Akbar
March
VOInews.id- Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian (Kementan) Andi Nur Alam Syah mengatakan bahwa saat ini pihaknya sedang menyusun konsep Papua Masa Depan sebagai Pulau Energi Terbarukan. “Selain dukungan dalam ketahanan pangan, Direktorat Jenderal Perkebunan mendapat tugas dari Bapak Menteri Pertanian (Andi Amran Sulaiman) untuk menyusun konsep Papua Masa Depan sebagai Pulau Energi Terbarukan,” kata Andi dalam Rapat Koordinasi Nasional Akselerasi Peremajaan Sawit Rakyat di Jakarta, Selasa.
Andi, dalam keterangan resmi di Jakarta, menyoroti potensi pengembangan perkebunan di kawasan timur Indonesia, khususnya Provinsi Papua, sebagai upaya untuk menghadirkan buffer pangan dan sumber energi nabati. Potensi ini terutama terkait dengan penggunaan kelapa sawit dan tebu sebagai bahan baku untuk biodiesel dan biofuel. Menurutnya, pengembangan Papua sebagai pulau energi akan memiliki dampak yang signifikan pada ketahanan pangan dan energi nasional. Selain itu, hal ini diharapkan dapat membuka lapangan kerja bagi sekitar 60 persen penduduk Papua dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut.
Andi menekankan bahwa pemanfaatan sumber daya alam Papua untuk keperluan perkebunan dan energi nabati menjadi strategis dalam memperkuat ketahanan pangan dan energi Indonesia secara keseluruhan. Dengan mengoptimalkan potensi perkebunan di Papua, diharapkan dapat diciptakan sistem yang berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan pangan dan energi nasional, sambil memberikan dampak positif pada ekonomi lokal dan kesejahteraan masyarakat Papua.
“Produk hilirisasi yang dihasilkan untuk pemenuhan pangan rakyat Papua (gula dan minyak goreng), substitusi BBM nasional dan ekspor,” ucap Andi. Ia menjelaskan pengembangan Papua sebagai pulau energi menargetkan produksi minyak goreng dan biodiesel (B100), pengembangan 1 juta hektare (Ha) kelapa sawit. “Kemudian investasi 9 pabrik minyak goreng yang akan menghasilkan 1 juta minyak goreng, serta 33 pabrik bidoesel untuk menghasilkan 4,6 juta ton B100,” jelas Andi. Selain itu, Papua juga akan dirancang sebagai penghasil gula dan bioetanol, lewat pengembangan 1 juta Ha tebu, mendorong investasi 42 pabrik gula untuk menghasilkan 10 juta ton gula kristal putih (GKP) atau 6 juta kiloliter bioetanol.
Antara
March
VOInews.id- Informasi yang beredar di media tentang niat Meksiko untuk bergabung dengan BRICS tidaklah akurat, kata Kementerian Luar Negeri Meksiko pada Minggu (3/3), seraya menambahkan bahwa negara tersebut memperhatikan perkembangan asosiasi tersebut dengan penuh perhatian. Terkait pemberitaan yang beredar di berbagai media tentang dugaan pencalonan Meksiko untuk bergabung dengan kelompok BRICS pada 2024, Kementerian Luar Negeri Meksiko mengumumkan bahwa pernyataan itu "tidak berdasar." "Meksiko belum mengajukan permohonan untuk bergabung dengan kelompok BRICS.
Meksiko mengikuti perkembangan blok ini karena beban ekonomi negara-negara anggotanya dan perdagangan bilateral yang dilakukan negara kita dengan para anggotanya," kata kementerian tersebut pada X. Sebelumnya pada Agustus 2023, Presiden Meksiko Andres Manuel Lopez Obrador mengatakan bahwa negaranya tidak berencana untuk bergabung dengan BRICS, dengan tujuan untuk lebih memperkuat persatuan Amerika Utara dan seluruh Amerika "karena alasan lingkungan, alasan ekonomi dan geopolitik."
BRICS didirikan pada 2009 sebagai platform kerja sama untuk negara-negara berkembang terbesar di dunia. Awalnya, blok tersebut menyatukan Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan. Musim panas lalu, para pemimpin mereka mengundang Mesir, Ethiopia, Iran, Uni Emirat Arab, dan Arab Saudi untuk bergabung dengan blok tersebut. Argentina juga diundang menjadi anggota, tetapi pemerintahan barunya menolak undangan tersebut. Keanggotaan penuh dari anggota yang baru diterima secara resmi dimulai pada 1 Januari.
Sumber: Sputnik
March
VOInews.id- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta kepada seluruh pemerintah daerah (pemda) agar tidak menaikkan pajak atau retribusi yang tidak perlu, apalagi jika membebani masyarakat yang berimbas pada meningkatnya inflasi. “Saya berikan catatan-catatan, saya lupa pesan, tolong untuk di rekan-rekan daerah, di situasi seperti ini hati-hati betul jangan menaikkan pajak dan retribusi yang tidak perlu yang akan memberatkan rakyat,” kata Tito Karnavian dalam Rapat Koordinasi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Puasa dan Idul Fitri 1445 Hijriah, di Jakarta, Senin. Tito menyoroti pentingnya kesadaran pemda dalam menetapkan pajak dan retribusi, terutama dalam situasi yang dapat mempengaruhi inflasi dan kesejahteraan masyarakat.
