Akbar
February
VOInews.id- Gunung Semeru di perbatasan Kabupaten Lumajang dan Malang, Jawa Timur erupsi dengan menyemburkan abu vulkanik setinggi 400 meter di atas puncak, Jumat, pukul 06.33 WIB. "Terjadi erupsi Gunung Semeru pada hari Jumat, 23 Februari 2024, pukul 06.33 WIB. Tinggi kolom letusan teramati sekitar 400 meter di atas puncak (sekitar 4.076 mdpl)," kata Petugas Pos Pengamatan Gunung api Semeru, Liswanto dalam keterangan tertulis yang diterima di Lumajang.
Dia mengatakan kolom abu vulkanik teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas sedang ke arah selatan, sedangkan saat laporan itu dibuat, erupsi masih berlangsung. Pada Kamis (22/3) tercatat erupsi gunung tertinggi di Pulau Jawa itu terjadi pada pukul 16.57 WIB, kemudian pada Rabu (21/2) tercatat erupsi sebanyak tiga kali yakni pada pukul 07.11 WIB, 22.19 WIB, dan 23.55 WIB. Berdasarkan data Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, jumlah letusan Gunung Semeru yang pernah tercatat sejak 1 Januari hingga 23 Februari 2024 pukul 07.00 WIB sebanyak 63 kali erupsi.
Antara
February
VOInews.id- Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum RI Rahmat Bagja mengatakan lembaganya belum menerima informasi mengenai sejumlah masyarakat adat yang tidak bisa ikut menggunakan hak pilihnya pada Pemilu 2024 seperti temuan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. "Sampai saat ini temuan panwas (panitia pengawas) belum ada informasi tentang hal ini," kata Bagja saat dihubungi dari Jakarta, Kamis. Walaupun demikian, Bagja mengatakan bahwa Bawaslu akan menindaklanjuti apabila mendapatkan informasi tersebut. "Kalau ada, tentu akan ada review (peninjauan ulang) dan evaluasi terhadap hal tersebut," ujarnya.
Sementara itu, anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty mengatakan bahwa lembaganya telah berupaya menjangkau masyarakat adat agar dapat menggunakan hak pilihnya pada Pemilu 2024. "Jauh sebelum pemilu, Bawaslu telah berupaya menjangkau teman-teman masyarakat adat, termasuk mendorong ada upaya dari Dukcapil (Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri) untuk menjangkau mereka. Sosialisasi dilakukan terus-menerus," katanya. Lolly mengatakan bahwa Bawaslu akan menjadikan temuan Komnas HAM tersebut sebagai perhatian bersama. "Jika hasilnya masih belum mampu menjangkau semua, hal ini perlu menjadi perhatian kita untuk dipastikan proses dokumen kependudukannya segera selesai agar saat pilkada mereka bisa menyalurkan hak pilihnya," tutur Lolly.
Sebelumnya, Komnas HAM RI mengungkap temuan banyaknya masyarakat adat di sejumlah daerah yang tidak dapat memilih pada Pemilu 2024 karena tidak terdata dalam daftar pemilih tetap (DPT) akibat tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el). "Sebagai contoh, tercatat sekitar 600 orang masyarakat adat Badui luar, tidak memiliki KTP elektronik," kata anggota Komnas HAM Saurlin P. Siagian di Kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (21/2). Pemilu 2024 meliputi pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, anggota DPD RI, anggota DPRD provinsi, serta anggota DPRD kabupaten/kota dengan daftar pemilih tetap (DPT) tingkat nasional sebanyak 204.807.222 pemilih.
Pemilu 2024 diikuti 18 partai politik nasional yakni (sesuai dengan nomor urut) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Nasdem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia. Berikutnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.
Selain itu, terdapat enam partai politik lokal sebagai peserta yakni Partai Nanggroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh. Sedangkan untuk pemilihan presiden dan wakil presiden diikuti tiga pasangan yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3. Seturut Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 dijadwalkan berlangsung mulai 15 Februari sampai dengan 20 Maret 2024.
Antara
February
VOInews.id- Petugas pemadam kebakaran di negara bagian Victoria dan Tasmania, Australia berjibaku hadapi kebakaran di beberapa tempat, dan pihak berwenang meminta masyarakat untuk meninggalkan daerah yang terkena dampak, menurut laporan media lokal Kamis. Pihak berwenang setempat di Victoria mengatakan mereka telah memperingatkan masyarakat yang tinggal di Bayundeen, Buangor, Glenlogie, Middle Creek, dan Mount Cole untuk segera pergi, karena api menyebar ke wilayah sekitarnya.
