VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

(Voinews.id)Pemerintah melalui Kementerian Agama menetapkan awal puasa atau 1 Ramadhan 1443 Hijriah/2022 Masehi jatuh pada Minggu (3/4), usai diputuskan melalui sidang isbat pada Jumat.

"Secara mufakat bahwa 1 Ramadhan 1443 Hijriah jatuh pada Ahad (Minggu) 3 April 2022," ujar Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas saat konferensi pers penetapan sidang Isbat, Jumat.

Menag melaporkan berdasarkan hasil pemantauan hilal dari 101 titik di 34 provinsi tidak melihat hilal sesuai prasyarat yang ditetapkan MABIMS, yakni ketinggian hilal 3 derajat dengan elongasi 6,4 derajat.

"Ketinggian hilal di seluruh wilayah Indonesia pada posisi 1 derajat 6,78 menit sampai 2 derajat 10,02 menit. Ini adalah posisi hilal yang berdasarkan hisab," kata dia.

​​Sidang isbat ini diikuti sejumlah perwakilan organisasi keagamaan, ahli astronomi, serta tamu undangan lainnya. Sama halnya seperti pelaksanaan tahun lalu, Kemenag melakukan pembatasan peserta sidang dan seluruh perwakilan yang hadir wajib mengikuti protokol kesehatan.

Selain itu, penyelenggaraannya juga dilakukan secara daring dan luring. Dengan demikian, masyarakat bisa langsung menyaksikannya melalui tayangan di laman media sosial resmi Kemenag.

Sidang isbat digelar Jumat sejak pukul 17.00 WIB sampai ditutup dengan penetapan awal puasa tahun ini. Kegiatan diawali paparan secara terbuka mengenai posisi bulan sabit baru (hilal) berdasarkan data astronomi oleh para pakar.

Sidang Isbat mempertimbangkan informasi awal berdasarkan hasil perhitungan secara astronomis (hisab) dan hasil konfirmasi lapangan melalui mekanisme pemantauan (rukyatul hilal).

Kegiatan dilanjutkan dengan Shalat Maghrib berjamaah, kemudian dilakukan sidang tertutup. Setelahnya, sidang isbat diumumkan melalui konferensi pers.

Penentuan awal Ramadhan ini berbeda dengan yang diyakini Muhammadiyah. Muhammadiyah telah menetapkan 1 Ramadhan 1443 Hijriah pada Sabtu. Dengan demikian, warga persyarikatan akan menjalankan Shalat Tarawih pada malam ini.

antara

(Voinews.id)Presiden Vladimir Putin pada Kamis (31/3) mengeluarkan ancaman bahwa Rusia akan menghentikan kontrak pemasokan gas ke Eropa untuk tahap ketiga kecuali negara-negara kawasan itu melakukan pembayaran dengan mata uang Rusia, ruble.

Ancaman itu sejauh ini merupakan pembalasan paling keras yang dilancarkan Putin di bidang ekonomi atas rentetan sanksi yang dijatuhkan negara-negara Barat terhadap negaranya terkait invasi Rusia ke Ukraina.

Putin, yang menghadapi perlawanan keras dari militer Ukraina, telah memainkan salah satu kartu terpentingnya menyangkut kebutuhan energi negara-negara Eropa.

"Mereka harus membuka rekening dalam ruble di bank-bank Rusia. Dari rekening itulah pembayaran akan dilakukan sebelum gas dikirimkan mulai besok," kata Putin, menegaskan.

"Kalau pembayaran itu tidak dilakukan dalam ruble, kami akan menganggap para pembeli gagal melalukan pembayaran, diikuti dengan konsekuensi berikutnya ... kontrak yang ada sekarang akan dihentikan."

Pemerintah negara-negara Eropa pada Jumat menentang ultimatum Putin itu.

Jerman, negara di Eropa yang paling banyak mengimpor gas Rusia, menyebut ancaman tersebut sebagai "pemerasan".

Namun, Moskow sudah menawarkan mekanisme bagi para pengimpor gas untuk melakukan pembayaran melalui bank Rusia.

Menurut perintah yang ditandatangani Putin, calon pembeli bisa mengirimkan mata uang asing ke rekening yang ditunjuk di bank Rusia, Gazprombank.

Dari situ, bank tersebut akan mengembalikan ruble kepada calon pembeli untuk melakukan pembayaran.

Pemerintah negara-negara Barat mengatakan tuntutan Putin soal pembayaran dalam ruble akan berarti pelanggaran kontrak dalam euro dan dolar.

Eropa ingin melepaskan diri dari ketergantungan pada pasokan energi dari Rusia.

Namun, tindakan itu berisiko membuat harga bahan bakar semakin melonjak.

Pertikaian soal energi itu berpotensi menyebabkan dampak yang parah bagi Eropa, pada saat para pejabat Amerika Serikat bergerilya ke seluruh dunia untuk menekan Putin menghentikan invasi yang sudah berlangsung selama lima pekan.

