VOInews.id, Hamilton:Juru bicara PBB Stephane Dujarric pada Selasa (1/10) memperingatkan krisis kemanusiaan yang semakin memburuk di Lebanon, dengan semakin banyaknya jumlah orang yang mengungsi setelah perintah evakuasi Israel di 30 desa di Lebanon selatan. Dujarric menyatakan bahwa personel Pasukan Sementara PBB di Lebanon (UNIFIL) terus melaksanakan tugas mereka meskipun situasi semakin berbahaya. Ia memperingatkan bahwa "tanpa sumber daya yang memadai, para pekerja kemanusiaan berisiko meninggalkan seluruh penduduk Lebanon tanpa dukungan yang sangat mereka butuhkan."
Mengutip Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA), Dujarric menyebutkan bahwa jumlah orang yang mengungsi di Lebanon diperkirakan akan terus meningkat seiring dengan berlanjutnya perintah evakuasi dari tentara Israel, yang mempengaruhi 30 desa di Lebanon selatan. Ia juga mengonfirmasi bahwa "lebih dari 100.000 orang kini telah pindah dari Lebanon ke Suriah, dan lebih dari 200.000 orang telah mengungsi dari Lebanon selatan." Saat ditanya apakah serangan Israel ke Lebanon melanggar Resolusi Dewan Keamanan PBB 1701, Dujarric menjawab, "Penyerangan yang dilakukan oleh Israel adalah pelanggaran terhadap kedaulatan dan integritas wilayah Lebanon serta bertentangan dengan Resolusi 1701," yang diadopsi pada 11 Agustus 2006".
"Resolusi itu juga menuntut penghentian permusuhan antara Lebanon dan Israel serta pembentukan zona demiliterisasi antara Garis Biru, perbatasan de facto antara Lebanon dan Israel, dan Sungai Litani, di mana hanya tentara Lebanon dan UNIFIL yang boleh memiliki senjata dan peralatan militer di daerah tersebut", kata Dujarric. Dia menambahkan, "Serangan berkelanjutan oleh Hizbullah di sepanjang Garis Biru dan kelompok bersenjata non-negara lainnya juga merupakan pelanggaran Resolusi 1701." Saat ditanya mengenai hak Israel untuk membela diri, Dujarric menjawab, “Setiap negara di wilayah ini tampaknya membela diri dengan caranya masing-masing. Apa yang kami harapkan adalah de-eskalasi dan menghentikan permusuhan.” Dujarric juga menyatakan bahwa tidak ada seruan untuk penarikan personel PBB dari Lebanon saat ini, dan UNIFIL serta personel lainnya tetap melanjutkan tugas mereka.
Antara
VOInews.id, Jakarta:Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan bahwa layanan Tol Laut merupakan inisiasi Presiden Joko Widodo untuk mendukung angkutan logistik di wilayah 3TP (tertinggal, terdepan, terluar, dan perbatasan). "Dasar inisiasi Presiden untuk menghadirkan layanan Tol Laut adalah angkutan logistik ke wilayah timur yang belum maksimal, ditandai dengan adanya disparitas harga," kata Menhub dalam Diskusi Media Forum Merdeka Barat (FMB) 9 di Gedung Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jakarta, Senin. Dia menyampaikan bahwa selama 10 tahun melayani masyarakat Indonesia, Tol Laut telah mengalami peningkatan signifikan baik dari sisi jumlah trayek, muatan, maupun armada kapal.
"Tahun 2015 kami memulai layanan Tol Laut yang menghubungkan titik-titik di barat dan timur, dari awalnya 3 trayek menjadi 39 trayek," ungkap Menhub. Menhub menuturkan, melalui Tol Laut, pemerintah berkomitmen mendukung pembangunan wilayah-wilayah 3TP. Tujuan dari Tol Laut yaitu menghindari kelangkaan barang dan menurunkan disparitas harga. Ia menyebutkan, jumlah muatan berkembang dari tahun 2015 yang hanya memuat 30 ton dengan 88 TEU’s menjadi 989,75 ton dengan 31,878 TEUs pada tahun 2023. Jumlah kapal yang awalnya pada tahun 2015 hanya sebanyak 3 kapal telah berkembang menjadi 39 Kapal pada tahun 2024. Kemudian jumlah trayek juga mengalami perkembangan dari tahun 2015 yang hanya terdapat 3 trayek menjadi 39 trayek pada tahun 2024.
