VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

(Voinews.id)Dewan Keamanan PBB mengaku sangat prihatin dengan keputusan penguasa Taliban Afghanistan yang tidak mengizinkan siswi sekolah menengah bersekolah.

Dewan meminta kelompok tersebut agar segera membuka kembali sekolah bagi kaum perempuan.

"Anggota Dewan Keamanan ... kembali menegaskan hak atas pendidikan bagi seluruh warga Afghanistan, termasuk anak-anak perempuan," tulis pernyataan PBB pada Minggu (27/3).

Pekan lalu Taliban mengurungkan pengumuman bahwa sekolah menengah atas (SMA) akan dibuka bagi para siswi. Menurutnya, sekolah hanya akan dibuka setelah ada hukum Islam yang sesuai dengan kondisi tersebut.

Secara tiba-tiba Amerika Serikat membatalkan pertemuan dengan Taliban di Doha, yang akan membahas isu ekonomi utama lantaran keputusan tersebut, kata pejabat AS pada Jumat.

DK PBB meminta Perwakilan Khusus PBB untuk Afghanistan Deborah Lyons agar terlibat dengan pemangku kepentingan dan otoritas Afghanistan terkait mengenai isu tersebut dan kembali melaporkan perkembangannya.antara

(Voinews.id)Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga (tengah) beserta jajaran berbincang dengan pedagang saat meninjau ketersediaan barang kebutuhan pokok di Pasar KM 5 Palembang, Sumatera Selatan, Senin (28/3/2022). Kunjungan tersebut untuk memantau secara langsung harga serta ketersediaan barang kebutuhan pokok menjelang bulan Ramadhan ANTARA 

(Voinews.id) Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan pemerintah saat ini sedang mengembangkan kerangka fiskal perubahan iklim atau climate change fiscal framework (CCFF).

“Kami sekarang sedang mengembangkan kerangka fiskal perubahan iklim yang akan mengidentifikasi permintaan serta pasokan pendanaan untuk perubahan iklim,” katanya dalam acara Indonesia PPP Day di Jakarta, Senin.

Hal ini sejalan dengan pemerintah yang mentransformasi perekonomian Indonesia melalui adopsi kebijakan yang selaras dengan konsep global tentang perubahan iklim.

Pengembangan CCFF turut sejalan dengan komitmen Indonesia dalam mengurangi CO2 sehingga pemerintah memastikan ekonomi yang tumbuh harus berkontribusi mengurangi emisi karbon global.

Indonesia meratifikasi Perjanjian Paris atau Paris Agreement yang di dalamnya terdapat komitmen Nationally Determined Contribution (NDC) pada 2016.

Berdasarkan dokumen NDC, Indonesia berkomitmen menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK) sebesar 29 persen melalui kemampuan sendiri dan 41 persen melalui dukungan internasional pada 2030.

Sri Mulyani tak memungkiri akan dibutuhkan biaya yang sangat besar untuk mengatasi perubahan iklim terutama di sektor energi dan transportasi yang menyumbang 97 persen dari total emisi di Indonesia.

Meski demikian, pemerintah akan tetap mengatasi perubahan iklim melalui Mekanisme Transisi Energi atau Energy Transition Mechanism (ETM) termasuk menerapkan carbon pricing.

“Pemerintah juga menggunakan alat fiskal kami agar kami dapat mengatasi isu perubahan iklim melalui insentif misalnya tax holiday, tax allowance dan fasilitas Pajak Pertambahan Nilai (PPN),” kata Sri Mulyani.antara

(Voinews.id)Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melakukan penegakan hukum terukur, terhadap 51 Kapal Ikan Asing (KIA) maupun kapal ikan lokal yang terindikasi melakukan pencurian dan perusakan ekosistem laut di enam Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI), Senin (28/3). Keberhasilan operasi pengawasan dengan sistem pada triwulan pertama tahun 2022 tersebut, sebagai wujud komitmen KKP dalam menjaga keberlanjutan sumber daya kelautan dan perikanan Indonesia