VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

VOInews.id- Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan bahwa Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara akan menjadi pionir kota berbasis transportasi cerdas khususnya terkait dengan kendaraan listrik atau electric vehicle (EV). “Kita ingin menjadikan IKN sebagai contoh suatu kota dengan konsep EV baik,” kata Budi di sela menghadiri pembukaan The 19th Intelligent Transport System (ITS) Asia Pacific Forum 2024 di Jakarta, Selasa.

Menhub menyampaikan bahwa konsep transportasi cerdas di IKN bakal diimplementasikan secara bertahap. Namun, dia menyampaikan secara umum semua kendaraan akan menggunakan kendaraan listrik. “Tentu semua itu dilakukan secara bertahap, pada saat jangka pendek kita akan terapkan paling tidak satu hal yang merupakan gambaran dari transportasi pintar. Pertama EV, EV akan diharuskan dari dan ke luar kota dan di dalam kota,” ujarnya.

Budi menyebutkan bahwa kendaraan listrik (EV) akan digunakan sepenuhnya di IKN dan pemerintah bersama pihak swasta telah menyiapkan sejumlah fasilitas kendaraan listrik untuk digunakan masyarakat di daerah tersebut. Dia menjelaskan nantinya terdapat kendaraan listrik untuk komersial, dan ada pula untuk leasing atau digunakan secara sesaat. Pemerintah akan menggandeng sejumlah perusahaan swasta lainnya untuk menggunakan serta menghadirkan kendaraan listrik di IKN.

“Ada yang ownersip bagi mereka yang tinggal di sana, juga ada yang leasing atau dia menggunakan secara sesaat, dan ada lagi yang sifatnya bergerak tapi EV disubsidi,” ungkap Menhub. Budi berharap melalui kolaborasi pemerintah dan swasta, maka visi IKN sebagai pionir kota berbasis transportasi cerdas di Indonesia dapat terwujud dengan cepat. “Roda empat pasti (kendaraan EV) dan roda dua juga pasti. Tapi yang saya tekankan di sini bahwa EV itu tidak hanya disediakan oleh pemerintah. Pemerintah mengadakan, instansi mengadakan tapi swasta juga menprovide, baik secara CSR maupun secara komersial,” tuturnya.

Menhub menambahkan bahwa uji coba kendaraan listrik di IKN akan mulai dilakukan pada bulan Agustus 2024. Jika uji coba selesai dilaksanakan, maka pemerintah secara bertahap akan memperluas fasilitas dan layanan kendaraan listrik di IKN. “(Uji coba kendaraan listrik di Agustus?) Iya, Insya Allah dengan kami Kementerian Perhubungan ke IKN bersama beberapa swasta sudah menginisiasi. Jadi, ada yang memang didediketed pemerintah menyediakan bahkan mensubsidi,” ujarnya.

Selain itu, Menhub mengatakan bahwa uji coba proyek kereta otonom tanpa rel atau Autonomous Rail Transit (ART) di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, juga bakal dilakukan pada Agustus 2024. Budi menyampaikan bahwa proyek kereta otonom tanpa rel di IKN ini belum dibangun dengan menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Selain itu, Menhub juga belum dapat memastikan kapan proyek kereta otonom tanpa rel itu bakal dikomersialkan ke publik. “Belum komersial dan belum merupakan pembangunan yang sifatnya dari APBN, tapi uji coba. Dan semoga apa yang kita lakukan, apa yang dicanangkan Presiden (Joko Widodo) ini berjalan dengan baik,” ucapnya.

Antara

VOInews.id - Ekonom yang juga dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Fithra Faisal Hastiadi menyoroti alasan realisasi penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) untuk UMKM yang terbilang masih rendah dan terhambat.

Fithra kepada wartawan di Jakarta, Senin, mengatakan bahwa dua faktor utama penyaluran KUR terhambat adalah kapasitas dan pemahaman bank dalam memberikan kredit, serta kapasitas UMKM dalam memanfaatkan pendanaan.

Menurut Fithra, tidak semua bank memiliki pemahaman dan kapasitas yang mumpuni untuk menyalurkan KUR. Saat ini, hanya BRI, bank milik negara, yang sudah berpengalaman dalam bidang ini.

“Jadi ya wajar ketika penyaluran KUR ini terhambat karena mereka (bank-bank negara lain) melihat aspek prudensialnya, bagaimana nanti kalau kreditnya disalurkan secara cepat lalu macet, kan ini akan memperbesar NPL (non performing loan) dan membebani perbankan,” katanya.

Ia menekankan pentingnya meningkatkan kapasitas dan kualitas UMKM supaya layak mendapatkan kredit, sehingga yang terpenting adalah bukan hanya mendorong penyaluran kredit, tetapi juga meningkatkan kapasitas UMKM agar mampu memanfaatkan pendanaan tersebut.

Fithra menyebut banyak UMKM yang mendapatkan akses pendanaan, tetapi tidak didampingi sehingga usahanya tidak berkembang.

“Jadi tinggal bagaimana pemahaman terkait kondisi UMKM diperkuat. Di sisi lain, bagaimana pemerintah juga bisa meningkatkan UMKM supaya bisa kompatibel untuk menggunakan pendanaan itu,” kata dia.

Kementerian Koordinator bidang Perekonomian mencatat realisasi penyaluran KUR untuk berbagai jenis pelaku usaha hingga April 2024 mencapai Rp90,45 triliun dari total target Rp287 triliun.

Sementara itu, menurut data Kementerian Koperasi dan UKM, realisasi penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) pada 2023 mencapai Rp260,26 triliun, yang disalurkan kepada 4,64 juta debitur. Angka ini tidak mencapai target penyaluran KUR pada 2023 senilai Rp297 triliun.

