VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

VOInews.id, Jakarta:- Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengungkapkan kerjasama dengan Vietnam mampu menghidupkan ekosistem budi daya lobster di Indonesia sebab, ekosistem yang belum optimal selama ini menjadi kendala perkembangan budidaya lobster nasional. "Karena ekosistem (budidaya lobster) belum jalan optimal selama ini. Tapi dengan cara ini (kerjasama) ekosistemnya akan jalan. Contohnya soal pakan, selama ini kan mengandalkan ikan-ikan rucah hasil tangkapan, sementara di Vietnam sudah ada industrinya sendiri," ujar Trenggono saat menjawab wartawan dalam konferensi pers yang digelar di Jakarta, Senin.

Melalui kesepakatan kerja sama dua negara, pelaku usaha Vietnam yang ingin memanfaatkan benih bening lobster (BBL), harus melakukan kegiatan budi daya di Indonesia dengan menggandeng pelaku usaha lokal Indonesia. Dengan skema ini akan terjadi transfer teknologi hingga etos kerja yang sangat penting untuk perkembangan budidaya lobster Tanah Air. Selain persoalan pakan, lanjut dia, usaha yang memproduksi keramba budidaya lobster modern juga minim sehingga menjadi tantangan tersendiri di tengah kerjasama yang sudah terjalin dengan Vietnam. Adapun sejauh ini sudah ada lima perusahaan Vietnam yang masuk ke Indonesia, namun kegiatan budidaya belum bisa masif lantaran keterbatasan keramba.

Dengan demikian, lanjutnya, kerja sama perikanan bersama Vietnam tidak hanya akan menghidupkan sektor hulu budidaya tapi juga industri hilir lobster, karena akan mendorong hadirnya usaha-usaha turunan di bidang tersebut. "Harapan saya lobster ini menjadi kekuatan kita yang akan datang," jelasnya. Sementara itu, Direktur Pengembangan dan Pengendalian Usaha ID FOOD Dirgayuza Setiawan mengatakan, Indonesia punya kemampuan dari sisi sumber daya alam maupun sumber daya manusia.

Untuk pengembangan budidaya lobster ini, lanjutnya, selain upaya pemerintah, peran swasta juga sangat penting. "Indonesia sebenarnya bisa, kita punya sumber daya manusia yang cukup, dan juga punya etos kerja yang cukup baik. Ini tinggal dikembangkan. Dan saya rasa ini (budidaya lobster Bangsring, Banyuwangi) bisa jadi model yang dikembangkan oleh swasta selain dari yang dikembangkan oleh pemerintah (KKP)," pungkasnya.

Antara

VOInews.id, Jakarta: Presiden Joko Widodo menandatangani pengesahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta, yang salah satunya mengatur tentang peralihan status ibu kota dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN).

Berdasarkan salinan UU yang dipantau dalam laman jdih.setneg.go.id di Jakarta, Senin, disebutkan dalam pasal 1 (ayat 1) bahwa Provinsi Daerah Khusus Jakarta adalah daerah provinsi yang mempunyai kekhususan dalam menyelenggarakan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 1 ayat 2 menyatakan kewenangan khusus yang dimaksud adalah kewenangan yang dimiliki oleh Provinsi Daerah Khusus Jakarta terkait pelaksanaan fungsi sebagai Pusat Perekonomian Nasional dan Kota Global.

Dalam ketentuan peralihan status ibu kota dari Jakarta ke IKN sebagaimana tertuang dalam pasal 63, disebutkan bahwa pada saat UU DKJ diundangkan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tetap berkedudukan sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia sampai dengan penetapan Keputusan Presiden mengenai pemindahan Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam pasal 66 disebutkan dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan pemindahan ibu kota negara secara bertahap, penyelenggaraan urusan pemerintahan dan/atau kenegaraan termasuk tempat kedudukan lembaga negara dan organisasi lain yang berdasarkan ketentuan UU berkedudukan di Ibu Kota Negara, masih tetap dapat dilaksanakan di Daerah Khusus Jakarta sesuai dengan tahapan Peraturan Presiden yang mengatur perincian rencana induk IKN.

Pengesahan UU DKJ ditandatangani Presiden Joko Widodo di Jakarta, tertanggal 25 April 2024 dan diundangkan di Jakarta pada tanggal yang sama oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno.

Antara

VOInews.id- World Central Kitchen (WCK) di Jalur Gaza akan kembali beroperasi setelah tujuh pekerja bantuannya terbunuh dalam serangan Israel awal April ini.

“Situasi kemanusiaan di Gaza masih mengerikan. Kami mulai kembali beroperasi dengan energi, martabat, dan fokus yang sama untuk memberi makan sebanyak mungkin orang,” kata kepala eksekutif badan amal tersebut, Erin Gore, lewat pernyataan, Ahad (28/4).

