VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

Voinews.id, Jakarta:Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengungkapkan, usulan tambahan anggaran tahun 2025 salah satunya untuk dukungan ketahanan pangan dan energi.

Basuki mengatakan, menindaklanjuti arahan Presiden, Presiden terpilih dan Menteri Keuangan pada Rapat Terbatas tanggal 5 Agustus 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah, Nota Keuangan, dan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun 2025, Kementerian PUPR telah menyampaikan usulan tambahan anggaran melalui Surat Menteri PUPR Nomor 725 tanggal 8 Agustus 2024.

Kementerian PUPR telah melakukan penajaman atas usulan kebutuhan anggaran TA 2025 menjadi sebesar Rp136,95 triliun. Saat ini, pagu anggaran TA. 2025 sebesar Rp75,63 triliun, sehingga masih memerlukan tambahan anggaran sebesar Rp61,31 Triliun.

"Prioritas tambahan anggaran akan digunakan antara lain untuk dukungan ketahanan pangan dan energi yakni penyelesaian bendungan on-going dan rencana bendungan baru, kemudian pembangunan jaringan tersier dan cetak sawah berdasarkan peraturan presiden yang baru pembangunan jaringan tersier dan cetak sawah ini ditugaskan kepada Kementerian PUPR, Pembangunan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi, dan Pembangunan Bendung untuk meningkatkan kinerja jaringan irigasi," ujarnya dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI di Jakarta, Rabu.

Usulan tambahan anggaran ini juga untuk pembangunan jaringan air baku dari bendungan, penyelesaian pembangunan infrastruktur Ibu Kota Nusantara (IKN), pembangunan infrastruktur Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua, pembangunan jalan bebas hambatan, pembangunan jembatan gantung, pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), penyediaan air minum dan layanan pengelolaan air limbah.

Kemudian pembangunan sarana dan prasarana (Sarpras) perguruan tinggi, olahraga, dan pasar. Lalu pembangunan rumah susun, rumah swadaya, rumah khusus reguler, dan bantuan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) bidang perumahan, dan infrastruktur berbasis masyarakat.

Untuk 2025, Kementerian PUPR telah dialokasikan mendapat anggaran sebesar Rp75,63 triliun.

Untuk bidang-bidang sumber daya air, Kementerian PUPR akan terus melanjutkan pembangunan bendungan serta peningkatan irigasi dengan total menjadi 17 ribu hektare. Pengairan yang baik, termasuk kawasan pertanian yang baik, juga memerlukan upaya pengendalian banjir bukan hanya di pedesaan tetapi juga di perkotaan.

Dalam hal konektivitas melalui Direktorat Jenderal Bina Marga, kementerian akan terus melanjutkan pembangunan jalan nasional yang tersebar dari Aceh sampai Papua sekitar 128 kilometer. Kementerian PUPR juga terus memastikan konektivitas melalui pembangunan jalan tol sepanjang 48,3 kilometer.

Kemudian melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya, kementerian bukan hanya menyediakan air minum di perkotaan tetapi juga terus melanjutkan penyediaan air minum yang berbasis masyarakat atau yang berada di pedesaan-pedesaan, termasuk juga penyediaan sanitasi yang juga berbasis masyarakat tanpa meninggalkan kegiatan-kegiatan sanitasi di perkotaan.

Melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian PUPR juga membangun kawasan-kawasan permukiman serta bangunan-bangunan gedung dan sekolah madrasah yang ditugaskan.

Adapun pembangunan perumahan dengan alokasi anggaran Rp4,53 triliun, Kementerian PUPR terus melanjutkan pembangunan hunian vertikal maupun rusun-rusun reguler untuk mencapai target pembangunan rusun masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sebagaimana diarahkan.

Antara

VOInews.id, jakarta:Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan rencana pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi masih dalam proses sosialisasi.

"Saya kira kita masih dalam proses sosialisasi kita akan melihat di lapangan seperti apa," ucap Presiden memberi keterangan pers usai meresmikan Gedung Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak Rumah Sakit (RS) Sardjito Yogyakarta di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Rabu sebagaimana keterangan yang diterima di Jakarta.

Kendati demikian, ia mengungkapkan bahwa sampai saat ini belum ada rapat bahkan keputusan soal pembatasan pembelian BBM bersubsidi.

"Belum ada keputusan, belum ada rapat," ungkapnya.

Presiden pun membeberkan alasan soal pembatasan pembelian BBM tersebut, utamanya terkait dengan masalah polusi udara dan juga efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Yang pertama ini berkaitan nanti ini utamanya di Jakarta dengan polusi, yang kedua kita juga ingin agar ada efisiensi di APBN kita, terutama untuk yang 2025," kata Presiden.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyebut pembatasan pembelian BBM bersubsidi baru akan dilaksanakan setelah adanya penetapan Peraturan Menteri (Permen).

"Karena begitu aturannya ke luar, Permen-nya ke luar," ujar Bahlil di Jakarta, Selasa (27/8).

Dia membenarkan bahwa kemungkinan pelaksanaan pembatasan pembelian BBM bersubsidi akan terlaksana pada 1 Oktober 2024.

Menurutnya, saat ini yang dilakukan Pemerintah adalah membahas waktu yang tepat untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat.

"Kan ada waktu untuk sosialisasi, nah waktu sosialisasi ini yang sekarang saya lagi bahas," katanya.

