VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

VOInews.id, Galodo: Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto mengungkapkan Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto turut memonitor progres percepatan penanganan dampak bencana banjir lahar dingin Gunung Marapi di Sumatera Barat. "Tadi beliau menyempatkan hadir, dan menanyakan semua bagaimana upaya penanganan dan mitigasi dampak bencana yang sedang dilakukan sekarang," kata dia, saat ditemui setelah rapat koordinasi tim gabungan tanggap darurat bencana di Bukittinggi, Sumatera Barat, Kamis. Ia menjelaskan kepada menteri pertahanan bahwa saat ini semua kebutuhan terkait penanganan darurat hingga mitigasi sudah mulai terpetakan dan terlaksana dengan baik.

Hal demikian dibuktikan dari beberapa indikator yang di antaranya keberhasilan terkait dengan pengembalian kondisi daerah-daerah terdampak, pengendalian awan hujan melalui modifikasi cuaca, hingga pemasangan kembali jembatan putus melibatkan personel TNI. "Kami catat di sini bantuan dari TNI terkait dengan jembatan bailey, mungkin hari ini sudah terpasang 2 titik dan masih ada 6 yang tersedia, karena TNI juga membantu 8 titik," tutur dia. Jembatan yang sudah dipasang kembali meliputi Jembatan Tanjung Pitu Rangkuang, Nagari Koto Laweh (Panjang 15 meter dan lebar 4,5 meter, kedalaman 5 meter, dan beban 5 ton), kemudian Jembatan Bawah Kubang, Nagari Koto Laweh, Kabupaten Tanah Datar.

"Pak Bupati kemarin melaporkan awal-awal terjadi bencana sampai mengirimkan logistik itu menggunakan dipikul. Nah mudah-mudahan dengan ada ini paling tidak, tidak dipikul lagi lah, bisa dilewati oleh kendaraan baik roda dua maupun roda empat," ujarnya. Selain menyerahkan bantuan logistik ke Ranah Minang, kata dia, Menhan juga secara langsung menyampaikan rasa belasungkawa secara mendalam atas bencana banjir lahar dingin, disusul pula dengan galodo dan tanah longsor yang melanda lima kabupaten kota di Sumatera Barat.

Bencana tersebut menimbulkan dampak korban jiwa dan kerusakan yang cukup besar, dengan data yang tercatat saat ini oleh BNPB setidaknya sebanyak 3.000 warga mengungsi, 500 unit rumah rusak, 67 orang meninggal dunia, dan 20 orang hilang dalam pencarian. Menurut dia, dengan kedatangan Menhan tersebut menandakan perhatian pemerintah seolah tak pernah putus dalam meringankan beban masyarakat, dan dari situ pula diharapkan bisa memicu semangat khususnya bagi masyarakat Sumatera Barat ini. "Ya artinya itu juga bukti ya, bahwa para pembantu Pak Presiden Jokowi sangat menaruh perhatian dan untuk Sumatera Barat ini perhatian nya luar biasa," ujarnya.

Antara

Voinews.id- Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus dan pihak berwenang Meksiko dan Nikaragua mengutuk upaya pembunuhan terhadap Perdana Menteri Slovakia Robert Fico dan berharap dia segera pulih. "Berita buruk dari #Slovakia. Kami mengutuk tindakan kekerasan seperti itu dan berharap Perdana Menteri Robert Fico segera pulih sepenuhnya. Duka kami bersama keluarganya dan rakyat Slovakia," kata Sekjen WHO di X pada Rabu. Sementara itu Presiden Nikaragua Daniel Ortega dan Wakil Presiden Rosario Murillo mengirimkan surat kepada Presiden Slovakia Zuzana Caputova yang mengutuk percobaan pembunuhan tersebut yang menurut mereka sebuah tindakan teroris. Ortega dan Murillo menyampaikan solidaritasnya kepada Slovakia dan mengutuk upaya untuk "membungkam" orang-orang untuk membuat keputusannya sendiri, kata surat itu.

“Kami menyampaikan kepada Anda solidaritas kami dan… menegaskan kembali penolakan mutlak kami terhadap upaya kekerasan untuk membungkam suara dan tujuan masyarakat dan pemerintah, yang secara berdaulat berhak mengambil keputusan sendiri,” kata para pejabat Nikaragua. Selain Nikaragua, Kementerian Luar Negeri Meksiko juga mengungkapkan penolakan segala bentuk kekerasan terkait serangan terhadap perdana menteri Slovakia tersebut.

“Kementerian Luar Negeri mengutuk serangan terhadap Perdana Menteri Slovakia Robert Fico, menegaskan kembali penolakan kami terhadap segala jenis kekerasan. Kami berharap dia cepat pulih,” kata kementerian itu pada X. Fico ditembak pada Rabu saat rapat lapangan pemerintah di kota Handlova, yang terletak 190 kilometer timur laut Bratislava. Perdana menteri itu dilarikan ke rumah sakit, dilaporkan dengan luka di perut dan dada. Media Slovakia melaporkan bahwa Fico mengalami koma selama 24 jam setelah menjalani operasi.

Wakil Perdana Menteri Slovakia dan Menteri Lingkungan Hidup Tomas Taraba mengatakan kepada BBC bahwa Fico "tidak berada dalam situasi yang mengancam nyawa saat ini," dan menambahkan bahwa ia yakin perdana menteri "akan bertahan" pada akhirnya. Percobaan pembunuhan tersebut dilaporkan dilakukan penulis dan pendiri klub literasi berusia 71 tahun Juraj Centula, yang menggunakan senjata laras pendek yang terdaftar secara sah. Dia melepaskan tembakan lima kali ke arah Fico sebelum akhirnya ditahan di tempat dan menurut Kementerian Dalam Negeri Slovakia, serangan bermotif politik.