WCK akan terus mengirim makanan sebanyak mungkin ke Gaza, termasuk Gaza utara, melalui jalur darat, laut, dan udara, katanya menambahkan.

“Kami memiliki 276 truk yang berisi setara dengan hampir 8 juta makanan, yang siap didatangkan melalui penyeberangan Rafah. Kami juga akan mengirimkan truk dari Yordania. Kami sedang menjajaki koridor maritim dan memanfaatkan Pelabuhan Ashdod.

“Selain 68 dapur umum, kami sedang mendirikan dapur dengan produksi tinggi ketiga di Mawasi (dua lainnya masing-masing di Rafah dan Deir al-Balah),” kata Gore.

Serangan Israel menewaskan tujuh pekerja bantuan, yakni tiga warga negara Inggris, satu warga negara Australia, satu warga negara Polandia, satu berkewarganegaraan ganda AS-Kanada, juga satu warga Palestina pada 1 April.

Kematian mereka lantas menuai kecaman keras di seluruh dunia dan seruan pertanggungjawaban. Banyak orang, termasuk pendiri WCK Jose Andres, menolak klaim Israel bahwa serangan tersebut adalah sebuah “kesalahan” dan sebuah kasus “salah identifikasi.”

Sebelum menghentikan operasinya, Gore mengatakan WCK sudah mendistribusikan lebih dari 43 juta makanan di Gaza sejak 7 Oktober 2023.

Israel telah melancarkan serangan brutal di Jalur Gaza, menyusul serangan 7 Oktober yang dilakukan kelompok perlawanan Palestina, Hamas. Serangan Hamas itu disebut menewaskan hampir 1.200 orang.

Akibat gempuran Israel, sudah lebih dari 34.400 warga Palestina terbunuh dan ribuan orang lainnya terluka di tengah kehancuran massal dan krisis kebutuhan pokok.

Sebagian besar wilayah Gaza hancur hingga memaksa 85 persen penduduknya mengungsi di tengah pemutusan akses makanan, air bersih, dan obat-obatan yang melumpuhkan, menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Israel dituding telah melakukan genosida dalam sebuah kasus yang diajukan di Mahkamah Internasional (ICJ).

Keputusan sementara ICJ pada Januari memerintahkan Tel Aviv untuk menghentikan aksi genosida dan mengambil langkah untuk menjamin bahwa bantuan kemanusiaan bisa sampai kepada warga sipil di Gaza.

Sumber: Anadolu

VOInews.id- Presiden terpilih Asosiasi Medis Korea (KMA), Lim Hyun-taek, mendesak pemerintah untuk sepenuhnya membatalkan usulan rencana reformasi medis, termasuk kenaikan kuota sekolah kedokteran, serta membuka diskusi dengan dokter dari awal. “Ini bukan konflik antara komunitas medis dan pemerintah. Sebaliknya, ini adalah penyalahgunaan kekuasaan secara sepihak oleh pihak berwenang,” kata Lim dalam rapat umum KMA di Seoul, Minggu.

Jika pemerintah tidak membatalkan rencana reformasi medis, lanjutnya, komunitas medis tidak akan bergeming dan tidak menanggapi seruan negosiasi apa pun. Lim yang dikenal karena sikapnya yang agresif dalam kebuntuan yang sedang berlangsung dengan pemerintah akan memulai masa jabatan resminya mulai hari Rabu mendatang. Pekan lalu, polisi melakukan penggerebekan tambahan terhadap Lim yang dituduh menghasut pengunduran diri kolektif oleh para dokter junior. Badan Kepolisian Metropolitan Seoul mengatakan pihaknya juga menyita ponsel Lim dan mengirim penyelidik ke kantornya di Seoul barat dan kediamannya di Asan, 83 kilometer selatan Seoul.

Polisi menyita ponsel Lim dalam penggerebekan sebelumnya pada Maret, namun ponsel tersebut dipastikan pernah digunakan olehnya di masa lalu. Sementara itu, sebuah komite kepresidenan mengenai reformasi medis secara resmi dibentuk pada Kamis (25/4) untuk mencari terobosan atas pemogokan dokter yang berkepanjangan, tetapi KMA juga telah memboikot inisiatif tersebut. Hingga kini, sekitar 12.000 dokter peserta pelatihan telah meninggalkan tempat kerja sejak 20 Februari sebagai protes terhadap rencana penambahan jumlah mahasiswa kedokteran sebanyak 2.000 orang. Pengunduran diri kolektif tersebut menyebabkan tertundanya perawatan medis dan beberapa ruang gawat darurat membatasi sebagian perawatan terhadap pasien yang sakit kritis.

Sumber : Yonhap