VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

VOInews.id- Israel bisa menggunakan kelaparan sebagai "metode perang" di Jalur Gaza dengan menghambat masuknya bantuan kemanusiaan ke wilayah kantong Palestina itu, kata Komisaris Tinggi HAM PBB Volker Turk pada Selasa.

Bencana kelaparan bisa terjadi di Gaza utara pada pertengahan Maret hingga Mei akibat konflik yang tengah berlangsung dan terbatasnya bantuan kemanusiaan, menurut laporan PBB dalam inisiatif Klasifikasi Fase Ketahanan Pangan Terpadu (IPC) yang diterbitkan pada Senin.

"Pengepungan Gaza oleh Israel selama 16 tahun terakhir telah berdampak pada hak asasi manusia warga sipil, membuat ekonomi setempat hancur, dan menciptakan ketergantungan pada bantuan," kata Turk dalam pernyataannya.

"Dampak dari pembatasan Israel terhadap bantuan yang masuk ke Gaza, ditambah serangan yang terus mereka lancarkan, mungkin seperti menggunakan kelaparan sebagai metode peperangan, yang merupakan sebuah kejahatan perang," ujar dia menambahkan.

Turk menyerukan agar bencana kelaparan di wilayah itu dicegah.

Kelaparan merupakan dampak dari pembatasan Israel terhadap masuknya bantuan kemanusiaan dan barang komersial, perpindahan mayoritas penduduk, dan kehancuran infrastruktur sipil yang penting, tulis pernyataan itu.

Pada Oktober 2023, kelompok perlawanan Palestina Hamas melancarkan serangan roket besar-besaran ke Israel dari Gaza dan menerobos perbatasan. Serangan itu menewaskan 1.200 orang dan Hamas menyandera 240 orang lainnya.

Israel lalu membalas dengan serangan habis-habisan, memblokade penuh Gaza, melancarkan serangan darat di dalam wilayah kantong Palestina itu untuk "menumpas pejuang Hamas dan membebaskan sandera".

Sedikitnya 31.800 orang telah tewas di Jalur Gaza, menurut otoritas setempat.

Pada 24 November, Qatar memediasi perundingan antara Israel dan Hamas untuk pertukaran tahanan dengan sandera dan gencatan senjata, yang memungkinkan bantuan kemanusiaan memasuki Gaza. Gencatan itu diperpanjang beberapa kali dan berakhir pada 1 Desember.

Lebih dari 100 orang diyakini masih disandera oleh Hamas di Gaza.

VOInews.id- Israel pada Minggu mengumumkan rencananya melakukan "aktivitas besar" di kota Rafah, Jalur Gaza selatan, setelah evakuasi warga Palestina menuju bagian barat kota itu. "Tentu saja, kami akan bertindak di Rafah, dan sebelum aktivitas besar, kami akan mengevakuasi warga dari tempat itu menuju kawasan barat," ujar Menteri Luar Negeri Israel, Israel Katz kepada penyiar publik Israel, KAN.

Dalam beberapa pekan belakangan, para pejabat Israel berulangkali menolak kembalinya pengungsi Palestina dari Jalur Gaza selatan ke utara. Dia mengatakan "Ketika kami harus bertindak di Rafah, saya tidak melihat kesenjangan antara Amerika Serikat dengan Israel, termasuk mengevakuasi warga sipil." Pernyataan Katz muncul sehari setelah juru bicara Dewan Keamanan Nasional AS John Kirby memastikan bahwa Washington tidak akan mendukung operasi militer skala-besar apapun di Rafah tanpa sebuah rencana yang layak untuk menjamin keamanan dan keselamatan 1,5 juta pengungsi. Pada 15 Maret, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengizinkan rencana operasi militer di Rafah dan militer sedang bersiap untuk mengevakuasi warga.

Israel telah melancarkan serangan militer mematikan di Gaza sejak serangan lintas batas oleh kelompok Palestina Hamas pada 7 Oktober 2023, yang menewaskan hampir 1.200 orang. Lebih dari 31.700 warga Palestina, sebagian besar perempuan dan anak-anak, tewas di wilayah kantong tersebut dan lebih dari 73.700 lainnya terluka di tengah kehancuran massal dan kekurangan bahan-bahan kebutuhan pokok. Perang Israel telah menyebabkan 85 persen penduduk Gaza terpaksa mengungsi di tengah blokade yang melumpuhkan sebagian besar makanan, air bersih dan obat-obatan, sementara 60 persen infrastruktur di wilayah kantong tersebut rusak atau hancur, menurut PBB.

Israel dituduh melakukan genosida di Mahkamah Internasional. Keputusan sementara pada Januari memerintahkan negara itu untuk menghentikan tindakan genosida dan mengambil tindakan yang menjamin bantuan kemanusiaan sampai kepada warga sipil di Gaza.

