Akbar

Akbar

29
June

(voinews.id)Pemerintah Kota Surabaya dan Kota Liverpool, Inggris, terus mengembangkan kerja sama kota kembar khususnya dalam bidang pendidikan inklusi.

"Khususnya pengembangan pendidikan bagi siswa berkebutuhan khusus, dapat terus dikembangkan," kata Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi saat menerima kunjungan Wakil Duta Besar Inggris untuk Indonesia Rob Fenn di Balai Kota Surabaya, Jawa Timur, Selasa.

Kedatangan Rob Fenn tersebut sekaligus membuka kegiatan Webinar bagi Guru Sekolah Inklusi di Kota Surabaya dengan St. Vincent’s School Liverpool.

Wali Kota Eri menjelaskan jalinan kerja sama kota kembar atau sister city antara Kota Surabaya dengan Kota Liverpool terus berlangsung secara aktif.

Kerja sama yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman(MoU) pada tahun 2018, kata dia, diharapkan bisa diisi dengan berbagai kegiatan positif bagi masyarakat di kedua kota. Salah satunya adalah kegiatan pengembangan kapasitas bagi guru sekolah inklusi.

"Kegiatan ini merupakan kesempatan emas bagi para peserta, yang terdiri atas 135 guru SD dan 135 guru SMP dari sekolah inklusi di Kota Surabaya. Yakni, untuk memperoleh wawasan baru terkait pendidikan bagi siswa berkebutuhan khusus," kata dia.

Wawasan pendidikan tersebut, lanjut dia, akan dibagikan langsung oleh jajaran St. Vincent’s School Liverpool, salah satu sekolah inklusi terbaik di Kota Liverpool, bahkan di seluruh Inggris. Namun, kegiatan di bidang pendidikan khusus ini bukanlah yang pertama kali diadakan.

"Tahun 2019 Kota Surabaya mengirimkan delapan orang delegasi siswa sekolah inklusi, beserta delapan pendamping untuk mengikuti kegiatan di St. Vincent’s School Liverpool, selama enam minggu," kata dia.

Sementara itu, Duta Besar Inggris untuk Indonesia Rob Fenn mengatakan, kota kembar antara Kota Surabaya dan Kota Liverpool telah meningkatkan perdagangan, pendidikan, pertukaran budaya dan hubungan antarindividu yang lebih baik.

Seperti halnya kerja sama sepak bola antara Kota Surabaya dan Tranmere Rovers adalah contoh yang sangat baik.

"Komitmen bersama untuk mendukung inklusi disabilitas antara Kota Surabaya dan St. Vincent’s School Liverpool melalui berbagai ide kreatif," kata Rob Fenn.

Rob Fenn menambahkan, sinergi dan kolaborasi yang telah terjalin dengan Kota Surabaya, mampu menangkal berbagai permasalahan, seperti ketidaksetaraan, perubahan iklim dan pendidikan. Maka dari itu, dia ingin mengajak berbagai pihak untuk berkolaborasi.

"Saya sudah bertemu dan berdiskusi dengan kolega saya yang ada di Kota Surabaya. Saya menyimpulkan, bahwa Kota Surabaya ini bisa menjadi salah satu kota percontohan mengenai pendidikan inklusi,"ungkapnya

antara

29
June


(voinews.id)Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menyatakan pihaknya sedang fokus mengembangkan model bisnis perhutanan sosial melalui koperasi agar ekonomi rakyat semakin berdaya dan mandiri.

"Petani skala kecil harus berhimpun dalam koperasi agar mempunyai posisi tawar yang kuat, integrasi usaha hulu-hilir dengan pelibatan kemitraan para pihak dalam rantai pasok (inclusive closed loop), adopsi teknologi, akses pembiayaan, terhubung dengan offtaker, dan memiliki tata kelola dan manajemen profesional," katanya dalam keterangan tertulis, saat Kongres Kehutanan Indonesia ke VII bertajuk "Strategi Sentra Bisnis UKM Kehutanan" di Jakarta, Selasa.

Kementerian Koperasi dan UKM juga sedang melakukan piloting komoditas prioritas yang diharapkan dapat ditiru khususnya di wilayah perhutanan sosial.

Beberapa piloting dilakukan melalui Koperasi Pesantren Al-Ittifaq yang mengakomodasi komoditas hortikultura dengan beranggotakan 1.267 orang yang menjadikan AEON, SuperIndo, dan Yogya Group sebagai offtaker.

Kedua ialah Koperasi Tani Hijau Makmur dengan komoditas pisang yang mampu mengekspor pisang mas sebanyak 114 kotak (box) setiap minggu per tahun dengan nilai ekspor 60.642 dolar AS.

