VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

VOInews.id, jakarta:Kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa (EU) Josep Borrell telah meminta EU untuk mempertimbangkan sanksi terhadap pejabat keamanan Israel Itamar Ben-Gvir atas seruannya untuk memangkas pasokan bahan bakar dan bantuan bagi warga sipil di Jalur Gaza, Senin. "Sementara dunia mendorong gencatan senjata di #Gaza, Ben Gvir menyerukan pemotongan bahan bakar & bantuan bagi warga sipil," kata Borrel pada platform X.

Borrell melanjutkan bahwa pernyataan dari Ben Gvir tersebut mirip dengan pernyataan jahat pejabat keuangan Israel Bezalel Smotrich yang merupakan hasutan untuk melakukan kejahatan perang. "Sanksi harus menjadi agenda Uni Eropa kita," tegas Borrell. Dia juga meminta Israel untuk "menjauhkan diri dengan tegas" dari hasutan untuk melakukan kejahatan perang. Lebih lanjut, Borrell juga menyerukan agar Israel untuk terlibat dengan itikad baik dalam negosiasi yang difasilitasi oleh AS, Qatar dan Mesir untuk melakukan gencatan senjata segera. Ben-Gvir menganjurkan sikap yang lebih keras terhadap Otoritas Nasional Palestina.

Politisi itu telah berulang kali menentang kesepakatan dengan Hamas dan mengakhiri perang di Gaza, dengan mengatakan bahwa perlu untuk "menempuh akhir yang sulit" dan meninggalkan kesepakatan yang "tidak masuk akal" itu. Sebelumnya Smotrich mengatakan bahwa dalam konteks perjuangan untuk membebaskan sandera Israel, dia menganggap tindakan memblokir pasokan bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza adalah tindakan yang dibenarkan dan bermoral, bahkan jika hal tersebut menyebabkan kematian dua juta warga Palestina karena kelaparan. Dia juga mengeluh bahwa masyarakat internasional tidak akan mengizinkannya untuk memblokir pasokan bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza. Sebelumnya, Mesir, Qatar dan Amerika Serikat meminta Israel dan Hamas untuk melanjutkan pembahasan tentang ketentuan gencatan senjata pada 14-15 Agustus. Para pemimpin ketiga negara itu mengatakan bahwa mereka siap untuk mengajukan usulan akhir guna mencapai kesepakatan.

Sumber: Sputnik

VOinews.id, Jakarta:Presiden Terpilih Prabowo Subianto optimistis fungsi Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, sebagai kawasan ibu kota negara berjalan optimal paling cepat tiga tahun mendatang. "Walaupun kita sadar pembangunan ibu kota itu bukan pekerjaan yang sebentar, pekerjaan yang lama dan berat, tapi saya percaya dalam 3, 4, 5 tahun fungsi daripada ibu kota ini sudah bisa berjalan," kata Prabowo Subianto di IKN, Senin. Prabowo bertekad untuk melanjutkan seluruh tahap pembangunan IKN yang telah dirintis oleh Presiden Jokowi hingga seluruh fase selesai.

"Saya sudah berkali-kali sampaikan, bahwa saya bertekad untuk melanjutkan, kalau bisa menyelesaikan. Pak Jokowi saya kira sudah mengambil peran sejarah, beliau yang inisiasi, minimal saya lanjutkan, kalau bisa saya ikut yang menyelesaikan," katanya. Meski tidak memiliki latar belakang ilmu teknis, namun Prabowo menyebut pengalamannya dalam berbagai pembangunan di Indonesia dapat menjadi dasar untuk mengawal pembangunan IKN hingga tuntas. "Saya bukan orang teknik, tapi saya empiris, saya juga orang lapangan. Saya juga banyak membangun," ujarnya. Selain berkomitmen dalam keberlanjutan pembangunan IKN, Prabowo juga terlibat langsung sebagai investor pembangunan di IKN. "Salah satu investor saya sendiri sebagai pengusaha," katanya.

