VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

VOinews.id, London:Hampir 118 juta orang di Afrika akan terpapar perubahan iklim yang parah pada 2030 jika tindakan yang tepat tidak diambil, menurut laporan Organisasi Meteorologi Dunia (WMO) yang dirilis pada Senin.

"Pada 2030, diperkirakan hingga 118 juta orang yang sangat miskin (hidup dengan kurang dari 1,90 dolar AS atau kurang dari 30.000 rupiah per hari) akan terpapar kekeringan, banjir, dan panas ekstrem di Afrika, jika tindakan respons yang memadai tidak dilakukan," menurut laporan Keadaan Iklim di Afrika 2023.

Laporan tersebut menggarisbawahi kebutuhan mendesak untuk meningkatkan investasi dalam adaptasi iklim dan inisiatif pembangunan ketahanan untuk mengurangi dampak perubahan iklim di benua tersebut.

Negara-negara Afrika kehilangan rata-rata 2-5 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) mereka setiap tahun dan banyak yang mengalihkan hingga 9 persen dari anggaran mereka untuk menanggapi iklim yang ekstrem.

Di Afrika sub-Sahara saja, biaya adaptasi diperkirakan mencapai antara 30-50 miliar dolar (sekitar 466-777 triliun rupiah) per tahun selama dekade berikutnya, yang setara dengan 2-3 persen dari PDB kawasan tersebut.

Laporan itu menggarisbawahi bahwa hal tersebut akan memberikan tekanan yang sangat besar pada upaya pengentasan kemiskinan dan sangat menghambat pertumbuhan ekonomi di seluruh benua.

"Afrika telah mengamati tren pemanasan selama 60 tahun terakhir yang telah menjadi lebih cepat daripada rata-rata global," kata Sekretaris Jenderal WMO Celeste Saulo dalam sebuah pernyataan.

Saulo menambahkan bahwa benua itu mengalami gelombang panas yang mematikan, hujan lebat, banjir, siklon tropis, dan kekeringan yang berkepanjangan pada 2023.

Tahun 2023 telah dipastikan sebagai tahun terhangat yang pernah tercatat dan telah membawa peristiwa iklim yang menghancurkan ke berbagai bagian Afrika.

Sementara negara-negara di timur Afrika, yang juga dikenal sebagai "Horn of Africa" (Tanduk Afrika), Afrika Selatan dan Afrika Barat Laut berjuang melawan kekeringan yang berkepanjangan selama beberapa tahun, wilayah lain menderita curah hujan ekstrem yang menyebabkan banjir besar.

Kondisi iklim ekstrem tersebut telah menimbulkan konsekuensi parah yang mengakibatkan hilangnya nyawa, pengungsian massal dan kerusakan ekonomi yang signifikan.

"Pola cuaca ekstrem ini terus berlanjut pada 2024," Saulo menambahkan.

"Beberapa wilayah di Afrika Selatan dilanda kekeringan yang merusak, dan curah hujan musiman yang luar biasa telah menyebabkan kematian dan kehancuran di negara-negara Afrika Timur, yang terbaru di Sudan dan Sudan Selatan, yang memperburuk krisis kemanusiaan yang sudah parah," kata Saulo.

Sumber: Anadolu

VOinews.id, Nusa dua:Indonesia memperluas akses listrik di Afrika Selatan untuk membantu negara itu dalam mengatasi kekurangan pasokan energi listrik.

“Pertamina juga sedang menjajaki, sudah mulai joint study suplai gas ke Afrika Selatan,” kata Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) Jodi Mahardi di sela Forum Indonesia Afrika (AIF) ke-2, di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Senin.

Ia menjelaskan rencananya bantuan akses listrik itu dilakukan dengan memanfaatkan gas yang dipasok dari Mozambik yang digunakan sebagai daya listrik di Afrika Selatan, karena negara itu sempat mengalami kekurangan pasokan listrik sehingga berdampak kepada sosial ekonomi.

Untuk mendukung rencana tersebut, kata dia lagi, Kemenko Marves menyaksikan langsung penandatanganan kerja sama antara Energi Mega Persada dengan perusahaan asal Afrika, Guma Africa Group Limited, di sela rangkaian Forum Indonesia Afrika (IAF) ke-2, di Nusa Dua, Bali.

Rencananya, kerja sama itu akan menggarap pengembangan Blok Buzi di Mozambik.

“Blok Buzi ini akan memulai proses eksplorasi dan pengembangan beberapa tahun mendatang,” ujarnya lagi.

Ada pun hasil produksi gas di Blok Buzi itu akan menyuplai kebutuhan dalam rangka kerja sama antara BUMN bidang minyak dan gas Indonesia tersebut dengan otoritas di Afrika Selatan guna memberikan tambahan suplai listrik.

Jodi menambahkan gas yang dihasilkan dari blok tersebut sebelumnya menjalani proses regasifikasi atau mengonversi dari gas alam cair menjadi gas.

“Pertamina akan investasi regasifikasinya, kemudian pipanya sudah ada dari Mozambik ke Afrika Selatan dan nanti ini tinggal digunakan untuk mendukung suplai listrik di Afrika Selatan,” katanya.

Ia menjelaskan peluang kerja sama itu muncul, setelah sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengunjungi negara itu dan bertemu dengan Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa pada 2023.

Antara

VOinews.id, Jakarta:Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Scenaider Clasein Hasudungan Siahaan memaparkan hasil identifikasi tantangan pembangunan di Indonesia.

“Pertama adalah pendapatan disposable income (pendapatan yang siap dibelanjakan) masyarakat yang menunjukkan tren penurunan,” ujarnya dalam Rapat Kerja Komite IV DPD RI bersama Bappenas yang dipantau secara virtual, Jakarta, Senin.