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta, 19 Maret lalu mengakui bahwa penyaluran KUR ini masih harus dievaluasi. Ia menyebut, hingga saat ini banyak pelaku UMKM yang kesulitan mengakses KUR karena bank-bank penyalur dana KUR masih mensyaratkan agunan.

KUR merupakan program pemerintah dengan memberikan kredit bunga kecil kepada UMKM. Program tersebut disalurkan melalui lembaga keuangan seperti BRI, Mandiri, BNI, dan bank lainnya.

Antara

VOInews.id - Presiden Joko Widodo mengatakan akan menghitung dan mempertimbangkan kemampuan fiskal negara terkait potensi kenaikan harga BBM pada Juni mendatang setelah ditahan sejak awal tahun.

"Semuanya dilihat fiskal negara. Mampu atau tidak mampu, kuat atau tidak kuat," kata Presiden Jokowi saat ditemui di Istora Senayan, Jakarta, Senin malam.

Presiden mengatakan bahwa kemampuan APBN untuk melakukan subsidi BBM akan dihitung dengan pertimbangan harga minyak dunia, terutama di tengah kondisi geopolitik.

Menurut Presiden, semua aspek tersebut akan dikalkulasi dan dihitung lewat pertimbangan yang matang.

"Harga minyaknya sampai seberapa tinggi. Semuanya akan dikalkulasi, semua akan dihitung, semua akan dilakukan lewat pertimbangan-pertimbangan yang matang karena itu menyangkut hajat hidup orang banyak," kata Presiden.

Kepala Negara menilai bahwa keputusan pemerintah terhadap harga BBM menyangkut hajat hidup orang banyak.

"Bisa mempengaruhi harga, bisa mempengaruhi semuanya kalau urusan minyak," tutup Presiden.

Seperti diketahui, pemerintah telah menahan kenaikan harga BBM baik subsidi dan nonsubsidi sejak awal tahun 2024.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif dalam kesempatan sebelumnya mengungkapkan pertimbangan pemerintah menahan harga BBM untuk tetap stabil hingga Juni 2024,

Di sisi lain, gejolak harga minyak dunia, eskalasi konflik di Timur Tengah, hingga pelemahan kurs rupiah terhadap dolar AS membuat kompensasi dan anggaran subsidi BBM di dalam negeri membengkak.

"Kan kami sudah bilang sampai Juni 2024 (ditahan), pertimbangannya kan kita baru pulih, masyarakat ini jangan sampai kena beban tambahan, itu aja," kata Arifin.

Antara

VOInews.id- Para pemimpin Korea Selatan, Jepang dan China menegaskan kembali komitmen untuk mendorong perdamaian dan stabilitas di Semenanjung Korea selang beberapa jam setelah Korea Utara mengumumkan rencana peluncuran satelit.

Komitmen tersebut disepakati Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol, Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida dan Perdana Menteri China Li Qiang, pada KTT di Seoul, Senin, setelah pihak Korea Utara memberi tahu Jepang mengenai rencananya meluncurkan roket luar angkasa yang membawa satelit mata-mata militer sebelum 4 Juni.

“Kami menegaskan kembali bahwa menjaga perdamaian, stabilitas dan kemakmuran di Semenanjung Korea dan Asia Timur Laut adalah demi kepentingan bersama dan merupakan tanggung jawab kita bersama,” kata isi deklarasi bersama KTT trilateral tersebut.

“Kami menegaskan kembali posisi masing-masing mengenai perdamaian dan stabilitas regional, denuklirisasi Semenanjung Korea dan masalah penculikan. Kami setuju untuk terus melakukan upaya positif untuk penyelesaian politik masalah Semenanjung Korea,” tambah pernyataan dalam deklarasi itu.

Dalam sesi tersebut, Yoon dan Kishida mengecam rencana peluncuran satelit Korea Utara sebagai pelanggaran terhadap resolusi Dewan Keamanan PBB yang melarang penggunaan teknologi rudal balistik. Pyongyang mengatakan akan mengirim tiga satelit lagi ke luar angkasa tahun ini, setelah peluncuran pertamanya pada bulan November.

“Komunitas internasional harus merespons dengan tegas,” kata Yoon saat konferensi pers bersama.

Kishida turut menyuarakan keprihatinannya, mendesak Pyongyang untuk menghentikan aktivitasnya.

“Jika hal ini dilanjutkan, maka hal ini merupakan pelanggaran terhadap resolusi Dewan Keamanan PBB. Kami sangat mendesak Korea Utara untuk menghentikan aktivitas ini,” ucap Kishida.

Perdana Menteri Li Qiang dari China meminta semua negara terkait untuk menahan diri guna mengurangi ketegangan sambil menghindari penyebutan Korea Utara secara langsung.

“China secara konsisten berupaya untuk mendorong perdamaian dan stabilitas di Semenanjung Korea dan mendorong penyelesaian politik terhadap masalah semenanjung tersebut. Pihak-pihak terkait harus menahan diri dan mencegah situasi memburuk dan menjadi lebih rumit,” tutur Li.

Adapun sesi trilateral membahas cara-cara untuk meningkatkan kerja sama di enam bidang spesifik yakni ekonomi dan perdagangan, pembangunan berkelanjutan, masalah kesehatan, ilmu pengetahuan dan teknologi, manajemen bencana dan keselamatan, serta pertukaran antar masyarakat.

Para pemimpin juga sepakat untuk melembagakan kerja sama trilateral dengan mengadakan pertemuan puncak trilateral dan pertemuan tingkat menteri secara rutin.

Sumber : Yonhap