VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

(voinews.id)Kedutaan Besar RI di Tunis memperingati Hari Lahir Pancasila 1 Juni 1945 dengan menggelar diskusi tentang "Pancasila: Gotong-Royong untuk Masa Depan Indonesia dan Perdamaian Dunia" di Wisma Dubes RI di Tunis. Pada kegiatan itu, Duta Besar RI untuk Tunisia Zuhairi Misrawi memberikan pengantar tentang sejarah, gagasan, dan implementasi Pancasila, menurut keterangan KBRI Tunis yang diterima di Jakarta, Jumat. "Kami bangsa Indonesia memperingati sebuah peristiwa bersejarah, yaitu lahirnya Pancasila, lebih tepatnya Pidato Pancasila Sukarno, Bapak Proklamator Indonesia pada 1 Juni 1945," kata Dubes Zuhairi. Menurut dia, bangsa Indonesia patut untuk merasa bangga dan beruntung karena memiliki Pancasila yang telah terbukti sebagai falsafah dan ideologi yang mampu mempersatukan seluruh elemen bangsa. "Ada banyak yang bertanya kepada saya sebagai Duta Besar RI untuk Tunisia, apa yang membuat 280 juta warga Indonesia mau bersatu? Saya jawab, Pancasila adalah common platform dan kesepakatan yang kokoh di antara komunitas suku, agama, dan bahasa. Pancasila terbukti berhasil mempersatukan bangsa dan negeri," ujarnya. Ia menambahkan, Pancasila juga telah menjadi kekuatan besar Indonesia, karena mampu membangkitkan semangat gotong-royong. "Dalam pidato Pancasila 1 Juni 1945, Bung Karno menyampaikan bahwa esensi Pancasila adalah gotong-royong. Dalam perjalanan sejarah Indonesia, gotong-royong merupakan kunci keberhasilan Indonesia melalui krisis dan mewujudkan keadilan sosial. Bahkan, gotong-royong menjadi semangat diplomasi Indonesia dengan berbagai negara lain, termasuk Tunisia," katanya. Pada diskusi itu, mantan Duta Besar Tunisia untuk Indonesia Faisal Oewaiqah menyampaikan apresiasinya pada Indonesia karena mampu mengimplementasikan Pancasila dalam berbagai sektor kebijakan. "Pancasila bisa mewarnai ranah politik, ekonomi, dan kebudayaan. Pancasila benar-benar menjadi kekuatan besar yang mampu mempersatukan dan membangun ekonomi Indonesia," kata Faisal. Sementara itu, Guru Besar Sosiologi di Universitas Sousse, Tunisia Munshif Abdul Jalil menyampaikan bahwa Pancasila sebagai suatu falsafah bangsa telah mampu membawa Indonesia pada puncak kejayaan. "Saya sangat tertarik dengan dimensi ketuhanan, kemanusiaan, dan kebangsaan yang terdapat di dalam Pancasila. Dalam hal ini Pancasila mampu memecahkan polemik di kalangan akademis perihal ketuhanan, kemanusiaan, dan kebangsaan. Ini sesuatu yang sangat luar biasa," ujarnya.

antara 

(voinews.id)Kepolisian Bern, Swiss, menyatakan sejumlah komunitas di sungai Aare dilibatkan dalam proses proses pencarian Emmeril Kahn Mumtadz atau Eril, putra sulung Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang dinyatakan hilang sejak Kamis, 26 Mei 2022. "Kepala Kepolisian Bern menyampaikan bahwa mereka sudah menginformasikan dan berkomunikasi dengan komunitas-komunitas di lingkungan Sungai Aare termasuk klub dayung, komunitas berkebun dan lain sebagainya," ujar Kakak Kandung Ridwan Kamil, Erwin Muniruzaman, dalam keterangan resmi Diskominfo Jawa Barat, Kamis. Berdasarkan informasi yang diterima keluarga Ridwan Kamil di Bandung dari KBRI Bern menyebut bahwa pihak kepolisian setempat memastikan bahwa para komunitas di sepanjang bantaran sungai Aare memiliki kepedulian yang tinggi serta telah menaruh perhatian yang besar pada status dan proses pencarian Eril. Erwin berharap, pelibatan komunitas dalam pencarian Eril dapat membuahkan hasil, setidaknya menemukan titik terang keberadaannya. Informasi sekecil apapun yang didapat agar segera disampaikan kepada kepolisian setempat. "Sehingga diharapkan memang sekiranya ada informasi maupun temuan bisa cepat sampai kepada pihak otoritas," kata Erwin.

