VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

VOInews.id, Jakarta:Anggota Ombudsman RI Robert Na Endi Jaweng meminta pemerintah untuk meninjau ulang dan memperbaiki sistem pengadaan, distribusi, dan pembelian e-meterai pada masa pendaftaran seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2024. "Keluhan calon peserta seleksi CPNS terkait kelangkaan e-meterai, dan sulitnya akses perlu mendapatkan penjelasan dari pemerintah. Selain itu, Ombudsman meminta pemerintah meninjau ulang dan memperbaiki sistem pengadaan e-meterai hingga distribusinya," kata Robert dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Minggu.

Berdasarkan temuan Ombudsman, kata Robert, hanya ada 10 dari 26 distributor yang aktif melakukan penjualan kepada masyarakat umum. Padahal, lanjut dia, e-meterai menjadi salah satu syarat wajib bagi pelamar CPNS 2024. Ia menjelaskan, penjualan e-meterai memang hanya bisa dilakukan oleh distributor. Distributor dapat membeli e-meterai dengan melakukan transaksi pembayaran melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan. Setelah tahapan transaksi selesai, PT Peruri mengirimkan e-meterai kepada pihak distributor sesuai dengan jumlah yang dibelanjakan. Oleh sebab itu, ia mengatakan bahwa Ombudsman RI juga telah menyampaikan hal-hal mengenai e-meterai kepada PT Peruri dalam pertemuan koordinasi dan monitoring perihal pelaksanaan seleksi CPNS 2024 pada Jumat (6/9).

"Permintaan yang sangat tinggi akan e-meterai terjadi menjelang akhir pendaftaran CASN tahun 2024 memerlukan langkah antisipasi oleh PT Peruri, yakni peningkatan produksi e-meterai dan kapasitas ruang server," ujar Robert. Sementara itu, Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah memperpanjang masa pendaftaran seleksi CPNS di portal SSCASN yang sebelumnya berakhir pada 6 September 2024 menjadi 10 September 2024 pukul 23.59 WIB.

Perpanjangan masa pendaftaran ini sesuai dengan Surat Kepala BKN 5419/B-KS.04.01/SD/K/2024 tentang Jadwal Seleksi Pengadaan CPNS TA 2024. Dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (5/9), Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN Suharmen mengatakan bahwa penyesuaian jadwal pendaftaran ini bertujuan untuk mengakomodasi pelamar yang belum berhasil menyelesaikan tahapan pendaftaran di portal.

"Kendala teknis seperti pembelian dan pemanfaatan meterai elektronik (e-meterai) yang mengalami gangguan sehingga menghambat penyelesaian pendaftaran di portal. Hal itu menjadi faktor utama penyesuaian jadwal," katanya. Dikatakan bahwa pembelian e-meterai oleh masyarakat di seluruh platform Peruri tidak dapat dibebankan kepada calon pelamar. Dengan demikian, Panselnas mengambil kebijakan dengan memberikan tambahan waktu pendaftaran selama 4 hari dari batas waktu pendaftaran yang berakhir pada 6 September pukul 23.59 WIB.

Antara

VOinews.id, Washington:Mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Sabtu (7/9) mengatakan Israel akan "mengalami malapetaka" jika Wakil Presiden Kamala Harris memenangi pemilihan presiden pada November mendatang. "Kalau saya tidak menang dalam pemilihan ini, Israel, bersama kamerad Kamala Harris sebagai pucuk pimpinan AS, akan mengalami malapetaka, Israel akan sengsara. "Israel akan hilang. Satu tahun, dua tahun.

Israel tidak akan lagi ada," ujar Trump kepada para pendukungnya di Negara Bagian Wisconsin. Kandidat presiden dari partai Republik itu mengeklaim bahwa dirinya adalah "satu-satunya" sosok yang dapat menghentikan kekacauan di Timur Tengah serta mencegah Perang Dunia Ketiga. "Saya harus menang, saya harus menang, atau Anda akan mengalami masalah yang belum pernah kita alami sebelumnya. Kita mungkin tidak punya negara lagi. Ini mungkin pemilu terakhir kita," katanya. Trump dan Harris bersiap untuk menjalani debat presiden pertama mereka, yang akan dipandu David Muir dan Linsey Davis dari ABC News pada Selasa (10/9) di National Constitution Center di Philadelphia.