Tito menekankan agar tidak menaikkan pajak atau retribusi yang tidak diperlukan yang akan memberatkan rakyat apalagi jika nantinya berdampak pada kenaikan inflasi. Selain itu, Tito juga mengimbau agar pemerintah daerah tidak terlalu berorientasi pada pendapatan asli daerah (PAD) yang berpotensi memberatkan masyarakat. Dia menyebut ada daerah yang terlalu fokus pada peningkatan PAD, tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap inflasi dan kesejahteraan masyarakat.
“Misalnya, kadang kadang banyak daerah yang mengejar, berusaha mengejar mendapatkan PAD, pendapatan hasil daerah, kalau PAD-nya tidak memberatkan rakyat fine, tapi kalau memberatkan rakyat sampai berakibat inflasi, tolong dijaga jangan dulu,” ujar Tito. Tito juga menyoroti pentingnya evaluasi terhadap pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB), karena dampaknya yang dapat mempengaruhi inflasi dan beban ekonomi masyarakat. Dalam konteks ini, dia mengajak untuk bersama-sama mempertimbangkan ulang kebijakan tersebut. “Seperti tadi misalnya pajak bahan bakar kendaraan bermotor atau PBBKB, ini tolong dievaluasi kembali dampaknya,” kata Tito lagi.
Tito menekankan hal tersebut agar bisa menekan inflasi bukan hanya di daerah, namun secara nasional yang ditargetkan mencapai 2,5 persen di 2024. Badan Pangan Nasional menggelar rapat koordinasi bersama lintas kementerian dan lembaga serta pengusaha di bidang pangan untuk mewujudkan pangan yang terjangkau bagi masyarakat menjelang HBKN Idul Fitri 1445 Hijriah. Rapat secara hybrid tersebut dipimpin langsung Mendagri Tito Karnavian dan dihadiri sejumlah perwakilan Kemendag, Kemenkeu, Kemenhub, Kementan, Kementerian BUMN, Kemenko Perekonomian, Kepala Bulog, Kepala BPS, Kabareskrim Polri, Gubernur BI, Ombudsman, gubernur dan bupati/wali kota se-Indonesia, sejumlah pengusaha dan asosiasi di bidang pangan dan pihak terkait lainnya.
Antara
March
VOInews.id- Pemerintah Australia berkomitmen memperkuat kerja sama dengan Asia Tenggara dalam meningkatkan upaya bersama menangani dampak perubahan iklim melalui Skema Iklim dan Energi Bersih. Menteri Luar Negeri Australia Penny Wong mengatakan, karena perubahan iklim merupakan ancaman nyata bagi kawasan, pihaknya bekerja sama dengan ASEAN untuk mengurangi dampaknya serta mempercepat transisi menuju energi bersih.
VOInews.id-“Skema Iklim dan Energi Bersih yang baru adalah salah satu contoh bagaimana kita menciptakan peluang dan mengatasi tantangan bersama,” ucap Wong dalam pernyataan tertulis Kedutaan Besar Australia di Jakarta, Senin. Skema senilai 10 juta dolar Australia (Rp102,6 miliar) yang diumumkan pada KTT Khusus ASEAN-Australia 2024 di Melbourne tersebut menyediakan pendanaan tahun jamak untuk program-program iklim dan energi bersih, termasuk pengembangan kapasitas teknis. Selain itu, skema tersebut juga akan menjamin Australia dan negara-negara ASEAN saling berbagi keahlian dalam aspek tersebut.
Dengan membangun kerja sama yang sudah ada, skema itu memungkinkan lembaga pemerintah pusat maupun negara-negara bagian dan teritori Australia memperluas hubungan dengan mitra-mitra di Asia Tenggara dalam hal perubahan iklim dan transformasi energi bersih. Program tersebut juga akan mencakup metode pendanaan yang fleksibel untuk menanggapi permintaan negara-negara mitra. Senada dengan Wong, Menteri Perubahan Iklim dan Energi Australia Chris Bowen mengatakan bahwa skema tersebut akan membantu membangun kemampuan kawasan merespons perubahan iklim dan mempercepat transformasi energi bersih.
“Australia memperkuat kerja sama dengan mitra ASEAN kami, bekerja sama untuk memperbaiki kawasan kami, dan membangun peluang manufaktur dan perdagangan energi bersih yang baru,” ucap Bowen. Skema tersebut akan menjadi inisiatif pertama yang dirancang di bawah program kerja sama pemerintah-ke-pemerintah Asia Tenggara yang diumumkan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese pada 2023. Program tersebut juga akan mendukung penerapan strategi ekonomi Australia ke Asia Tenggara hingga 2040 yang mengakui peran penting kemitraan pemerintah-ke-pemerintah serta peluang dan tantangan transformasi energi bersih.
Antara