Akibat serbuan Rusia itu, seperempat jumlah penduduk Ukraina tercabut dari wilayah mereka.

Sementara itu di tengah perang yang memperburuk harga bahan bakar secara global, Presiden AS Joe Biden mengucurkan cadangan minyak AS dalam jumlah terbesar yang pernah dilepaskan selama ini.

Pada saat yang sama, Biden mendorong perusahaan-perusahaan raksasa perminyakan untuk lebih banyak melakukan pengeboran.

"Ini adalah momen penting dan bahaya bagi dunia," kata Biden ketika ia mengumumkan pengucuran 180 juta barel mulai Mei.

Namun, jumlah barel tersebut tidak dapat menutup kerugian AS atas minyak dari Rusia, yang dilarang Biden bulan ini.

Sumber: Reuters

(Voinews.id)Anggota Komisi IV DPR RI Ibnu Multazam menilai pengelolaan minyak goreng perlu dimasukkan ke dalam tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA).

Menurut dia, selama ini komoditas yang masuk ke dalam tupoksi Badan Pangan Nasional hanya pengelolaan beras, jagung, kedelai, daging ayam/unggas, daging sapi/kerbau, telur ayam, bawang putih dan bawang merah.

“Pertama pasti harus ada peraturan presiden (perpres) atau revisi Perpres yang memerintahkan minyak goreng menjadi urusan Badan Pangan Nasional. Minyak goreng itu kan bagian dari bahan pokok seperti beras, jagung, kedelai, dan lainnya,” ujar Ibnu dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat.

Persoalan minyak goreng yang terjadi saat ini karena minyak goreng di Indonesia dari hulu hingga hilirnya yang mengelola adalah pihak swasta.

Untuk itu pemerintah perlu membuat pabrik minyak goreng sendiri dengan menunjuk salah satu BUMN, seperti ID Food. Dengan adanya perusahaan minyak goreng di BUMN ini diharapkan pemerintah akan dapat lebih mengontrol permasalahan minyak goreng.

“Kalau ada perusahaan BUMN yang memproduksi minyak, itu kan nantinya dapat menjadi buffer stockbagi pemerintah. Misalnya kalau sedang dalam menjelang langka, itu kan bisa perusahaan BUMN ini dalam hal ini pemerintah untuk meningkatkan kapasitas produksinya,” kata Ibnu.

Kemudian untuk mengenai kesiapan pemerintah mengenai stok pangan menjelang lebaran, legislator tersebut menyampaikan bahwa pemerintah telah mengatakan ketersediaan pangan menjelang Ramadhan dan hari raya Idul Fitri saat ini cukup. Dengan demikian DPR sebagai pengawas akan mengawasi nanti mengenai realitasnya di lapangan.

Sebelumnya Badan Pangan Nasional bersama holdingBUMN Pangan ID FOOD siap mengamankan ketersediaan 9 bahan pangan strategis menjelang Ramadhan serta Idul Fitri.antaranews

(Voinews.id)Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) mendorong urgensi pengembangan food estate atau lumbung pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan nasional yang berkelanjutan.

"Urgensi pengembangan food estate adalah dinamika lingkungan strategis ketahanan pangan terkait jumlah penduduk, perubahan iklim, situasi sosial, ekonomi, dan politik dunia. Selain itu masih terdapat beberapa komoditas pangan yang masih dipenuhi dari impor. Untuk itu sangat penting memaksimalkan produksi dalam negeri sebagai upaya mewujudkan swasembada pangan berkelanjutan," ujar Plt Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Andriko Noto Susanto dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat.

Menurut dia, hal yang juga penting adalah menjaga stabilisasi pasokan dan harga pangan, karena beberapa daerah tidak mampu menghasilkan pangan sendiri sehingga pangan tersebut tidak tersedia dan harganya relatif mahal karena didatangkan dari luar daerah.


Karena itu Andriko menegaskan pentingnya pemerataan ketersediaan pangan di seluruh wilayah dan juga pengentasan daerah rawan pangan, daerah terdampak bencana dan 3T (terdepan, terpencil dan tertinggal).

“Food estate dapat berperan dalam penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah, dimana NFA berperan dalam menyinergikan penyerapan hasil oleh Bulog untuk cadangan pangan pemerintah maupun penyerapan oleh BUMN Pangan untuk skema komersil,” katanya.

Selain itu dia memaparkan pentingnya mengkorporasikan petani sebagai upaya mengembangkan model bisnis melalui konsolidasi petani dan usaha tani yang mampu memberikan nilai tambah, memperkuat kelembagaan petani, meningkatnya posisi tawar petani sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani.

“Untuk mendukung keberhasilan, model korporasi petani perlu mempertimbangkan kondisi existing agar berkelanjutan. Pemerintah memberikan penguatan kapasitas bagi para pelaku yang sudah berjalan dan dukungan lain seperti irigasi, benih, asuransi dan regulasi serta penyuluhan dan litbang,” kata Plt Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi tersebut.