Sumber: Anadolu

VOInews.id- Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan pada Senin (18/3) mengucapkan selamat kepada Presiden Rusia Vladimir Putin karena berhasil menang kembali dalam pemilihan umum presiden Rusia pada akhir pekan. Dalam panggilan telepon tersebut, Erdogan menyuarakan keyakinannya bahwa arah positif dalam hubungan Turki-Rusia akan terus semakin kuat di masa depan, menurut Direktorat Komunikasi Turki.

Erdogan menambahkan bahwa Turki siap mengambil peran fasilitator apa pun agar berbagai pihak dapat kembali ke meja perundingan guna membahas terkait perang Ukraina, yang kini memasuki tahun ketiga. Petahana Putin memperoleh 87,28 persen suara dalam pemilihan presiden Rusia yang berlangsung selama tiga hari, dengan 100 persen surat suara telah dihitung, kata otoritas pemilu negara itu pada Senin.

Antara

VOInews.id- Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY mengungkapkan mafia tanah merugikan rakyat dan negara sekaligus menghambat investasi. “Mafia tanah telah menyengsarakan masyarakat. Korbannya terancam kehilangan hak atas tanahnya dan juga bangunan yang mungkin merupakan kekayaan atau aset satu-satunya dan ini jelas-jelas perilaku yang tidak adil.

Mafia tanah juga merugikan negara dan menciptakan ketidakpastian hukum, sehingga menghambat investasi,” ujar AHY di Jakarta, Minggu. Tindak pidana pertanahan yang umumnya disebabkan oleh mafia tanah ini, menurut AHY, harus segera diberantas. Sejak 2018, upaya pemberantasan mafia tanah dilakukan melalui sinergi dan kolaborasi antara Kementerian ATR/BPN dengan aparat penegak hukum, yakni Kepolisian RI dan Kejaksaan Agung RI. Hal ini tertuang dalam nota kesepahaman yang ditindaklanjuti dengan dibentuknya Tim Satuan Tugas (Satgas) Anti Mafia Tanah yang bertugas mengungkap tindak pidana pertanahan oleh mafia tanah.

Satgas Anti Mafia Tanah telah berhasil mendapatkan data Target Operasi (TO) Tindak Pidana Pertanahan Tahun 2024, yaitu sebanyak 82 kasus dengan potensial kerugian sebesar lebih dari Rp1,7 triliun dan total luasan bidang tanah kurang lebih 4.569 hektare. Jumlah ini lebih besar dari tahun 2023 yang mencapai 60 kasus. “Kita serius menunjukkan kepada rakyat betapa sinergi dan kolaborasi yang kita jalankan bisa membuahkan progres dalam rangka mengungkap berbagai tindak pidana. Ini bukti bahwa sinergi dan kolaborasi bisa membawa kita kepada kesuksesan dalam rangka penegakan hukum terkait dengan isu-isu pertanahan di Indonesia,” kata AHY.

Bukan hanya berkolaborasi dengan pihak eksternal, Menteri AHY juga berkomitmen menegakkan keadilan di internal Kementerian ATR/BPN. “Kami akan bertindak tegas kalau ada yang melakukan perbuatan melawan hukum, baik eksternal maupun internal harus mendapatkan penanganan yang sama. Karena itu kami tegas akan menindak bila ada jajaran internal yang terlibat. Tapi, kami juga tidak ingin ada jajaran yang menjadi korban karena tidak sedikit saya mendapatkan laporan mereka jadi korban. Kita ingin benar-benar objektif, ada fakta dan data yang jelas, lalu kembalikan pada hukum yang berlaku,” ujar AHY.

Diketahui, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan kementeriannya serius untuk membasmi mafia tanah yang meresahkan rakyat kecil, korporasi dan bahkan merugikan negara Indonesia. Kementerian ATR/BPN memiliki tugas penting di mana membentuk satgas antimafia tanah dengan tujuan menyelesaikan berbagai kasus, format termasuk praktik kejahatan yang dilakukan mafia tanah di seluruh Indonesia.

Banyak yang menjadi korbannya yakni rakyat kecil yang paling menderita, tetapi juga korporasi termasuk negara yang akan sangat dirugikan secara ekonomi. AHY sendiri mengaku kasus penyerobotan lahan oleh mafia menjadi tantangan terbesar bagi instansi yang sedang ia pimpin saat ini. Ia juga meminta dukungan dari masyarakat agar tanggung jawab yang kini menjadi bagian dari "pekerjaan rumah" Kementerian ATR terhadap pelayanan publik bisa segera dituntaskan.

Antara