(Voinews.id)PT Jasa Marga (Persero) Tbk meluncurkan Tim Satuan Tugas (Satgas) Jasa Marga Siaga Operasional Hari Raya Idul Fitri 1443 H dalam rangka memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Direktur Utama Jasa Marga Subakti Syukur dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta pada Selasa menyampaikan, Badan Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Kementerian Perhubungan telah memprediksi akan terjadi peningkatan volume lalu lintas yang cukup signifikan pada periode arus mudik dan balik di momen Lebaran tahun ini. “Maka dari itu, kita perlu melakukan antisipasi dan menyiapkan strategi pelayanan operasi secara lebih matang karena kondisi Lebaran tahun ini akan berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Kita harus memastikan kesiapan kita dalam memberikan layanan terbaik kepada masyarakat,” ujar Subakti. Satgas Jasa Marga Siaga memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat terutama dalam mengantisipasi peningkatan mobilitas menjelang Hari Raya Idul Fitri 1443 H. Hal ini juga didukung oleh kebijakan Pemerintah yang meniadakan pembatasan transportasi dan memperbolehkan masyarakat untuk melakukan kegiatan mudik dengan aman dan bertanggung jawab sesuai peraturan yang berlaku. Tim Satgas Jasa Marga Siaga akan memastikan kesiapan pelayanan operasi gerbang tol, rest area, dan sepanjang jalur tol yang dikelola oleh Jasa Marga Group, termasuk kondisi perkerasan, keberfungsian drainase, sarana prasarana, serta pemenuhan seluruh substansi Standar Pelayanan Minimal (SPM) jalan tol. “Tidak hanya yang bersifat reguler, tim Satgas Jasa Marga Siaga juga harus mengantisipasi penanganan kondisi darurat dengan tetap memperhatikan aspek keamanan dan keselamatan, terutama di titik-titik rawan kepadatan lalu lintas, genangan hingga longsor. Tetap terapkan protokol kesehatan dalam menangani setiap kondisi, sebagaimana komitmen Jasa Marga dalam upaya pencegahan penularan dan penanggulangan COVID-19,” ujar Subakti. Protokol kesehatan juga masih akan terus diterapkan di rest area dengan mengimbau pengguna jalan untuk tetap menggunakan masker, menjaga jarak dan tidak berlama-lama di rest area. Subakti menjelaskan, Jasa Marga juga akan menjaga kebersihan rest area, serta menyediakan fasilitas layanan yang memadai, khususnya terkait kebutuhan BBM, toilet, tempat ibadah, tempat parkir, hingga pujasera. “Kami juga akan terus berkoordinasi dengan Kepolisian, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Badan Pengatur Jalan Tol Kementerian PUPR dan stakeholder terkait lainnya dalam melakukan pemantauan arus lalu lintas di jalan tol, serta tindakan-tindakan lainnya yang diperlukan dalam menjaga kinerja operasional dan kualitas layanan,” kata Subakti. Untuk mendukung layanan operasional yang maksimal, Jasa Marga juga telah menyiagakan sebanyak 467 unit armada operasional di seluruh jalan tol di Indonesia yang terdiri dari 146 kendaraan derek, 121 kendaraan Mobile Customer Service (MCS), 53 kendaraan ambulance, 37 kendaraan rescue, 3 kendaraan multiguna, 107 kendaraan Patroli Jalan Raya (PJR). Sejumlah jenis armada operasional tersebut juga turut dihadirkan dalam Kick Off Satgas Jasa Marga Siaga Operasional Hari Raya Idul Fitri 1443 H.

antara

(Voinews.id)Perum Bulog Cirebon, Jawa Barat, menyerap 540 ton setara beras milik petani saat panen raya di wilayah kerjanya, sehingga diharapkan bisa membantu meningkatkan harga jual petani. "Kita sudah mulai menyerap gabah petani, terutama pada masa panen raya," kata Kepala Pimpinan Kantor Cabang Bulog Cirebon Budi Sultika di Cirebon, Jabar, Selasa. Menurutnya, pada masa panen raya, Bulog Cirebon terus melakukan pemantauan harga di tingkat petani dan jika harga sudah di bawah harga pembelian pemerintah (HPP), pihaknya mulai melakukan intervensi dengan penyerapan. "(Penyerapan yang dilakukan) lebih diarahkan untuk proteksi harga jatuh," tuturnya. Budi menambahkan jumlah penyerapan tersebut terus akan bertambah seiring mulai bertambahnya lokasi panen di wilayah Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Cirebon. Ia memastikan Bulog Cirebon membeli gabah petani mengacu kepada Peraturan Menteri Perdagangan No 24 Tahun 2020 mengenai penetapan harga pembelian pemerintah (HPP) untuk gabah atau beras. Sesuai beleid itu harga pengadaan gabah kering panen (GKP) yaitu Rp4.200/kg, gabah kering giling (GKG) Rp5.300/kg, dan beras medium Rp8.300/kg di pintu gudang Perum Bulog. "Harga tersebut sesuai spesifikasi yang tercantum pada permendag sebagaimana disebutkan," ujarnya.

antara

(Voinews.id)Jumlah kasus terkonfirmasi COVID-19 di Afrika mencapai 11.343.461 hingga Minggu (3/4) malam waktu setempat, demikian disampaikan Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (Centers for Disease Control and Prevention/CDC) Afrika. Badan kesehatan khusus Uni Afrika itu menyebutkan bahwa total kematian di benua tersebut tercatat di angka 251.297 dan sejauh ini sekitar 10.697.502 pasien telah sembuh dari penyakit itu. Afrika Selatan, Maroko, Tunisia, Mesir, dan Libya merupakan beberapa negara dengan kasus terbanyak di benua tersebut, demikian menurut CDC Afrika.