Prabowo yang kini menjabat Menteri Pertahanan itu optimistis mampu memenuhi harapan publik terhadap manfaat pemindahan ibu kota negara dari Jakarta menuju IKN. "Saya kira kalau kita lihat, optimis ya, dan nanti akan kelihatan betapa manfaat daripada pemindahan ini walaupun nanti tentunya banyak yang masih harus kita kerjakan," katanya. Saat disinggung apakah dirinya mau berkantor di IKN, Prabowo menyebut bahwa seorang Presiden harus ada di ibu kota. "Kalau ibu kota, ya Presiden ada di ibu kota," katanya. Berdasarkan cetak biru pembangunan IKN, implementasi pembangunan IKN pada tahap 1 dibagi ke dalam tiga alur kerja besar, yaitu pembangunan perkotaan, pembangunan infrastruktur, dan pembangunan ekonomi.

Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Danis Sumadilaga memperkirakan seluruh tahapan pembangunan membutuhkan waktu selama 20 tahun. "Tahapan itu diatur dalam Perpres Nomor 63 Tahun 2022. Dalam kurun 2 tahun terakhir, hingga akhir Juli 2024, pembangunan IKN berfokus pada penyediaan infrastruktur dasar, meliputi kebutuhan air, jaringan jalan, sanitasi, persampahan, hingga kantor pemerintahan," katanya.

Antara

VOinews.id, jakarta:Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menjadikan Indonesia sebagai negara industri hilirisasi pertambangan. "Saya percaya Bapak Presiden (Jokowi) sepanjang waktu orang akan mengenang bahwa Bapak telah meletakkan landasan negara ini menjadi negara industrialisasi," kata Luhut dalam sambutannya di sela peresmian pabrik anoda baterai litium PT Indonesia BTR New Energy Material di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, dipantau secara daring pada akun Youtube Sekretariat Presiden dari Jakarta, Rabu.

Dia menuturkan kepemimpinan (leadership) Presiden Jokowi yang akan berakhir pada Oktober 2024 telah meninggalkan warisan (legacy) yang tidak mudah dibentuk oleh orang lain. "Dan saya percaya dengan leadership Bapak (Jokowi), walaupun beberapa waktu lagi akan meninggalkan pemerintahan, tapi Bapak tetap meninggalkan legacy, yang saya kira tidak mudah dibentuk oleh orang lain," ujarnya. Dalam momen itu, Luhut pun mengucapkan selamat jalan kepada Presiden Jokowi. Baginya, Presiden Jokowi merupakan sosok yang akan selalu dikenang membangun mewujudkan industri hilirisasi.

"Saya kalau boleh agak sentimentil, selamat jalan Pak, Bapak akan menjadi kenangan yang indah dalam membangun industri, walaupun masih dua, tiga bulan Pak Presiden (menjabat), tapi ini menurut saya sangat, buat saya pribadi sangat menyentuh," ucapnya. Luhut menceritakan kenangannya saat memasuki kawasan Istana Kepresidenan bersama Presiden Jokowi. Dalam momen itu, Presiden Jokowi, memutuskan untuk melarang ekspor nikel ore. Menurut dia, keputusan yang diambil Presiden saat itu akan membuat Indonesia berpotensi kehilangan penerimaan ekspor bijih nikel sebesar 1,5 miliar dolar AS.

Namun di sisi lain, larangan ekspor nikel itu membuat RI dihormati, disegani dan nilai ekspor meningkat. "Karena saya ingat Pak Presiden di depan pintu masuk Istana, Bapak confirm untuk kita mem-banned ekspor nikel ore, dan itu merupakan tantangan, kita (akan) kehilangan 1,5 miliar dolar AS waktu itu. satu miliar koma sekian (dolar AS). Tapi sekarang buahnya kita lihat Pak, kita disegani kita dihormati, dan teknologi kita bertambah bagus, dan ekspor kita akan meningkat," tuturnya.

Dia meyakini dalam kurun waktu tidak lama ekspor turunan hilirisasi akan meningkat sangat signifikan. Bahkan Indonesia tidak akan dianggap enteng ataupun diatur oleh negara lain. "Tetapi Bapak Presiden dengan keputusan Bapak waktu itu (menghentikan ekspor nikel ore), tahun lalu ekspor kita sudah hampir lebih dari 34 miliar dolar AS. Jadi angka yang sangat besar," ujar Luhut. Oleh karena itu, ia mengajak semua menteri selaku pembantu Presiden untuk terus mengawal semua peraturan yang telah dijalankan Presiden Jokowi, serta menjaga kredibilitas yang telah dibangun selama 10 tahun.

