VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

VOinews.id, Jakarta:Italia diperkirakan masih akan mencatat rekor suhu tertinggi dalam musim panas yang sudah dipenuhi dengan gelombang panas yang parah ini. Situs data meteorologi Il Meteo pada Selasa (6/8) mengatakan bahwa beberapa hari ke depan akan menjadi "periode paling terik pada musim panas kali ini," dengan suhu hingga 43 derajat Celsius di wilayah paling selatan negara itu. Di wilayah utara, Il Meteo bahkan memperkirakan suhu akan mencapai 40 derajat Celsius.

"Setelah jeda singkat akhir pekan lalu, arus cuaca Afrika kembali dan lebih kuat dari sebelumnya dan siap untuk melepaskan suhu tinggi di seluruh negeri," menurut laporan Il Meteo. Hingga Selasa, Kementerian Kesehatan Italia mengatakan hanya lima dari 27 kota terbesar di negara itu yang akan berada di bawah status peringatan "oranye", yang berarti periode terpanas dalam satu hari menimbulkan risiko kesehatan bagi warga lanjut usia atau mereka yang memiliki kondisi kesehatan buruk. Pada Kamis (8/8), jumlah kota yang berada di bawah peringatan "oranye" atau "merah" akan meningkat dua kali lipat (peringatan "merah" berarti ada risiko kesehatan bahkan bagi individu yang masih muda dan sehat).

Namun, data kementerian tersebut hanya memprediksi peringatan untuk dua hari ke depan, sehingga tidak mencerminkan situasi pada akhir pekan, saat suhu terpanas diperkirakan akan melanda. Ini merupakan tahun ketiga secara beruntun Italia harus berjuang di bawah dampak periode kering yang panjang di seluruh wilayahnya. Meskipun rekor suhu tertinggi yang tercatat tahun lalu belum tercatat tahun ini, gelombang panas dimulai lebih awal dengan suhu tinggi pertama tercatat bahkan sebelum musim panas dimulai.

Antara

VOInews.id, Jakarta:Kepala hak asasi manusia PBB Volker Turk pada Senin mengatakan bahwa dia "sangat khawatir" tentang meningkatnya risiko konflik yang lebih luas di Timur Tengah, dan menyerukan de-eskalasi yang mendesak. "Saya sangat khawatir tentang meningkatnya risiko konflik yang lebih luas di Timur Tengah dan memohon kepada semua pihak, bersama dengan Negara-negara yang memiliki pengaruh, untuk bertindak segera untuk meredakan apa yang telah menjadi situasi yang sangat genting," kata Turk dalam sebuah pernyataan. Turk mengingatkan semua pihak bahwa hak asasi manusia dan perlindungan warga sipil harus menjadi prioritas utama.

Dia juga menekankan bahwa warga sipil -- kebanyakan perempuan dan anak-anak -- telah mengalami "rasa sakit dan penderitaan yang tak tertahankan" sebagai akibat dari bom dan senjata selama 10 bulan terakhir. "Segalanya, dan maksud saya segalanya, harus dilakukan untuk menghindari situasi ini semakin memburuk yang hanya akan memiliki konsekuensi yang lebih mengerikan bagi warga sipil," kata Turk. Ketegangan meningkat antara Hizbullah Lebanon dan Israel sejak Tel Aviv membunuh komandan militer senior kelompok itu, Fuad Shukr, dalam serangan udara di pinggiran kota Beirut pada 30 Juli.

Pimpinan politik Hamas, Ismail Haniyeh, dibunuh di ibu kota Iran, Teheran, pada hari berikutnya dalam serangan yang dituduhkan kepada Israel, meski Tel Aviv belum mengonfirmasi atau membantah bertanggung jawab. Hamas dan Iran telah berjanji untuk membalas pembunuhan Haniyeh, sementara Hizbullah telah berjanji untuk menanggapi pembunuhan Shukr. Kekhawatiran telah berkembang akan perang besar-besaran antara Israel dan Hizbullah di tengah pertukaran tembakan lintas perbatasan selama berbulan-bulan. Eskalasi terjadi dengan latar belakang serangan Israel di Gaza yang telah menewaskan lebih dari 39.600 orang sejak Oktober lalu menyusul serangan oleh kelompok Palestina, Hamas.

Sumber: Anadolu

VOinews.id, Jakarta:Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono menegaskan pihaknya bakal membuat mafia tanah tidak nyaman hingga ke akar-akarnya karena akan diusut tuntas demi memberikan keadilan bagi masyarakat. "Kolaborasi dan semangat kita untuk memberantas mafia tanah sampai ke akar-akarnya, ini bukan hanya menjadi jargon semata," kata Menteri ATR di Jakarta, Senin (5/8).

Selain menjadi komitmen jajaran Kementerian ATR/BPN, tambahnya, hal itu juga merupakan atensi langsung dari Presiden Joko Widodo yang tidak menginginkan adanya masyarakat Indonesia tidak mendapatkan keadilan di negeri sendiri. Ia menuturkan bahwa negara akan hadir memberikan keadilan kepada seluruh masyarakat Indonesia dengan tidak memandang latar belakang, profesi dan sebagainya.

