VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

Voinews.id- Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus pada Selasa mengatakan dia prihatin dengan rencana invasi darat Israel ke Kota Rafah di Gaza selatan yang dihuni lebih dari 1 juta warga Palestina yang berlindung dari perang Israel-Hamas. “Invasi besar-besaran di Kota Rafah akan menjadi bencana kemanusiaan. Kami minta Israel membatalkan (rencana) itu,” kata Tedros di platform media sosial X.

“Kami mendesak semua pihak untuk mengusahakan gencatan senjata dan perdamaian yang kekal," katanya, menambahkan. Pernyataan Tedros itu muncul setelah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada Selasa bersumpah akan menyerang Rafah, meski ada laporan tentang kemungkinan perjanjian gencatan senjata dengan Hamas. Netanyahu mengatakan militer Israel akan mendatangi Rafah untuk menghancurkan pasukan Hamas di sana “dengan atau tanpa perjanjian”.

Israel terus membombardir Gaza sebagai balasan atas serangan lintas batas Hamas pada 7 Oktober lalu yang menewaskan sekitar 1.200 orang. Lebih dari 34.500 warga Palestina, kebanyakan perempuan dan anak-anak, terbunuh dan ribuan orang lainnya terluka di tengah kehancuran massal dan krisis kebutuhan pokok. Selama lebih dari enam bulan perang Israel, sebagian besar wilayah Gaza hancur dan 85 persen penduduknya mengungsi di tengah kelangkaan bahan makanan, air bersih, dan obat-obatan akibat blokade oleh Israel, menurut PBB.

Sumber: Anadolu

VOInews.id- Gerakan Perlawanan Islam Palestina (Hamas) pada Rabu (1/5) menyatakan negosiasi gencatan senjata dengan Israel akan ditangguhkan jika Israel menyerang Kota Rafah di Jalur Gaza selatan. Dalam wawancara dengan stasiun TV al-Manar yang berbasis di Lebanon, Osama Hamdan, seorang pejabat senior Hamas, mengatakan pihaknya akan menghentikan semua negosiasi tidak langsung dengan Israel jika Israel melancarkan operasi militer terhadap Rafah.

Sambil menuding Israel berupaya "memeras semua pihak lewat ancamannya untuk menyerang Rafah," pejabat Hamas tersebut menekankan bahwa "gerakan perlawanan (Hamas) masih memiliki kekuatan untuk membela rakyat kami." Hamdan menyatakan pemimpin Hamas Yahya Sinwar dan sayap militer Hamas Brigade Al-Qassam tetap menjalin kontak dengan faksi politik Hamas, serta telah mengantongi informasi perihal situasi yang sedang berlangsung di lapangan. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menuturkan bahwa Israel akan memasuki Rafah dan menumpas batalion-batalion Hamas "dengan atau tanpa" kesepakatan dengan Hamas.

Antara

VOInews.id- Presiden Palestina Mahmoud Abbas menyatakan kekhawatirannya bahwa Israel mungkin berencana mengusir warga Palestina di Tepi Barat yang diduduki ke Yordania setelah perang di Gaza berakhir. "Israel telah menghancurkan setidaknya 75 persen wilayah Jalur Gaza dan menewaskan 34.000 warga Gaza dalam 200 hari, sebagian besar dari mereka adalah perempuan dan anak-anak," kata Abbas dalam Forum Ekonomi Dunia di ibukota Arab Saudi, Riyadh pada Minggu. "Saya khawatir setelah menghancurkan Gaza, Israel bergerak ke Tepi Barat dan mengusir penduduknya ke Yordania," lanjut dia. Presiden Palestina itu menyeru kepada dunia "untuk mengakui Palestina sebagai anggota penuh Perserikatan Bangsa-bangsa." Dia juga mendesak negara-negara Eropa untuk "mengakui Negara Palestina seperti mereka mengakui Israel."

Pada 19 April, 15 anggota Dewan Keamanan PBB bertemu di New York untuk melakukan pemungutan suara bagi rancangan resolusi yang diajukan Aljazair yang merekomendasikan penerimaan Negara Palestina menjadi anggota PBB. Namun resolusi tersebut diveto Amerika Serikat dengan 12 suara setuju dan dua suara abstain, termasuk Inggris dan Swiss. Israel telah melancarkan perang brutal di Gaza sejak serangan lintas batas oleh kelompok perlawanan Palestina Hamas pada 7 Oktober yang menyebabkan kematian sekitar 1.200 orang.

Serangan Israel menewaskan hampir 34.400 warga Palestina, sebagian besar perempuan dan anak-anak. Lebih dari 77.400 orang juga terluka di tengah kehancuran massal dan kekurangan kebutuhan pokok. Israel dituduh melakukan genosida di Mahkamah Internasional. Keputusan sementara pada Januari memerintahkan Tel Aviv untuk memastikan pasukannya tidak melakukan tindakan genosida, dan menjamin bahwa bantuan kemanusiaan diberikan kepada warga sipil di Gaza.

Sumber: Anadolu

VOInews.id, Jakarta:- Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono menyatakan siap mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyerahkan sertifikat tanah kepada masyarakat Banyuwangi, Jawa Timur. “Saya mohon izin bermalam, malam ini saya bermalam di Banyuwangi, karena besok (Selasa, 30 April 2024) ada kegiatan bersama Bapak Presiden Joko Widodo, untuk membagikan sertifikat tanah untuk masyarakat Banyuwangi,” kata AHY saat menyapa masyarakat Banyuwangi dalam agenda nonton bareng (nobar) Indonesia melawan Uzbekistan dalam semifinal Piala Asia U23 2024, di Banyuwangi, Senin (29/4) malam.

AHY menyampaikan bahwa akan mendampingi Presiden Jokowi melakukan penyerahan sebanyak 10.323 sertifikat tanah elektronik hasil redistribusi tanah di Kabupaten Banyuwangi. Ia pun meminta izin untuk menginap di daerah tersebut. Dalam kesempatan nonton bareng tersebut, AHY juga turut mendoakan agar masyarakat Banyuwangi bisa semakin sukses, selalu maju, dan sejahtera. Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) Kementerian ATR/BPN Lampri dalam keterangan di Jakarta, Senin, menyampaikan bahwa dalam agenda penyerahan sertifikat tanah elektronik di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, pada Selasa (30/4), Presiden Jokowi bakal didampingi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Lampri menyebutkan setidaknya ada 5.000 perwakilan yang akan hadir langsung memenuhi lokasi penyerahan sertifikat di GOR Tawang Alun, Banyuwangi. "Total sertifikat yang akan diserahkan sebanyak 10.323 sertifikat hasil Program Redistribusi Tanah. Semuanya sudah dalam bentuk sertifikat tanah elektronik," ujarnya. Lampri menambahkan bahwa Menteri AHY baru saja menyerahkan sertifikat hasil konsolidasi tanah untuk hunian tetap (huntap) di Petobo, Kota Palu, Sulawesi Tengah.

“Dalam kunjungannya ke Palu, Menteri AHY juga memberikan kuliah umum kepada sivitas academika di Universitas Tadulako pada Minggu (28/4) malam,” katanya.

Antara