Pada 31 Mei 2022, Polisi Maritim dibantu pihak lainnya masih terus melanjutkan proses pencarian. Namun, belum membuahkan hasil yang diharapkan. Kepala Polisi Bern kemudian menyampaikan informasi tersebut kepada Ridwan Kamil di salah satu boat house yang ada di sekitar lokasi. "Kepala Polisi Bern sudah menyampaikan hasil pencarian langsung kepada Kang Emil di salah satu boat house yang ada di sekitar lokasi. Jadi tanggal 31 Mei proses pencarian namun belum mendapatkan hasil yang kita harapkan bersama," tutur Erwin. Pihak kepolisian Bern memastikan bahwa dari hasil evaluasi, mereka akan tetap melanjutkan proses pencarian dengan metode yang sama. Namun, khusus untuk metode penyelaman sifatnya situasional bergantung pada kondisi Sungai Aare. "Penyelaman itu bersifat situasional karena memang kondisi sangat bergantung pada situasi lapangan," ujar Erwin. Menurut informasi, dalam beberapa hari ke depan, cuaca di Bern diperkirakan akan turun hujan dan badai di pegunungan. Kondisi ini akan berpengaruh terhadap kondisi air Sungai Aare. Namun begitu, pihak otoritas memastikan akan tetap melakukan pencarian secara intensif. "Mereka memang menyampaikan komitmen untuk tetap melanjutkan pencarian secara intensif," kata Erwin. Di sisi lain, pihak keluarga Ridwan Kamil di Bandung setiap hari melakukan pengajian untuk mendoakan agar seluruh proses pencarian Eril membuahkan hasil yang diharapkan. "Kami sendiri di Bandung dari keluarga, setiap hari melakukan pengajian untuk mendoakan agar seluruh proses ini bisa berakhir dengan baik sebagaimana harapan banyak pihak," ujar Erwin.

(voinews.id)Pemerintah Indonesia menegaskan tidak akan mengekspor energi baru terbarukan atau EBT ke luar negeri untuk mengutamakan kebutuhan domestik mengingat bauran listrik dari energi bersih secara nasional masih berada pada angka 11,7 persen. Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir mengatakan larangan ekspor energi baru terbarukan itu sama seperti kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) batu bara dan minyak goreng yang mengharuskan badan usaha memenuhi kebutuhan dalam negeri terlebih dahulu. "Kita sebagai negara yang mandiri harus memprioritaskan kebutuhan dalam negeri daripada kebutuhan negara lain, tapi bukan berarti kita anti asing. Tetap kita lakukan seperti yang kita lakukan kepada batu bara dan minyak sawit," kata Erick dalam pernyataan yang dikutip di Jakarta, Jumat. Lebih lanjut ia menyampaikan keputusan pemerintah untuk melarang ekspor setrum merupakan kebijakan yang lumrah karena negara membutuhkan energi baru terbarukan. Apalagi pemerintah kini aktif mendorong pembangunan dan pengembangan industri hijau di dalam negeri. "Ketika negara membutuhkan energi terbarukan diprioritaskan ke dalam negeri sebelum keluar negeri, itu mah sah-sah saja," ujar Erick. Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, Pemerintah Indonesia dalam KTT ASEAN - Amerika Serikat menyampaikan akan melarang ekspor energi baru terbarukan ke negara lain dan aturan terkait hal itu akan segera dibuat untuk memperkuat landasan dari kebijakan tersebut. Pemerintah mempersilahkan perusahaan-perusahaan asing untuk masuk ke Indonesia dan membangun proyek energi baru terbarukan, namun energi bersihnya tidak untuk disalurkan ke luar Indonesia. Beberapa perusahaan pelat merah, seperti PT PLN (Persero) dan PT Pertamina (Persero) telah menjalin kontrak kerja sama dengan perusahaan asing untuk memproduksi energi baru terbarukan dan mengekspornya. Meski demikian, Kepala Pusat Studi Energi Universitas Gadjah Mada Deendarlianto mengatakan larangan itu tidak akan berdampak terhadap penanaman modal asing mengingat kebutuhan Indonesia terhadap energi bersih masih sangat besar. Deendarlianto menjelaskan apabila suplai energi baru terbarukan itu belum bisa mencukupi kebutuhan domestik, maka larangan ekspor tidak akan menjadi persoalan lantaran bauran setrum bersih masih 11,7 persen, sedangkan pemerintah harus mengejar target 23 persen pada tahun 2025.