Sedangkan jumlah Pelabuhan Singgah dari awalnya pada tahun 2015 hanya sebanyak 11 pelabuhan berkembang menjadi 114 Pelabuhan pada tahun 2024. Kementerian Perhubungan terus melakukan upaya perbaikan dan evaluasi pelaksanaan program Tol Laut untuk memastikan pemanfaatannya yang tepat, efektif, dan efisien. Menhub mengatakan dalam mengembangkan tol laut, Kemenhub terus meminta masukan dari para stakeholder, termasuk menampung masukan dari masyarakat. "Kami berdiskusi dengan INSA (Indonesian National Shipowners' Association) untuk melihat mana trayek yang perlu disubsidi dan mana yang sudah bisa komersil.
Ketika satu trayek sudah bisa komersil, maka subsidi kami alihkan ke trayek lainnya," imbuh Menhub. Lebih lanjut, ia menuturkan bahwa keberadaan Tol Laut telah membuka peluang ekonomi baru di daerah-daerah yang dilalui, yang sebelumnya sulit berkembang karena terbatasnya akses transportasi. Lebih dari itu, Tol Laut tidak hanya menjadi alat transportasi, tetapi juga jembatan kemanusiaan yang menghubungkan seluruh pelosok negeri, khususnya dalam mendukung Hari Besar Keagamaan Nasional dan mengangkut bantuan kemanusiaan dan bencana alam. Sebagai alat transportasi logistik, Tol Laut tidak hanya mengirim barang ke wilayah-wilayah ini, tetapi juga membawa kembali hasil produksi lokal, sehingga menciptakan siklus ekonomi yang sehat dan berkelanjutan.
Menhub mendorong kolaborasi yang baik antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah sehingga fungsi angkutan tol laut dapat dimaksimalkan, baik untuk pengiriman barang maupun membawa kembali hasil produksi lokal. "Pemda kami harapan lebih proaktif untuk mendorong produktivitas daerah," lanjut Menhub. Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Moga Simatupang mengatakan, kebijakan layanan tol laut merupakan kolaborasi Kementerian/Lembaga, yakni Kementerian Perhubungan, Kementerian Perdagangan, Pemerintah Daerah, serta operator kapal. "Sejauh ini bila kita lihat perkembangan dari 2015-2024, terjadi penurunan disparitas harga yang cukup signifikan dan rata-rata inflasi di bawah target sasaran. Itulah capaian program tol laut," kata Moga.
Antara
VOInews.id, Jakarta:DPR RI resmi mengesahkan Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, pada Rapat Paripurna DPR RI ke-8 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025, di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta, Senin. "Kami menyambut baik pengesahan itu, karena dengan perubahan tersebut akan memperkuat pemberdayaan pelayaran rakyat dan penerapan asas cabotage," kata Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dalam keterangan di Jakarta,
Dia berharap, hal tersebut mewujudkan penyelenggaraan pelayaran yang lebih berdaulat dan berkeadilan, menciptakan biaya logistik yang lebih efektif dan efisien, serta memantapkan ketahanan nasional sebagai bagian dari sistem transportasi nasional. “Semua itu dapat terwujud melalui pemberdayaan pelayaran rakyat, penguatan asas cabotage, pengaturan kewajiban pelayanan publik, pemberian fasilitas pembiayaan dan perpajakan untuk pemberdayaan industri angkutan di perairan dan industri perkapalan, serta penyederhanaan birokrasi di bidang kepelabuhanan,” ujar Menhub. DPR RI berinisiatif menyampaikan RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran kepada Presiden melalui surat Nomor B/7517/LG.01.01/7/2024 tanggal 4 Juli 2024. Kemudian, pemerintah melakukan penyusunan pandangan melalui Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dengan melibatkan kementerian/lembaga dan pemangku kepentingan terkait meliputi pelaku usaha, asosiasi, akademisi, serta praktisi.