"Ada pula koperasi pemasaran BUMR (Badan Usaha Milik Rakyat) Paramasera sebagai penghasil kacang koro yang mampu menjadi alternatif pengganti kedelai sebagai bahan baku pembuatan tempe dan tahu (substitusi impor)," ujar Menkop Teten.

Piloting terakhir ialah Koperasi Sawit Unggul Sejahtera yang mampu menghasilkan produk luaran berupa minyak makan merah untuk mengatasi gizi buruk atau stunting terhadap anak.

“Pengelolaan sumber daya alam hutan dan lingkungan yang dikelola secara berkeadilan akan mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif, hingga memperkecil kesenjangan ekonomi antar wilayah,” ucap dia.

antara

29
June

(voinews.id)ANTARA) - Para pemimpin Kelompok Tujuh (G7) mendesak China untuk menegakkan prinsip penyelesaian perselisihan secara damai dengan menekan Rusia untuk menghentikan invasi ke Ukraina dan membatalkan "klaim maritim yang luas" di Laut China Selatan.

China harus menekan Rusia untuk menarik pasukan dari Ukraina segera dan tanpa syarat, kata G7, merujuk pada putusan Mahkamah Internasional --bahwa Moskow harus menangguhkan operasi militernya-- serta resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Dalam sebuah komunike yang dirilis setelah KTT G7 di Pegunungan Alpen Bavaria, tujuh negara terkaya di dunia itu menyuarakan keprihatinan serius tentang situasi di Laut China Timur dan Laut China Selatan, serta menentang upaya sepihak untuk mengubah status quo dengan kekerasan atau paksaan.

"Kami menekankan bahwa tidak ada dasar hukum untuk klaim maritim ekspansif China di Laut China Selatan," kata G7.

Para pemimpin G7 juga mengatakan mereka "sangat prihatin" tentang situasi hak asasi manusia di China, termasuk kerja paksa di Tibet dan Xinjiang.

China juga harus menghormati komitmennya untuk menegakkan hak, kebebasan, dan otonomi tingkat tinggi di Hong Kong, kata mereka.

Dalam bahasa yang belum pernah digunakan sebelumnya, para pemimpin G7 juga menyoroti kebijakan nonpasar Tiongkok yang, menurut mereka, mendistorsi ekonomi global.

Untuk itu, G7 berkomitmen untuk bekerja sama guna memastikan kesetaraan bagi bisnis dan pekerja mereka.


Sumber: Reuters

29
June

(voinews.id)Koordinator Residen Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Indonesia Valerie Julliand mengatakan bahwa ujaran kebencian merusak solidaritas dan pemahaman bersama dalam komunitas masyarakat atau social cohesion.

“Ujaran kebencian telah menjalar dan merusak kohesi sosial dan merusak pemahaman bersama yang seharusnya ada dalam sebuah komunitas dan masyarakat,” kata Julliand dalam acara diskusi grup forum Social Media 4 Peace in Indonesia Addressing Gaps in Regulating Harmful Content Online” yang diikuti dari Jakarta, Selasa.

Dia menjelaskan bahwa ujaran kebencian mungkin telah menjadi masalah yang ada sejak lama, namun di masa kini hal tersebut menjadi isu yang terus berkembang di seluruh dunia terutama dengan adanya platform-platform digital.

Menurut dia, alat-alat digital tersebut dapat dimanfaatkan untuk berbagai tujuan yang positif seperti edukasi dan penyebaran ilmu pengetahuan.

“Namun alat-alat digital ini dieksploitasi untuk menyebarkan rasisme, kebencian terhadap perempuan dengan kekerasan, dan berbagai bentuk diskriminasi lainnya,” kata Julliand.

PBB, lanjutnya, telah menjadikan 18 Juni sebagai hari anti ujaran kebencian dunia dan telah mengadopsi resolusi terkait isu tersebut, yang menunjukkan komitmennya dalam menghadapi ancaman yang muncul dari ujaran kebencian.

Selain itu, salah satu badan PBB, yakni UNESCO, juga telah memulai sebuah inisiatif yang disebut Social Media for Peace yang diimplementasikan di tiga negara, salah satunya Indonesia.

“Objektif dari program ini adalah untuk memperkuat ketahanan masyarakat terhadap konten yang membahayakan di dunia maya, terutama ujaran kebencian dan disinformasi,” tambahnya.

Hal itu dilakukan melalui moderasi konten yang dilakukan dan dipimpin oleh masyarakat sendiri guna mempromosikan penggunaan media sosial yang bijak dan positif bersama.

Dengan demikian, masyarakat dapat melakukan perubahan dalam penggunaan media sosial tanpa mengorbankan kebebasan berekspresi.

 

antara