Bahlil mengatakan nantinya peraturan terkait pembelian BBM bersubsidi akan diatur dalam Permen ESDM bukan lagi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM yang saat ini sedang proses revisi.

Antara

VOinews.id, Moskow:Menteri Luar Negeri Yordania Ayman Safadi meminta Dewan Keamanan PBB untuk mengambil tindakan guna menghentikan seruan kepala otoritas keamanan Israel Itamar Ben-Gvir yang ingin membangun sinagoge di kompleks Masjid Al-Aqsa di Yerusalem.

Ben-Gvir baru-baru ini menyatakan akan membangun sinagoge di Bukit Bait Suci di Kota Tua Yerusalem untuk "persamaan hak" bagi orang Yahudi dan Muslim.

"Kami mendesak Dewan Keamanan dan seluruh anggota komunitas Internasional untuk segera mengambil tindakan efektif guna menghentikan tindakan ilegal Israel yang melanggar status quo sejarah dan hukum di Situs Suci Yerusalem yang diduduki," kata Safadi pada akun resmi X, Selasa (27/8).

"Sebagai kekuatan pendudukan, Israel secara hukum bertanggung jawab untuk melindungi status quo sejarah dan hukum," tulis Safadi.

Dewan Keamanan PBB harus mengadopsi resolusi yang mengikat untuk mencegah pelanggaran lebih lanjut dan eskalasi yang dilakukan Israel di sekitar Masjid Al-Aqsa di Bukit Bait Suci, tambahnya.

"Situasinya sudah sangat mencekam. Ideologi yang didorong oleh kebencian yang memungkinkan rancangan untuk mengubah identitas Masjid (Al-Aqsa) akan menjadi pemicunya. Konsekuensinya akan berbahaya," kata Menlu Yordania.

Bukit Bait Suci, yang dikenal umat Islam sebagai Haram al-Sharif, adalah situs tersuci ketiga dalam Islam dan diawasi oleh lembaga keagamaan Wakaf Islam.

Meski umat Yahudi kini diperbolehkan mengunjungi situs tersebut, mereka dilarang beribadah di sana untuk menghindari terjadinya ketegangan antara umat Yahudi dan Muslim.

Sumber: Sputnik-OANA

VOinews.id, Jakarta:Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono optimistis dengan kinerja sektor pertanian Indonesia yang terus menunjukkan peningkatan produksi dan siap mencapai swasembada beras. "Program Kementan tahun ini menunjukkan berhasil, di mana kami mampu meningkatkan produktivitas padi dan diharapkan akan terus meningkat, sehingga kita betul-betul bisa mampu menekan impor dan mencapai swasembada," kata Wamentan seusai Rapat Kerja Komisi IV DPR RI di Jakarta, Senin.

Dia menyatakan bahwa keyakinan tersebut didasarkan pada data terbaru yang menunjukkan adanya kenaikan signifikan dalam produksi beras. Menurut dia, data proyeksi dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan peningkatan produksi beras yang signifikan pada bulan Agustus dan September Produksi beras pada bulan Agustus tercatat mencapai 2,84 juta ton, sementara pada bulan September meningkat menjadi 2,87 juta ton.

Sementara itu, untuk bulan Oktober, BPS memprediksi produksi beras akan mencapai 2,59 juta ton. Kenaikan produksi ini menjadi indikasi positif dari upaya pemerintah dalam meningkatkan hasil pertanian. "Progres yang ditunjukkan oleh data BPS mencerminkan bahwa produktivitas beras kita mengalami kenaikan yang signifikan. Hal ini merupakan hasil dari refocusing anggaran terkait pompanisasi dan optimasi lahan rawa yang gencar dilaksanakan Kementerian Pertanian tahun ini," ucap Sudaryono.

Ia menjelaskan bahwa pemerintah saat ini tengah gencar melaksanakan program pompanisasi sebagai solusi cepat untuk memperluas areal tanam. Langkah ini diharapkan dapat mewujudkan swasembada beras dan menjadikan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia. Menurut dia, program yang dijalankan oleh Kementerian Pertanian tahun ini telah menunjukkan hasil yang positif. Peningkatan produktivitas padi diharapkan dapat berlanjut, sehingga Indonesia mampu menekan angka impor beras.

"Swasembada beras berarti keberhasilan dalam meningkatkan produksi sehingga kebijakan impor bisa dikendalikan, hanya 10 persen dari total kebutuhan konsumsi," ujarnya. Pemerintah berkomitmen untuk mengurangi ketergantungan pada impor beras dengan memastikan kualitas impor yang sangat kecil jika diperlukan. Menurut dia, upaya tersebut merupakan bagian dari strategi untuk mencapai kedaulatan pangan dan meningkatkan ketahanan pangan nasional. Dia mengatakan Kementerian Pertanian terus berupaya meningkatkan produktivitas melalui berbagai program inovatif dan pengelolaan sumber daya yang lebih baik. Menurut dia, dengan terus meningkatkan hasil produksi dan efisiensi, pemerintah berharap Indonesia dapat mencapai swasembada beras dan mengurangi ketergantungan pada impor dari luar negeri. "Kita ingin swasembada untuk menekan impor. Kalau pun harus impor betul-betul kita dapatkan dengan kualitas yang sangat kecil," kata Wamentan.

Antara