VOinews.id, Mogadishu:Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (OCHA) mengatakan Somalia masih menjadi salah satu krisis kemanusiaan paling serius di dunia dengan jutaan orang mengalami penderitaan yang tak terbayangkan Pernyataan OCHA yang bertepatan dengan Hari Kemanusiaan Sedunia pada Senin, mencatat bahwa penderitaan tersebut disebabkan oleh guncangan iklim yang berulang dan semakin parah, konflik yang berlarut-larut, wabah penyakit, serta guncangan ekonomi di negara Tanduk Afrika tersebut.
“Tema Hari Kemanusiaan Sedunia tahun ini, #ActForHumanity, mendesak dunia untuk melakukan pekerjaan yang lebih baik dalam melindungi warga sipil dan kemanusiaan, terutama di zona konflik,” kata koordinator Tetap PBB dan Koordinator Kemanusiaan untuk Somalia, George Conway, dalam sebuah pernyataan pada Senin. OCHA mencatat bahwa setidaknya terdapat 124 insiden yang memengaruhi akses kemanusiaan, termasuk 12 pekerja bantuan yang terluka dalam proses pengiriman bantuan dan 13 insiden penyerangan fisik, pelecehan, serta intimidasi yang tercatat di Somalia pada 2024.
Pada 2023, secara global, sebanyak 280 pekerja bantuan tewas di 33 negara, termasuk empat di Somalia, menjadikan 2023 sebagai tahun paling mematikan yang pernah tercatat bagi komunitas kemanusiaan global sejauh ini. Meskipun terdapat perbaikan, diperkirakan 4 juta orang menghadapi kerawanan pangan dan 1,7 juta anak menghadapi kekurangan gizi akut di Somalia, termasuk 430.000 orang yang kemungkinan akan mengalami kekurangan gizi yang sangat parah pada 2024.
Sumber : Anadolu
VOinews.id, Washington:Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres memuji keputusan otoritas Sudan untuk membuka kembali perbatasan Adre, di antara Chad dan Darfur. Guterres menggarisbawahi pentingnya langkah-langkah konkret dan berkelanjutan untuk memfasilitasi akses kemanusiaan dan melindungi warga sipil di tengah perang saudara Sudan, kata Juru Bicara Sekjen PBB Stephane Dujarric dalam sebuah pernyataan. "Organisasi-organisasi kemanusiaan harus memiliki akses penuh, aman, dan tanpa hambatan untuk menjangkau semua warga sipil yang membutuhkan di Darfur, dan di seluruh negeri," kata Dujarric pada Sabtu (17/8).
Ia pun menegaskan komitmen PBB untuk bekerja dengan semua pemangku kepentingan terkait guna membantu mengakhiri konflik dan meringankan penderitaan rakyat Sudan. Pada Kamis (15/8), dewan kedaulatan Sudan mengumumkan akan membuka kembali perbatasan Adre selama tiga bulan untuk memfasilitasi pengiriman bantuan kemanusiaan kepada warga yang terdampak perang saudara--yang telah berlangsung selama 15 bulan. Keputusan tersebut diambil setelah hampir enam bulan tidak ada bantuan kemanusiaan yang diterima warga terdampak.
Warga Sudan menghadapi pertempuran antara tentara, yang dipimpin Jenderal Abdel Fattah al-Burhan, yang merupakan kepala Dewan Berdaulat yang berkuasa, dan Pasukan Dukungan Cepat (RSF) yang dipimpin oleh mantan wakilnya, Mohamed Hamdan Daglo. Sedikitnya 12.260 korban tewas dan lebih dari 33.000 orang terluka dalam konflik yang dimulai pada April 2023, menurut data PBB. PBB telah berulang kali memperingatkan Sudan bahwa negara itu menghadapi krisis pengungsian terburuk di dunia, karena perang tidak menunjukkan tanda-tanda akan berakhir dan ancaman kelaparan membayangi.
Sumber: Anadolu-OANA
VOInews.id, Ankara:Turki telah mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan kasus infeksi dengan strain baru Mpox (cacar monyet) dengan membentuk komite ilmiah dan mengembangkan pedoman tentang cara menangani penyakit tersebut, yang berbeda dengan COVID-19, kata Menteri Kesehatan Kemal Memisoglu.
