VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

VOInews.id - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Papua terus memantau pergeseran logistik di sejumlah Komisi Pemilihan Umum (KPU) kabupaten dan kota di Papua. Pergeseran logistik dari gudang KPU yang berada di ibukota kabupaten mulai dilakukan ke distrik, terutama yang wilayah memiliki tingkat kesulitan dan jarak dan waktu tempuh lumayan lama.

"Dari laporan Bawaslu Kabupaten ada beberapa KPU di Papua yang sudah melakukan pergeseran mulai Minggu (11/2) ," kata Ketua Bawaslu Papua Hardin Halidin di Jayapura, Senin (12/2)

Dia menjelaskan dari laporan yang diterima KPU, yang sudah melakukan pergeseran logistik pemilu 2024, di antaranya KPU Kabupaten Jayapura untuk Distrik Airu, KPU Mamberamo Raya, KPU Kepulauan Yapen dan KPU Supiori.

Pergeseran logistik ke distrik sebagian besar dilakukan Senin (12/2) dan Selasa (13/2), terutama wilayah yang dapat dijangkau lewat darat. Dari distrik kemudian logistik akan dibawa ke tempat pemungutan suara agar pemilih dapat memilih wakil-wakilnya tanggal 14 Februari mendatang.

Hardin mengatakan saat ini jumlah pemilih yang akan memberikan hak pilihnya di Papua tercatat 727.835 orang yang akan menyalurkan pilihannya ke 3.109 TPS. Provinsi Papua terdiri dari sembilan kabupaten dan kota yang meliputi Kota dan Kabupaten Jayapura, Keerom, Sarmi, Supiori, Biak Numfor, Waropen, Kepulauan Yapen dan Kabupaten Mamberamo Raya.

Antara

VOInews.id- Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Islamabad di Pakistan bersama Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN) Islamabad menyelenggarakan bazar dan pentas seni untuk memeriahkan pelaksanaan Pemilu 2024 pada 10 Februari 2024. Menurut keterangan tertulis PPLN Islamabad yang diterima di Jakarta, Minggu, pihak PPLN dan KPPSLN menyelenggarakan Bazar Nusantara, pentas seni, permainan tradisionall untuk anak-anak, dan Pojok Sehat untuk memeriahkan pesta rakyat lima tahunan itu.

“Acara-acara yang diselenggarakan dimaksudkan untuk ajang berbagi kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia sehingga walaupun terdapat perbedaan pandangan politik, para WNI dan diaspora dapat menjaga kesatuan,” kata Ketua PPLN Islamabad Arrozi M Munib.

Warga negara Indonesia (WNI) yang tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) PPLN Islamabad sebanyak 379 orang, 63 orang tercatat dalam daftar pemilihan tetap, serta 14 orang terdaftar di Daftar Pemilih Khusus.

WNI yang terdaftar dalam DPT datang dari berbagai daerah di Pakistan, seperti Bahawalpur, Khyber Pakhtunkhwa (KPK), Lahore, Jhelum dan Sialkot, serta mahasiswa yang sedang berkuliah di International Islamic University Islamabad (IIUI). Menurut keterangan tersebut, penyelenggaraan Pemilu 2024 di Islamabad mengambil tema “Whoosh” dengan mengaplikasikan denah, kostum, tiket masuk, dan kecepatan pelayanan kereta cepat itu. Filosofi yang diadopsi dari kereta cepat itu adalah kecepatan, ketepatan, dan kecermatan dalam penyelenggaraan Pemilu 2024.

WNI yang terdaftar di DPT mendapatkan tiket undangan yang menyerupai tiket kereta api dan dikirim bersama dengan surat C pemberitahuan dari KPU. Tiket tersebut dapat ditukar dengan kupon yang dapat digunakan berbelanja di Bazar Nusantara. Menu makanan dan minuman yang dijual di Bazar Nusantara antara lain  sate padang, pisang ijo, bakso, kolak, dan klepon. Sedangkan pentas seni  dengan mengusung tema “Panggung Persatuan" menampilkan  paduan suara, tapak suci, dan band.

VOInews.id- aksa Agung Sanitiar Burhanuddin mengingatkan jajarannya turut berperan aktif dalam menyukseskan Pemilihan umum (Pemilu) 2024 berjalan aman dan damai, mengedepankan netralitas, serta menggunakan hak pilihnya sesuai hati nurani. "ASN Kejaksaan juga harus menggunakan hak pilihnya sesuai dengan hati nurani masing-masing karena tidak ada arahan apapun dan bebas menentukan pilihan," kata Burhanuddin dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta.

Selain itu, Burhanuddin juga mengimbau agar jajaran Kejaksaan sampai ke tingkat paling bawah memanfaatkan Posko Pemilu untuk membuat laporan yang cepat, tepat dan akurat dengan data faktual yang ada di masing-masing daerah pemilihan. Laporan tersebut, kata dia, untuk memudahkan pimpinan Kejaksaan dalam mengambil langkah-langkah strategis dan antisipatif bila ada permasalahan di lapangan. Mendekati hari pemilihan tanggal 14 Februari, Burhanuddin mengingatkan jajaran dan juga masyarakat untuk memilih dengan menggunakan hati nurani dan dengan berbagai pertimbangan.

