VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

VOInews.id- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan pemenuhan kebutuhan dokter spesialis akan mendukung bonus demografi Indonesia, yang diperkirakan terjadi 10-15 tahun ke depan. Dalam peresmian Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit Pendidikan Penyelenggara Utama (RSP-PU) di RSAB Harapan Kita, Jakarta, Senin, Presiden Jokowi menyebut ketika bonus demografi terwujud maka Indonesia akan memiliki 68 persen penduduk usia produktif.

“Tetapi 68 persen penduduk usia produktif itu akan percuma kalau kesehatannya tidak baik. Oleh sebab itu betul-betul kita harus mempersiapkan dan merencanakan (bonus demografi) ini,” kata Presiden Jokowi. Dalam menangani kurangnya dokter dan dokter spesialis di Indonesia, Presiden menegaskan perlu dilakukan terobosan, termasuk dengan menggerakkan 24 fakultas kedokteran di Indonesia dan 420 rumah sakit pemerintah untuk memproduksi lebih banyak dokter. Pasalnya, Indonesia hanya mampu menghasilkan 2.700 dokter spesialis per tahun sementara kebutuhan saat ini mencapai 29.000 dokter spesialis.

“Artinya memang (jumlah dokter spesialis) sangat kurang sekali. Ditambah distribusinya yang tidak merata. Rata-rata dokter spesialis ada di Jawa dan di kota-kota, 59 persen dokter spesialis terkonsentrasi di Pulau Jawa,” kata Presiden Jokowi. “Oleh sebab itu, harus ada terobosan. Kita harus berani memulai,” ujarnya. Dalam kesempatan itu Kepala Negara memaparkan rasio dokter di Indonesia masih berkisar 0,47 per 1.000 penduduk, sedangkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyebutkan setiap negara memiliki rasio dokter 1 per 1.000 agar seorang dokter di suatu negara melayani 1.000 penduduk. Capaian rasio dokter saat ini, kata Jokowi, menempatkan Indonesia berada di ranking 147 dunia.

“(Peringkat ini) sangat rendah sekali. Di ASEAN kita peringkat ke-9, berarti masuk tiga besar tetapi dari bawah. Ini problem angka-angka yang harus kita buka apa adanya,” ujarnya. Kementerian Kesehatan (Kemenkes) melalui program Transformasi Kesehatan memfasilitasi 420 rumah sakit, dari total 3.000 rumah sakit di Indonesia, untuk mendidik lebih banyak dokter dan dokter spesialis di luar jalur universitas. Menurut Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, program itu akan memprioritaskan dokter-dokter putra daerah sebagai peserta pendidikan dokter spesialis di rumah sakit pendidikan. "Nanti pemenuhan dokter spesialis ke seluruh daerah akan dilakukan bersama-sama, baik pendidikan melalui universitas, maupun pendidikan yang berbasis rumah sakit," kata Menkes secara terpisah.

Pada tahap awal ini, kata Menkes Budi, terdapat enam program studi kedokteran spesialis di enam rumah sakit penyelenggara pendidikan utama yakni spesialis mata, jantung, anak, saraf, orthopedi, dan ongkologi. Adapun enam rumah sakit pendidikan yang dimaksud yakni RS Mata Cicendo, RS Ortopedi Soeharso, RS Pusat Otak Nnasional (PON), RS Kanker Dharmais, RSAB Harapan Kita, dan RSJPD Harapan Kita. Dengan menjalankan Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis RSP-PU, lanjutnya, diharapkan Indonesia bisa mempersingkat pemenuhan kebutuhan dokter spesialis dari 10 tahun menjadi sekitar lima tahun.

Antara

VOInews.id- Perserikatan Bangsa-Bangsa menyatakan menentang penyimpangan apa pun terhadap prinsip kebebasan pers sehubungan penutupan stasiun siaran Al Jazeera di Israel, kata juru bicara PBB Stephane Dujarric seperti yang dikutip Sputnik, Minggu (5/5). Sebelumnya pada Minggu, pemerintah Israel dengan suara bulat memutuskan menutup kantor lokal Al Jazeera, dan menghentikan operasi saluran berita itu di Israel karena dianggap membahayakan keamanan. “Seperti yang telah kami katakan sebelumnya, kami dengan tegas menentang keputusan apa pun yang membatasi kebebasan pers. Pers yang bebas, memberikan layanan yang sangat berharga untuk memastikan masyarakat mendapat informasi dan dilibatkan,” kata Dujarric.

Menteri Komunikasi Israel Shlomo Karhi segera menandatangani perintah untuk menutup kantor Al Jazeera di Israel, menyita peralatan siarannya, memblokir situsnya dan memutus saluran penyiaran itu dari perusahaan-perusahaan kabel dan satelit. Karhi kemudian mengunggah video di media sosial yang memperlihatkan otoritas Israel menggerebek kantor Al Jazeera di Yerusalem. Ia menambahkan, petugas telah menyita sebagian peralatan saluran di kantor tersebut. Jaringan berita yang berbasis di Qatar tersebut mengecam keras tindakan Israel yang melanggar hak asasi manusia dan hak dasar untuk mengakses informasi, serta menegaskan haknya untuk terus memberikan berita kepada pemirsanya.