"Kami membentuk komite ilmiah dan bersama-sama membahas bagaimana kami harus mengambil tindakan pencegahan terhadap penyakit ini, jika sampai ke negara kami. Bagaimana kami akan mengambil tindakan pencegahan sebelum penyakit itu muncul? Apa yang akan kami lakukan jika penyakit itu muncul?" kata Memisoglu dalam sebuah wawancara dengan saluran televisi Haberturk, yang dirilis pada Sabtu (17/8). "Kami telah membuat semua rencana dan persiapan untuk itu.
Itulah dasar dari komite ilmiah ini, pedoman untuk menangani penyakit ini." Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus telah menyatakan wabah mpox di Afrika sebagai keadaan darurat kesehatan masyarakat yang perlu menjadi perhatian internasional. Penyakit itu akan muncul secara sporadis di tempat lain, tetapi para ilmuwan mengatakan penyakit itu kemungkinan akan berbentuk wabah endemik, kata Memisoglu.
"Semua orang berpendapat bahwa penyakit ini tidak akan mirip dengan COVID karena COVID merupakan penyakit yang penularannya sangat cepat dan dapat menyebar luas karena penularannya sepenuhnya melalui saluran pernapasan, bukan melalui kontak," ujarnya. Gelombang infeksi mpox dimulai pada Mei 2022 dan telah muncul di negara-negara yang belum pernah mengalami virus tersebut sebelumnya, seperti Amerika Serikat, Inggris, Swedia, dan Belgia.
Mpox merupakan penyakit menular langka yang dapat menyebar antarmanusia. Biasanya, Mpox adalah penyakit ringan yang dapat sembuh dalam beberapa minggu, tetapi beberapa orang mungkin mengalami komplikasi. Gejala awal Mpox meliputi demam, sakit kepala, nyeri otot, nyeri punggung, pembengkakan kelenjar getah bening, menggigil, dan kelelahan. Ruam dapat muncul, sering kali dimulai di wajah dan kemudian menyebar ke bagian tubuh lainnya.
Sumber: Sputnik
VOinews.id, Jakarta:Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyatakan telah menerbitkan 10 juta Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui sistem pendaftaran terintegrasi atau Online Singgle Submission (OSS) yang memberikan kemudahan para pelaku usaha dan investor. Juru Bicara Kementerian Investasi/BKPM Tina Talisa di Jakarta, Minggu, mengatakan, sejak diluncurkannya OSS pada Agustus 2021, angka kumulatif NIB yang terdaftar mengalami lonjakan peningkatan setiap tahunnya. "Sistem OSS semakin banyak dikenal dan digunakan oleh masyarakat luas.
Lonjakan penerbitan NIB ini menandakan bahwa kesadaran pelaku usaha akan pentingnya legalitas sudah semakin tinggi. Alhamdulillah, ini merupakan suatu prestasi yang patut kita banggakan dan syukuri,” katanya. Tina mengatakan, melalui OSS, calon pebisnis tidak perlu lagi mengurus Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), dan Surat Keterangan Usaha (SKU). Sehingga melalui efisiensi perizinan itu menjadi komitmen pihaknya dalam memajukan iklim investasi yang berkelanjutan.
ia menyampaikan, apabila dirincikan, NIB yang terdaftar didominasi oleh skema bisnis Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang tercatat sebanyak 9.909.900 izin usaha, selanjutnya usaha menengah 28.303 NIB, dan usaha besar sebanyak 61.816 NIB. Lebih lanjut, Tina menilai capaian 10 juta NIB yang terdaftar melalui sistem OSS di bulan Agustus ini turut menjadi kado spesial bagi Hari Ulang Tahun (HUT) RI ke-79, sekaligus pengingat untuk terus meningkatkan pelayanan publik.
"Momen 10 juta NIB di ulang tahun OSS bulan ini menjadi kado spesial pada peringatan HUT ke-79 Republik Indonesia. Bukan untuk berpuas diri, namun menjadi momen refleksi bagi kami untuk memberikan layanan yang lebih baik. Terima kasih kepada teman-teman pelaku usaha yang terus memberikan masukan kepada kami,” katanya. Sebelumnya Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) memastikan akan memberikan kemudahan berinvestasi di Indonesia dengan implementasi skema proses fasilitas dari awal hingga akhir (end to end) untuk menarik investor ke Indonesia. Kemudahan itu meliputi pendampingan penjajakan rencana investasi, layanan konsultasi, fasilitasi perizinan, serta menjembatani komunikasi dengan pihak terkait.
Antara