani untuk pembelian REC sebanyak 52.000 unit atau setara 52.000 MWh.
Lasiran mengatakan dengan layanan REC, pelanggan akan mendapat pengakuan dari dunia internasional bahwa perusahaannya telah menggunakan energi terbarukan.
Setiap satu unit REC merepresentasikan satu MWh listrik yang digunakan berasal dari pembangkit green energy.
Adapun manfaat yang didapat pelanggan dengan REC yaitu memperoleh opsi pengadaan untuk pemenuhan target 100 persen penggunaan EBT yang transparan dan diakui secara internasional dan tanpa mengeluarkan biaya investasi untuk pembangunan infrastruktur.
"Dengan pasokan energi bersih, PT Cheil Jedang Indonesia bisa lebih berfokus untuk peningkatan operasional perusahaan," kata dia.
Associate Director Administration PT Cheil Jedang Indonesia Site Pasuruan Imam Nachrowi mengatakan perusahaannya terus memperhatikan isu lingkungan dalam pengembangan produknya selama ini. "Secara korporasi kami telah memiliki sertifikasi A untuk ESG (Environment Social Governance) dimana salah satunya rilis carbon harus terkontrol.
Inilah langkah kami, CJI Site Pasuruan dan Jombang dialihkan penggunaan energi nya menggunakan EBT, karena pasar kami 60 persennya di Eropa, dan jika di Eropa akan dikenakan pajak emisi, maka itu menjadi alasan kami menggunakan REC," kata Imam.
Dia memberikan apresiasi akan layanan PLN dan mengucapkan terima kasih atas suplai pasokan listrik yang andal oleh PLN selama bertahun-tahun. Kontrak pembelian REC juga memberikan dampak bagi pemerintah yang tengah mendorong transisi energi menuju karbon netral 2060.
Diharapkan, masifnya kontrak pembelian REC di sektor industri dapat mendorong pertumbuhan pasar nasional energi terbarukan sehingga dapat mempercepat pencapaian target bauran energi nasional sebesar 23 persen pada tahun 2025.
antara
(voinews.id)- Wakil Presiden Ma'ruf Amin pada Rabu menegaskan kebutuhan mendesak penguatan perlindungan sosial bagi pekerja yang terdampak pandemi COVID-19.
Saat menyampaikan sambutannya pada Pertemuan Menteri Tenaga Kerja dan Ketenagakerjaan G20 (G20-LEMM) yang diikutinya secara virtual dari Jakarta, Amin mengatakan salah satu cara terbaik untuk memperkuat perlindungan sosial pekerja adalah dengan memastikan pemenuhan hak-hak mereka melalui adaptasi adaptif. bantuan dan dukungan, berdasarkan kondisi yang berlaku.
“Bantuan dan dukungan adaptif di Indonesia ini merupakan bagian dari Program Pemulihan Ekonomi Nasional, berupa Program Bantuan Subsidi Upah, Program Kartu Pra Kerja, Program Bantuan Produktif Usaha Mikro, dan Program Padat Karya di Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah,” kata Wapres dalam siaran pers yang dikeluarkan Biro Humas Kementerian Tenaga Kerja.
Selain pendampingan langsung, Amin menyoroti pentingnya penguatan inovasi dan kemampuan literasi pekerja, terutama di bidang-bidang yang akan menciptakan lapangan kerja baru di masa depan, seperti teknologi digital dan ekonomi hijau.
Inovasi dan digitalisasi diharapkan menjadi aset penting dalam menghadapi persaingan global yang semakin pesat.
“Misalnya, pemerintah Indonesia terus meningkatkan literasi digital para pelaku UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah) untuk mencapai target 30 juta UMKM masuk ekosistem digital pada 2024,” ujarnya.
Sementara dari aspek kapabilitas, Amin menekankan pentingnya peningkatan keterampilan sebagai bagian dari upaya peningkatan daya saing sumber daya manusia (SDM) Indonesia di tingkat nasional dan global. Upaya ini dapat melibatkan antara lain keterampilan berkelanjutan, keterampilan ulang, dan peningkatan keterampilan.
“Dalam hal ini, Indonesia terus membangun Balai Latihan Kerja Masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pelatihan vokasi dengan menjalin kerjasama dengan pemerintah dan pihak swasta/industri serta akademisi/perguruan tinggi,” tambahnya.
LEMM G20 dihadiri oleh menteri tenaga kerja dari negara-negara G20, menteri negara undangan, kepala lembaga internasional, dan juga beberapa ketua kelompok keterlibatan.
antara
(voinews.id)Duta besar Vietnam untuk Indonesia Ta Van Thong menegaskan bahwa latar belakang sejarah telah menjadikan Indonesia dan Vietnam sebagai mitra alami. Dubes juga mengatakan kedua negara memiliki fondasi yang kuat yang dibangun oleh Presiden Soekarno dan Presiden Ho Chi Minh, bapak pendiri bangsa dari masing-masing negara. "Dengan landasan seperti itu, saya yakin persahabatan dan kerja sama kita akan terus berkembang di segala bidang.
" kata Ta Van Thong saat peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Vietnam ke-77 di Jakarta, Rabu. Van Thong menilai bahwa hubungan antara Vietnam dan Indonesia saat ini berada di masa prime time sejak terjalinnya hubungan diplomatik pada tahun 1955 dan kedua negara telah menempuh perjalanan panjang untuk memperluas hubungan di segala bidang dan menjadi mitra strategis satu sama lain.
Tahun depan, kedua negara akan merayakan 10 tahun Kemitraan Strategis. Bagi Vietnam, ini adalah hubungan tingkat tertinggi dengan negara asing dan kedua negara menikmati hubungan politik yang sangat baik.
"Kedua pemimpin negara selalu mementingkan hubungan bilateral dan berkomitmen untuk lebih mempromosikan kemitraan strategis melalui pertukaran kunjungan dan kontak yang sering dilakukan," katanya.
Perdana Menteri Vietnam Pham Minh Chinh, tak lama setelah menjabat, melakukan kunjungan luar negeri pertamanya ke Indonesia pada April 2021 di tengah pandemi COVID dan pada Mei lalu, Menteri Pertahanan Prabowo juga mengunjungi Vietnam untuk memperkuat kerja sama pertahanan kedua negara.
"Saya senang bahwa hubungan perdagangan kami telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir," katanya menambahkan. Pada kerja sama bidang perdagangan, tahun lalu, perdagangan dua arah mencapai 11 miliar dolar, melampaui target 10 miliar dolar AS yang ditetapkan oleh para pihak Vietnam.
Dengan populasi gabungan 370 juta, Van Thong menyatakan keyakinannya bahwa masih ada potensi besar untuk meningkatkan kerja sama ekonomi dan perdagangan di antara kedua negara. Selama dua tahun terakhir, kata Van Thong, baik Indonesia maupun Vietnam berusaha keras tanpa lelah untuk mengendalikan pandemi dan kedua negara sekarang sudah sepenuhnya terbuka.
VietNam Airlines dan Vietjet Airs telah memulai kembali penerbangan langsung antara Hanoi dan HCM di Vietnam dengan Jakarta dan Bali di Indonesia.
"Saya berharap banyak orang Indonesia akan memanfaatkan penerbangan langsung untuk melakukan perjalanan ke Vietnam untuk menjelajahi peluang bisnis dan menikmati pemandangan dan tempat-tempat indah yang ditawarkan negara kita," katanya sambil menambahkan bahwa kondisi tersebut akan memberikan kontribusi yang besar untuk meningkatkan pertukaran people-to-people antara kedua negara.
antara