VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

VOInews.id- Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengatakan implementasi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 36 Tahun 2023 tentang kebijakan dan pengaturan impor yang berlaku mulai Maret 2024 harus tetap mengedepankan kebutuhan industri dalam negeri. Ketua Umum Apindo Shinta W Kamdani menyampaikan, pengusaha khawatir bahwa pelarangan terbatas yang tidak tepat berdasarkan sektoral industri dapat menimbulkan gangguan rantai pasok di sejumlah industri dalam negeri.

"Kami melihat industri hulu lokal (pada sebagian industri) belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan bahan baku industri sehingga tetap perlu melakukan impor bahan baku produk tersebut," ujar Shinta melalui keterangan di Jakarta, Senin. Apindo meyakini bahwa Pemerintah menerbitkan Permendag 36/2023 untuk meningkatkan industri dalam negeri serta mengatur tata kelola impor yang ditujukan untuk meningkatkan produktifitas industri intermediate dan hilir. Namun demikian, Apindo melihat bahwa dalam beberapa pasal terkait pembatasan importasi bahan baku dan bahan pembantu, terdapat kapasitas domestik industri hulu yang sangat terbatas.

Menurut Shinta, beberapa butir HS Code kebijakan strategis tersebut perlu direvisi untuk mempermudah importasi bahan baku atau bahan pembantu. Di sisi lain, Apindo mengapresiasi Pemerintah yang telah memberlakukan dengan tegas kembalinya sejumlah HS Code Post Border untuk dikembalikan ke Border. Ia berharap terdapat pengaturan yang lebih tegas dalam mengatasi importasi produk jadi ilegal yang membanjiri pasar Indonesia.

Sementara itu, Ketua Bidang Perdagangan Apindo Anne Patricia Sutanto, mengharapkan Permendag 36/2023 tidak menyulitkan sektor ritel yang mempunyai kegiatan usaha yang resmi dan dapat dipertanggungjawabkan, karena sektor ritel merupakan sektor usaha padat karya. Untuk itu harmonisasi industri hulu, intermediate, hilir, dan ritel perlu dijalankan mengikuti dinamika pasar sehingga daya saing produk dalam negeri tetap terjaga dan berimbang dengan produk impor. Pengkajian harmonisasi supply chain ini perlu dilakukan dari waktu ke waktu untuk menghindari inflasi yang berlebih atau banjirnya produk impor di dalam negeri.

Anne mengharapkan peraturan teknis dalam pemberlakuan Permendag 36/2023 ini sudah disosialisasikan kepada seluruh stakeholder terkait sehingga tidak terjadi backlog atas rutinitas rantai pasok di tiap sektor yang terdampak. "Kami juga mengimbau kepada Pemerintah agar sistem elektronik yang menjadi platform ini juga sudah siap sebelum pelaksanaan peraturan ini dijalankan," kata Anne. Lebih lanjut, Anne mengatakan, diperlukan minimal 3 sampai 6 bulan setelah peraturan pelaksanaan serta infrastruktur pelaksanaan, termasuk sistem elektronik terkait Permendag 36/2023 siap mengakomodasi semua permohonan perizinan yang masuk. Permendag 36/2023 dinilai tidak memerlukan penundaan implementasi terkecuali pada bahan baku yang belum dan kurang diproduksi di dalam negeri dan apabila peraturan teknis sudah tersosialisasi dengan baik. Namun Apindo memandang perlunya evaluasi kebijakan impor bahan pendukung kebutuhan industri yang strategis dan yang berorientasi ekspor.

Antara

VOinews.id - Presiden Joko Widodo juga meresmikan Rumah Sakit Tingkat IV Abdul Rais Fatah Tanjung Selor, bersamaan meresmikan Rumah Sakit Pusat Pertahanan Negara (RS PPN) Panglima Besar Soedirman dan 19 Rumah Sakit TNI lainnya di Indonesia. “Saya sangat menghargai mengapresiasi pembangunan RSPPN Panglima Besar Soedirman dan 20 RS yang diinisiasi oleh Kementerian Pertahanan (Kemenhan)," ucap Presiden RI, Joko Widodo di Jakarta, Senin.

Rumah Sakit Abdul Rais Fatah merupakan fasilitas kesehatan yang dibangun di kompleks Korem 092/Maharajalila di Jalan Semangka, Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan. Peresmian secara virtual oleh Presiden Joko Widodo dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto itu, disaksikan oleh Gubernur Kalimantan Utara Zainal A Paliwang, Danrem 092/Maharajalila Kolonel Inf Adek Chandra Kurniawan, Wakapolda Kalimantan Utara Brigjen Pol Dr. Golkar Pangarso Rahardjo Winarsadi, serta sejumlah pejabat setingkat kabupaten di Bulungan seperti Kapolresta dan Dandim di Tanjung Selor.

Antara

VOInews.id- PT PLN (Persero) mengklaim sukses mengamankan pasokan listrik selama pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 di seluruh Indonesia pada 14 Februari lalu. Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan PLN mendirikan 1.853 posko siaga pemilu di seluruh Indonesia serta didukung 80 ribu personel yang siaga selama 24 jam untuk mengamankan pasokan listrik. Posko siaga hadir mendukung kebutuhan teknis dan operasional ditambah petugas PLN siap merespons dengan cepat setiap kebutuhan darurat yang mungkin timbul selama proses pemilu berlangsung. "Dalam pesta demokrasi kali ini, PLN tampil all out dan berhasil menyukseskan pemilu saat hari pencoblosan hingga proses rekapitulasi suara.

