VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

VOInews.id, Jakarta:Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional, untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pemenuhan gizi nasional sebagai perwujudan hak asasi manusia sebagaimana dijamin dalam UUD 1945. Berdasarkan salinan Perpres yang dilihat dalam laman jdih.setneg.go.id di Jakarta, Senin, pertimbangan pembentukan Badan Gizi Nasional yakni dalam rangka memenuhi gizi nasional di mana pemerintah perlu melakukan upaya untuk mengatur tata kelola tercukupinya konsumsi yang aman dan bergizi bagi masyarakat.

Badan Gizi Nasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden, serta bertugas memenuhi gizi nasional. Badan Gizi Nasional dipimpin seorang kepala. Dalam menjalankan tugasnya, Badan Gizi Nasional menjalankan beberapa fungsi antara lain koordinasi, perumusan dan penetapan kebijakan teknis di bidang sistem dan tata kelola, penyediaan dan penyaluran, promosi dan kerja sama, serta pemantauan dan pengawasan pemenuhan gizi nasional. Selain itu juga melakukan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang sistem dan tata kelola, penyediaan dan penyaluran, promosi dan kerja sama, serta pemantauan dan pengawasan pemenuhan gizi nasional.

Sasaran pemenuhan gizi yang menjadi tugas dan fungsi Badan Gizi Nasional diberikan kepada peserta didik jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah di lingkungan pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan keagamaan, pendidikan khusus, pendidikan layanan khusus dan pendidikan pesantren. Selain itu juga kepada anak usia di bawah lima tahun, ibu hamil dan ibu menyusui. Perpres ini diterbitkan Jokowi tertanggal 15 Agustus 2024 dan diundangkan pada tanggal yang sama oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Perpres berlaku pada tanggal diundangkan. Berdasarkan informasi yang diterima dari Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana, Presiden akan melantik Kepala Badan Gizi Nasional di Istana Negara, Jakarta, Senin hari ini.

Antara

VOinews.id, Ankara: Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada Rabu (14/8) menyatakan situasi penyakit Mpox terkini sebagai “kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia".

“Kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia merupakan tingkat peringatan tertinggi di bawah hukum kesehatan dunia," sebut Direktur Jenderal WHO pada X.

“Saran Komite Darurat kepada saya, dan dari @AfricaCDC, yang kemarin menyatakan darurat kesehatan masyarakat untuk keamanan regional, sudah sejalan,” tambahnya.

“WHO berkomitmen dalam beberapa hari dan pekan ke depan untuk mengoordinasikan respons global, bekerja sama dengan masing-masing negara yang terkena dampak, dan memanfaatkan kehadiran kami di lapangan, untuk mencegah penularan, mengobati mereka yang terinfeksi, dan menyelamatkan nyawa,” kata Ghebreyesus.

“Untuk mendanai pekerjaan ini, WHO telah mengembangkan rencana respons regional, yang membutuhkan dana awal sebesar 15 juta dolar AS (Rp235 miliar). Kami telah mengeluarkan 1,45 juta dolar AS (Rp22,7 miliar) dari Dana Kontingensi untuk Keadaan Darurat WHO. Kami berencana untuk mengeluarkan lebih banyak lagi dalam beberapa hari mendatang. Kami juga meminta bantuan kepada para donor untuk mendanai sisa rencana respons,” lanjut dia.

Sejak awal 2024, lebih dari puluhan negara-negara Afrika melaporkan penyakit tersebut, yang ditularkan melalui kontak erat, dimana Republik Demokratik Kongo melaporkan lebih dari 90 persen kasus.

Menurut WHO, Mpox menyebabkan ruam dan gejala yang mirip dengan flu.


Sumber: Anadolu

VOInews.id, jakarta: Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga Heppy Wulansari mengatakan masyarakat bisa menggunakan QR Code versi cetak ketika ingin membeli bahan bakar minyak (BBM) subsidi Pertalite di SPBU.

“Untuk kemudahan masyarakat, QR Code bisa dicetak dan dibawa ke SPBU, sehingga tidak wajib mengunduh aplikasi MyPertamina atau membawa handphone ke SPBU,” kata Heppy dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Mekanisme tersebut bisa digunakan oleh masyarakat pengguna kendaraan roda empat (mobil).