Juru bicara Pusat Pengendalian Negara Luke Hegarty mengatakan api menyebar akibat cuaca ekstrem. “Kebakaran tentu saja menghasilkan sedikit uap, karena cuaca yang sangat panas dan angin kencang yang kami alami saat ini,” kata Hegarty mengutip laporan ABC News. Sejauh ini tidak ada korban jiwa yang dilaporkan di wilayah mana pun di negara bagian tersebut. Di Pulau Tasmania, pemerintah setempat juga mengeluarkan peringatan darurat kebakaran hutan kepada warga dan mendesak mereka untuk mencari perlindungan sekarang.
“Kebakaran hutan yang tidak terkendali di Komunitas Dee dan sekitarnya diperkirakan akan membahayakan nyawa dan mungkin menghancurkan rumah-rumah,” demikian dalam pernyataan yang diposting di situs peringatan Tasmania. Pernyataan tersebut juga menambahkan bahwa petugas pemadam kebakaran sedang merespons beberapa kebakaran hutan di Tasmania selatan dan di beberapa tempat, termasuk Danau Bradys di Dataran Tinggi Tengah, dan api wilayah tersebut tidak dapat dikendalikan.
“Kami memiliki sekitar 20 pesawat, serta 12 awak dari Sustainable Timber Tasmania, dan 10 awak Dinas Pemadam Kebakaran Tasmania di lapangan yang berupaya memadamkan api,” kata Wakil Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Tasmania (TFS) Matt Lowe. “Api masih belum bisa dikendalikan, dan petugas menghadapi kondisi sulit di tengah angin kencang dan vegetasi kering,” ujar dia menambahkan. Pihak berwenang juga menutup jalan menuju daerah yang terkena dampak dan mendesak masyarakat untuk menghindarinya, sebab cuaca diperkirakan tidak akan mereda hingga malam ini.
Sumber:Anadolu
February
VOInews.id- Menteri Perekonomian, Perdagangan, dan Perindustrian Jepang Ken Saito mendesak operator pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) Fukushima Daiichi mengambil langkah-langkah komprehensif untuk memastikan keselamatan menyusul serangkaian insiden kebocoran air radioaktif di PLTN tersebut. Saito mengatakan kepada Presiden Tokyo Electric Power Company (TEPCO) Tomoaki Kobayakawa bahwa dirinya menginginkan pihak manajemen untuk mengambil langkah-langkah aktif.
Langkah itu untuk mencegah terulangnya kejadian serupa dan memastikan keselamatan" setelah berton-ton air yang mengandung bahan radioaktif bocor dari kompleks yang dilanda bencana itu sebelumnya pada bulan ini. Saito mengungkapkan bahwa insiden tersebut telah "memicu kekhawatiran di Jepang maupun luar negeri dan akan menghambat penyelesaian proses penonaktifan PLTN tersebut. Dia menyerukan agar TEPCO menyelidiki semua faktor potensial yang memicu kelalaian manusia (human error) dan berinvestasi dalam teknologi yang menghilangkan kebutuhan akan pengoperasian manual.
Kobayakawa menyampaikan permintaan maaf, seraya menuturkan bahwa dari perspektif keselamatan, masalah-masalah itu seharusnya tidak terjadi dan dia menganggapnya sangat serius. Menurut TEPCO, kebocoran tersebut terjadi pada 7 Februari dari saluran yang terhubung ke sebuah perangkat untuk memurnikan air terkontaminasi nuklir yang telah terakumulasi di kompleks itu. Kelalaian manusia diduga menjadi penyebab insiden tersebut, mengingat 10 dari 16 katup pada perangkat itu yang seharusnya tertutup ternyata dalam keadaan terbuka. Pada Oktober tahun lalu, insiden lain terjadi di PLTN yang lumpuh itu. Lima pekerja secara langsung terpapar limbah cair yang mengandung bahan radioaktif. Sang menteri mendesak TEPCO untuk melakukan analisis guna menentukan apakah insiden tersebut memiliki kesamaan.
Diguncang gempa bumi bermagnitudo 9,0 yang disusul oleh tsunami pada 11 Maret 2011, PLTN Fukushima mengalami kerusakan inti (core meltdown) yang melepaskan radiasi, mengakibatkan kecelakaan nuklir level 7, level tertinggi dalam Skala Kejadian Nuklir dan Radiologi Internasional (International Nuclear and Radiological Event Scale). PLTN itu telah menghasilkan sejumlah besar air yang tercemar oleh zat radioaktif dari proses pendinginan bahan bakar nuklir di bangunan reaktor, yang saat ini disimpan dalam tangki-tangki di PLTN tersebut. Pada Agustus 2023, Jepang mulai membuang air limbah Fukushima ke Samudra Pasifik, terlepas dari penolakan yang berulang kali disampaikan oleh pemerintah dan masyarakat, kelompok lingkungan hidup, organisasi nonpemerintah, dan gerakan antinuklir di Jepang dan kawasan Pasifik.
Antara