Menteri ATR tidak menginginkan ada masyarakat yang tidak mendapatkan kepastian hukum sehingga tidak bisa tidur nyenyak dan was-was akan digusur dari tempat tinggal. Sedangkan para mafia tanah dapat bersenang-senang. "Apalagi kalau kemudian seolah-olah justru mafia-mafia tanah tersebut yang bisa hidup dengan tenang, nyaman, bermewah-mewahan di atas penderitaan rakyat kecil, di atas penderitaan negara," tegas Menteri ATR.

Ia mengakui bahwa salah satu isu yang selalu menjadi sorotan publik adalah urusan sengketa, termasuk konflik pertanahan khususnya yang disebabkan atau dimotori oknum-oknum mafia tanah. Konflik tanah seperti sengketa antarwarga, antarwarga dengan korporasi, antarwarga dengan pemerintah atau kombinasi di antaranya. Bahkan tidak jarang aset-aset TNI dan Polri juga menjadi objek sengketa, tumpang tindih. Kondisi itu terjadi belasan tahun, bahkan puluhan tahun akibat ulah mafia tanah.

Menteri ATR menambahkan lembaganya juga akan memperkuat pencegahan, penanganan, dan penegakan hukum atas sengketa dan konflik pertanahan. Namun, hal utama yang dilakukan adalah pencegahan. Perlunya penyelesaian sengketa tanah karena kerap hal itu menjadi masalah yang berlarut-larut, bukan hanya menjadi akar permasalahan antar sesama warga bangsa, namun juga bahkan mengganggu investasi.

Oleh karena itu, Kementerian ATR/BPN membangun sinergi dengan aparat penegak hukum, seperti Polri dan kejaksaan, untuk selalu memberikan keadilan kepada seluruh pemilik tanah di Indonesia. "Karena ingat, bukan hanya nilai tanah yang kita hitung dari kerugian sengketa lahan, tetapi potensial lost," ucapnya. Dia mencontohkan salah satunya di Jawa Tengah ketika masalah sengketa tanah terjadi di daerah Grobogan yang berlarut-larut, mengakibatkan batalnya investasi masuk. Padahal dengan masuknya investor yang ingin berinvestasi di daerah itu akan dapat menghidupkan industri, membuka ribuan lapangan pekerjaan sekaligus menggerakkan ekonomi rakyat. Namun, hal itu berhenti akibat adanya sengketa tanah. "Merugilah kita semuanya. Oleh karena itu, berbicara urusan tanah ini dari lahir sampai mati, dari rakyat kecil sampai pengembangan investasi, kita ingin menegakkan keadilan dan juga membangun kesejahteraan untuk masyarakat Indonesia," kata Menteri ATR.

Antara

VOInews.id, Jakarta:Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani memastikan beberapa program inisiatif baru Presiden dan Wakil Presiden Terpilih RI Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka seperti makan bergizi gratis masuk dalam postur APBN 2025. Ia mengatakan telah melaporkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Presiden terpilih untuk postur APBN 2025 terkait dengan pembahasan awal dari DPR RI. Dalam hal ini, melalui Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM & PPKF).

"Posturnya diperkirakan tidak akan mengalami deviasi banyak dari yang sudah dibahas dengan DPR," ungkap Sri Mulyani usai rapat terbatas yang dipimpin Presiden Jokowi membahas rencana kerja Pemerintah, Nota Keuangan dan RAPBN Tahun 2025 di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan Jakarta, Senin. Sesuai dengan arahan, Sri Mulyani mengatakan bahwa Presiden Jokowi ingin agar postur APBN 2025 dapat menampung program-program prioritas dari Presiden terpilih, salah satunya makan bergizi gratis.

"Namun, karena ini adalah menampung sesuai dengan arahan Bapak Presiden saat ini, yaitu Presiden Jokowi bahwa APBN 2025 menampung program-program prioritas yang sudah disampaikan oleh pemerintahan presiden terpilih.

Jadi, kami mulai menghitung untuk program-program yang sering disebut seperti makanan bergizi gratis. Kemudian juga beberapa program inisiatif baru yang sekarang ini sedang difinalkan dengan tim dari presiden terpilih. Ini sudah masuk di dalam postur APBN 2025." ungkapnya. Sementara perihal anggaran untuk makan bergizi gratis tersebut, ia mengatakan belum ada perubahan, yakni masih sebesar Rp71 triliun.

"Sampai saat ini yang kita sudah mendapatkan arahan dari Presiden saat ini dan Presiden terpilih adalah total anggarannya Rp71 triliun. Mengenai detilnya nanti adalah Bapak Presiden terpilih terus melakukan persiapan dengan timnya untuk pelaksanaannya," tuturnya. Program makan bergizi gratis untuk anak-anak dicetuskan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih RI Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Pemerintahan Joko Widodo sudah menganggarkan Rp71 triliun dalam RAPBN 2025 guna menjalankan program tersebut. Anggaran untuk satu porsi makanan bergizi gratis diperkirakan senilai Rp15.000.

Dalam perjalanannya berhembus isu anggaran makan bergizi gratis dipangkas menjadi Rp7.500. Namun isu tersebut dibantah langsung oleh Wapres Terpilih RI Gibran Rakabuming Raka yang menegaskan anggaran satu porsi makanan bergizi gratis akan tetap Rp15.000.

Antara