antara

(voinews.id)- Komisi V DPR RI mengharapkan pemerintah mengkaji usulan operator angkutan penyeberangan swasta mengenai kenaikan tarif layanan secara komprehensif dan tetap memprioritaskan kebutuhan masyarakat. “Kami berharap pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perhubungan RI (Kemenhub), mengkaji usulan kenaikan tarif layanan penyeberangan secara objektif,” kata Ketua Komisi V DPR RI Lasarus, sebagaimana dikutip dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat. Menurutnya, meskipun usulan kenaikan tarif tersebut disebabkan oleh beban biaya komoditas komponen pendukung kapal yang semakin tinggi bagi perusahaan angkutan penyeberangan, pemerintah perlu mempertimbangkan kemampuan atau daya beli konsumen pengguna jasa itu. Pertimbangan tersebut, lanjut dia, perlu dilakukan oleh pemerintah karena perekonomian masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19 belum betul-betul membaik, bahkan muncul pula ancaman berbagai krisis.

“Pemerintah harus berhati-hati dalam membuat kebijakan terkait pelayanan publik di tengah ancaman berbagai krisis yang ada,” kata Lasarus. Dia menilai kajian mengenai kenaikan tarif layanan penyeberangan perlu dilakukan secara mendalam agar kebijakan itu adil bagi operator maupun pengguna jasa layanan. “(Pengkajian yang dilakukan pemerintah perlu memperhatikan) Bagaimana kebijakan bisa mengakomodasi semua pihak. Pengguna jasa layanan tidak merasa berat dan operator tetap bisa memberi pelayanan terbaiknya. Kebijakan harus bisa adil dan Pemerintah harus bisa memfasilitasi itu,” imbau Lasarus. Sebelumnya, Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (Gapasdap) meminta kenaikan tarif layanan angkutan penyeberangan sebesar 37 persen. Menurut Lasarus, kenaikan tarif layanan sepatutnya tidak terlalu tinggi agar masyarakat sebagai pengguna layanan tidak merasa terbebani. Di samping itu, ia menilai apabila kenaikan tarif diizinkan oleh pemerintah, pihak operator harus memastikan adanya peningkatan layanan bagi pengguna jasa angkutan penyeberangan. “Kita ketahui bersama, masih banyak persoalan dalam pelayanan jasa penyeberangan di Indonesia, khususnya pada sektor keamanan yang harus betul-betul ditingkatkan,” kata Lasarus. Selanjutnya, ia pun menyampaikan bahwa komisi di DPR RI yang membidangi urusan perhubungan juga mendorong pemerintah agar terus meningkatkan pelayanan publik di sektor penyeberangan dari sisi kenyamanan pengguna jasa dengan terus mengawasi seluruh perusahaan layanan jasa penyeberangan. “Indonesia merupakan negara kepulauan. Maka, mobilitas masyarakat harus didukung dengan jasa penyeberangan yang berkualitas, aman, nyaman, dan cepat,” ucap Lasarus. Ia pun berharap Kemenhub senantiasa berkoordinasi dengan Komisi V mengenai berbagai persoalan, tidak hanya mengenai rencana kenaikan tarif angkutan, tetapi juga perihal seluruh aspek pelayanan. "Dengan demikian, kita dapat menemukan solusi agar kesejahteraan para pekerja di sektor jasa penyeberangan terjamin dan kenyamanan dan keamanan masyarakat juga tetap terjaga,” kata Lasarus.

antara