“Saat ini UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran telah berusia 16 tahun, sehingga diperlukan penyempurnaan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman,” tutur Menhub. Selanjutnya, pemerintah menyampaikan DIM RUU Pelayaran melalui surat Presiden kepada Ketua DPR RI Nomor R-40/Pres/09/2024 tanggal 5 September 2024, yang di dalamnya juga menugaskan Menhub sebagai leading sector bersama Menteri Pertahanan, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Keuangan, Menteri Kelautan dan Perikanan, serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai wakil pemerintah. Berdasarkan hasil pembahasan panitia kerja pada 23 dan 24 September 2024, terdapat 67 angka perubahan RUU Pelayaran dengan total 71 pasal yang memuat beberapa materi muatan baru maupun perubahan yang disepakati.
Perubahan tersebut antara lain penguatan regulasi pemberdayaan angkutan laut pelayaran rakyat, pengaturan kewajiban pelayanan publik, penguatan asas cabotage melalui pengaturan usaha patungan angkutan di perairan. Selanjutnya, pengaturan usaha jasa terkait sebagai usaha patungan, pemberian fasilitas pembiayaan dan perpajakan untuk pemberdayaan industri angkutan di perairan dan industri perkapalan, mengikutsertakan asosiasi penyedia jasa dan asosiasi pengguna jasa dalam penentuan besaran tarif jasa kepelabuhan yang diselenggarakan oleh badan usaha pelabuhan.
Berikutnya, tata kelola pendaftaran kapal usaha patungan, tata kelola pelimpahan pemanduan dan pengaturan terkait penggunaan kapal tunda dalam pemanduan, penyederhanaan birokrasi di bidang kepelabuhanan, serta fungsi pengawasan pelayaran. Pada rapat yang dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani tersebut, turut hadir Pimpinan Komisi V DPR RI Ridwan Bae, perwakilan Menteri Pertahanan, perwakilan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, perwakilan Menteri Keuangan, perwakilan Menteri Kelautan dan Perikanan, serta perwakilan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
Antara
VOinews.id, Jakarta:Kamar Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI) di Taipei mengimbau WNI yang menetap di Taiwan, khususnya di pesisir timur pulau tersebut, untuk meningkatkan kewaspadaan menyusul Taifun Krathon yang melanda Taiwan pada Senin waktu setempat. Berdasarkan pengumuman tertulis di media sosial KDEI Taipei yang dipantau pada Senin, pemerintah setempat telah meliburkan aktivitas sekolah dan kerja di daerah-daerah terdampak taifun. Daerah-daerah tersebut antara lain Kota Hualien, Kabupaten Pingtung yang meliputi Kota Hengchun, Checheng, Manzhou, Fangshan, Shizi, dan Mudan, serta Kota Lanyu di Kabupaten Taitung.
“WNI di wilayah tersebut diimbau tidak keluar rumah atau kediaman, kecuali untuk keperluan mendesak dengan memperhatikan situasi dan kondisi di wilayah masing-masing,” demikian imbauan KDEI Taipei. KDEI Taipei turut mengimbau WNI untuk tetap mengikuti perkembangan informasi dari otoritas setempat. WNI yang terdampak langsung Taifun Krathon atau mengetahui informasi soal WNI lain yang terdampak dapat menghubungi bagian PWNI-Pensosbud KDEI Taipei melalui saluran telepon +886-901-132-000 atau +886-987-587-000. Otoritas Taiwan sebelumnya menyatakan peringatan cuaca pada Minggu (29/9) waktu setempat menyusul Taifun Krathon yang diperkirakan melanda Pulau Taiwan mulai pekan ini.
Dilaporkan Xinhua, di samping meliburkan aktivitas sekolah dan kerja, otoritas setempat juga menangguhkan layanan kereta. Selain itu, jalan bebas hambatan yang jalurnya menyusuri pesisir Hualien ditutup akibat longsor. Sementara menurut informasi badan cuaca pusat (CWA) Taiwan, badai yang pertama kali terdeteksi di tenggara Pulau Taiwan tersebut diperkirakan akan bergerak dengan kecepatan 9 kilometer per jam ke arah barat laut, sebelum menerjang daratan pulau tersebut.
Antara