Orang nomor satu di Kejaksaan RI tersebut berpesan agar masyarakat tidak menyia-nyiakan hak pilihnya hanya lima tahun sekali. Karena, sekecil apapun suaranya, akan menentukan masa depan bangsa Indonesia. "Kita berharap dengan berbagai kesiapan aparatur negara termasuk Kejaksaan dapat menjadikan pemilu ini berjalan jujur, adil dan yang paling terpenting adalah damai," kata Burhanuddin. Burhanuddin optimistis dengan kematangan masyarakat Indonesia saat ini, sudah pasti pelaksanaan pemilu akan berjalan aman dan damai. Hal ini, kata dia, terbukti dengan minimnya pelanggaran pemilu selama dalam proses kampanye dan debat pasangan calon. Kondisi ini, lanjut dia, harus terus dijaga sampai mengantarkan Indonesia mendapatkan pemimpin baru. “Sikap Netral yang saya sampaikan di setiap kesempatan tidak lain untuk menjaga marwah Institusi Kejaksaan yang independen sebagai penegak hukum dan responsif dalam menghadapi segala persoalan terkait dengan proses Pemilu yang sedang berjalan,” ujar Buhanuddin.

Tidak hanya itu, Burhanuddin juga mengingatkan jajaran Kejaksaan bijak dalam menggunakan sosial media dengan mengendalikan diri untuk tidak like, komentar, merepost apalagi membuat status terkait dengan pemilu atas salah satu pasangan calon. Dia menekankan agar jangan sampai karena berbeda pilihan membuat saling bermusuhan, sentimen apalagi sampai beradu fisik. Setiap pihak harus menyakini bahwa siapapun yang akan terpilih adalah yang terbaik untuk negara. Adapun pimpinan Kejaksaan telah menyiapkan prosedur dan langkah-langkah antisipasi penanganan Pemilu 2024, bahkan konsultasi yang disediakan langsung dipimpin oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum) setiap saat dan setiap hari, sebagaimana bersamaan dengan pelaksanaan ekspose Restorative Justice Begitu juga dengan jajaran Intelijen Kejaksaan bertugas mengantisipasi ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan dalam proses pemilu di seluruh Indonesia.

Burhanuddin menekankan kepada jajaran Jamintel agar laporan-laporan dari masyarakat segera ditindaklanjuti dengan melakukan deteksi dini kerawanan pelaksanaan Pemilu, memetakan potensi dan gejala yang dapat mengganggu proses demokratisasi. Hal yang terpenting, lanjut dia, adalah laporan Real Time harus diterima segera, baik mengenai proses maupun hasil dari pelaksanaan pemilu di seluruh Indonesia. Serta melakukan pemantauan yang efektif dan gerakkan semua elemen Adhyaksa untuk memberikan informasi se-akurat mungkin. “Saya akan memantau semua proses yang saudara kerjakan semua dalam setiap tahapan. Niscaya kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum akan semakin bertambah,” kata Burhanuddin.

Antara

VOinews.id- Presiden Hongaria Katalin Novak mengundurkan diri dari jabatannya pada Sabtu (10/2), menyusul munculnya skandal pengampunan terhadap pelaku pelecehan terhadap anak. "Saya berbicara kepada Anda sebagai presiden untuk terakhir kalinya, saya mengundurkan diri dari jabatan presiden Republik (Hongaria)," kata Novak di saluran televisi nasional M1.

"Saya meminta maaf kepada mereka yang telah saya sakiti dan kepada semua korban yang mungkin merasa saya tidak mendukung mereka. Saya telah, sedang, dan akan mendukung perlindungan anak-anak dan keluarga," ujarnya. Novak memberikan pengampunan kepada mantan Wakil Direktur sebuah panti asuhan Endre K pada April 2023. Menurut situs berita lokal 444.hu, pengampunan tersebut memicu gelombang protes pada Jumat (9/2) di Budapest yang menuntut pengunduran diri Novak.

Tak lama setelah pengunduran diri Novak, mantan Menteri kehakiman Hongaria Judit Varga juga mengundurkan diri dari jabatan publik. Varga menjabat sebagai menteri kehakiman ketika Novak menandatangani pengampunan kontroversial tersebut. "Katalin Novak dan Judit Varga telah mengambil keputusan yang bertanggung jawab, dan kami menghormatinya," kata Ketua kelompok parlemen dari partai berkuasa Fidesz, Mate Kocsis terkait pengunduran diri mereka di akun Facebook-nya. Perdana Menteri Hongaria Viktor Orban via Facebook pada Kamis (8/2) mengatakan bahwa dirinya telah mengajukan amendemen konstitusi atas nama pemerintah untuk mencegah pengampunan bagi pelaku kejahatan yang dilakukan terhadap anak di bawah umur.

"Tidak akan ada pengampunan bagi pelaku pedofilia," kata Orban. Dipilih oleh parlemen Hongaria pada 2022, Novak menjadi presiden wanita pertama di negara itu sekaligus presiden termuda yang memegang jabatan yang sebagian besar bersifat seremonial itu.

Antara