Hingga Minggu malam, Afrika Selatan mencatat kasus COVID-19 terbanyak di Afrika dengan 3.722.065 kasus, disusul oleh Maroko dengan 1.163.012 kasus. Terkait jumlah kasus, Afrika bagian selatan merupakan wilayah yang paling terdampak, disusul oleh wilayah utara dan timur benua itu. Sementara Afrika bagian tengah merupakan wilayah yang mengalami dampak paling kecil, papar CDC Afrika.

antara

(Voinews.id)Amerika Serikat akan meminta Majelis Umum PBB untuk menangguhkan keanggotaan Rusia dari Dewan HAM, kata duta besar AS untuk PBB pada Senin, setelah Ukraina menuduh tentara Rusia membunuh puluhan warga sipil di kota Bucha. Dua pertiga suara mayoritas dari 193 anggota majelis di New York dapat menangguhkan sebuah negara karena melakukan pelanggaran HAM berat dan sistematis secara terus menerus. "Partisipasi Rusia di Dewan HAM adalah lelucon," kata Dubes AS Linda Thomas-Greenfield saat berkunjung ke Romania. "Dan itu salah, itulah kenapa kami yakin sudah saatnya Majelis Umum PBB mengumpulkan suara untuk mengeluarkan mereka." Ukraina mengatakan bahwa mereka akan menggunakan semua "mekanisme PBB yang tersedia" untuk mengumpulkan bukti kejahatan Rusia di negara itu. "Tak ada tempat bagi Rusia di Dewan HAM PBB," kata Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba. Thomas-Greenfield mengatakan dia ingin voting dilakukan pekan ini. Sejak invasi Rusia di Ukraina dimulai pada 24 Februari, Majelis Umum PBB telah mengadopsi dua resolusi yang mengutuk Rusia dengan perolehan 140 suara. "Pesan saya kepada 140 negara yang dengan berani berdiri bersama adalah: gambar-gambar dari Bucha dan kehancuran di seluruh Ukraina mengharuskan kita untuk menyelaraskan kata dengan perbuatan," kata Thomas-Greenfield. Di New York, duta besar Rusia untuk PBB Vassily Nebenzia menyebut upaya untuk mengeluarkan Rusia dari Dewan HAM sebagai "sulit dipercaya". Dia mengatakan hal itu tak akan membantu perundingan damai. "Sekali lagi, hal ini belum pernah terjadi sebelumnya dan ini tak akan memfasilitasi atau mendorong atau bermanfaat bagi perundingan damai antara Rusia dan Ukraina," kata Nebenzia dalam jumpa pers. Dia mengulangi penolakan Rusia atas tuduhan kekejaman di Bucha dan menyebut rekaman video yang beredar sebagai rekayasa. Dia mengatakan Rusia akan menunjukkan lebih banyak bukti terkait isu tersebut pada sidang Dewan Keamanan PBB yang dijadwalkan Selasa. Wakil wali kota Bucha mengatakan sekitar 50 mayat yang ditemukan setelah pasukan Rusia ditarik dari kota itu adalah korban pembunuhan ekstra yudisial oleh tentara Rusia. Otoritas Ukraina mengatakan mereka tengah menyelidiki kemungkinan terjadinya kejahatan perang di sana. Rusia membantah semua tuduhan terkait pembunuhan warga sipil di kota itu. Rusia memasuki tahun kedua dari masa keanggotaan tiga tahun di Dewan HAM PBB yang beranggota 47 negara itu. Dewan tersebut tak bisa membuat keputusan yang mengikat secara hukum, tapi keputusannya membawa pesan politis penting. Dewan itu dapat mengizinkan penyelidikan. Bulan lalu mereka membuka penyelidikan atas tuduhan pelanggaran HAM, termasuk dugaan kejahatan perang di Ukraina sejak invasi Rusia. Dua pertiga anggota mendukung resolusi yang diusulkan Ukraina, sementara Rusia dan Eritrea menentang dan 13 lainnya, termasuk China, abstain. AS mengatakan kejahatan perang telah dilakukan di Ukraina dan para pakar AS sedang mengumpulkan bukti untuk mendukung pernyataan itu. Pada Maret 2011, Majelis Umum PBB secara bulat memutuskan untuk menangguhkan Libya dari Dewan HAM setelah pengunjuk rasa mendapat tindakan keras dari pasukan yang loyal kepada pemimpin Libya saat itu, Muammar Khadafi. Antara