"Kita harus menjaga kredibilitas Bapak Presiden yang sudah dibangun selama 10 tahun, kita semua tentunya harus bahu-membahu melakukan ini, dan saling mengingatkan untuk kita tidak mengkhianati ketentuan atau kredibilitas yang sudah dibangun oleh Bapak Presiden," ujarnya. Luhut menyakini bahwa apa yang telah diletakkan Jokowi akan menjadi landasan bagi mereka semua. "Saya rasa hormat sama Bapak karena Bapak telah memimpin kami, paling tidak dari saya sendiri selama 10 tahun, berada di bawah Bapak dan masih ada dua, tiga bulan ke depan (menjabat), tapi saya yakin bahwa apa yang sudah Bapak letakkan ini akan menjadi landasan buat kita semua," kata Luhut.

Antara

VOinews.id, Jakarta:Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan, investasi terhadap sumber daya manusia (SDM) harus terus ditingkatkan sehingga akan mendukung semua program penguatan kualitas SDM agar Indonesia menjadi negara maju pada 2045. “Prasyarat Indonesia Emas 2045 itu ada tiga. Satu, sumber daya manusia. Yang kedua, sumber daya manusia. Yang ketiga, sumber daya manusia.

Jadi hanya itu yang bisa kita lakukan untuk mencapai Indonesia Emas," kata Airlangga dalam acara Penyerahan Surat Keputusan dan Sertifikat Penghargaan kepada Dewan Penyantun Pendidikan Universitas Negeri Semarang (UNNES) di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis. Selain itu, Airlangga mengatakan untuk mencapai Indonesia Emas diperlukan adanya transformasi kegiatan dari nilai tambah rendah menjadi nilai tambah lebih tinggi, dan dari upah minimum menjadi upah profesional yang lebih tinggi. Pemerintah menggalakkan berbagai program peningkatan kualitas SDM, salah satunya yakni Program Kartu Prakerja.

Program tersebut merupakan inovasi Pemerintah dalam pengembangan SDM untuk mengoptimalkan potensi bonus demografi melalui pemberian bantuan pelatihan kepada masyarakat dengan pendekatan end-to-end digital dan mendorong public private partnership (PPP). Sejak dilaksanakan dari tahun 2020 hingga saat ini memasuki tahun kelima, total pendaftarnya telah mencapai lebih dari 56 juta pendaftar, dengan total penerima manfaat sebanyak 18 juta orang yang berasal dari 514 kabupaten/kota di 38 provinsi.

Menurut Airlangga, guna meraih visi Indonesia Emas itu diperlukan pendapatan per kapita sekitar 29 ribu dolar AS. Beberapa daerah di Indonesia, misalnya Jakarta memiliki pendapatan per kapita mencapai 21 ribu dolar AS, kemudian Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara sudah di atas 17 ribu dolar AS. “Beberapa daerah lainnya bisa kita petakan, dan ini seperti yang dilakukan waktu penanganan pandemi COVID-19 maupun inflasi.

Jadi yang membedakan Indonesia dengan negara lain, kita punya solusi praktis yang negara lain tidak punya. Kalau rumus ekonomi normal, penanganan inflasi itu hanya dengan menaikkan tingkat suku bunga, tetapi kita tidak, (melainkan dengan) kerja sama antar kepala daerah. Misalnya untuk mengendalikan inflasi volatile food, memindahkan (bahan pangan) dari daerah produsen ke daerah demand, juga tentang mengendalikan transportasi, pergudangan, dan ini dibahas secara detail dalam rapat rutin," ujarnya.

Airlangga juga mengapresiasi seluruh civitas akademika UNNES atas dedikasinya mencetak generasi penerus bangsa yang kompeten. Berbagai prestasi telah diraih UNNES, baik di tingkat nasional maupun internasional. Hal itu menjadi bukti nyata kualitas dan komitmen UNNES dalam menciptakan SDM unggul. “Jadi yang kita lakukan hari ini akan menjadi pendorong peningkatan tingkat kemampuan mahasiswa dari kemampuan dasar menjadi kemampuan yang lebih tinggi, dan juga dapat mendukung saudara-saudara kita yang kesulitan masuk universitas karena akses dan pembiayaan mereka yang terbatas,” tutupnya.

Antara