PLN selalu melakukan monitoring sistem kelistrikan agar Pemilu 2024 dapat berjalan dengan lancar," kata Darmawan melalui keterangannya di Jakarta, Senin. Di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah misalnya, PLN menyiagakan petugas di 428 lokasi seperti Kantor KPU, Kantor Bawaslu, panitia pemilihan kecamatan (PPK), perkantoran serta dinas terkait. Begitu juga di wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat (Sulselrabar), PLN menyiagakan 2.755 petugas yang tersebar dalam 136 posko siaga.

PLN juga menyiapkan kendaraan listrik sebagai kendaraan operasional berbagai upaya kontrol, pengawasan, dan pengecekan instalasi kelistrikan di berbagai lokasi vital pemilu. "Setiap jamnya, kami pantau pergerakan pasokan listrik untuk memastikan keamanannya, semua unit gardu bergerak (UGB), uninterruptible power supply (UPS) juga dipastikan kehandalannya dalam mengawal pemilu," tutur Darmawan. Kemudian di wilayah Riau dan Kepulauan Riau, PLN juga telah melakukan pengamanan sistem kelistrikan melalui penyiagaan sebanyak 1.245 personel di 21 posko siaga.

Selain dari segi personel, PLN juga menyiagakan peralatan berupa 123 unit mobil, 105 unit sepeda motor, delapan unit crane, 16 UGB, 16 genset mobile, dan dua unit UPS. "PLN memetakan setidaknya puluhan lokasi vital, yakni Kantor KPU Provinsi, KPUD di tingkat kabupaten, Bawaslu provinsi, kantor-kantor pemda, Kantor TNI dan Polri, PPK kecamatan hingga TPS harus dipastikan pasokan listriknya. Maka dari itu, dengan kesiapan dan komitmen PLN, Alhamdulillah Pemilu 2024 kali ini berjalan dengar lancar dan aman di semua tingkatan," ujar Darmawan.

Sementara, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Selatan Hasbullah menyatakan dukungan listrik PLN mulai posko siaga PLN hingga personel berhasil menjaga kelancaran pelaksanaan pemilu. PLN juga menjaga pasokan listrik di beberapa tempat strategis mulai dari Kantor KPU Provinsi Sulawesi Selatan hingga tempat pemungutan suara (TPS). "Kesiapan dan komitmen PLN mengawal Pemilu 2024 membantu kami dalam penyelenggaraan pemilu di semua tingkatan," kata Hasbullah.

Antara

VOInews.id- Pelapor Khusus PBB untuk Pembela Hak Asasi Manusia Mary Lawlor mengusulkan pemberlakuan “embargo senjata” terhadap Israel sebagai respons atas serangan di Jalur Gaza. “Kita harus membiarkan bantuan kemanusiaan masuk ke sana dan harus ada pula embargo senjata,” ujar Lawlor tentang situasi di Gaza, pelanggaran HAM, dan langkah-langkah yang harus diambil untuk menghentikan pengeboman Israel.

“Dalam pandangan saya, negara mana pun yang memicu konflik ini dengan memasok senjata ke Israel harus berhenti melakukannya, karena Israel tidak memahami tindakannya saat ini,” kata dia. Lawlor mengatakan bahwa dia telah memantau dengan cermat situasi di Gaza sejak 7 Oktober dan bahwa ada orang-orang yang “kelelahan, terkepung dan tidak berdaya” di Gaza. Dia berpendapat situasi di sana sangat mengerikan, warga Gaza berkali-kali diminta pergi ke tempat yang aman dan mereka berakhir di Kota Rafah.

"Sekarang orang-orang itu diminta pergi ke tempat lain dan mereka tidak punya tempat tujuan," katanya, seraya menambahkan bahwa mereka juga tidak memiliki cukup makanan dan obat-obatan. Separuh penduduk Gaza saat ini tinggal di Rafah, katanya. "Bagaimana Anda bisa membenarkan pembunuhan perempuan dan ibu yang memiliki banyak anak?’’ kata dia.

Tentang perkembangan di Rafah, Lawlor mengatakan perlu ada kepastian soal gencatan senjata dan bantuan kemanusiaan harus diizinkan masuk ke Gaza. “Secara teknis, Israel sebagai kekuatan pendudukan tidak seharusnya melancarkan perang terhadap wilayah yang didudukinya,” kata Lawlor. Dia menyoroti bahwa meskipun dunia menyadari apa yang terjadi di Gaza, negara-negara lain tidak mampu atau tidak mau melakukan intervensi. Lawlor mengatakan bahwa menghentikan pendanaan bagi UNRWA, badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang mengurusi pengungsi Palestina, adalah hal yang gila karena hanya UNRWA yang melayani warga Gaza, sekolah, dan rumah sakit di wilayah kantong Palestina itu.

“Penyelidikan atas tuduhan terhadap UNRWA sedang berlangsung. Orang-orang (Gaza) yang putus asa itu tidak boleh dibiarkan menjadi korban politik antarnegara,” katanya. Israel menuduh staf UNRWA tersebut terlibat dalam serangan Hamas ke Israel pada 7 Oktober. Situasi di Gaza saat ini sedang diperiksa oleh Mahkamah Internasional, dan Lawlor menekankan bahwa pengadilan PBB akan memutuskan situasi di Gaza. “Entah (keputusan) itu genosida atau tidak, tapi saya katakan ada risiko genosida (di Gaza),” katanya. Dia mengatakan negara-negara seperti AS, Inggris, dan Uni Eropa, yang punya pengaruh ke Israel, memiliki peran sangat penting. Mereka memikul tanggung jawab besar untuk menghentikan perang Israel di Gaza Jika negara-negara itu memilih abstain atau memveto resolusi di Dewan Keamanan PBB, "Bagi saya, itu tidak bisa dimaafkan," kata dia.

Sumber: Anadolu