VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

(voinews.id)Badai Pasir mewarnai pemulangan jamaah haji Indonesia di Bandara Udara Internasional Pangeran Muhammad bin Abdulaziz, Madinah, Arab Saudi, Minggu, namun jamaah tetap aman.

"Alhamdulillah aman semua. Informasi untuk JKS 36 yang menuju bandara dari hotel Madinah, seluruhnya berhenti," ujar Kepala Daerah Kerja Bandara Haryanto dikutip dari Media Center Haji di Madinah, Minggu.

Haryanto memastikan seluruh jamaah dan petugas aman. Ia juga menyampaikan rombongan jamaah yang tengah menuju bandara dari hotel, berhenti terlebih dahulu.

Menurut Haryanto, dirinya sempat merasakan badai pasir ketika sedang berada di jalan. Haryanto mengatakan, langit gelap, tapi ini hanya sebentar dan mereda.

"Semoga lebih baik cuacanya, tadi di jalan cuaca gelap, tapi ini sebentar saja sudah selesai," ujar Haryanto.

Badai melanda sekira habis asar waktu setempat dan berlangsung hanya sebentar.

Akibat badai tersebut, penurunan jamaah asal kelompok terbang (kloter) Surabaya yang tergabung dalam SUB 32 dari bus menuju ke plaza terminal haji sempat tertahan. Nampak, sebagian jamaah sudah diamankan ke plaza, sementara sebagian sempat tertahan di bus demi alasan keselamatan.

"SUB 32 aman, sudah masuk ke Paviliun 5," kata petugas Perlindungan Jemaah (Linjam), Hanif Farizi.

Kepala Seksi Layanan Kedatangan dan Kepulangan PPIH, Edayanti Dasril, mengimbau para petugas untuk mengamankan diri dan jamaah yang datang ke bandara saat badai pasir.

"Badai pasir, tolong menepi dulu," ujar Edayanti saat terjadi badai pasir.

antara

(voinews.id)Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin mengatakan bahwa pemerintah fokus berusaha menurunkan angka kasus stunting di 12 provinsi prioritas, yang mencakup provinsi dengan prevalensi kasus stunting tinggi dan provinsi dengan banyak balita stunting.

"Fokus percepatan penurunan stunting pada tujuh provinsi dengan prevalensi stunting tertinggi dan lima provinsi dengan jumlah balita stunting terbanyak," katanya saat menyampaikan pengantar dalam rapat kerja mengenai percepatan penurunan stunting di 12 provinsi prioritas di Istana Wakil Presiden Jakarta, Kamis.

Wakil Presiden mengatakan, provinsi yang angka kasus stuntingnya tinggi meliputi Nusa Tenggara Timur (NTT), Nusa Tenggara Barat (NTB), Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Aceh, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Selatan.

Wakil Presiden mengatakan, pemerintah menjalankan intervensi dengan sasaran lebih dari 60 persen anak balita di 12 provinsi prioritas tersebut.

Guna mempercepat penurunan angka kasus stunting, Presiden Joko Widodo pada 5 Agustus 2021 menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.

Peraturan itu mencakup strategi nasional percepatan penurunan stunting, kekurangan gizi kronis yang menyebabkan pertumbuhan anak terganggu sehingga badannya menjadi tengkes, lebih pendek dibandingkan dengan rata-rata anak seusianya.

Menurut SSGI 2021 prevalensi angka kasus stunting di Indonesia pada 2021 sebesar 24,4 persen dan pemerintah berusaha menurunkannya menjadi 14 persen pada 2024.

"Artinya kita harus menurunkan stunting sebesar 10,4 persen pada waktu yang tersisa, tentu menjadi tantangan kita bersama," kata Wakil Presiden.

Pemerintah menjalankan intervensi spesifik dan intervensi sensitif untuk mempercepat penurunan angka kasus stunting. Intervensi spesifik mencakup penanganan penyebab langsung stunting sedangkan intervensi sensitif berhubungan dengan penyebab tidak langsung stunting.

Intervensi yang dijalankan untuk menurunkan angka kasus stunting di antaranya peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi, pendampingan keluarga, promosi kesehatan lingkungan, peningkatan akses terhadap air bersih, serta edukasi dan penyuluhan bagi remaja putri dan calon pengantin.

Rapat kerja mengenai percepatan penurunan stunting di 12 provinsi prioritas dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo, Gubernur Aceh Achmad Marzuki, Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi, Penjabat Gubernur Banten Al Muktabar, dan perwakilan kepala daerah provinsi prioritas.

Menurut hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2021, prevalensi kasus stunting NTT mencapai 37,8 persen, Sulawesi Barat 33,8 persen, Aceh 33,2 persen, NTB 31,4 persen, Sulawesi Tenggara 30,2 persen, Kalimantan Selatan 30,0 persen, dan Kalimantan Barat 29,8 persen.