Sumber: Anadolu

VOinews.id, Jakarta:Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengajak para pemuda Indonesia membangun lahan tidur atau optimasi lahan rawa, yang saat ini tengah dilakukan pemerintah, dalam rangka memperkuat ketahanan pangan nasional. "Saya mengajak para pemuda untuk membangun lahan tidur yang ada di berbagai daerah sebagai aset menuju Indonesia emas," ujar Amran di Jakarta, Minggu. Dia ingin pemuda ikut berkontribusi dalam memperkuat ketahanan pangan nasional. Pemuda memiliki kekuatan yang sangat besar dalam membedah berbagai persoalan bangsa.

Selain semangat yang tinggi, lanjutnya, pemuda juga merupakan generasi unggul dan paling tangguh dalam mengubah sektor pertanian Indonesia ke arah yang lebih baik. "Dan ingat, pesan saya buat para pemuda adalah memiliki karakter jujur, disiplin, pekerja keras serta pantang menggantungkan harapan pada orang lain. Ingat, mimpi besar kita ke depan adalah mewujudkan swasembada dan juga Indonesia lumbung pangan dunia," katanya.

Kementerian Pertanian (Kementan) tengah mengembangkan optimasi lahan rawa dengan perlengkapan teknologi digitalisasi yang sudah canggih terutama dalam mempercepat dan menurunkan biaya produksi hingga 50 persen. "Yang penting kalau pemuda sudah turun, kita wajib mendukung dan jangan diganggu oleh mafia-mafia yang berkeliaran di republik ini. Bagi pemuda yang mau bergerak di sektor pertanian, saat ini kami sedang membangun klaster pertanian modern dan bisa bertahan minimal untung Rp10 sampai Rp20 juta per orang," katanya. Amran berharap para pemuda dapat mengimplementasikan spirit perjuangan yang telah dibangun para pejuang dulu. Salah satu yang paling penting adalah mengobarkan kecintaan terhadap bangsa melalui sektor pertanian.

"Ke depan, kalian yang akan memimpin dunia, kalau mau sukses keluarkan keringatnya dan pikirkan masa depan bangsa ini ke depan. Perlu kalian tahu, ekspor pertanian itu mencapai Rp500 triliun dan bisa bertambah besar kalau kita melakukan hilirisasi," ujarnya.

Antara

VOInews.id, Seoul:Perkumpulan utama dokter-dokter Korea Selatan pada Minggu (8/9) menuntut pemerintah membatalkan rencana menaikkan kuota kursi sekolah kedokteran untuk 2025 dan 2026, serta mendiskusikan kemungkinan penyesuaian kuota untuk 2027 atau setelahnya. Perkumpulan tersebut, Asosiasi Medis Korea (KMA), mengajukan tuntutan itu setelah pemerintah pekan lalu menyatakan bersedia untuk merevisi rencana tersebut untuk 2026 jika komunitas medis dapat menyajikan opsi yang "masuk akal.

" Pemerintahan Presiden Yoon Suk Yeol berjanji untuk meningkatkan kuota penerimaan sekolah kedokteran sebanyak 2.000 kursi per tahun selama lima tahun ke depan untuk mengatasi kekurangan dokter. Sebelumnya pada Juni, pemerintahan Yoon memutuskan kenaikan kuota menjadi sekitar 1.500 siswa untuk tahun depan. Sebagai bentuk protes, mayoritas dokter magang telah meninggalkan tempat kerja mereka sejak Februari sehingga menyebabkan gangguan serius pada sistem perawatan kesehatan nasional.

"Pemerintah harus membatalkan rencana peningkatan kuota sekolah kedokteran untuk tahun 2025 dan 2026 serta membahas kemungkinan penyesuaian untuk tahun 2027 atau setelahnya," kata seorang pejabat KMA. "Itu adalah prasyarat bagi kami untuk bergabung dalam badan konsultatif bersama dengan pemerintah dan pihak-pihak terkait," ujarnya. Ia menambahkan bahwa KMA sebenarnya tidak perlu lagi menyampaikan pendirian "karena kami sudah menegaskan bahwa peningkatan drastis ini tidak masuk akal.

" Pemerintah dan Partai Kekuatan Rakyat yang berkuasa telah mengusulkan pembentukan badan konsultatif bersama yang melibatkan partai oposisi dan komunitas medis gunca mencari solusi. Ketua KMA, Lim Hyun-taek, mengatakan dalam unggahan di dunia maya pada Sabtu (7/9) bahwa pemerintah dan partai oposisi perlu menghasilkan "proposal yang masuk akal dan terkoordinasi" untuk menyelesaikan krisis medis yang sedang berlangsung. Namun, pemerintah mengatakan tidak mungkin meninjau kembali rencana kenaikan kuota untuk tahun depan karena prosedur penerimaan perguruan tinggi sudah berjalan.

Sumber: Yonhap-OANA