Fico dikenal karena penolakannya yang keras terhadap keanggotaan Ukraina di NATO dan pasokan militer ke Kiev, dengan alasan hal itu akan mengarah pada "perang dunia ketiga". Pada awal Mei, Fico menanggapi pernyataan Presiden Prancis Emmanuel Macron tentang kemungkinan penempatan tentara Eropa ke Ukraina dengan mengatakan bahwa Bratislava tidak akan melakukan hal tersebut karena hanya akan menyebabkan eskalasi konflik lebih lanjut. Ia juga mengatakan bahwa Slovakia bukanlah negara yang tertarik menjadikan Rusia sebagai musuhnya.

Sumber: Sputnik

VOInews.id, Lubuk Basung: Menteri Sosial Tri Rismaharini meminta warga Kabupaten Agam, Sumatera Barat yang tinggal di dekat sungai jalur banjir lahar hujan Gunung Marapi diungsikan ke tempat aman dari dampak bencana itu. "Saya mempelajari jalur-jalur dari vulkanologinya dan saya ke sini, ternyata memang lokasi saat ini posko darurat Bukik Batabuah, Kecamatan Canduang merupakan jalur lahar dingin Gunung Marapi," katanya saat mengunjungi daerah terdampak bencana di Agam, Rabu (15/5) malam.

Ia meminta pihak berwenang di Kabupaten Agam untuk memindahkan lokasi pengungsian ke daerah aman. "Saya minta kepada Bupati Agam dan TNI-Polri serta pemerintah desa supaya bisa berpindah tempat pengungsian karena kita semua tidak ingin (bencana) tapi berusaha menghindari korban lebih banyak," katanya. Menurut dia, Bukik Batabuah mengalami banjir lahar hujan secara berulang, karena daerah itu jalur peta kebencanaan sehingga masyarakat harus diungsikan sementara. "Kita berharap warga yang bertempat tinggal di dekat titik bencana ini disosialisasikan minimal anak-anak dan lansia bisa mengungsi lebih dulu," katanya.

Dia menjelaskan bahwa akan timbul kepanikan yang luar biasa jika bencana banjir tersebut kembali terulang di Kabupaten Agam. Terkait dengan lokasi pindah pengungsi, kata dia, diserahkan kepada pemerintah daerah untuk bekerja sama dengan TNI dan Polri di daerah itu. "Saya tidak tahu persis lokasinya yang tentunya bisa dipilih oleh Bupati Agam dan kodim serta kapolres. Kemensos siap untuk mengikuti lokasi pindah nanti," ujarnya.

Kemensos telah berkoordinasi dengan pihak terkait lainnya untuk menetapkan jalur aliran lahar hujan sehingga diketahui lokasi yang bisa terancam bencana. Pada kesempatan itu, Mensos Risma juga mengunjungi dapur umum di Kecamatan Sungai Pua, menyapa puluhan pengungsi di Pos Komando Siaga Darurat Kecamatan Canduang. Bupati Agam Andri Warman menyatakan segera rapat koordinasi dengan berbagai pihak terkait untuk menentukan lokasi pindah pengungsian warga setempat. "Kita belum tahu ya, ini baru tadi tiba-tiba diarahkan pindah lokasi oleh Mensos. Tadinya menurut logika kita sudah berada di tempat aman tapi ternyata tidak.

Teknisnya segera disepakati bersama untuk langkah jangka menengah ini," kata dia. Pemerintah Desa Bukit Batabuah menyebut ratusan warga yang disiapkan berpindah lokasi jika proses pengungsian dilaksanakan. "Kami akan memberikan edukasi dan sosialisasi lebih dulu. Ada 365 orang berada di sepanjang bibir sungai 50 meter ke arah kiri dan 100 meter ke kanan jika memang harus diungsikan," kata Kepala Desa Bukit Batabuah Firdaus.

Antara

VOInews.id- Pemerintah Israel pada Rabu menolak resolusi Majelis Umum PBB yang menyerukan evaluasi ulang upaya Palestina untuk menjadi anggota PBB dan memberinya hak tambahan. "Hari ini, Pemerintah menentang keputusan PBB pekan lalu untuk memajukan pengakuan negara Palestina," kata kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dalam sebuah pernyataan. "Tidak ada yang akan menghalangi kami, menghalangi Israel, untuk mewujudkan hak dasar kami untuk membela diri - baik Majelis Umum PBB maupun badan lainnya. Kami akan berdiri bersama dengan kepala tegak untuk membela negara kami," tambahnya.

Pemerintah Israel menyatakan resolusi Majelis Umum PBB tidak akan mengubah status wilayah yang dimaksud. “Tidak ada satu pun isi perjanjian ini yang memberikan hak apa pun, atau mengurangi hak apa pun dari Negara Israel dan Orang-orang Yahudi di Tanah Israel,” tambahnya. Resolusi tersebut “tidak akan menjadi dasar perundingan di masa depan, dan tidak akan menghasilkan solusi damai.”

"Tidak ada satu pun isi resolusi ini yang memberikan hak apa pun, atau mengurangi hak apa pun dari Negara Israel dan Orang-orang Yahudi di Tanah Israel," tambahnya. Resolusi tersebut "tidak akan menjadi dasar perundingan di masa depan, dan tidak akan menghasilkan solusi damai." Palestina mengajukan permohonan keanggotaan penuh di PBB pada 2011 tetapi tidak menerima dukungan yang diperlukan dari Dewan Keamanan. Pada 2012, Palestina memperoleh "status pengamat permanen" di PBB.

Sumber: Anadolu