Heppy menambahkan pendaftaran Program Subsidi Tepat untuk pembelian BBM bersubsidi pengguna Pertalite khusus kendaraan roda empat masih dibuka untuk masyarakat.

Pendaftaran berlaku di wilayah tahap 1 yaitu Jawa, Madura, Bali (JAMALI) dan sebagian wilayah non JAMALI lainnya. yaitu Kepulauan Riau, Nusa Tenggara Timur (NTT), Maluku, Maluku Utara, Gorontalo, Kalimantan Utara, dan Kalimantan Timur.

Masyarakat bisa mendaftar melalui website http://subsiditepat.mypertamina.id/ dan mendapatkan QR Code.

Masyarakat perlu mempersiapkan sejumlah dokumen seperti foto KTP, foto diri, foto STNK (tampak depan dan belakang), foto kendaraan tampak keseluruhan, foto kendaraan tampak depan nomor polisi, dan foto KIR bagi kendaraan pengguna KIR.

Pendaftaran tahap ini difokuskan untuk mencocokkan data antara yang didaftarkan oleh masyarakat dengan dokumen dan data kendaraan yang dimiliki.

Setelah statusnya terdaftar, masyarakat akan mendapatkan QR Code Unik yang akan diterima melalui email atau notifikasi di website subsiditepat.mypertamina.id.

“Melalui pendataan, diharapkan penyaluran BBM bersubsidi dapat lebih termonitor dan mencegah kecurangan atau penyalahgunaan di lapangan, sehingga BBM bersubsidi tersalurkan bagi masyarakat yang memang berhak,” ujar Heppy.

Sesuai Kepmen ESDM No. 37.K/HK.02/MEM.M/2022 Pertalite (RON 90) ditetapkan sebagai BBM Penugasan oleh Pemerintah.

Informasi lebih lanjut mengenai mekanisme penyaluran subsidi tepat sasaran menggunakan sistem MyPertamina, masyarakat dapat menghubungi Pertamina Call Center (PCC) 135 serta sosial media resmi @ptpertaminapatraniaga dan @mypertamina.

Antara

VOInews.id, Los angeles:Bulan lalu merupakan Juli terpanas yang pernah tercatat di Bumi sehingga  memperpanjang rekor suhu global bulanan tertinggi menjadi 14 bulan beruntun, menurut sebuah laporan baru yang dirilis oleh Administrasi Kelautan dan Atmosfer Nasional (National Oceanic and Atmospheric Administration/NOAA) Amerika Serikat.

Dalam laporan bulanan yang dirilis pada Senin (12/8) tersebut, para ilmuwan dari Pusat Informasi Lingkungan Nasional NOAA menunjukkan bahwa rata-rata suhu permukaan global pada Juli mencapai 1,21 derajat Celsius di atas rata-rata suhu permukaan global pada abad ke-20, yakni 15,8 derajat Celsius. Ini merupakan Juli terpanas dalam catatan global NOAA selama 175 tahun.

Suhu bulan lalu berada di atas rata-rata di sebagian besar permukaan daratan global kecuali Alaska, Amerika Selatan bagian selatan, Rusia bagian timur, Australia, dan Antarktika bagian barat, menurut laporan tersebut, seraya menambahkan bahwa Afrika, Asia, dan Eropa mencatatkan Juli terpanas dalam sejarah, sementara Amerika Utara mengalami Juli terpanas kedua.

Laporan itu menemukan bahwa suhu lautan global pada Juli merupakan yang terpanas kedua dalam catatan, mengakhiri rentetan 15 bulan beruntun dengan rekor suhu tertinggi.

Laporan tersebut juga menunjukkan bahwa suhu permukaan global sepanjang tahun ini mencapai 1,28 derajat Celsius di atas rata-rata abad ke-20, menjadikannya suhu permukaan global terpanas sepanjang tahun ini yang pernah tercatat.

Menurut Global Annual Temperature Rankings Outlook dari lembaga tersebut, ada 77 persen kemungkinan bahwa 2024 akan menjadi tahun terpanas yang pernah tercatat, dan hampir 100 persen kemungkinan bahwa tahun ini akan masuk dalam daftar lima besar tahun terpanas.

Antara