Sumber: Sputnik

VOInews.id- Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengonfirmasi pada Minggu bahwa pemerintahannya siap mencapai gencatan senjata dan kesepakatan pembebasan sandera dengan Hamas yang dituduhnya membuat tuntutan yang tidak dapat diterima. “Hamas terus mengajukan tuntutan ekstrem. Tuntutan utama mereka adalah kami menarik seluruh pasukan kami dari Jalur Gaza, mengakhiri perang dan membiarkan Hamas sendirian. Negara Israel tidak dapat menerima persyaratan ini,” kata Netanyahu melalui pesan video.

Selama putaran terakhir perundingan tidak langsung dengan Hamas, sebutnya, pemerintah Israel menunjukkan kesiapannya untuk membuat konsesi yang digambarkan sebagai tindakan murah hati oleh Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken. Meskipun demikian, Perdana Menteri Israel menekankan bahwa pemerintahnya tidak akan pernah menyerah pada tujuan militernya di Gaza. Dia mengatakan penarikan mundur Israel dari Gaza berarti penyerahan diri Israel dan kemenangan besar bagi Hamas dan Iran.

Ia menegaskan bahwa Israel telah dan masih siap untuk membuat kesepakatan mengenai jeda pertempuran untuk memastikan pembebasan orang-orang Israel yang diculik. Israel melakukan upaya tersebut, lanjutnya, demi membebaskan 124 sandera dan kemudian akan kembali berperang. “Kami telah menghabiskan beberapa minggu terakhir untuk mengatasi hal tersebut. waktu untuk mencapai kesepakatan yang akan membawa kembali orang-orang yang diculik,” ucapnya.

Tahap pertama dari perjanjian tersebut mencakup pembebasan 20-33 sandera selama beberapa minggu dengan imbalan jeda pertempuran dan pembebasan tahanan Palestina oleh Israel. Durasi gencatan senjata bisa diperpanjang dengan bergantung pada jumlah sandera yang dibebaskan. Kemudian, sebagai bagian dari kesepakatan tahap kedua, Hamas diminta untuk menukar sandera yang tersisa, termasuk tentara Israel dan jenazahnya dengan lebih banyak lagi tahanan Palestina.

Sumber : Sputnik

VOInews.id- Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan pada Sabtu (4/5) menyeru negara-negara Muslim untuk memberikan tekanan kepada Israel untuk mengakhiri penindasan terhadap warga Palestina dan mendesak solusi dua negara. Hal tersebut disampaikan Fidan dalam KTT Organisasi Kerjasama Islam (OKI) ke-15 di Banjul, Gambia. Fidan menekankan bahwa tidak ada satu anggota pun mempunyai hak untuk menyelesaikan perselisihan mereka mengenai “darah rakyat Palestina”. Menurut Fidan perlawanan terhadap pendudukan Israel bukan lagi perang antara Israel dengan Palestina melainkan perjuangan antara penindas dengan yang tertindas di seluruh dunia.

Menunjukkan bahwa Israel telah lolos dari tanggung jawab, Fidan mengatakan adalah tugas dari seluruh komunitas Muslim global untuk bersatu membela warga Palestina, menggunakan segala cara dan menunjukkan bahwa melanggar hukum internasional memiliki konsekuensi. Dia menggarisbawahi bahwa negara-negara Muslim harus membuktikan persatuan dan mereka dapat dapat mencapai hasil melalui diplomasi dan bila perlu dengan paksa. Fidan mengingatkan sejarah perpecahan pada negara-negara Muslim dan mengatakan hal ini tidak boleh terulang, dengan mengorbankan perjuangan Palestina demi persaingan regional. Satu-satunya pemenang dalam situasi tersebut adalah Israel dan para pendukungnya, demikian Fidan memperingatkan.

Dia menekankan bahwa masyarakat negara-negara Muslim mengharapkan hasil nyata dari pertemuan puncak di Banjul, dan menambahkan bahwa pengakuan Palestina oleh lebih banyak negara akan memberikan pukulan besar bagi Israel. Fidan menegaskan bahwa negara-negara OKI harus melakukan segala upaya untuk mengamankan keanggotaan penuh Palestina di PBB. KTT yang dihadiri 57 kepala negara anggota OKI tersebut, berlangsung hingga Minggu dengan tema utama “Meningkatkan persatuan dan solidaritas melalui dialog untuk pembangunan berkelanjutan, dan akan membahas isu-isu global, terutama situasi terkini di Palestina dan perang Israel yang sedang berlangsung di Jalur Gaza, yang telah menewaskan lebih dari 34.000 orang. Selama KTT, tiga dokumen utama yaitu rancangan resolusi Palestina, rancangan pernyataan Banjul dan rancangan dokumen akhir, akan disampaikan kepada Dewan Menteri Luar Negeri dan selanjutnya dibahas dalam pertemuan puncak tersebut.

Sumber: Anadolu