Menurut BPS, disposable income menggambarkan nilai maksimum pendapatan masyarakat yang tersedia (setelah dikurangi pajak) yang dapat digunakan untuk konsumsi. Hal ini menjadi salah satu pertimbangan Bappenas dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2025.

Sepanjang periode 2010-2023, proporsi pendapatan individu yang dikeluarkan untuk konsumsi menunjukkan tren penurunan relatif terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita. Meskipun pendapatan disposable meningkat, lanjut dia, tetapi nilainya secara riil untuk konsumsi relatif menurun.

Penurunan pendapatan riil dipengaruhi tekanan inflasi sebagai akibat ketidakpastian global seperti COVID-19, perang Rusia-Ukraina, perang dagang, serta naiknya biaya hidup secara umum.

Per tahun 2023, proporsi disposable income terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita tahun 2023 sebesar 72,7 persen.

Selain itu, mayoritas penduduk masih bekerja di sektor non produktif. Berdasarkan data per Februari 2024, 18,9 juta orang bekerja di sektor manufaktur, pertanian 40,7 juta orang, jasa-jasa 71,3 juta orang, dan lainnya 11,3 juta orang.

Adapun warga Indonesia yang bekerja paruh waktu sekitar 36,8 juta orang, 12,1 juta orang setengah pengangguran, dan 93,3 juta orang pekerja penuh.

Sektor yang menyerap tenaga kerja besar juga memberikan upah di bawah rata-rata nasional (Rp3,04 juta), mencakup industri pengolahan Rp3,03 juta, konstruksi Rp2,95 juta, pendidikan Rp2,84 juta, pengadaan air Rp2,69 juta, perdagangan Rp2,54 juta, pertanian Rp2,24 juta, akomodasi dan makan minum Rp2,24 juta, serta aktivitas jasa lainnya Rp1,74 juta.

Ketiga, produktivitas Indonesia relatif rendah dibandingkan negara lain pada semua sektor, utamanya di sektor jasa dan industri. Negara maju seperti Jepang dan Korea Selatan memiliki produktivitas tinggi pada sektor industri dan jasa.

“Jadi, ini juga hal yang perlu kita perbaiki bersama kita coba hadapi di dalam RKP di tahun 2025. Kalau kita lihat produktivitas agrikultur, kemudian produktivitas industri, dan produktivitas jasa, kita itu jauh lebih sangat rendah dibandingkan dengan negara-negara lain, sehingga kita butuhkan upaya untuk bisa meningkatkan value added (nilai tambah) ekonomi kita selain juga meningkatkan economy complexity (Indeks Pembangunan Ekonomi Berbasis Produk) di Indonesia,” ungkap Scenaider.

Pihaknya disebut sudah mengidentifikasi sejumlah strategi untuk mengatasi tantangan tersebut. Pertama adalah hilirisasi produk untuk mengolah raw material menjadi produk setengah jadi atau produk jadi sehingga rantai produk semakin panjang, lalu peningkatan productive knowledge guna menghasilkan produk baru dengan memanfaatkan kemampuan yang sudah ada, dan diversifikasi ke arah produk padat inovasi dan berteknologi menengah-tinggi.

Antara

VOInews.id, Moskow: Presiden Rusia Vladimir Putin tiba di Mongolia pada Senin (2/9), dalam kunjungan pertamanya ke negara anggota Mahkamah Pidana Internasional (ICC) sejak pengadilan tersebut mengeluarkan surat perintah penangkapannya pada Maret 2023.

"Vladimir Putin tiba di Mongolia dalam kunjungan resmi atas undangan Presiden Mongolia Ukhnaagiin Khurelsukh, untuk menghadiri perayaan ulang tahun ke-85 kemenangan bersama angkatan bersenjata Soviet dan Mongolia atas militer Jepang di Sungai Khalkhin Gol," demikian pernyataan Kremlin.

Kunjungan Putin akan berlangsung selama dua hari, dan pada Selasa, beberapa pertemuan bilateral dijadwalkan, termasuk dengan Khurelsukh, serta penandatanganan beberapa dokumen dan peletakan bunga di monumen Marsekal Uni Soviet Georgy Zhukov.

"Selama pembicaraan mereka, kedua pemimpin akan membahas prospek pengembangan lebih lanjut hubungan kemitraan strategis komprehensif antara Rusia dan Mongolia serta bertukar pandangan tentang isu-isu internasional dan regional saat ini," ujar Kremlin.

Otoritas Mongolia tidak menunjukkan niat untuk menangkap pemimpin Rusia berdasarkan surat perintah ICC tersebut, dan malah mengadakan upacara penyambutan. Putin disambut oleh pasukan kehormatan di Bandara Ulan Bator, ibu kota Mongolia.

Putin juga dijadwalkan untuk mengadakan pembicaraan dengan ketua parlemen Mongolia, Dashzegve Amarbayasgalan, dan Perdana Menteri Luvsannamsrain Oyun-Erdene.

Pada 17 Maret 2023, ICC di Den Haag mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Putin atas permintaan jaksa Karim Khan.

Pengadilan yang berbasis di Den Haag tersebut menuduh Putin melakukan deportasi ilegal anak-anak dari Ukraina setelah dimulainya "operasi militer khusus" pada Februari 2022.

Rusia membantah tuduhan tersebut, bersikeras bahwa anak-anak itu dievakuasi dari zona pertempuran untuk menyelamatkan nyawa mereka, dan bahwa surat perintah tersebut tidak berlaku karena Rusia bukan negara anggota ICC.

Sumber : Anadolu