"Sedangkan lima provinsi dengan jumlah balita stunting terbanyak adalah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, dan Sumatera Utara," kata Wakil Presiden.

Menurut data pemerintah jumlah balita dengan stunting di Jawa Barat sebanyak 971.792 anak, Jawa Tengah sebanyak 651.708 anak, Jawa Timur sebanyak 508.618 anak, Sumatera Utara sebanyak 347.437 anak, dan Banten sebanyak 268.158 anak.

antara

(voinews.id)Wabah COVID-19 selama musim dingin di Australia mungkin telah mencapai puncak lebih awal, kata menteri kesehatan negara itu pada Kamis, setelah kasus rawat inap menurun stabil sepanjang pekan lalu. Australia menghadapi gelombang COVID-19 terburuk yang dipicu subvarian Omicron BA.4 dan BA.5, yang membebani rumah sakit dan panti jompo. Namun, Menkes Mark Butler menegaskan bahwa situasi terburuk bisa jadi sudah lewat.

"Itu yang saya dengar, tetapi kami belum memastikannya," kata Butler kepada Nine News.

"Kita diam-diam berharap bahwa kita telah mencapai puncak lebih awal daripada yang diperkirakan," katanya, menambahkan. Otoritas kesehatan Australia memprediksi gelombang kali ini akan memuncak pada Agustus. Beberapa negara bagian memperkirakan lonjakan kasus infeksi dan rawat inap akan turun pada akhir bulan itu.

"Tampaknya kasus-kasus mulai mencapai puncak dan mungkin menurun di beberapa negara bagian dan yang sangat menggembirakan, kasus rawat inap telah berkurang," kata Butler.

Jumlah rawat inap akibat COVID-19 mendekati angka 5.000 pada Kamis, turun dari rekor 5.571 sepekan sebelumnya, menurut data resmi.

Butler mengatakan wabah flu telah melewati puncaknya, sehingga mengurangi beban sistem kesehatan. Australia menghadapi musim dingin (Juni-Agustus) yang sulit akibat penyebaran COVID-19 dan flu. Banyak petugas medis di rumah sakit jatuh sakit atau menjalani isolasi, sehingga krisis kesehatan memburuk. Data menunjukkan ada kesenjangan pada persentase orang yang menerima dosis ketiga vaksin (71 persen) dengan mereka yang menerima dua dosis (96 persen).

Kesenjangan itu menambah kekhawatiran terjadinya lonjakan kasus rawat inap.

Pemerintah pada Rabu mengatakan akan menawarkan vaksin COVID-19 buatan Moderna bagi anak-anak usia kurang dari 5 tahun sampai 6 bulan mulai September. Kelompok usia itu berisiko lebih tinggi terjangkit penyakit parah. Sejak awal pandemi, Australia telah melaporkan lebih dari 9,5 juta kasus dengan 12.071 kematian.

Angka-angka itu jauh lebih rendah dari banyak negara lain berkat tingkat vaksinasi yang tinggi dan pembatasan ketat selama pandemi.

Sumber: Reuters

(voinews.id)Kepala Eksekutif SAR Hong Kong John Lee mengecam keras kunjungan Ketua DPR AS Nancy Pelosi yang terang-terangan mempertanyakan prinsip Satu China. Menurut Lee, pernyatan Pelosi sangat merusak kedaulatan dan integritas wilayah China, sangat mengancam perdamaian dan stabilitas di seluruh Selat Taiwan, dan secara serius melanggar norma-norma dasar yang mengatur hubungan internasional.

Pemerintah wilayah administratif khusus (SAR) Hong Kong, kata dia, menyampaikan sikap yang jelas untuk menentang "kemerdekaan Taiwan" dan sepenuhnya mendukung tekad tegas pemerintah pusat dalam menjaga kedaulatan nasional dan integritas wilayah China.

Kunjungan Pelosi mendorong "kemerdekaan Taiwan" dan dia terang-terangan mempertanyakan prinsip Satu China, kata Lee. Langkah seperti itu, yang berisiko dan menunjukkan penghinaan terhadap kesejahteraan lebih dari 20 juta orang di Taiwan, sangatlah egois, katanya.

Dia menekankan bahwa pemerintah SAR Hong Kong dengan tegas menentang setiap kekuatan eksternal yang mencampuri urusan dalam negeri China, dan akan sepenuhnya mendukung semua tindakan yang diperlukan oleh pemerintah pusat untuk secara tegas menjaga kedaulatan nasional dan integritas wilayah.

Para pejabat senior Hong Kong, termasuk Kepala Sekretaris Administrasi Chan Kwok-ki, Sekretaris Keuangan Paul Chan, dan Sekretaris Kehakiman Paul Lam, juga menyatakan penentangan tegas dan kecaman keras terhadap kunjungan Pelosi. Kunjungan itu dinilai telah mengabaikan kekhawatiran serius dan sikap tegas yang telah berulang kali disampaikan dengan jelas oleh pemerintah China.

antara